More Related Content
Similar to UU ITE.pptx
Similar to UU ITE.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
UU ITE.pptx
- 1. REVISI UU ITE: MEMERDEKAKAN ATAU MEMBELENGGU? Oleh: DR. Evita Nursanty, MSc Anggota Komisi I DPR RI/ Fraksi PDI Perjuangan
- 2. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI UU ini sebagai UU yang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia (pionir) Kasus Prita Mulyasari muncul di tahun ini meski “memuncak di 2009”. Selain kasus Prita juga muncul kasus Iwan Piliang, dan Erick J. Adriansjah Judicial Review diajukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang. Dengan putusan MK No.50/PUU-VI/2008 2008 2009 UU No.11/2008 Kasus Prita Mulyasari tentang ITE dan Judicial Review di Disahkan MK II Ramai dukunganpublik, muncul “Koin untuk Prita” Kasus siswaNur Arafah Judicial Review di MK diajukan oleh Edy Cahyono,PBHI, AJI dll dengan putusan No.2PUU-VII/2009 2010 Kasus Lain dan Judicial Review di MK III Kasus mahasiswa Muhammad Wahyu Muharam, dan kasus dokter Ira Simatupang Judicial Review di MK dilakukanoleh Anggara, S.H dkk denganputusan MK No5/PUU-VIII/2010 Pemerintah SBY berencana untuk melakukanrevisi UU ITE namun belum terwujud dengan menyampaikan ke DPR. Kasus penyanyi Bondan Prakosa,Sandy Hartono, guru Herrybertus Johan Julius Calame (2011), kasus Alexander Aan, Musni Umar, Yenike Venta Resti, Mustika Tahir, Benny Handoko (2012), dan kasus lain (2013-2015) 2012 2016 Rencana Revisi Revisi Terealisasi Presiden Jokowi pada Selasa (22/12/2015), melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 resmi mengajukan revisi UU ITE ke DPR. Judicial Review ke MK oleh Setya Novanto, menghasilkan putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 Komisi I membentuk Panja dan masuk Rapat Paripurna DPR/Pengambilan Keputusan Tingkat II, tanggal 27 Oktober 2016, menjadi undang-undang UU ITE resmi berlaku 28 November 2016. Kronologii
- 3. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Sekitar 170 Kasus sejak 2008*) Jumlah Kasus Pasal •Facebook: 95 kasus •Twitter : 21 kasus •Media Online, Blog: 22 Kasus •SMS : 7 kasus •Email: 4 Kasus •Youtube : 4 kasus •BBM : 2 kasus •Path : 2 kasus •Whatsapp : 2 kasus Media Pendalaman Kasus-kasus yang Terjadii *) Sumber: id.safenetvoice.org/ Hampir seluruhnya mengenai Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Alasan Revisi UU ITE DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Kasus Prita Mulyasari (2008-2009) •Prita ditangkap atas kasus pencemaran nama baik setelah menulis email terkait pelayanan di RS Omni International, berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 thn dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. •Publik membuat kampanye “Koin untuk Prita” dan menuntut UU ITE direvisi. Kasus Lain dan Uji Materi di MK (2008-2016) •Judicial Review diajukan oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang. Dengan putusan MK No.50/PUU-VI/2008 •Judicial Review di MK diajukan oleh Edy Cahyono, PBHI, AJI dll dengan putusan No.2PUU- VII/2009 •Judicial Review di MK dilakukan oleh Anggara, S.H dkk dengan putusan MK No5/PUU-VIII/2010 •Judicial Review ke MK oleh Setya Novanto, menghasilkan putusan MK No.20/PUU-XIV/2016
- 5. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Penggunaannya • Survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet • Rata-rata pengakses internet di Indonesia: 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan komputer; 63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari smartphone; 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer. Penguatan Kewenangan Pemerintah • Pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk memutus akses informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum, yang diatur oleh UU • Penguatan ini dalam kerangka TIK sehat dan penguatan kebangsaan Penghormatan Hak Individu • Perlunya penguatan UU terkait penyadapan dalam konteks hak asasi manusia • Mencegah multitafsir pasal-pasal dalam UU • Perlunya pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten)
- 6. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Tujuan Pemanfaatan TIK Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Memajukan kesejahteraan umum Rasa aman Kepastian Hukum Keadilan (Penghormat an Hak dan Kebebasan Orang Lain) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 7. Perkembangan Judicial Review di MK DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI NOMOR PUTUSAN PENDAPAT/ AMAR PUTUSAN MK Putusan MK No.50/PUU-IV/2008 Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Putusan MK No.2/PUU-VII/2009 Putusan MK No.5/PUU-VIII/2010 • Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 31 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Menurut MK, penyadapan merupakan pelanggaran HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sehingga sangat wajar dan sudah sepatutnya negara ingin menyimpangi hak privasi warga dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.
