Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE dirancang pada 2003 oleh Kementerian Kominfo dan disahkan pada 2005, untuk mengatur penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi dan informasi elektronik. Contoh pasal UU ITE membahas larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, dan ancaman. Walaupun UU
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Indriyatno Banyumurti
Presentasi tentang Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Pidananya yang ada di dalam UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)wulandari1996
ITE adalah penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam undang-undang untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, asalkan dilakukan secara aman dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. UU ITE mengatur tentang pengakuan hukum informasi elektronik, larangan penyebaran konten negatif, dan ancaman hukum bagi pelanggaran.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut mencakup penambahan definisi penyelenggara sistem elektronik, ketentuan tentang penghapusan informasi elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan, serta peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dan melakukan pencegahan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE dirancang pada 2003 oleh Kementerian Kominfo dan disahkan pada 2005, untuk mengatur penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi dan informasi elektronik. Contoh pasal UU ITE membahas larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, dan ancaman. Walaupun UU
Beberapa Contoh Kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Indriyatno Banyumurti
Presentasi tentang Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Pidananya yang ada di dalam UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)wulandari1996
ITE adalah penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam undang-undang untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, asalkan dilakukan secara aman dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. UU ITE mengatur tentang pengakuan hukum informasi elektronik, larangan penyebaran konten negatif, dan ancaman hukum bagi pelanggaran.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut mencakup penambahan definisi penyelenggara sistem elektronik, ketentuan tentang penghapusan informasi elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan, serta peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dan melakukan pencegahan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang.
1. Dokumen tersebut membahas tentang phishing pada e-banking BCA dimana pelaku melakukan manipulasi link di email untuk mendapatkan informasi pribadi nasabah seperti ID dan sandi untuk melakukan penipuan.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan pasal-pasal UU ITE yang dapat diterapkan terhadap tindakan phishing seperti pasal 30, 35, 46 dan 51.
3. Diberikan saran untuk pemerintah lebih menindak
Rancangan undang-undang ini mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pasal diubah untuk menjamin perlindungan privasi dan kebebasan berpendapat dalam transaksi elektronik serta memberikan sanksi pidana untuk tindakan penyebaran berita bohong dan muatan yang meresahkan. Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menjamin keadilan dan ketertiban siber di Indonesia
Dokumen tersebut membahas beberapa topik berikut: (1) DPR akan tetap melanjutkan revisi UU KUHP meskipun ada keberatan, (2) Barcelona kalah dari Real Sociedad di liga Spanyol sehingga keunggulannya berkurang, (3) Mahfud MD bersedia menjadi calon presiden meskipun tidak akan berkampanye.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta e-tourism di Indonesia.
2. Dokumen tersebut membahas definisi ITE menurut UU ITE, manfaat dan dampak negatif UU ITE, serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mengamankan sistemnya.
3. Ada kekhawatiran bahwa UU ITE dapat membatasi ekspresi
Permohonan keberatan diajukan terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 19/2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif karena dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan hak asasi. Peraturan ini dinilai tidak tepat karena seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan peraturan pelaksana, dan rumusannya terlalu luas sehingga membatasi konten apapun di internet.
Rilis Raker DPR RI - Kemkominfo tentang Revisi UU ITEICT Watch
Fraksi PAN dan PKS di DPR memberikan pandangan progresif terkait revisi UU ITE. Fraksi PAN menyarankan perlu dilakukan sinkronisasi dengan perundang-undangan lain seperti KUHP dan memenuhi aspirasi publik. Fraksi PKS menyarankan untuk meninjau kembali keberadaan pasal pencemaran nama baik di UU ITE. ICT Watch meminta pandangan progresif juga dari fraksi lain saat revisi UU ITE.
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk memberikan kerangka hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait informasi elektronik, tanda tangan digital, sertifikasi, nama domain, hak cipta, dan penyidikan tindak pidana siber.
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITEICT Watch
Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE. Naskah ini telah disampaikan pula saat RDPU dengan Komisi I DPR RI, Rabu 3 Februari 2016.
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
Konflik internal dua partai politik besar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya, menunjukkan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dewasa. Kedua partai seharusnya lebih matang dalam menata organisasi dan pergantian kepemimpinan, bukan terjebak pada permainan kelompok yang saling bertentang soal dukungan terhadap pemerintahan baru.
