Prosedur bagaimana langkah langkah pembentukan Koperasi

1. Prosedur Pembentukan
Koperasi
Anggota Kelompok :
Laelatul Fitria { 15 }
Rankai Rasya P. { 21 }
Salma Firdausya Q.N. { 26 }
Saskia Wahyuningtyas { 27 }
Wennya Ajeng M.G.R.S { 35 }
Zitni Muyassaroh { 38 }

2. n
 Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang
perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri
atau anggota sebagai modal awal koperasi.
 Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia yang
cakap secara hukum dan melakukan perbuatan hukum.
 Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit tiga koperasi
primer.
 Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh pejabat setempat
yang berwenang sesuai domisili anggota, jika memungkinkan
rapat pembentukan koperasi dapat dihadiri oleh notaris
pembuat akta koperasi

3.  Berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang ditentukan dalam anggaran
dasar.
 Usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak
secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu
memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi
anggota.
 Modal sendiri harus cukup tersedia untuk
mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
oleh koperasi.
 Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk
mengelola koperasi.
Syarat Pembentukan
Koperasi

4. • Orang-orang yang mendirikan dan menjadi
anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan
atau kepentingan ekonomi yang sama.
• Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi
harus layak secara ekonomi.
• Modal sendiri harus tersedia untuk mendukung
kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa
menutup kemungkinan memperoleh bantuan.
• Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan
dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
agar tercapai efektivitas dan efisiensi.
an

5. 1. Tahap Pertama
Tahap persiapan dengan
membentuk panitia yang terdiri
dari ketua, sekretaris, dan
bendahara.
2. Tahap Kedua
Dalam tahap ini dilaksanakan rapat
pembentukan koperasi yang dihadiri
oleh seluruh calon anggota, pejabat dan
kantor koperasi setempat sesuai domisili
anggota, Notaris Pembuat Akta
Koperasi, dan undangan lainnya.
Tahap-
Tahap
Pendirian
Koperasi
2. Tahap Ketiga
Pengajuan permohonan untuk
mendapatkan pengesahan sebagai badan
hukum.

6. Tugas Panitia sebagai berikut :
Tahap Pertama
Membuat undangan yang ditujukan kepada calon anggota
dan kepala kantor koperasi setempat.
Menyiapkan daftar hadir.
Menyiapkan konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.
• Nama, pekerjaan, tempat tinggal pendiri koperasi.
• Nama lengkap dan nama singkatan koperasi.
• Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya.
• Maksud dan tujuan.
• Bidang usaha.
• Syarat-syarat keanggotaan.
• Ketetapan tentang permodalan.
Anggaran Dasar Koperasi, memuat hal-hal
berikut :

7. Lanjutan
Menyiapkan berita acara rapat.
• Peraturan tentang pimpinan koperasi
dan kekuasaan anggota.
• Ketentusn tentsng kuorum rapat
anggota.
• Penetapan tahun buku.
• Ketentuan tentang sisa hasil usaha.
• Ketentuan mengenai sisa kekayaan
bila koperasi dibubarkan.
• Ketentuan mengenai sanksi.

8. Susunan acara :
Tahap Kedua
Pembukaan1.
Pengarahan dan pembinaan
oleh pejabat kantor koperasi
2.
Mengesahkan berdirinya
koperasi
3.
Membahas dan mengesahkan
AD/ART
4.
Pemilihan serta pelantikan
pengurus dan pengawas
5.
Penutup6.

9. Nama dan tempat
kedudukan
Maksud dan tujuan
Jenis koperasi dan
bidang usaha
KeanggotaanRapat anggota
Pengurus, pengawas,
dan pengelola
Permodalan,
jangka waktu, dan
SHU
Dalam
pembahasan
mengenai
Anggaran
Dasar memuat :

10. Tahap Ketiga
Surat permohonan yang diajukan harus dilampiri
materai dan dilampiri hal-hal berikut:
a) Akta pendirian dan Anggaran Dasar dibuat rangkap dua,
satu diantaranya bermaterai.
b) Berita acara pembentukan koperasi. Daftar hadir rapat
pembentukan.
c) Susunan pengurus dan pengawas.
d) Neraca awal/permulaan.
Pengajuan permohonan untuk mendapatkan
pengesahan sebagai badan hukum.