- 8. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI NOMOR PUTUSAN PENDAPAT/ AMAR PUTUSAN MK Putusan MK No. 20/PUU- XIV/2016 MK berpandapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. MK dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai bukti perlu dipertegas dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia
- 9. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Tiga Alternatif yang Muncul untuk Pasal 27 ayat (3) Tetap • Keinginan untuk tegas. Bahkan ada kalangan publik dan fraksi yang lebih ekstrim meminta untuk diperberat sanksi pidananya Dihapus • Keinginankalangan aktivis LSM • Tidak mungkin bisa dilakukan karena akan menjadi kontraproduktif dan liar terhadap tujuan TIK itu sendiri Direvisi • Pengurangan hukuman • Delik aduan • Revisi di bagian penjelasan, menambahkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
- 10. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Bagaimana dengan Pasal 28? • Pasal 28 ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). • Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). • Pasal ini tidak masuk dalam substansi yang direvisi sejak awal, dan tidak ada yang menggugat pasal tersebut sejauh ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan memang memiliki potensi gejolak jika rasa kebencian dan pemusuhan berdasarkan SARA dibiarkan. Fraksi-fraksi di DPR tidak ada yang mempersoalkannya atau mengusulkan revisi.
- 11. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Dinamika Pembahasan di DPR (1) • Pemerintah sejak awal membawa konsep pembatasan pasal yang akan direvisi hanya terbatas, PDI Perjuangan mendukung hal ini. • Poin Usulan Pemerintah Sejak Awal adalah: 1. Menghapus tata cara intersepsi melalui peraturan pemerintah karena Putusan MK menyebutkan harus diatur dalam Undang- Undang,". Dia menjelaskan, Pasal 31 ayat 4 UU ITE menyebutkan tata cara intersepsi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah namun Putusan MK menyebutkan harus diatur melalui UU. 2. Menurunkan hukuman tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Penurunan hukuman paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar, diubah menjadi empat tahun penjara atau denda senilai Rp700 juta. 3. Penjelasan dalam Pasal 27 UU ITE harus mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga kategori pencemaran nama baik terukur.
