SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
PENYUSUNAN MASTER PLAN
BANGUNAN FASILITAS PEMERINTAH
KECAMATAN TULIN ONSOI
LAPORAN PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
METODOLOGI
GAMBARAN WILAYAH
KONSEP DESAIN
RENCANA KERJA
PENDAHULAN
LATAR BELAKANG
♪ Kecamatan Tulin Onsoi baru dimekarkan yang
berada diwilayah perbatasan & teras depan RI
♪ Penyediaan sarana yang lengkap untuk
mendorong terciptanya fungsi yang dinamis serta
sesuai kebutuhan masyarakat
♪ Bangunan Fasilitas Pemerintah diharapkan
berfungsi dan diidentikan dengan kebutuhan
seputaran Bangunan Kecamatan Tulin Onsoi
Bangunan Fasilitas Pemerintah juga
dimanfaatkan sebagai tempat untuk menampung
segala permasalahan yang ada di Kecamatan
Tulin Onsoi
DASAR PERATURAN
1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
4. PERMEN PU No: 45/PRT/M/2007) tanggal 27 Desember 2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
5. PERMEN PU No: 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung
6. Peraturan Dearah (PERDA) setempat khususnya yang terkait dengan
penataan ruang dan bangunan gedung
7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan, Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan Rencana Tata
Ruang Ibukota Kecamatan serta kebijakan penataan ruang di daerah terkait.
Maksud diadakan kegiatan
ini adalah menghadirkan
Bangunan Fasilitasi
Pemerintahan dengan
konsep untuk menata
wilayah Tata Ruang Kota
Kecamatan Tulin Onsoi
yang ada di Kabupaten
Nunukan.
Tujuan diadakan kegiatan
adalah Mewadahi segala
aspirasi dan
permasalahan yang serta
menyatukan segala Visi
dan Misi Kabupaten
Nunukan. Mendukung
kegiatan Pemerintahan
MAKSUD, TUJUAN &
SASARAN
Tersusunnya Dokumen dalam Perencanaan Bangunan Fasailitasi
Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi sarana dan prasarana
dari Kecamatan Tulin Onsoi, dengan mewujudkannya melalui
sebuah konsep yang matang yang dapat difungsikan secara luas
melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap.
“Terwujudnya Masyarakat Nunukan Yang Aman, Damai, Bermoral, Demokratis, Mandiri,
Sejahtera, Dan Berdaya Saing Sebagai Beranda Terdepan NKRI”
1. Meningkatkan peneyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and
Clean Government)
2. Meningkatkan mutu Pemerintah dan layanan kesehatan masyarakat serta layanan
dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan ilmu penegtahuan dan
teknologi (IPTEK)
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi,
pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan
4. Meningkatkan sarana prasarana publik, energi, sistem transportasi dan
optimalisasi tata ruang
5. Mewujudkan Daerah Perbatasan yang Maju dan Mandiri
6. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan (Sustainable
Development)
7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat denganb menjunjung tinggi
keadilan dan HAM
VISI KAB. NUNUKAN
MISI KAB. NUNUKAN
ISU DAN PERMASALAHAN
PENGELOLAAN KAWASAN
PERBATASAN
Kebijakan Pembangunan
 Kebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan-
kawasan tertinggal dan terisolir
 Belum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangan
kawasan perbatasan
Ekonomi dan Sosial Budaya
 Adanya paradigma ’kawasan perbatasan sebagai halaman belakang’
 Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga
 Sarana dan prasarana masih minim.
 Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera.
 Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju
kawasan perbatasan.
 Rendahnya kualitas SDM
 Adanya aktivitas pelintas batas tradisional
 Adanya tanah adat/ulayat masyarakat
ISU DAN PERMASALAHAN
PENGELOLAAN KAWASAN
PERBATASAN
Pertahanan dan Keamanan
 Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh ;
Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen,
 Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana
 Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum
 Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS)
Pengelolaan Sumber Daya Alam
 Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimal
 Terjadinya eksploitasi pemanfaatan SDA yangg tak terkendali & berkelanjutan.
Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan
 Belum ada kelembagaan yg mengelola kawasan perbatasan secara integral & terpadu.
 Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan
Kerjasama Antarnegara
 Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional,
maupun regional.
 Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum
di perbatasan
ISU PERMASALAHAN
KAWASAN (PLANOLOGI &
ARSITEKTUR
WILAYAH BARU BERKEMBANG
pasokan listrik, fasilitas lampu jalan utama dan fasilitas-fasilitas lain.
Fasilitas pembuangan sampah juga tidak tersedia sehingga sebagian
besar keluarga menggunakan sungai
PENYEDIAN AIR BERSIH
PEMAHAMAN SOSIAL
ISU DAN PERMASALAHAN UMUM
♫ Kawasan perkotaan ditetapkan
Kecamatantetapi belum didukung oleh
sarana dan prasarana
♫ Kecamatan termasuk dalam beranda depan
RI yang rawan bencana, sehingga perlu
penataan ruang yang perlu memperhatikan
mitigasi bencana
♫ Permasalahan konflik hak Ulayat dalam
pemanfaatan ruang
ISU DAN PERMASALAHAN
SPASIAL
1. Adanya potensi (tambang, wisata, perkebunan, kehutanan, pertanian,
perikanan) yang belum dimanfaatkan secara optimal
2. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana di beberapa distrik
terutama di pedesaan, antara lain :
 Kondisi jaringan jalan sebagian besar perlu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya
 Jaringan transportasi lainnya belum optimal
 Jaringan air bersih sistem perpipaan dan listrik masih belum mencukupi kebutuhan
masyarakat
 Tingkat kesehatan penduduk yang masih perlu ditingkatkan
 Jumlah sarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan
 Jumlah sarana pendidikan perlu ditambah
§ Perlu disiapkan alternatif lokasi Ibukota Kecamatan yang baru seiring kemungkinan
berubahnya status Kawasan Perkotaan menjadi Kota sebagai calon Ibukota
Kecamatan Beranda RI
§ Beberapa kawasan permukiman berada di lingkungan hutan lindung yang
memungkinkan perambahan hutan lindung di sekitarnya
RUANG LINGKUP
LINGKUP TERAPAN
1. Konsep
Perencanaan Tata
Ruang Kota
2. Konsep Tata
Lingkungan
3. Master Plan
Bangunan
Fasilitas
Pemerintah
Kecamatan Tulin
Onsoi
LINGKUP WILAYAH
Lokasi kegiatan
dalam pekerjaan
ini berada di
Kecamatan Tulin
Onsoi Kab.
Nunukan, Provinsi
Kalimantan Timur
M
ETODOLOGI &
PENDEKATAN
ASPEK TATA RUANG
☺ Jika presiden dibantu 40 menteri, camat mengerjakan program 40
menteri tersebut. Camat dapat disebut sebagai “presiden” atau “kepala
daerah” kecil, karena kinerja presiden atau wali kota dengan mudah
dapat dilihat dan dirasakan warga di RT, apalagi kecamatan. Rakyat akan
mengukur kinerja menteri pendidikan, kepala dinas pendidikan pada
pejabat pendidikan dan sekolah, dengan bertanya tetangga atau pada
anaknya.
☺ Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan
tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi ”Kecamatan dipimpin oleh
camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah”.
☺ Amanat yang sama juga dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada pasal
12 ayat 3, ” Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan
pemerintahan dari Bupati/Walikota.”
FAKTOR DAN INDIKATOR
PEMBENTUKAN
KECAMATAN
RINCIAN 19 KEWENANGAN
YANG DILIMPAHKAN KE
KECAMATAN
1. BIDANG PEKERJAAN UMUM
2. BIDANG KESEHATAN
3. BIDANG TENAGA KERJA
4. BIDANG PERTANIAN
5. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
6. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
7. BIDANG PENANAMAN MODAL
8. BIDANG PERTANAHAN (KORAMIL & POLSEK)
9. BIDANG KOPERASI
10. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
11. BIDANG PERHUBUNGAN
12. BIDANG SOSIAL
13. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK
15. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
16. BIDANG KEPENDUDUKAN
17. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
18. BIDANG OLAHRAGA
19. BIDANG PENERANGAN
Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Penangulangan Kemiskinan
(BPMD-PK)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN
a) Peruntukan lokasi – RTRW/RTBL
b) Koefisien dasarbangunan (KDB)
c) Koefisien lantai bangunan (KLB)
d) Ketinggian bangunan
e) Ketinggian langit-langit
f) Jarak antarblok/massa bangunan
g) Koefisien daerah hijau (KDH)
h) Garis sempadan bangunan
i) Kelengkapan Sarana dan
Prasarana Bangunan
j) Keselamatan &Kesehatan Kerja
(K3), &Asuransi
k) Wujud Arsitektur
1. mencerminkan fungsi sebagai bangunan
gedung negara;
2. seimbang, serasi, dan selarasdengan
lingkungannya;
3. mempertimbangkan kaidah pelestarian
PERMEN PU 45/PRT/M/2007 PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA – PERSYARATAN TEKNIS