11. Selanjutnya…
Setelah menerima surat permohonan tersebut,
pejabat koperasi segera memberikan surat
tanda penerimaan yang ditandatangani dan
diberi tanggal kepada pemohon. Apabila
semua persyaratan telah terpenuhi, pejabat
koperasi mencatat koperasi tersebut dalam
buku daftar pencatatan yang telah tersedia di
kantor koperasi.

12. Untuk koperasi yang telah memenuhi
persyaratan dan pejabat koperasi menyatakan
persetujuannya, koperasi akan mendapat badan
hukum dan koperasi tersebut resmi berbadan
hukum. Selanjutnya, koperasi diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia
(BNRI).
Selanjutnya…

13. Kini Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Bisa
Secara Online
•
Jakarta- mendirikan koperasi kini dapat dilakukan dengan lebih cepat,
mudah, murah dan aman. Kementrian Koperasi dan UKM memberikan
kemudahan dengan meluncurkan program pengesahan Akta Pendirian Koperasi,
secara elektronik (online).
Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamahari
mengatakan, layanan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dengan cara yang lebih mudah dalam proses pendirian koperasi karena dapat
diakses dari seluruh pelosok Tanah Air.
Prosesnya pun lebih sederhana karena hanya perlu mengakses lewat website
dan lebih cepat karena verifikasi dokumen melalui sistem.
"Dengan sistem layanan pendirian koperasi secara online serta banyaknya
notaris pembuat akta koperasi (NPAK) yang tersebar di seluruh daerah,
diharapkan masyarakat luas dapat lebih mudah dan cepat dalam mendirikan
koperasi", ujar dia di Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Pengesahan akta pendirian koperasi secara elektronik ini didasarkan pada
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Isinya,
pengesahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi menjadi kewenangan
pemerintahan pusat, dalam hal ini Kemenkop dan UKM.
CONTOH
ARTIKEL

14. Pada september 2015, Kemenkop dan UKM juga telah
mengeluarkan permen NO 10 tentang kelembagaan koperasi, di mana
dalam pasal 45 disebutkan bahwa pengesahan dapat dilakukan dengan
sistem elektronik (online).
Untuk memperoleh layanan elektronik tersebut dapat diakses
melalui laman sisminbhkop.id. akses kepada sisminbhkop.id
dilakukan oleh notaris pembuat akta koperasi yang sudah terdaftar
pada Kemenkop dan UKM dengan melakukan registrasi secara online.
Sementara itu, Menkop dan UKM AAGN Puspayoga menyatakan,
dengan peluncuran pengesahan akta pendirian koperasi secara online
ini, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan saat mengurus izin
pendirian koperasi.
Kedepan dia berharap, tidak ada lagi peraturan maupun perda yang
menghambat lajunya investasi serta berkembangnya UKM.

15. Analisis
• What (apa)
Kemenkop dan UKM memberikan kemudahan dengan meluncurkan
program pengesahan Akta Pendirian Koperasi, secara elektronik (online).
• Who (siapa)
Pendapat tersebut diujarkan oleh Kemenkop dan UKM ( Deputi bidang
kelembagaan Kemenkop dan UKM, Choirul Djamahari )
• Why (mengapa)
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara
yang lebih mudah dalam proses pendiri
• When (kapan)
Pendapat dari Kemenkop dan UKM diujarkan pada Jumat (15/4/2014).
• Where (dimana)
Berita ini dipublikasikan di Jakarta.
• How (bagaimana)
Pengesahan akta pendirian koperasi secara online ini didasarkan pada
Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Isinya, pengesahan anggaran dasar dan pembubaran
koperasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah
Kemenkop dan UKM.

16. DAFTAR PUSTAKA
• Damayanti, Cahya, dkk.
2013. Ekonomi SMA/MA
Kelas X Semester 2.
Klaten: Viva Pakarindo.
• S, Alam. 2013. Mandiri
Mengasah Kemampuan
Diri Ekonomi SMA/MA
Kelas X. Jakarta:
Erlangga.
• Widiastuti, Anik ; Aprilia
Rachmawati
Harjaningrum ; dan
Agung Feryanto. 2013.
Ekonomi untuk SMA/MA
Kelas X Kurikulum 2013.
Klaten: Cempaka Putih.
• Liputan6.com