Dokumen ini membahas tentang perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Meskipun UU KIP telah memberikan hak akses informasi publik kepada masyarakat, namun UU ITE justru menjadi ancaman karena memungkinkan kriminalisasi informasi melalui pasal pencemaran nama baik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal tersebut sering digunakan untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat.
Dokumen tersebut membahas definisi dan ruang lingkup cyberlaw serta undang-undang terkait cyberlaw di Indonesia. Cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya atau internet, yang mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, pencemaran nama baik, dan tindak pidana siber lainnya. Beberapa undang-undang terkait antara lain UU ITE, KUHP, dan undang-undang tentang hak cipta, telekomunikasi, dan tindak pidana l
Situasi kerentanan kebebasan berekspresi termasuk jurnalis dalam konteks digitalDamar Juniarto
Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang etika berinternet dan media sosial, termasuk pentingnya etika tersebut karena terbukanya informasi di dunia maya dan keragaman pengguna. Dokumen juga menjelaskan undang-undang yang mengatur etika berinternet di Indonesia serta contoh pelanggaran dan etika yang baik ketika menggunakan internet dan media sosial.
1. Dokumen tersebut membahas tentang phishing pada e-banking BCA dimana pelaku melakukan manipulasi link di email untuk mendapatkan informasi pribadi nasabah seperti ID dan sandi untuk melakukan penipuan.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan pasal-pasal UU ITE yang dapat diterapkan terhadap tindakan phishing seperti pasal 30, 35, 46 dan 51.
3. Diberikan saran untuk pemerintah lebih menindak
Rancangan undang-undang ini mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pasal diubah untuk menjamin perlindungan privasi dan kebebasan berpendapat dalam transaksi elektronik serta memberikan sanksi pidana untuk tindakan penyebaran berita bohong dan muatan yang meresahkan. Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menjamin keadilan dan ketertiban siber di Indonesia
Dokumen tersebut membahas beberapa topik berikut: (1) DPR akan tetap melanjutkan revisi UU KUHP meskipun ada keberatan, (2) Barcelona kalah dari Real Sociedad di liga Spanyol sehingga keunggulannya berkurang, (3) Mahfud MD bersedia menjadi calon presiden meskipun tidak akan berkampanye.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta e-tourism di Indonesia.
2. Dokumen tersebut membahas definisi ITE menurut UU ITE, manfaat dan dampak negatif UU ITE, serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mengamankan sistemnya.
3. Ada kekhawatiran bahwa UU ITE dapat membatasi ekspresi
Permohonan keberatan diajukan terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 19/2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif karena dianggap bertentangan dengan hukum dan merugikan hak asasi. Peraturan ini dinilai tidak tepat karena seharusnya diatur dalam undang-undang, bukan peraturan pelaksana, dan rumusannya terlalu luas sehingga membatasi konten apapun di internet.
Rilis Raker DPR RI - Kemkominfo tentang Revisi UU ITEICT Watch
Fraksi PAN dan PKS di DPR memberikan pandangan progresif terkait revisi UU ITE. Fraksi PAN menyarankan perlu dilakukan sinkronisasi dengan perundang-undangan lain seperti KUHP dan memenuhi aspirasi publik. Fraksi PKS menyarankan untuk meninjau kembali keberadaan pasal pencemaran nama baik di UU ITE. ICT Watch meminta pandangan progresif juga dari fraksi lain saat revisi UU ITE.
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk memberikan kerangka hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. UU ITE mengatur berbagai aspek terkait informasi elektronik, tanda tangan digital, sertifikasi, nama domain, hak cipta, dan penyidikan tindak pidana siber.
Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITEICT Watch
Catatan dan Usulan Masyarakat Sipil atas RUU Perubahan UU ITE. Naskah ini telah disampaikan pula saat RDPU dengan Komisi I DPR RI, Rabu 3 Februari 2016.
(Sindonews.com) Opini hukum-politik 27 desember 2014-31 Januari 2015ekho109
Konflik internal dua partai politik besar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya, menunjukkan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dewasa. Kedua partai seharusnya lebih matang dalam menata organisasi dan pergantian kepemimpinan, bukan terjebak pada permainan kelompok yang saling bertentang soal dukungan terhadap pemerintahan baru.