LAND USE
60 % : 40 %
60 % : 40 %
NORMAL - MONUMEN
NORMAL - MONUMEN
6M
20 % (RTH)
TATA
ATUR
Ruang
Sirkulasi
Masa
Bangunan
Sanitasi
KEVIN LYNCH ”IMAGE KOTA DIBENTUK
OLEH 5 ELEMEN WAJAH KOTA”
1.       Paths
Adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang bergerak dengan
mudah. Paths berupa jalur, jalur pejalan kaki, kanal, rel kereta api, dan yang
lainnya.
2.       Edges
Adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi tidak berupa paths yang
merupakan batas antara 2 jenis fase kegiatan. Edges berupa dinding, pantai
hutan kota, dan lain-lain.
3.       Districts
Districts hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya, atau bisa dirasakan
dari luar apabila memiliki kesan visual. Artinya districts bisa dikenali karena
adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu wilayah.
4.       Nodes
Adalah berupa titik dimana orang memiliki pilihan untuk memasuki districts yang
berbeda. Sebuah titik konsentrasi dimana transportasi
memecah, paths menyebar dan tempat mengumpulnya karakter fisik.
5.       Landmark
Adalah titik pedoman obyek fisik. Berupa fisik natural yaitu gunung, bukit dan
fisik buatan seperti menara, gedung, sculpture, kubah dan lain-lain sehingga
orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri di dalam suatu kota atau
kawasan.
TIPOLOGI POLA RUANG
ASPEK LINGKUNGAN
Kota Masa Depan Yang Ramah Lingkungan (eco-city) dirumuskan
sebagai solusi atas pemanasan global
"Konsep kota tidak lagi ditentukan oleh logika revolusi industri yaitu
kecepatan, keuntungan dan efisiensi, tapi sudah harus mengikuti
aturan alam“
memadukan unsur-unsur lingkungan dan budaya dalam desain mereka
untuk dirumuskan ke dalam satu master plan.
PUNCAK GUNUNG DIJADIKAN LATAR BELAKANG
DARI SATU STRUKTUR YANG MENYERUPAI KAKI
BUKIT DI SEKELILINGNYA. JENDELA-JENDELA
DAN TERAS DI SEKELILING BANGUNANNYA
MENAMPILKAN PEMANDANGAN INDAH DI
SEKITARNYA.
ASPEK ARSITEKTURAL
S H A P E
DASAR
LINGKARAN
SEGITIGA
BUJURSANGKA
R
Stabil pada
satu sisi
Rasional
Statis
Netral
Terpusat
Introvert
Stabil
Kritis Pada
Satu Sudut
TOLOK
UKUR
TOLOK
UKUR
STANDARISASI
GEDUNG KANTOR PEMERINTAH
STANDARISASI
GEDUNG KANTOR PEMERINTAH
REFERENSI
EXISTING BANGUNAN GEDUNG
REFERENSI
EXISTING BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN PEMERINTAH
KAB. NUNUKAN
PERATURAN PEMERINTAH
KAB. NUNUKAN
JABATAN
LUAS RUANG (m2
)
KETERANGAN
R. KERJA
R. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANAN
JABATAN
JML
R.
TAMU
R.
RAPAT
R.
TUNGGU
R. ISTIRAHAT R. SEKRET R. STAF
R.
SIMPAN
R.
TOILET
JML
STAF
CATATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Menteri/ Ketua
Lembaga
28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8
R.Staf pada setiap
jabatan
diperhitungkan
berdasarkan jumlah
personel
@ 2,2 - 3 m2/
personel, sesuai
dengan tingkat
jabatan dan
kebutuhan dari
masing-masing
K/L
2 Wakil Menteri 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5
3 Eselon IA 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5
4 Eselon I B 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2
5 Eselon II A 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2
6 Eselon II B 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2
7 Eselon III A 12.00 6.00   3.00   3.00
R. Toilet
ber
sama
24.00 0
8 Eselon III B 12.00 6.00     3.00 21.00 0
9 Eselon IV 8.00           8.80 2.00 18.80 4
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
A. RUANG KANTOR
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.
JENIS RUANG LUAS KETERANGAN
1 2 3
1   Ruang Rapat Utama Kementerian 140 m2
  Kapasitas 100 orang 
2   Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2
  Kapasitas 75 orang
3   Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2
  Kapasitas 30 orang
4   Ruang Studio   4 m2
/ orang Pemakai 10% dari staf
5   Ruang Arsip   0.4 m2
/ orang Pemakai seluruh staf
6   WC/ Toilet   2 m2
/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf
7   Musholla   0.8 m2
/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel
B. RUANG PENUNJANG
C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)
PASAL 35 PP 21 TAHUN 2001
1.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor / ruang
penunjang Eselon I A.
2.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Kepala Dinas/ Kepala Badan disetarakan dengan ruang
kantor / ruang penunjang Eselon II B.
3.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Kepala Kantor/ Camat/ Direktur RSU Tipe C/ Kepala
Bagian/ Sekretaris Dinas disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon III A.
STANDARD LUAS RUANG KERJASTANDARD LUAS RUANG KERJA
R. KERJAR. KERJA
LUAS : 4 M²
JUMLAH :
R. KERJAR. KERJA
LUAS : 5 - 6 M²
JUMLAH :
STANDARD LUAS RUANGSTANDARD LUAS RUANG
R. RAPAT BESARR. RAPAT BESAR (30-50
ORG)
LUAS : 112 M²
JUMLAH : 1
R. RAPAT KECILR. RAPAT KECIL (20
ORG)
LUAS : 60 M²
JUMLAH : 1
PERSYARATAN TEKNIS - LANJUTAN
2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
3. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN
4. PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
Tangga DaruratPintu darurat
Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT
Koridor/selasarSistem Peringatan BahayaFasilitas Penyelamat
Aksesibilitas &fasilitas bagi
penyandang cacat
Kebisingan dan getaran
Sistem Penangkal/proteksi pe
Sarana komunikasiSarana transportasi bangunan ged
Penghawaan dan pengkondisian udaraPenerangan &pencahayaan
Instalasi listrik
Sarana pencegahan &
penanggulangan kebakaran
Saluran airhujan Pembuangan sampahPembuangan limbahPembuangan airkotorAirminum
5. PERSYARATAN STRUKTURBANGUNAN
StrukturpondasiStrukturlantaiStrukturKolomStrukturAtapStrukturBeton PracetakBasemen
Bahan penutup lantaiBahan dindingBahan langit-langitBahan penutup atap
Bahan kosen dan daun pintu/jendelaBahan struktur
GAM
BARAN
UM
UM
KECAMATAN LUMBIS
Sebagai kecamatan dengan luas wilayah mencapai
3.645,50 km2
menjadikan Kecamatan Lumbis sebagai
kecamatan yang terluas di Kabupaten Nunukan
 Kemiringan 0-2 % : datar (sekitar 2.395 ha)
 Kemiringan 2-15% : bergelombang (sekitar 40.413 ha)
 Kemiringan 15-40% : curam (sekitar 107.647 ha)
 Kemiringan >40 % : sangat curam (sekitar 2.140.695ha)
 Di atas permukaan laut : 0-2000 m
77 desa yang berada di Kecamatan Lumbis, 60 desa
berstatus desa Swakarya dan 17 desa lainnya adalah
desa Swasembada dengan Desa Mansalong sebagai
ibukotanya
Aparat kecamatan (2010) : 1 orang lulusan SD, 1 orang
lulusan SLTP, 31 orang merupakan lulusan SMA, 2
orang lulusan akademi, dan 8 orang lulusan sarjana
(S1).
Kecamatan Lumbis terletak pada wilayah ketinggian 0
sampai lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut.
Ditinjau dari segi ketinggian tempat, wilayah daratan
Kecamatan Lumbis sebagian besar berada pada
ketinggian antara 0 – 100 m dpl yang meliputi areal
seluas 177.325 Ha atau 48,64 % dari luas wilayah
Kecamatan. Sedangkan wilayah yang luasnya paling
sempit adalah wilayah yang terletak pada ketinggian
antara 1.500 sampai 2.000 m dpl yaitu seluas 182 Ha
atau 0,05 %.
Kecamatan Lumbis, sebagian besar wilayah termasuk
dalam kelas lereng lebih dari 40 %, yaitu sebesar
214.695 atau 58,89 %, sedangkan wilayah dengan
lereng yang paling sempit adalah kelas lereng 0 – 2 %
yaitu seluas 2.395 Ha atau 0,66 %.
DESA-DESA YANG BERADA DI KECAMATAN
LUMBIS ADALAH :
1 Libang 16 Bulan Bulan 31 Suyadon
2 Kalampising 17 Sapuyan 32 Bulu Mengelom
3 Sedongon 18 Nainsid 33 Batung
4 Sangkup 19 Likos 34 Ubel Alung
5 Pa Loo 20 Liang 35 Ubel Sulok
6 Deralon 21 Sasibu 36 Nansapan
7 Siawang 22 Tubus 37 Sedalit
8 Semalat 23 Patal I 38 Tambalang Hilir
9 Dubulon 24 Lintong 39 Kalam Buku
10 Pa Lemumut 25 Patal Ii 40 Long Bulu
11 Saludan 26 Pulu Bulawan 41 Jukup
12 Sumalumung 27 Paluan 42 Taluan
13 Mansalong 28 Podong 43 Sinampila I
14 Tanjung Hilir 29 Tukulon 44 Samunti
15 Tanjung Hulu 30 Payang 45 Tadungus
46 Semata 57 Labang 68 Sibalu
47 Sungoi 58 Sumantipal 69 Kabungalor
48 Sinampila II 59 Bulu Laun Hilir 70 Mamasin
49 Salan 60 Ngawol 71 Duyan
50 Linsayung 61 Lagas 72 Tau Lumbis
51 Labuk 62 Tantalujuk 73 Bulu Laun Hulu
52 Limpakon 63 Panas 74 Tetagas
53 Sumentobol 64 Bokok 75 Tantu Libing
54 Sanal 65 Tambalang Hulu 76 Kalisun
55 Tuman Talas 66 Kuyo 77 Lepaga
56 Nantukidan 67 Langgason
NO FORMASI
GEOLOGI
LUMBIS
(Ha)
1 2 7
1. Alluvium 857
2. Formasi Lurah 88.967
3. Formasi Mentarang 241.573
4. Formasi Sembakung 33.153
JUMLAH 364.550
NO JENIS
TANAH
Kec.
Lumbis
( Ha )
1 2 7
1. Latosol 28.628
2. Podsolik 49.018
3. Podsolik/ Latosol 2.481
4. Podsolik/ Regosol 97.661
5. Lithosol 184.128
6. Organosol 1.797
7. Alluvial/ Gambut 837
TOTAL 364.550
NO KELAS
KETINGGIAN
( m )
Lumbis
(Ha)
%
1 2 3 4 5
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 
   0 – 100
 