- 12. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI 4. Pemerintah mengusulkan tindak pidana penghinaan melalui ITE adalah delik aduan sehingga sebuah kasus hanya bisa diadukan oleh korban yang bersangkutan. 5. Mengubah ketentuan penggeledahan sesuai dengan hukum acara pidana. 6. Mengubah ketentuan penangkapan dan penahanan sesuai hukum acara pidana. Poin kelima dan keenam bisa mengefisiensi prosesnya. 7. Pemerintah menginginkan adanya tambahan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil bisa meminta para penyelenggara konten elektronik sehingga hak masyarakat terlindungi. Dinamika Pembahasan di DPR (2)
- 13. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI 4. Dalam perkembangan di Panja Revisi UU ITE, fraksi-fraksi pun memiliki pandangan masing-masing dan bahkan memberikan usulan-usulan baru, seperti hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Beberapa isu yang dibahas antara lain: hukum proteksi data private, kedaulatan data/digital dalam bentuk root server dan single gateway, kewenangan memblokir atau membuka blokir, intersepsi dan urgensi kata “pejabat” dalam “penyidik pejabat”, konsistensi “jaringan kabel” dan “jaringan nirkabel” yang dinilai membatasi teknologi, penggunaan istilah “informasi elektronik” atau “teknologi informasi, istilah “integritas data” dan lainnya, kaitan dengan KUHP, kaitan dengan UU No.8 Tahun 1981 terkait penetapan ketua pengadilan negeri dalam tata cara penggeledahan, dan lain-lain. 5. Berdasarkan hasil Pembahasan di tingkat Rapat Kerja, Panitia Kerja, dan Timus/Timsin disepakati perubahan terhadap 8 Pasal dan penambahan 2 Pasal. 6. Pasal-pasal yang berubah adalah Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, serta Penjelasan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 27. Dinamika Pembahasan di DPR (3)
- 14. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut: a.Menambahkan penjelasan terkait istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses". b.Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Hasil Akhir Pembahasan
- 15. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni: a. Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. b. Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
- 16. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Pelaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut: a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang. b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- 17. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: a. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. b. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- 18. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5): a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. • Menambahkan ketentuan mengenai "right to be forgotten" alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni: a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.
- 19. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: a.Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; b.Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- 20. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Ringkasan Pasal yang Berubah Pasal Keterangan Pasal 1 Penambahan 1 angka, yaitu definisi mengenai “Penyelenggara Sistem Elektronik” Pasal 26 Penambahan 3 ayat, yaitu adanya kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dalam peraturan pemerintah (hak untuk dilupakan). Pasal 31 Perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) terkait intersepsi dan penyadapan Pasal 40 Penambahan 2 ayat, perubahan pada ayat (6), dan Penjelasan ayat (1) terkait kewajiban Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan kewenangan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses Pasal 43 Perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta penambahan satu ayat. Pasal ini mengenai kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- 21. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Ringkasan Pasal yang Berubah Pasal Keterangan Pasal 45 Perubahan, terkait dengan ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penegasan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Pasal 45A dan Pasal 45B Penambahan 2 Pasal, yaitu Pasal 45A dan Pasal 45B. Penambahan pasal- pasal ini terkait teknis penulisan dalam UU Penjelasan Pasal 5 Perubahan dalam Penjelasan sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 27 Perubahan dalam Penjelasan yang memasukkan definisi dari kata/frasa “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan frasa “membuat dapat diakses”, serta menegaskan bahwa ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan/atau fitnah, serta pemerasan dan/atau pengancaman mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 22. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Tentang “Right to be Forgotten” • Pasal baru dalam UU ITE: Pasal 26 ayat (3) mengatur “hak setiap Orang untuk meminta Penyelenggara Sistem Elektronik menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan” • Hak ini dikenal sebagai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan dengan menghapus konten Informasi Elektronik yang tidak benar, berdasarkan penetapan pengadilan. • Ketentuan ini nanti masih perlu diatur dalam ketentuan perundangan dan peraturan pemerintah, sehingga terbuka opsi untuk lebih mempertajam. • Indonesia adalah negara pertama di Asia yang menerapkan ketentuan right to be forgotten. Namun, ketentuan tersebut sudah diterapkan di negara-negara Eropa sejak tahun 2014.
- 23. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Tentang “Right to be Forgotten” Pasal Ayat Pasal 26 (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
- 24. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Analisis Hukum “Right to be Forgotten” • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjamin hak kebebasan berekspresi seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3). Jaminan konstitusional ini dielaborasi lebih jauh dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • HAM terbagi menjadi dua bagian, yakni HAM yang dapat dibatasi (derogable rights) dan HAM yang tidak dapat dibatasi (nonderogable rights). Istilah derogable rights diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sementara itu, maksud dari istilah non derogable rights adalah hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara. • Selain dari limitasi hak dalam nonderogable rights, maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang bersifat derogable atau dapat diderogasi atau dapat dikesampingkan karena adanya kepentingan hukum, kepentingan umum, atau bahkan karena pelaksanaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya. Dalam hal ini, HAM tidak mutlak sepenuhnya harus ditegakkan, derogable rights dapat dikesampingkan pelaksanaannya.