Dokumen ini membahas tentang perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia. Meskipun UU KIP telah memberikan hak akses informasi publik kepada masyarakat, namun UU ITE justru menjadi ancaman karena memungkinkan kriminalisasi informasi melalui pasal pencemaran nama baik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal tersebut sering digunakan untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat.
Dokumen tersebut membahas definisi dan ruang lingkup cyberlaw serta undang-undang terkait cyberlaw di Indonesia. Cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya atau internet, yang mencakup berbagai aspek seperti hak cipta, pencemaran nama baik, dan tindak pidana siber lainnya. Beberapa undang-undang terkait antara lain UU ITE, KUHP, dan undang-undang tentang hak cipta, telekomunikasi, dan tindak pidana l
Situasi kerentanan kebebasan berekspresi termasuk jurnalis dalam konteks digitalDamar Juniarto
Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang etika berinternet dan media sosial, termasuk pentingnya etika tersebut karena terbukanya informasi di dunia maya dan keragaman pengguna. Dokumen juga menjelaskan undang-undang yang mengatur etika berinternet di Indonesia serta contoh pelanggaran dan etika yang baik ketika menggunakan internet dan media sosial.
Dokumen tersebut membahas mengenai etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta peraturan yang mengaturinya seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang dalam undang-undang tersebut dan contoh kasusnya.
Revisi UU ITE bertujuan untuk memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang jelas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Beberapa kasus yang terjadi sejak UU ITE berlaku menunjukkan perlu revisi, seperti kasus Prita Mulyasari. Revisi diharapkan mengurangi ruang interpretasi pasal-pasal tertentu dan memperjelas sanksi serta prosedur. Pembahasan di DPR melibatkan berbagai pandangan dari
2021 Seminar- Polemik UU ITE dan Revisi UU ITEBambang
1. Seminar membahas sejarah terbentuknya UU ITE, implementasi UU ITE, polemik pasal-pasal karet dalam UU ITE, dan rencana revisi UU ITE.
2. UU ITE dibentuk untuk mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia sejalan dengan perkembangan zaman.
3. Implementasi UU ITE dianggap kurang adil karena adanya tafsiran yang berbeda terhadap beberapa pasalnya."
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan sejarah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika di Indonesia. UU tersebut dirancang untuk mengatur kejahatan siber mengingat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Proses pembahasan RUU dimulai pada 2003 hingga akhirnya disahkan pada 2008 untuk mengatur berbagai aspek kejahatan elektronika dan sanksi pidananya.
Perkembangan ICT dan Pemanfaatannya di IndonesiaHeru Sutadi
Dukungan terhadap Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah lewat Facebook meningkat pesat setelah rekaman sidang MK diputar. Jumlah pendukung mencapai 600.000 orang dalam waktu 3 jam. Dukungan terus bertambah seiring kasus ini semakin besar.
Konferensi pers membahas topik tentang kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia serta regulasi terkait seperti pasal karet pencemaran nama baik dalam UU ITE. Disarankan pemerintah segera mencabut pasal tersebut dan meningkatkan insentif untuk pengembangan infrastruktur telematika di daerah terpencil.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan teknologi telematika di Indonesia yang mengarah pada konvergensi dan konglomerasi media serta kesenjangan akses telematika antar wilayah di Indonesia. Perkembangan pesat telematika telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat dan memungkinkan terbentuknya konglomerasi media besar di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan infrastruktur dan akses telematika antara wilayah Jawa dan Indonesia Timur
Kasus lumpur Lapindo menunjukkan pentingnya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai risiko proyek industri, pengawasan ketat terhadap industri berisiko tinggi, dan penghargaan terhadap hak-hak korban bencana lingkungan.
This report summarizes the trajectory of media policy in Indonesia and assesses its impact on media and citizens' rights. Key findings include:
1) The 1998 reform was a major turning point that guaranteed citizens' rights to media. However, implementation of media policies has failed to adequately regulate media as an industry or prevent monopoly and oligopoly.
2) Non-media policies like anti-pornography and cybercrime laws have had a bigger impact, imposing vague definitions that criminalize citizens and media.
3) While media policies nominally protect freedoms, the commercial nature of the industry and lack of limits on ownership concentration have undermined citizens' access to information and participation in policymaking.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan laporan akhir tahun 2011 mengenai dokumentasi advokasi Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika.