100 – 500
 
500 – 1.000
 
1.000 – 1.500 
 
1.500 – 2.000
 
 
177.325
 
15.780
 
129.374
 
41.889
 
182
   
50.25
 
10.88
 
19.98
 
18.87
 
0.02
Jumlah 364.550   100,00 
NO
KELAS
LERENG
( % )
Lumbis
( Ha )
1 2 7
1. 0 – 2 2..395
2. 2 – 8 27.548
3. 8 – 15 12.865
4. 15 – 25 50.778
5. 25 – 40 56.269
6. > 40 214.695
JUMLAH 364.550
KEPENDUDUKAN
Proyeksi penduduk 2011 (BPS Kab.
Nunukan), total penduduk
Kecamatan Lumbis sebanyak
10.311 jiwa dengan penduduk
laki-laki sebanyak 5.338 jiwa, dan
perempuan sebanyak 4.973 jiwa.
Sekitar 80 % masyarakat di
kecamatan Lumbis merupakan
rumah tangga pertanian
Tahun 2010 jumlah keluarga yang
menggunakan listrik PLN ada
sekitar 342 KK
Uraian
Description
Stasiun/St
ation
Nunukan
(1) (2)
Suhu/Temperature (0
C)  
  Maksimum 35,3
  Minimum 20,3
  Rata-rata/Average 27,7
Kelembaban Udara/Relative
Humidity (%)
 
