 Pancasila merupakan sumber hukum
  yang ada di Indonesia
 Undang-undang Dasar 1945 merupakan
  konstitusi dasar NKRI
Materiil
Pidana
         Formil
   Hukum tata negara adalah hukum yang
    mengatur tentang negara, yaitu antara
    lain dasar pendirian, struktur
    kelembagaan, pembentukan lembaga-
    lembaga negara, hubungan hukum (hak
    dan kewajiban) antar lembaga negara,
    wilayah dan warga negara.
Berdasarkan KUHP dan UU No 18 Tahun
2003 tentang Advokat yang menjadi Alat
Penegak Hukum di Indonesia:
 Polisi
 Jaksa
 Hakim
 Advokat
 Polisi adalah suatu pranata umum sipil
  yang mengatur tata tertib (orde) dan
  hukum.
 Kepolisian atau polisi berperan untuk
  menerima, menyelidiki, menyidik suatu
  tindak pidana yang terjadi dalam ruang
  lingkup wilayahnya
 pegawai pemerintah
  dalam bidang hukum
  yang bertugas
  menyampaikan
  dakwaan atau tuduhan
  di dalam proses
  pengadilan terhadap
  orang yang diduga
  telah melanggar hukum.
 Kejaksaan akan
  menjalankan fungsi
  pengecekan BAP dan
  analisis bukti-bukti serta
  saksi untuk diajukan ke
  pengadilan
   Sebutan bagi seseorang yang berprofesi
    memberikan bantuan hukum secara
    swasta - yang semula terdiri dari
    berbagai sebutan, seperti advokat,
    pengacara, konsultan hukum, penasihat
    hukum
 pejabat yang memimpin persidangan
 Dibagi menjadi 3 : Hakim Karier, Hakim
  Non Karier, Hakim Ad Hoc
 lembaga pemerintah yang dibentuk
  untuk memerangi korupsi
 Lembaga ini masih dibilang lembaga
  Adhoc karena belum memiliki penyidik
  sendiri.
   Forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik
    ditetapkan oleh otoritas ukum untuk menyelesaikan
    perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil,
    buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
   Peradilan di Indonesia meliputi :
   MA
   MK
   KY
   Peradilan Umum
   Peradilan Agama
   Peradilan Tata Usaha Negara
   Peradilan Pajak
   Mahkamah Agung atau Supreme Court
    adalah pengadilan tertinggi di suatu negara
   Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi
    negara dalam sistem ketatanegaraan
    Indonesia yg merupakan pemegang
    kekuasaan kehakiman bersama dengan MA
   Komisi Yudisial adalah Lembaga negara yang
    dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004
    yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan
    mengusulkan nama calon hakim agung
 Peradilan Militer adalah lingkungan
  peradilan di bawah Mahkamah Agung
  yang melaksanakan kekuasaan
  kehakiman mengenai kejahatan-
  kejahatan yang berkaitan dengan
  tindak pidana militer
 Dibagi menjadi 3:
 Pengadilan Militer
 Pengadilan Militer Tinggi
 Pengadilan Militer Utama
 Peradilan Tata Usaha Negara adalah
  lingkungan peradilan di bawah
  Mahkamah Agung yang melaksanakan
  kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang
  mencari kekuasaan kehakiman
  terhadap sengketa Tata Usaha Negara
 Dibagi menjadi 3 :
 Pengadilan Tata Usaha Negara
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 Pengadilan Khusus: Pengadilan Pajak
Hukum di indonesia

Hukum di indonesia

  • 3.
     Pancasila merupakansumber hukum yang ada di Indonesia  Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar NKRI
  • 6.
  • 7.
    Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga- lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
  • 10.
    Berdasarkan KUHP danUU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi Alat Penegak Hukum di Indonesia:  Polisi  Jaksa  Hakim  Advokat
  • 11.
     Polisi adalahsuatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.  Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya
  • 12.
     pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.  Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan
  • 13.
    Sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum
  • 14.
     pejabat yangmemimpin persidangan  Dibagi menjadi 3 : Hakim Karier, Hakim Non Karier, Hakim Ad Hoc
  • 15.
     lembaga pemerintahyang dibentuk untuk memerangi korupsi  Lembaga ini masih dibilang lembaga Adhoc karena belum memiliki penyidik sendiri.
  • 16.
    Forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas ukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.  Peradilan di Indonesia meliputi :  MA  MK  KY  Peradilan Umum  Peradilan Agama  Peradilan Tata Usaha Negara  Peradilan Pajak
  • 17.
    Mahkamah Agung atau Supreme Court adalah pengadilan tertinggi di suatu negara  Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yg merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MA  Komisi Yudisial adalah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung
  • 20.
     Peradilan Militeradalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan- kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer  Dibagi menjadi 3:  Pengadilan Militer  Pengadilan Militer Tinggi  Pengadilan Militer Utama
  • 21.
     Peradilan TataUsaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari kekuasaan kehakiman terhadap sengketa Tata Usaha Negara  Dibagi menjadi 3 :  Pengadilan Tata Usaha Negara  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Pengadilan Khusus: Pengadilan Pajak