2) Laporan tersebut membahas tentang sekilas RUU Konvergensi Telematika, pelajaran dari UU ITE, pentingnya melibatkan masyarakat madani dalam penyusunan kebijakan, serta upaya advokasi yang dilakukan terkait RUU terse
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait migrasi siaran analog ke digital di Indonesia dan konsekuensinya, yaitu kepemilikan multipleksing yang dikonsentrasikan pada pemodal incumbent, membatasi lembaga penyiaran program, dan memperburuk ketimpangan akses antar wilayah. Dokumen ini menganjurkan perlunya memperbaiki peraturan untuk menjamin hak publik.
Laporan ini memberikan ringkasan singkat mengenai pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia pada tahun 2007. Secara umum, laporan menunjukkan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pencapaian delapan tujuan MDGs, meskipun masih terdapat tantangan khususnya dalam bidang kesehatan ibu, gizi anak, dan lingkungan hidup. Laporan ini juga menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk men
1 laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-indonesia-2010 -201011181321...SatuDunia Foundation
Laporan ini merangkum pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia hingga tahun 2010. Laporan ini meninjau delapan tujuan MDGs dan masing-masing targetnya, serta menyoroti capaian, tantangan, dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.
Buku ini menampilkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Program SAPA bekerja sama dengan 15 kabupaten/kota untuk mengembangkan kerja sama multi-pihak dalam penanggulangan kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Beberapa daerah telah menunjukkan dinamika kerja sama yang baik dengan memberikan peran lebih kepada m
This document summarizes the first edition of SAPA NEWSLETTER from December 2011. It discusses how lack of access to assets such as land is a key driver of poverty in Indonesia. Land is an important strategic resource for poverty alleviation as it allows poor communities to manage resources and meet basic needs. The newsletter focuses on land issues, which reflect complex problems in economics, social welfare, culture, governance and democracy. Land disputes are also a lingering social issue. Community organizing helps poor groups advocate for their land rights.
1. www.satudunia.net
Jl. Tebet Utara II/6 Jakarta 12820 Telp/Fax.021-8379 6232
Press Release
Segera Cabut Pasal Karet di UU ITE
Berita buruk itu datang dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Seperti diberitakan di
berbagai media massa (8/7/2011), Mahkamah Agung (MA) memutuskan perbuatan Prita
Mulyasari yang menyebarkan keluhan terhadap RS Omni International di internet, adalah salah.
Apa yang menimpa Prita Mulayasari sekarang ini tidak terlepas dari pasal karet pencemaran
nama baik, Pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 28 dalam Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik
politik maupun modal, cenderung menggunakan pasal karet ini untuk melindungi reputasi dirinya
dari kritik masyarakat.
Selain Prita Mulyasari, beberapa orang lainnya juga pernah mendapat ancaman dengan
menggunakan pasal karet ini. Bambang Kisminarso misalnya, polisi sempat menahannya berserta
anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan
pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebabnya, ia mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para
pendukung putra presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membagi- bagikan
uang kepada para calon pemilih.
Selain itu ada Yudi Latif, seorang intelektual publik yang pernah terancam terjerat pasal karet UU
ITE ini. Pada akhir tahun 2010 lalu, Yudi latif, dilaporkan ke Polisi oleh para kader Partai Golkar
dengan tuduhan mencemarkan nama baik pimpinan partainya, Aburizal Bakrie. Dalam laporan
polisi bernomor TBL/498/XII/2010/Bareskrim itu, Yudi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal
310 dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Apa artinya? Siapapun kita, akan berpotensi terjerat oleh pasal karet itu. Terlebih bila kita mulai
berani memberikan kritik terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun
modal.
Terkait dengan hal itulah maka, Yayasan SatuDunia sebagai sebuah organisasi yang concern pada
isu informasi, Komunikasi, Pengetahuan dan Teknologi menilai bahwa kondisi ini tentu harus
diakhiri. Tidak bisa tidak, pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE harus segera dicabut.
Rencana pemerintah untuk mengajukan RUU Revisi UU ITE harus mengagendakan pencabutan
pasal karet pencemaran nama baik ini. Jika tidak, maka pasal keret dalam UU ITE akan
menimbulkan korban dari rakyat jelata. Dan itu artinya kita berada dalam situasi yang lebih buruk
daripada orde baru.
Kontak Media:
Firdaus Cahyadi, Knowledge Manager OneWorld-Indonesia, Hp. 0815 132 75 698