  Maksimum 100
  Minimum 38
  Rata-rata/Average 66
Tekanan Udara/Atmospheric
Pressure (mb)
1008,8
Kecepatan Angin/Wind Speed
(knot)
6,7
Curah hujan/Rainfall (mm3
) 215,7
Penyinaran Matahari/Duration of
Sunshine (%)
68
FASOS DAN FASUM
1 unit puskesmas induk, 11 unit puskesmas pembantu, dan
posyandu sebanyak 20 unit
Tahun 2010, sarana pendidikan terdiri : 1 TK Swasta, 20
Sekolah Dasar Negeri, 5 SLTP Negeri, dan 1 SMU Negeri
Tahun 2010 : 1 pasar permanen, 200 buah toko/warung
kelontong dan 3 penginapan. Terdapat 1 unit bank umum
(capem) & koperasi simpan pinjam sejumlah 1 unit
Fasilitas-fasilitas yang diperlukan : bengkel, fotocopy,
salon/pangkas rambut, salon kecantikan, bengkel las, dan
lain sebagainya, juga ada di kecamatan ini.
Terdapat 1 buah pos HANSIP/LINMAS dengan 62 orang
anggota HANSIP/LINMAS
Fasilitas Olahraga Jumlah
(1)  (2) 
Tempat / Lapangan Olahraga  
• Sepak bola    8  buah 
• Bola voli              18  buah 
• Bulu tangkis  1  buah 
• Tenis Meja  2  buah 
Fasilitas Peribadatan Jumlah
(1)  (2) 
Sarana ibadah  
• Mesjid  2 buah 
• Langgar/Mushola  3 buah 
• Gereja Kristen  15 buah 
• Gereja Katolik/Kapel  8 buah 
Jenis Pelanggan Nunukan Sebatik Lumbis
(1) (2) (3) (4)
Rumah Tangga (Tempat Tinggal), Instansi/Kantor Pemerintah 2.823 617 225
Hotel/Objek Wisata, Toko, Industri, Perusahaan 455 95 66
Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dsb 21 4 1
Sarana (Fasilitas) Umum 35 3 3
Hydran Pelabuhan - - -
Lainnya/Industri 1 1 -
Jumlah 3.355 720 295
Kecamatan
Nama Lapangan
Panjang Landasan
(m)
Kondisi Lapangan Kekuatan
(1) (2) (3) (4) (5)
Krayan Yuvai Semaring 900 x 18 Aspal Penetrasi C - 212
Kampung Baru 450 x 20 Clay / Grass C - 185
Kurid 375 x 16 Grass Sand C - 185
Lembudud 570 x 20 Clay / Grass C - 185
Berian Baru 480 x 14 Clay / Grass C - 185
Pa’ Upan 650 x 26 Grass C - 185
Krayan Selatan Ba’ Binuang 700 x 20 Clay / Grass C - 185
Long Layu 820 x 26 Clay / Grass C - 185
Lumbis Tau Lumbis 450 x 23 Clay / Grass C - 185
Mansalong 670 x 18 Clay / Grass C - 185
Nunukan Nunukan 1110 x 23 Hotmix C - 212
Jarak Tempuh Dari Ibukota Kecamatan Ke Jarak
(1)  (2) 
Ibukota Kabupaten  190 km 
Ibukota Provinsi  - 
Ibukota Kecamatan Lain Terdekat  3  km 
KONSEP
RENCANA
TATA
RUANG
KONSEP ZONASI KAWASAN
KORAMIL
POLSEK
UPTD PU
KANTOR
CAMAT
GEDUNG
AULA
PERTANIAN
BPMDBPB
Fasilitas
(Parkir)
Fasilitas
(Ibadah)
Fasilitas
(Taman)
Fasilitas
(Parkir)
Fasilitas
(Toko)
Fasilitas
(Parkir)
KONSEP
PENDEKATAN
KONSEP
PENDEKATAN
ASPEK LINGKUNGANASPEK LINGKUNGAN
ASPEK FILOSOFISASPEK FILOSOFIS
ASPEK FUNGSIONALASPEK FUNGSIONAL
ASPEK BIAYAASPEK BIAYA
Permen PU No.
45/PRT/M/2007
FORM FOLLOW
FUNCTION
LOKAL- NASIONAL-
INTERNATIONAL
ASPEK FILOSOFISASPEK FILOSOFIS
1. KEWIBAWAAN
2. PELAYANAN
3. FORMAL
4. KOMUNIKATIF
ASPEK LINGKUNGANASPEK LINGKUNGAN
1. RAMAH
LINGKUNGAN
2. SEHAT
3. AMAN & NYAMAN
FUNGSIONALFUNGSIONAL
KOMUNIKATIFKOMUNIKATIF
LINGKUNGANLINGKUNGAN
IDE DASAR BENTUK
ARSITEKTUR
BANGUNAN GEDUNG
IDE DASAR BENTUK
ARSITEKTUR
BANGUNAN GEDUNG
KESATUAN
LINGKUNGAN
SEKITAR
KESATUAN
LINGKUNGAN
SEKITAR
NEO CLASIC
ISU LOKAL
NEO CLASIC
ISU LOKAL
KEMUDAHAN PENCAPAIAN
SIRKULASI RUANGAN
KEMUDAHAN PENCAPAIAN
SIRKULASI RUANGAN
RAMAH SOSIALRAMAH SOSIAL
RAMAH LINGKUNGANRAMAH LINGKUNGAN
SEDANG
PUBLIKPUBLIK
1. Hall/ Entrance
2. Kantin
3. Area Parkir
1. Hall/ Entrance
2. Kantin
3. Area Parkir
SEMI PUBLIKSEMI PUBLIK
SEMI PRIVATESEMI PRIVATE
PRIVATEPRIVATE
SERVICESERVICE
1. Reflexi
2. Mushala
3. Main Hall
1. Reflexi
2. Mushala
3. Main Hall
1. RUANG
2. RUANG
1. RUANG
2. RUANG
1. RUANG
2. RUANG RAPAT
3. RUANG KERJA
1. RUANG
2. RUANG RAPAT
3. RUANG KERJA
1. Toilet
2. Pantry
3. Gudang
4. Etc.
1. Toilet
2. Pantry
3. Gudang
4. Etc.
DEKAT
JAUH
RAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGIRAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGI
ECO BUILDING
Pencahayaan
60 : 40
Penghawaan
40 : 60
Eco Material
Eco Parking
ECO DESIGN - MANAJEMEN LIMBAH KONSTRUKSIECO DESIGN - MANAJEMEN LIMBAH KONSTRUKSI
1. MINIMALISIRPOLUSI UDARA DI AREA PARKIR
2. PENGGUNAAN HEMAT BBM
3. PERLETAKAN & PENGGUNAAN TANAMAN
4. PEMASANGAN RAMBU2
5. DLL
Eco Parking
Eco Material 1. MATERIAL – RENEWABLE
a. Alumunium
b. Pavement - Limbah
c. Cat Alkaline
d. Material Finishing M.E.
e. Etc.
2. MATERIAL LIMBAHKONTRUKSI
RAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGIRAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGI
ENERGI
&
ALTERNATIF
PLN & PDAM
Solar Cell
Panel
Air Hujan
Solusi Lingkungan
SISTEM AIR BERSIHSISTEM AIR BERSIH
Air Hujan
1. Fluhing Closet
2. Flushing Urinoir
3. Janitor
4. Cuci Kendaraan
5. Siram Tanaman
6. Bersih
PDAM
Ground Reservoar
Tower Reservoar
1. Shower/Mandi
2. Closet/ Urinoir
3. Wudhu
4. Air Minum
Mesin Pompa
Mesin Pompa
50% - 60%
Ground Reservoar
Tower Reservoar
Instalasi Plumbing Sistem Penyediaan Air Bersih
Published by isnanto at 01:11 under Plumbing, Sistem Gedung and tagged: Plumbing, 
instalasi air bersih
URAIAN SYSTEM
Sistem penyediaan dan distribusi air bersih.
Sumber air bersih bisa didapat dari PDAM dimasukan kedalam bak air bersih, sedangkan sumber
air yang berasal dari Deep Well dimasukan kedalam raw water tank.
Air yang berada di raw water tank ditreatment di instalasi Water Treatment Plant dan selanjutnya
dialirkan kebak air bersih / clear water tank.
Air yang berada didalam bak air bersihselanjutnya dialirkan ke bak air atas dengan Pompa Transfer.
Distribusi air bersih pada dua lantai teratas menggunakan packaged booster pump, sedangkan
untuk lantai-lantai dibawahnya dialirkan secara gravitasi.
Pada umumnya persediaan air bersih diperhitungkan untuk cadangan 1 (satu) hari pemakaian air.
PERALATAN UTAMA & FUNGSI
1. Pompa Transfer, berfungsi untuk menaikan air bersih dari Ground Water Tank (GWT) ke Roof
tank melewati pipa transfer.
Beberapa jenis pompa transfer yang sering dipakai, antara lain :
a. End suction
b. Horizontal split case
c. Multi stage
d. Centrifugal
2. Pressure Tank, berfungsi untuk meringankan kerja pompa dari keadaan start-stop yang terlalu
sering.
Beberapa jenis pressure tank yang sering dipakai, antara lain :
a. Pressure tank dengan diafragma
b. Pressure tank tanpa diafragma
3. Peralatan pengaturan dan ukur, meliputi :
a. Check valve, berfungsi untuk menahan aliran balik air didalam instalasi pipa.
b. Gate Valve, berfungsi untuk mengatur buka / tutup aliran air didalam pipa.
c. Ball valve, Berfungsi untuk mengatur jumlah aliran air didalam pipa.
d. Butterfly Valve, berfungsi untuk mengatur buka / tutup aliran air didalam pipa.
e. Floating valve, berfungsi untuk membuka & menutup aliran air ke tanki.
f. Foot Valve, berfungsi untuk menahan air balik.
g. Strainer, berfungsi untuk menyaring.
h. Flexible joint, berfungsi untuk menahan getaran/gerakan.
i. Pressure gauge, berfugsi untuk pembacaan tekanan.
j. Pressure switch, berfungsi sebagai alat kontak hubung/putus akibat tekanan.
k. Flow switch, berfungsi sebagai alat kontak hubung/putus akibat aliran.
l. Water meter, Berfungsi untuk mengukur debit air.
DIAGRAM SISTEM
ACTIVATEDCARBON /KARBON AKTIF
Terbuat dari batok kelapa. Berfungsi untuk menyerap Zat Besi, Bakteri, partikel-partikel/sisa
kotoran yang terlarut dalam air (menjernihkan air), sertamenghilangkan bau. MasaPemakaian
Karbon Aktif tergantung kondisi sumber air Baku (6 Bulan - 2 Tahun).
Kemasan : PolypropyleneBag 25 Kg atau 500 Kg
Spesifikasi Activated Carbon
Harga : Rp. 375.000 /25 kg
MANGANESEGREENSAND
ManganeseGreensand berfungsi untuk menurunkan kandungan Mangan (Mn2+) yang terlarut
didalam air
Masapemakaian tergantung kondisi sumber air baku (6 Bulan - 2 Tahun)
Kemasan 25 Kg
HargaManganeese:
Rp. 350.000 /25 kg
SILICA SAND - COARS SAND - GRAVEL
Sering disebut sebagai MediaPasir filter air. Perbedaan antaraSilicasand, CoarsSand dan Gravel
hanyal ukurannya (material sama). Berfungsi untuk Menyaring partikel-partikel
kotoran/padatan/Lumpur yang ter-suspensi padaair (menjernihkan Air).
MasaPemakaian selamanya(hanyamemerlukan pencucian/Backwash)
Kemasan
Sack 50 Kg - Granular
Spesifikasi Sand
SILICA SAND HargaSilica : Rp. 50.000 /50 Kg
COARSSAND HargaCoarse: Rp. 60.000 /50 Kg
SISTEM TENAGA LISTRIKSISTEM TENAGA LISTRIK
SOLAR CELL
1. LAMPU
2. MESIN AIR
3. TV
4. FAN
5. COMPUTER
PLN 1. AIR CONDITION
30% - 40%SAVING POWER
GENSET
1. LAMPU
2. KOMPUTER
3. MESIN AIR
KEPMEN NO 12 TAHUN 2012
PENGHEMATAN PEMAKAIAN
TENAGA LISTRIK
KONSEP RUANG DALAMKONSEP RUANG DALAM
KONSEPRUANG DALAM : OPEN PLAN (KANTOR TERBUKA)
KONSEPRUANG KERJA : FORMALvs NON FORMAL
KELEBIHAN :
• PENATAAN LAYOUT RUANG LEBIH FLEKSIBEL
• PEMANFAATAN RUANG LEBIH EFISIEN
•MUDAH DITATA ULANG, APABILA TERJADI PERUBAHAN JUMLAH
PERSONEL
•MEMUDAHKAN KOORDINASI KERJA
•MEMUDAHKAN PENGAWASAN
•MENCIPTAKAN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF
•MEMAKSIMALKAN PENCAHAYAAN
DAN PENGHAWAAN ALAMI
DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEYDOKUMENTASI KEGIATAN SURVEY
.L.O.K.A.S.I.
KEBUTUHAN RUANG LANTAI BASEMENTKEBUTUHAN RUANG LANTAI BASEMENT
FUNGSI UTAMA
AREA PARKIR : PARKIR MOBIL = 58
PARKIR MOTOR =
PARKIR SEPEDA =
FUNGSI SEKUNDER
MUSHALA
TEMPAT WUDHU
KM/WC
KANTIN
R. PANEL
GUDANG
TANGGA / ENTRANCE
SELASAR PENGHUBUNG
GROUND RESERVOAR + POMPA AIR
KEBUTUHAN RUANG KANTOR CAMATKEBUTUHAN RUANG KANTOR CAMAT
KANTOR CAMAT
RUANG :
R. RAPAT :
R. TAMU
MEJA STAF
ANALISIS BESARAN RUANG
- STAF 56 ORG
- RUANG @ 10 – 15 ORANG
- @ 1 ORANG = 5 M2 (R. KERJA)
- RUANG = 50 M2 – 75 M2
- DIBUTUHKAN 4 R. KOMISI
- RAPAT = 24 – 28 ORG
- R. RAPAT = 72M2
- SIRKULASI 25 %
RUANG UTAMA
RUANG :
LOBBY / HALL
MEJA STAF
ANALISIS BESARAN RUANG
- STAF 56 ORG
- RUANG= @ 4 – 10 ORANG
- @ 1 ORANG = 5 M2 (MEJA KERJA)
- RUANG = 20 M2 – 50 M2
- DIBUTUHKAN 8 RUANG
- SIRKULASI 25 %
KEBUTUHAN RUANG SIDANGKEBUTUHAN RUANG SIDANG
FUNGSI SEKUNDER
MAIN HALL
TANGGA / DARURAT
KM/WC (PRIA & WANITA)
HALL MULTI FUNGSI
SELASAR PENGHUBUNG
RUANG TAMU
RUANG STAF
ANALISIS BESARAN RUANG
- STAF 56 ORG @ 1,8 m2
- UNDANGAN 150 ORANG @ 0.6 m2
- BALKON = 130 ORANG = 78 m2
- R. RAPAT 56 X 1,8 = 100,80 m2
- UNDANGAN 20 x 1,2 = 24 m2
- SIRKULASI 30 %
- FUNGSI TAMBAHAN
FUNGSI UTAMA
AULA
- RUANG
- RUANG
- RUANG RAPAT
BIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN
BIAYA
KONSTRUKSI FISIK
BIAYA MK/
BIAYA PENGAWASAN
BIAYA
PERENCANAAN
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA PEKERJAAN
NON STANDAR
max 150% dari HSBGN
Perpres 73 Pasal 16, (3)
HSBGN
Permen PU No. 45/PRT/M/2007
RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN
Berdasarkan : PERMEN PU NOMOR: 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
NO URAIAN PEKERJAAN VOLMUE SATUAN HARGA JUMLAH HARGA
A PEKERJAAN PENDAHULUAN
1 Persiapan dan Penyelesaian 1.00 LS Rp. 1,000,000,000.00 Rp. 1,000,000,000.00
2 Pembebasan Lahan 1.00 m2 Rp. 10,000,000,000.00 Rp. 10,000,000,000.00
3 Pematangan Lahan 1.00 LS Rp. 5,000,000,000.00 Rp. 5,000,000,000.00
JUMLAH Rp. 16,000,000,000.00
B PEKERJAAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAHAN
1 Kantor Camat & Rumah Dinas (Rumdin) 1,000.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000,000.00
2 Kantor Koramil & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
3 Kantor Polsek & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
4 Kantor UPTD PU & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
5 Kantor UPTD Pertanian & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
6 Kantor UPTD Pendidikan & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
7 Kantor UPTD Perhubungan & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
8 Kantor BPMD 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
9 Kantor Badan Penanggulangan Bencana 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00
JUMLAH Rp. 49,200,000,000.00
C PEKERJAAN FASILITAS
1Gedung Aula/ Pertemuan 400.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 2,400,000,000.00
2Tempat Ibadah 400.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 2,400,000,000.00
3Bangunan Penyedia Listrik 1.00 UNIT Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000.00
4Bangunan Penyedia Air BERSIH 1.00 UNIT Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000.00
5Kantor Sewa & Perdangangan Umum 1,000.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000,000.00
JUMLAH Rp. 10,812,000,000.00
D PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT
1 Pekerjaan Jalan & Pedestrian 500.00 M1 Rp. 3,500,000.00 Rp. 1,750,000,000.00
2 Pembangunan Pos Jaga 9.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 54,000,000.00
3 Pekerjaan Area Parkir 1,000.00 M2 Rp. 2,500,000.00 Rp. 2,500,000,000.00
4 Pekerjaan M & E Kawasan 1.00 LS Rp. 5,000,000.00 Rp. 5,000,000.00
5 Penataan Lansekap 1,000.00 M2 Rp. 2,500,000.00 Rp. 2,500,000,000.00
JUMLAH Rp. 6,809,000,000.00
SUB TOTAL Rp. 82,821,000,000.00
E BIAYA PERENCANAAN 3.00% Rp. 2,484,630,000.00
F BIAYA PENGAWASAN 1.50% Rp. 1,242,315,000.00
G PENGELOLAAN PROYEK 1.00% Rp. 828,210,000.00
TOTAL Rp. 87,376,155,000.00
PPN 10 % Rp. 8,737,615,500.00
GRAND TOTAL Rp. 96,113,770,500.00
INDIKASI PROGRAM
TAHAPAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN (2013-2017)
No Program Volume Spesfikasi Material
Klasifikasi
Tanggung Jawab
Tahapan Pembangunan
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Komponen Bangunan
1 Penyusun F.S. 1 X
2 Penyusun AMDAL 1 X
3 Penyusun DED 1 X
4 Sosialisasi 2 X X
5 Pek. Pematangan Lahan 1 X X
6 Pembuatan Jalan Kawasan 3 X X
7 X
8 X
9 X
10 X
12 X
13 X X
14 X
15 X X X
16 X
17 X
18 X X
19 X X X
20 Pos Jaga (Depan & Belakang) 2 X
21 Pagar keliling dan gerbang 1 X
22 Lansekap & Buffer Zone 1 X X X X
23 Penyambungan PLN 1
24 Pemasangan PDAM 1
68
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
TERIMA KASIHTERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
 