- 25. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Setiap Orang yang memberikan Informasi Elektronik yang tidak benar dapat dianggap fitnah. Dalam UU ITE dan KUHP, tindakan fitnah merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dianggap sebagai tindak pidana, dan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, ketentuan “right to be forgotten” merupakan perlindungan bagi korban fitnah, diberikan hak untuk meminta penghapusan akses terhadap Informasi Elektronik yang dianggap tidak benar, sesuai putusan pengadilan. • Penghapusan konten dilakukan untuk semua data yang tidak benar di internet setelah dibuktikan di pengadilan karena bertujuan untuk membersihkan nama baik seseorang, yang terbukti tidak bersalah di pengadilan. Orang tersebut berhak mengajukan ke pengadilan agar konten-konten itu tidak dapat diakses, dikeluarkan dari sistem yang terbuka atau konten-konten itu dihapus. Oleh karena itu, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan. • Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan syarat mutlak bagi adanya pembatasan hak dan kebebasan pribadi seseorang, harus ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan right to be forgotten sebagaimana diatur dalam UU ITE, secara yuridis formal tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
- 26. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Pertanyaan: Apakah “Right to be Forgotten” akan mempersulit pers? • Pasal 2 UU No40/1999 tentang Pers menyatatakan: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. • Pasal 3 ayat (1). Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. • Pasal 5 ayat (2): Pers wajib melayani Hak Jawab. • Pasal 6 Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : (c). mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; • Ketentuan ini memuat kewajiban pers terkait prinsip keadilan, supremasi hukum, dan pemberitaan yang tepat, akurat, benar sebagai kewajiban yang melekat. • Bahwa pers bisa keliru merupakan suatu hal yang logis dan manusiawi sehingga pers juga punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan keadilan bagi publik yang diberitakan tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar khususnya yang beredar elektronik. • Hal ini sejalan dengan pemberian hak untuk dilupakan. Artinya “right to be forgotten” justru mendorong penguatan pers sebagai pers yang sehat sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU Pers. • Dalam arti hak ini sebaiknya jangan dilihat mempersulit, tapi bagian dari pelayanan publik. Ini juga akan menjadi standardbaru bahwa selain hak jawab, publik juga punya hak dilupakan. Contoh Kasus: Pemberitaan media terkait Komandan Sekolah Staf Komando (Sesko) TNI Letjen TNI Djadja Suparman yang dikait-kaitkan sejumlah media terkait dengan teror Bom Bali di Kuta pada 12 Oktober 2002. Djadja dituduh, sehingga merasa keberatan dan sangat dirugikan, khususnya bagi istri dan anak-anaknya. Kasus ini murni kesalahan media, dan sejumlah media sudah menyampaikan permintaan maaf. Untuk melindungi Djaja, media sebaiknya mencabut semua berita terkait berita tidak benar itu di media elektronik, berdasarkan penetapan pengadilan.
- 27. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Pertanyaan Terakhir: Apakah Revisi UU ITE Ini Memerdekakan atau Malah Membelenggu? • Dengan penjelasan tadi, revisi ini justru positif dalam membangun informasi dan komunikasi yang sehat bagi publik. Keliru menyebut revisi ini membelenggu, sebab motivasi awalnya adalah justru untuk memperlonggar. • Aparat tidak lagi dengan mudah menangkap dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. • Mengakomodir putusan MK tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang ITE bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan delik aduan ini agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. • Memberikan perlindungan bagi public yang dirugikan karena transaksi elektronik menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen.
- 28. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI • Bijaklah memanfaatkan informasi dan transaksi elektronik di era digitalisasi ini!
- 29. DR. EVITA NURSANTY, MSC | ANGGOTA KOMISI I DPR RI Terima Kasih