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Septinia Silviana
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007cuttank
 
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangUu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangwalhiaceh
 
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangKPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangSeptinia Silviana
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivUjang Sukarna
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malangkomunikasiosp
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPenataan Ruang
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
 
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPristiadi Utomo
 

What's hot (17)

Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Uu 026 2007penataanruang
Uu 026 2007penataanruangUu 026 2007penataanruang
Uu 026 2007penataanruang
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
 
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007
 
uud
uuduud
uud
 
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruangUu no 26 tahun 2007 tentang ruang
Uu no 26 tahun 2007 tentang ruang
 
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota MalangKPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
KPP : Kebijakan Tata Ruang dan Implementasinya di Kota Malang
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten MalangProfil KOTAKU Kabupaten Malang
Profil KOTAKU Kabupaten Malang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
 
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat SipilPokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
Pokok Pokok Pikiran Masyarakat Sipil
 
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONALPP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PP 13 Tahun 2017 RTRWN new - RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
 

Viewers also liked

Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011
Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011
Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011Abdoel Rochman Tcarim
 
Perda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentu
Perda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentuPerda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentu
Perda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentuOrkumSetdakotSibolga
 
Profil Kabupaten Nunukan 2012
Profil Kabupaten Nunukan 2012Profil Kabupaten Nunukan 2012
Profil Kabupaten Nunukan 2012Arifuddin Ali.
 
Permen pu30 2006
Permen pu30 2006Permen pu30 2006
Permen pu30 2006Andi Leo
 
Revitalisasi Pasar Tradisional
Revitalisasi Pasar TradisionalRevitalisasi Pasar Tradisional
Revitalisasi Pasar TradisionalRusman R. Manik
 
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tenderPresentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tenderDwi Permadi
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorPenataan Ruang
 
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsungStandar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsungArihta Zamarinda
 
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)safana, production
 
Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...
Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...
Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...Kunto Adji
 
Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...
Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...
Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...National Cheng Kung University
 
Komunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal Klasik
Komunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal KlasikKomunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal Klasik
Komunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal KlasikMelissa Soraya
 
Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI
Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI
Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI nandangiskandar
 
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi  tapakKarakteistik, analisis dan recomendasi  tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapakrangga1261
 
Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara
Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali MandaraProyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara
Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali MandaraHanna Syabrina
 

Viewers also liked (20)

Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011
Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011
Draf standar-sarana-prasarana-pascasarjana-profesi-validasi-juli-2011
 
Perda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentu
Perda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentuPerda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentu
Perda nomor-6-tahun-2012-tentang-retribusi-perizinan-tertentu
 
Profil Kabupaten Nunukan 2012
Profil Kabupaten Nunukan 2012Profil Kabupaten Nunukan 2012
Profil Kabupaten Nunukan 2012
 
Permen pu30 2006
Permen pu30 2006Permen pu30 2006
Permen pu30 2006
 
Revitalisasi Pasar Tradisional
Revitalisasi Pasar TradisionalRevitalisasi Pasar Tradisional
Revitalisasi Pasar Tradisional
 
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tenderPresentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
Presentasi manajemen proyek tentang evaluasi tender
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
 
tapak
 tapak tapak
tapak
 
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsungStandar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung
Standar dokumen pengadaan metoda pengadaan langsung
 
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
 
Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...
Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...
Draft laporan pendahuluan Pekerjaan Penetapan Batas Ruang Perkeretaapian Sema...
 
8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran8. tata cara evaluasi penawaran
8. tata cara evaluasi penawaran
 
Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...
Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...
Laporan hasil survey perencanaan wilayah kawasan peruntukan industri di kecam...
 
Komunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal Klasik
Komunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal KlasikKomunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal Klasik
Komunikasi Arsitektur, Rumah Tinggal Klasik
 
Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI
Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI
Contoh Tugas Proposal Pengelolaan Proyek SI
 
Ppt rab baru
Ppt rab baruPpt rab baru
Ppt rab baru
 
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi  tapakKarakteistik, analisis dan recomendasi  tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
 
Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara
Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali MandaraProyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara
Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara
 
Manajemen proyek
Manajemen proyekManajemen proyek
Manajemen proyek
 

Similar to Presentasi2

1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx
1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx
1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptxridwanmaulana92
 
Permukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdf
Permukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdfPermukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdf
Permukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdfbadrihatta2
 
3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim
3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim
3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankimPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Kak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengKak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengamrin syahrafi
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
 
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfssusercf685f
 
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEMKonsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEMFitri Indra Wardhono
 
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Paparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdf
Paparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdfPaparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdf
Paparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdfmangarahon
 
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptx
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptxPERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptx
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptxArifin Abidin
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Deki Zulkarnain
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...TV Desa
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisBagus ardian
 

Similar to Presentasi2 (20)

1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx
1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx
1. PRESENTASI PSU-5 agustus 2022.pptx
 
Permukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdf
Permukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdfPermukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdf
Permukiman Kumuh Perkotaan Sinjai.pdf
 
3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim
3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim
3. materi direktur utk matrikulasi city changer 2909 final bankim
 
Paper rpp-desa
Paper rpp-desaPaper rpp-desa
Paper rpp-desa
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Kak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru lotengKak studi permukiman baru loteng
Kak studi permukiman baru loteng
 
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxDOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptx
 
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
 
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEMKonsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
Konsep & Teknik Perencanaan Daerah - LPEM
 
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
 
Paparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdf
Paparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdfPaparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdf
Paparan Forum OPD pkp 2022 edit 2.pdf
 
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptx
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptxPERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptx
PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN DAN CARA PENAGANAN.pptx
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
Permendes pdtt no 23 2017 tentang ttg PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TE...
 
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK MetropolisPresentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
Presentasi Pemkot Surakarta acara Workshop PLPBK Metropolis
 
pertemuan 5
pertemuan 5pertemuan 5
pertemuan 5
 

Presentasi2

  • 1. PENYUSUNAN MASTER PLAN BANGUNAN FASILITAS PEMERINTAH KECAMATAN TULIN ONSOI LAPORAN PENDAHULUAN
  • 4. LATAR BELAKANG ♪ Kecamatan Tulin Onsoi baru dimekarkan yang berada diwilayah perbatasan & teras depan RI ♪ Penyediaan sarana yang lengkap untuk mendorong terciptanya fungsi yang dinamis serta sesuai kebutuhan masyarakat ♪ Bangunan Fasilitas Pemerintah diharapkan berfungsi dan diidentikan dengan kebutuhan seputaran Bangunan Kecamatan Tulin Onsoi Bangunan Fasilitas Pemerintah juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk menampung segala permasalahan yang ada di Kecamatan Tulin Onsoi
  • 5. DASAR PERATURAN 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. 4. PERMEN PU No: 45/PRT/M/2007) tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 5. PERMEN PU No: 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 6. Peraturan Dearah (PERDA) setempat khususnya yang terkait dengan penataan ruang dan bangunan gedung 7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan serta kebijakan penataan ruang di daerah terkait.
  • 6. Maksud diadakan kegiatan ini adalah menghadirkan Bangunan Fasilitasi Pemerintahan dengan konsep untuk menata wilayah Tata Ruang Kota Kecamatan Tulin Onsoi yang ada di Kabupaten Nunukan. Tujuan diadakan kegiatan adalah Mewadahi segala aspirasi dan permasalahan yang serta menyatukan segala Visi dan Misi Kabupaten Nunukan. Mendukung kegiatan Pemerintahan MAKSUD, TUJUAN & SASARAN Tersusunnya Dokumen dalam Perencanaan Bangunan Fasailitasi Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi sarana dan prasarana dari Kecamatan Tulin Onsoi, dengan mewujudkannya melalui sebuah konsep yang matang yang dapat difungsikan secara luas melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap.
  • 7. “Terwujudnya Masyarakat Nunukan Yang Aman, Damai, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Sebagai Beranda Terdepan NKRI” 1. Meningkatkan peneyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) 2. Meningkatkan mutu Pemerintah dan layanan kesehatan masyarakat serta layanan dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan ilmu penegtahuan dan teknologi (IPTEK) 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan 4. Meningkatkan sarana prasarana publik, energi, sistem transportasi dan optimalisasi tata ruang 5. Mewujudkan Daerah Perbatasan yang Maju dan Mandiri 6. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan (Sustainable Development) 7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat denganb menjunjung tinggi keadilan dan HAM VISI KAB. NUNUKAN MISI KAB. NUNUKAN
  • 8. ISU DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN Kebijakan Pembangunan  Kebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan- kawasan tertinggal dan terisolir  Belum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan Ekonomi dan Sosial Budaya  Adanya paradigma ’kawasan perbatasan sebagai halaman belakang’  Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga  Sarana dan prasarana masih minim.  Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera.  Terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan.  Rendahnya kualitas SDM  Adanya aktivitas pelintas batas tradisional  Adanya tanah adat/ulayat masyarakat
  • 9. ISU DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN Pertahanan dan Keamanan  Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh ; Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen,  Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana  Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum  Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS) Pengelolaan Sumber Daya Alam  Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimal  Terjadinya eksploitasi pemanfaatan SDA yangg tak terkendali & berkelanjutan. Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan  Belum ada kelembagaan yg mengelola kawasan perbatasan secara integral & terpadu.  Belum jelasnya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kerjasama Antarnegara  Belum optimalnya keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub regional, maupun regional.  Belum optimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan
  • 10. ISU PERMASALAHAN KAWASAN (PLANOLOGI & ARSITEKTUR WILAYAH BARU BERKEMBANG pasokan listrik, fasilitas lampu jalan utama dan fasilitas-fasilitas lain. Fasilitas pembuangan sampah juga tidak tersedia sehingga sebagian besar keluarga menggunakan sungai PENYEDIAN AIR BERSIH PEMAHAMAN SOSIAL
  • 11. ISU DAN PERMASALAHAN UMUM ♫ Kawasan perkotaan ditetapkan Kecamatantetapi belum didukung oleh sarana dan prasarana ♫ Kecamatan termasuk dalam beranda depan RI yang rawan bencana, sehingga perlu penataan ruang yang perlu memperhatikan mitigasi bencana ♫ Permasalahan konflik hak Ulayat dalam pemanfaatan ruang
  • 12. ISU DAN PERMASALAHAN SPASIAL 1. Adanya potensi (tambang, wisata, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan) yang belum dimanfaatkan secara optimal 2. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana di beberapa distrik terutama di pedesaan, antara lain :  Kondisi jaringan jalan sebagian besar perlu dibangun dan ditingkatkan kualitasnya  Jaringan transportasi lainnya belum optimal  Jaringan air bersih sistem perpipaan dan listrik masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat  Tingkat kesehatan penduduk yang masih perlu ditingkatkan  Jumlah sarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan  Jumlah sarana pendidikan perlu ditambah § Perlu disiapkan alternatif lokasi Ibukota Kecamatan yang baru seiring kemungkinan berubahnya status Kawasan Perkotaan menjadi Kota sebagai calon Ibukota Kecamatan Beranda RI § Beberapa kawasan permukiman berada di lingkungan hutan lindung yang memungkinkan perambahan hutan lindung di sekitarnya
  • 13. RUANG LINGKUP LINGKUP TERAPAN 1. Konsep Perencanaan Tata Ruang Kota 2. Konsep Tata Lingkungan 3. Master Plan Bangunan Fasilitas Pemerintah Kecamatan Tulin Onsoi LINGKUP WILAYAH Lokasi kegiatan dalam pekerjaan ini berada di Kecamatan Tulin Onsoi Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur
  • 15. ASPEK TATA RUANG ☺ Jika presiden dibantu 40 menteri, camat mengerjakan program 40 menteri tersebut. Camat dapat disebut sebagai “presiden” atau “kepala daerah” kecil, karena kinerja presiden atau wali kota dengan mudah dapat dilihat dan dirasakan warga di RT, apalagi kecamatan. Rakyat akan mengukur kinerja menteri pendidikan, kepala dinas pendidikan pada pejabat pendidikan dan sekolah, dengan bertanya tetangga atau pada anaknya. ☺ Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi ”Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. ☺ Amanat yang sama juga dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 12 ayat 3, ” Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota.”
  • 17. RINCIAN 19 KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN 1. BIDANG PEKERJAAN UMUM 2. BIDANG KESEHATAN 3. BIDANG TENAGA KERJA 4. BIDANG PERTANIAN 5. BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 6. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7. BIDANG PENANAMAN MODAL 8. BIDANG PERTANAHAN (KORAMIL & POLSEK) 9. BIDANG KOPERASI 10. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN 11. BIDANG PERHUBUNGAN 12. BIDANG SOSIAL 13. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK 15. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH 16. BIDANG KEPENDUDUKAN 17. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 18. BIDANG OLAHRAGA 19. BIDANG PENERANGAN
  • 18. Badan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Penangulangan Kemiskinan (BPMD-PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  • 19. 1. PERSYARATAN TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN a) Peruntukan lokasi – RTRW/RTBL b) Koefisien dasarbangunan (KDB) c) Koefisien lantai bangunan (KLB) d) Ketinggian bangunan e) Ketinggian langit-langit f) Jarak antarblok/massa bangunan g) Koefisien daerah hijau (KDH) h) Garis sempadan bangunan i) Kelengkapan Sarana dan Prasarana Bangunan j) Keselamatan &Kesehatan Kerja (K3), &Asuransi k) Wujud Arsitektur 1. mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara; 2. seimbang, serasi, dan selarasdengan lingkungannya; 3. mempertimbangkan kaidah pelestarian PERMEN PU 45/PRT/M/2007 PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA – PERSYARATAN TEKNIS LAND USE 60 % : 40 % 60 % : 40 % NORMAL - MONUMEN NORMAL - MONUMEN 6M 20 % (RTH)
  • 21. KEVIN LYNCH ”IMAGE KOTA DIBENTUK OLEH 5 ELEMEN WAJAH KOTA” 1.       Paths Adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang bergerak dengan mudah. Paths berupa jalur, jalur pejalan kaki, kanal, rel kereta api, dan yang lainnya. 2.       Edges Adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi tidak berupa paths yang merupakan batas antara 2 jenis fase kegiatan. Edges berupa dinding, pantai hutan kota, dan lain-lain. 3.       Districts Districts hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya, atau bisa dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual. Artinya districts bisa dikenali karena adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu wilayah. 4.       Nodes Adalah berupa titik dimana orang memiliki pilihan untuk memasuki districts yang berbeda. Sebuah titik konsentrasi dimana transportasi memecah, paths menyebar dan tempat mengumpulnya karakter fisik. 5.       Landmark Adalah titik pedoman obyek fisik. Berupa fisik natural yaitu gunung, bukit dan fisik buatan seperti menara, gedung, sculpture, kubah dan lain-lain sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri di dalam suatu kota atau kawasan.
  • 23. ASPEK LINGKUNGAN Kota Masa Depan Yang Ramah Lingkungan (eco-city) dirumuskan sebagai solusi atas pemanasan global "Konsep kota tidak lagi ditentukan oleh logika revolusi industri yaitu kecepatan, keuntungan dan efisiensi, tapi sudah harus mengikuti aturan alam“ memadukan unsur-unsur lingkungan dan budaya dalam desain mereka untuk dirumuskan ke dalam satu master plan.
  • 24. PUNCAK GUNUNG DIJADIKAN LATAR BELAKANG DARI SATU STRUKTUR YANG MENYERUPAI KAKI BUKIT DI SEKELILINGNYA. JENDELA-JENDELA DAN TERAS DI SEKELILING BANGUNANNYA MENAMPILKAN PEMANDANGAN INDAH DI SEKITARNYA.
  • 26. S H A P E DASAR LINGKARAN SEGITIGA BUJURSANGKA R Stabil pada satu sisi Rasional Statis Netral Terpusat Introvert Stabil Kritis Pada Satu Sudut
  • 27. TOLOK UKUR TOLOK UKUR STANDARISASI GEDUNG KANTOR PEMERINTAH STANDARISASI GEDUNG KANTOR PEMERINTAH REFERENSI EXISTING BANGUNAN GEDUNG REFERENSI EXISTING BANGUNAN GEDUNG PERATURAN PEMERINTAH KAB. NUNUKAN PERATURAN PEMERINTAH KAB. NUNUKAN
  • 28. JABATAN LUAS RUANG (m2 ) KETERANGAN R. KERJA R. PENUNJANG JABATAN R. PELAYANAN JABATAN JML R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU R. ISTIRAHAT R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILET JML STAF CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Menteri/ Ketua Lembaga 28.00 40.00 40.00 60.00 20.00 15.00 24.00 14.00 6.00 247.00 8 R.Staf pada setiap jabatan diperhitungkan berdasarkan jumlah personel @ 2,2 - 3 m2/ personel, sesuai dengan tingkat jabatan dan kebutuhan dari masing-masing K/L 2 Wakil Menteri 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 3 Eselon IA 16.00 14.00 20.00 18.00 10.00 10.00 15.00 10.00 4.00 117.00 5 4 Eselon I B 16.00 14.00 20.00 9.00 5.00 7.00 4.40 5.00 3.00 83.40 2 5 Eselon II A 14.00 12.00 14.00 12.00 5.00 7.00 4.40 3.00 3.00 74.40 2 6 Eselon II B 14.00 12.00 10.00 6.00 5.00 5.00 4.40 3.00 3.00 62.40 2 7 Eselon III A 12.00 6.00   3.00   3.00 R. Toilet ber sama 24.00 0 8 Eselon III B 12.00 6.00     3.00 21.00 0 9 Eselon IV 8.00           8.80 2.00 18.80 4 STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR A. RUANG KANTOR PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.
  • 29. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9. JENIS RUANG LUAS KETERANGAN 1 2 3 1   Ruang Rapat Utama Kementerian 140 m2   Kapasitas 100 orang  2   Ruang Rapat Utama Es. I 90 m2   Kapasitas 75 orang 3   Ruang Rapat Utama Es. II 40 m2   Kapasitas 30 orang 4   Ruang Studio   4 m2 / orang Pemakai 10% dari staf 5   Ruang Arsip   0.4 m2 / orang Pemakai seluruh staf 6   WC/ Toilet   2 m2 / 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf 7   Musholla   0.8 m2 / orang Pemakai 20% dari jumlah personel B. RUANG PENUNJANG C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B) PASAL 35 PP 21 TAHUN 2001 1.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Walikota/Bupati disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon I A. 2.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Kepala Dinas/ Kepala Badan disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon II B. 3.Untuk ruang kantor / ruang penunjang Kepala Kantor/ Camat/ Direktur RSU Tipe C/ Kepala Bagian/ Sekretaris Dinas disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Eselon III A.
  • 30. STANDARD LUAS RUANG KERJASTANDARD LUAS RUANG KERJA R. KERJAR. KERJA LUAS : 4 M² JUMLAH : R. KERJAR. KERJA LUAS : 5 - 6 M² JUMLAH :
  • 31. STANDARD LUAS RUANGSTANDARD LUAS RUANG R. RAPAT BESARR. RAPAT BESAR (30-50 ORG) LUAS : 112 M² JUMLAH : 1 R. RAPAT KECILR. RAPAT KECIL (20 ORG) LUAS : 60 M² JUMLAH : 1
  • 32. PERSYARATAN TEKNIS - LANJUTAN 2. PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 3. PERSYARATAN UTILITAS BANGUNAN 4. PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN Tangga DaruratPintu darurat Pencahayaan darurat dan tanda penunjuk arah EXIT Koridor/selasarSistem Peringatan BahayaFasilitas Penyelamat Aksesibilitas &fasilitas bagi penyandang cacat Kebisingan dan getaran Sistem Penangkal/proteksi pe Sarana komunikasiSarana transportasi bangunan ged Penghawaan dan pengkondisian udaraPenerangan &pencahayaan Instalasi listrik Sarana pencegahan & penanggulangan kebakaran Saluran airhujan Pembuangan sampahPembuangan limbahPembuangan airkotorAirminum 5. PERSYARATAN STRUKTURBANGUNAN StrukturpondasiStrukturlantaiStrukturKolomStrukturAtapStrukturBeton PracetakBasemen Bahan penutup lantaiBahan dindingBahan langit-langitBahan penutup atap Bahan kosen dan daun pintu/jendelaBahan struktur
  • 34. KECAMATAN LUMBIS Sebagai kecamatan dengan luas wilayah mencapai 3.645,50 km2 menjadikan Kecamatan Lumbis sebagai kecamatan yang terluas di Kabupaten Nunukan  Kemiringan 0-2 % : datar (sekitar 2.395 ha)  Kemiringan 2-15% : bergelombang (sekitar 40.413 ha)  Kemiringan 15-40% : curam (sekitar 107.647 ha)  Kemiringan >40 % : sangat curam (sekitar 2.140.695ha)  Di atas permukaan laut : 0-2000 m 77 desa yang berada di Kecamatan Lumbis, 60 desa berstatus desa Swakarya dan 17 desa lainnya adalah desa Swasembada dengan Desa Mansalong sebagai ibukotanya Aparat kecamatan (2010) : 1 orang lulusan SD, 1 orang lulusan SLTP, 31 orang merupakan lulusan SMA, 2 orang lulusan akademi, dan 8 orang lulusan sarjana (S1).
  • 35. Kecamatan Lumbis terletak pada wilayah ketinggian 0 sampai lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut. Ditinjau dari segi ketinggian tempat, wilayah daratan Kecamatan Lumbis sebagian besar berada pada ketinggian antara 0 – 100 m dpl yang meliputi areal seluas 177.325 Ha atau 48,64 % dari luas wilayah Kecamatan. Sedangkan wilayah yang luasnya paling sempit adalah wilayah yang terletak pada ketinggian antara 1.500 sampai 2.000 m dpl yaitu seluas 182 Ha atau 0,05 %. Kecamatan Lumbis, sebagian besar wilayah termasuk dalam kelas lereng lebih dari 40 %, yaitu sebesar 214.695 atau 58,89 %, sedangkan wilayah dengan lereng yang paling sempit adalah kelas lereng 0 – 2 % yaitu seluas 2.395 Ha atau 0,66 %.
  • 36. DESA-DESA YANG BERADA DI KECAMATAN LUMBIS ADALAH : 1 Libang 16 Bulan Bulan 31 Suyadon 2 Kalampising 17 Sapuyan 32 Bulu Mengelom 3 Sedongon 18 Nainsid 33 Batung 4 Sangkup 19 Likos 34 Ubel Alung 5 Pa Loo 20 Liang 35 Ubel Sulok 6 Deralon 21 Sasibu 36 Nansapan 7 Siawang 22 Tubus 37 Sedalit 8 Semalat 23 Patal I 38 Tambalang Hilir 9 Dubulon 24 Lintong 39 Kalam Buku 10 Pa Lemumut 25 Patal Ii 40 Long Bulu 11 Saludan 26 Pulu Bulawan 41 Jukup 12 Sumalumung 27 Paluan 42 Taluan 13 Mansalong 28 Podong 43 Sinampila I 14 Tanjung Hilir 29 Tukulon 44 Samunti 15 Tanjung Hulu 30 Payang 45 Tadungus 46 Semata 57 Labang 68 Sibalu 47 Sungoi 58 Sumantipal 69 Kabungalor 48 Sinampila II 59 Bulu Laun Hilir 70 Mamasin 49 Salan 60 Ngawol 71 Duyan 50 Linsayung 61 Lagas 72 Tau Lumbis 51 Labuk 62 Tantalujuk 73 Bulu Laun Hulu 52 Limpakon 63 Panas 74 Tetagas 53 Sumentobol 64 Bokok 75 Tantu Libing 54 Sanal 65 Tambalang Hulu 76 Kalisun 55 Tuman Talas 66 Kuyo 77 Lepaga 56 Nantukidan 67 Langgason
  • 37. NO FORMASI GEOLOGI LUMBIS (Ha) 1 2 7 1. Alluvium 857 2. Formasi Lurah 88.967 3. Formasi Mentarang 241.573 4. Formasi Sembakung 33.153 JUMLAH 364.550 NO JENIS TANAH Kec. Lumbis ( Ha ) 1 2 7 1. Latosol 28.628 2. Podsolik 49.018 3. Podsolik/ Latosol 2.481 4. Podsolik/ Regosol 97.661 5. Lithosol 184.128 6. Organosol 1.797 7. Alluvial/ Gambut 837 TOTAL 364.550
  • 38. NO KELAS KETINGGIAN ( m ) Lumbis (Ha) % 1 2 3 4 5   1.   2.   3.   4.   5.        0 – 100   100 – 500   500 – 1.000   1.000 – 1.500    1.500 – 2.000     177.325   15.780   129.374   41.889   182     50.25   10.88   19.98   18.87   0.02 Jumlah 364.550   100,00  NO KELAS LERENG ( % ) Lumbis ( Ha ) 1 2 7 1. 0 – 2 2..395 2. 2 – 8 27.548 3. 8 – 15 12.865 4. 15 – 25 50.778 5. 25 – 40 56.269 6. > 40 214.695 JUMLAH 364.550
  • 39. KEPENDUDUKAN Proyeksi penduduk 2011 (BPS Kab. Nunukan), total penduduk Kecamatan Lumbis sebanyak 10.311 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 5.338 jiwa, dan perempuan sebanyak 4.973 jiwa. Sekitar 80 % masyarakat di kecamatan Lumbis merupakan rumah tangga pertanian Tahun 2010 jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN ada sekitar 342 KK Uraian Description Stasiun/St ation Nunukan (1) (2) Suhu/Temperature (0 C)     Maksimum 35,3   Minimum 20,3   Rata-rata/Average 27,7 Kelembaban Udara/Relative Humidity (%)     Maksimum 100   Minimum 38   Rata-rata/Average 66 Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mb) 1008,8 Kecepatan Angin/Wind Speed (knot) 6,7 Curah hujan/Rainfall (mm3 ) 215,7 Penyinaran Matahari/Duration of Sunshine (%) 68
  • 40. FASOS DAN FASUM 1 unit puskesmas induk, 11 unit puskesmas pembantu, dan posyandu sebanyak 20 unit Tahun 2010, sarana pendidikan terdiri : 1 TK Swasta, 20 Sekolah Dasar Negeri, 5 SLTP Negeri, dan 1 SMU Negeri Tahun 2010 : 1 pasar permanen, 200 buah toko/warung kelontong dan 3 penginapan. Terdapat 1 unit bank umum (capem) & koperasi simpan pinjam sejumlah 1 unit Fasilitas-fasilitas yang diperlukan : bengkel, fotocopy, salon/pangkas rambut, salon kecantikan, bengkel las, dan lain sebagainya, juga ada di kecamatan ini. Terdapat 1 buah pos HANSIP/LINMAS dengan 62 orang anggota HANSIP/LINMAS Fasilitas Olahraga Jumlah (1)  (2)  Tempat / Lapangan Olahraga   • Sepak bola    8  buah  • Bola voli              18  buah  • Bulu tangkis  1  buah  • Tenis Meja  2  buah  Fasilitas Peribadatan Jumlah (1)  (2)  Sarana ibadah   • Mesjid  2 buah  • Langgar/Mushola  3 buah  • Gereja Kristen  15 buah  • Gereja Katolik/Kapel  8 buah 
  • 41. Jenis Pelanggan Nunukan Sebatik Lumbis (1) (2) (3) (4) Rumah Tangga (Tempat Tinggal), Instansi/Kantor Pemerintah 2.823 617 225 Hotel/Objek Wisata, Toko, Industri, Perusahaan 455 95 66 Badan Sosial, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dsb 21 4 1 Sarana (Fasilitas) Umum 35 3 3 Hydran Pelabuhan - - - Lainnya/Industri 1 1 - Jumlah 3.355 720 295 Kecamatan Nama Lapangan Panjang Landasan (m) Kondisi Lapangan Kekuatan (1) (2) (3) (4) (5) Krayan Yuvai Semaring 900 x 18 Aspal Penetrasi C - 212 Kampung Baru 450 x 20 Clay / Grass C - 185 Kurid 375 x 16 Grass Sand C - 185 Lembudud 570 x 20 Clay / Grass C - 185 Berian Baru 480 x 14 Clay / Grass C - 185 Pa’ Upan 650 x 26 Grass C - 185 Krayan Selatan Ba’ Binuang 700 x 20 Clay / Grass C - 185 Long Layu 820 x 26 Clay / Grass C - 185 Lumbis Tau Lumbis 450 x 23 Clay / Grass C - 185 Mansalong 670 x 18 Clay / Grass C - 185 Nunukan Nunukan 1110 x 23 Hotmix C - 212 Jarak Tempuh Dari Ibukota Kecamatan Ke Jarak (1)  (2)  Ibukota Kabupaten  190 km  Ibukota Provinsi  -  Ibukota Kecamatan Lain Terdekat  3  km 
  • 44. KONSEP ZONASI KAWASAN KORAMIL POLSEK UPTD PU KANTOR CAMAT GEDUNG AULA PERTANIAN BPMDBPB Fasilitas (Parkir) Fasilitas (Ibadah) Fasilitas (Taman) Fasilitas (Parkir) Fasilitas (Toko) Fasilitas (Parkir)
  • 45. KONSEP PENDEKATAN KONSEP PENDEKATAN ASPEK LINGKUNGANASPEK LINGKUNGAN ASPEK FILOSOFISASPEK FILOSOFIS ASPEK FUNGSIONALASPEK FUNGSIONAL ASPEK BIAYAASPEK BIAYA Permen PU No. 45/PRT/M/2007 FORM FOLLOW FUNCTION LOKAL- NASIONAL- INTERNATIONAL
  • 46. ASPEK FILOSOFISASPEK FILOSOFIS 1. KEWIBAWAAN 2. PELAYANAN 3. FORMAL 4. KOMUNIKATIF ASPEK LINGKUNGANASPEK LINGKUNGAN 1. RAMAH LINGKUNGAN 2. SEHAT 3. AMAN & NYAMAN
  • 48. IDE DASAR BENTUK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG IDE DASAR BENTUK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG KESATUAN LINGKUNGAN SEKITAR KESATUAN LINGKUNGAN SEKITAR NEO CLASIC ISU LOKAL NEO CLASIC ISU LOKAL KEMUDAHAN PENCAPAIAN SIRKULASI RUANGAN KEMUDAHAN PENCAPAIAN SIRKULASI RUANGAN RAMAH SOSIALRAMAH SOSIAL RAMAH LINGKUNGANRAMAH LINGKUNGAN
  • 49. SEDANG PUBLIKPUBLIK 1. Hall/ Entrance 2. Kantin 3. Area Parkir 1. Hall/ Entrance 2. Kantin 3. Area Parkir SEMI PUBLIKSEMI PUBLIK SEMI PRIVATESEMI PRIVATE PRIVATEPRIVATE SERVICESERVICE 1. Reflexi 2. Mushala 3. Main Hall 1. Reflexi 2. Mushala 3. Main Hall 1. RUANG 2. RUANG 1. RUANG 2. RUANG 1. RUANG 2. RUANG RAPAT 3. RUANG KERJA 1. RUANG 2. RUANG RAPAT 3. RUANG KERJA 1. Toilet 2. Pantry 3. Gudang 4. Etc. 1. Toilet 2. Pantry 3. Gudang 4. Etc. DEKAT JAUH
  • 50. RAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGIRAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGI ECO BUILDING Pencahayaan 60 : 40 Penghawaan 40 : 60 Eco Material Eco Parking
  • 51. ECO DESIGN - MANAJEMEN LIMBAH KONSTRUKSIECO DESIGN - MANAJEMEN LIMBAH KONSTRUKSI 1. MINIMALISIRPOLUSI UDARA DI AREA PARKIR 2. PENGGUNAAN HEMAT BBM 3. PERLETAKAN & PENGGUNAAN TANAMAN 4. PEMASANGAN RAMBU2 5. DLL Eco Parking Eco Material 1. MATERIAL – RENEWABLE a. Alumunium b. Pavement - Limbah c. Cat Alkaline d. Material Finishing M.E. e. Etc. 2. MATERIAL LIMBAHKONTRUKSI
  • 52. RAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGIRAMAH LINGKUNGAN - HEMAT ENERGI ENERGI & ALTERNATIF PLN & PDAM Solar Cell Panel Air Hujan Solusi Lingkungan
  • 53. SISTEM AIR BERSIHSISTEM AIR BERSIH Air Hujan 1. Fluhing Closet 2. Flushing Urinoir 3. Janitor 4. Cuci Kendaraan 5. Siram Tanaman 6. Bersih PDAM Ground Reservoar Tower Reservoar 1. Shower/Mandi 2. Closet/ Urinoir 3. Wudhu 4. Air Minum Mesin Pompa Mesin Pompa 50% - 60% Ground Reservoar Tower Reservoar
  • 54.
  • 55. Instalasi Plumbing Sistem Penyediaan Air Bersih Published by isnanto at 01:11 under Plumbing, Sistem Gedung and tagged: Plumbing,  instalasi air bersih URAIAN SYSTEM Sistem penyediaan dan distribusi air bersih. Sumber air bersih bisa didapat dari PDAM dimasukan kedalam bak air bersih, sedangkan sumber air yang berasal dari Deep Well dimasukan kedalam raw water tank. Air yang berada di raw water tank ditreatment di instalasi Water Treatment Plant dan selanjutnya dialirkan kebak air bersih / clear water tank. Air yang berada didalam bak air bersihselanjutnya dialirkan ke bak air atas dengan Pompa Transfer. Distribusi air bersih pada dua lantai teratas menggunakan packaged booster pump, sedangkan untuk lantai-lantai dibawahnya dialirkan secara gravitasi. Pada umumnya persediaan air bersih diperhitungkan untuk cadangan 1 (satu) hari pemakaian air. PERALATAN UTAMA & FUNGSI 1. Pompa Transfer, berfungsi untuk menaikan air bersih dari Ground Water Tank (GWT) ke Roof tank melewati pipa transfer. Beberapa jenis pompa transfer yang sering dipakai, antara lain : a. End suction b. Horizontal split case c. Multi stage d. Centrifugal 2. Pressure Tank, berfungsi untuk meringankan kerja pompa dari keadaan start-stop yang terlalu sering. Beberapa jenis pressure tank yang sering dipakai, antara lain : a. Pressure tank dengan diafragma b. Pressure tank tanpa diafragma 3. Peralatan pengaturan dan ukur, meliputi : a. Check valve, berfungsi untuk menahan aliran balik air didalam instalasi pipa. b. Gate Valve, berfungsi untuk mengatur buka / tutup aliran air didalam pipa. c. Ball valve, Berfungsi untuk mengatur jumlah aliran air didalam pipa. d. Butterfly Valve, berfungsi untuk mengatur buka / tutup aliran air didalam pipa. e. Floating valve, berfungsi untuk membuka & menutup aliran air ke tanki. f. Foot Valve, berfungsi untuk menahan air balik. g. Strainer, berfungsi untuk menyaring. h. Flexible joint, berfungsi untuk menahan getaran/gerakan. i. Pressure gauge, berfugsi untuk pembacaan tekanan. j. Pressure switch, berfungsi sebagai alat kontak hubung/putus akibat tekanan. k. Flow switch, berfungsi sebagai alat kontak hubung/putus akibat aliran. l. Water meter, Berfungsi untuk mengukur debit air. DIAGRAM SISTEM
  • 56. ACTIVATEDCARBON /KARBON AKTIF Terbuat dari batok kelapa. Berfungsi untuk menyerap Zat Besi, Bakteri, partikel-partikel/sisa kotoran yang terlarut dalam air (menjernihkan air), sertamenghilangkan bau. MasaPemakaian Karbon Aktif tergantung kondisi sumber air Baku (6 Bulan - 2 Tahun). Kemasan : PolypropyleneBag 25 Kg atau 500 Kg Spesifikasi Activated Carbon Harga : Rp. 375.000 /25 kg MANGANESEGREENSAND ManganeseGreensand berfungsi untuk menurunkan kandungan Mangan (Mn2+) yang terlarut didalam air Masapemakaian tergantung kondisi sumber air baku (6 Bulan - 2 Tahun) Kemasan 25 Kg HargaManganeese: Rp. 350.000 /25 kg SILICA SAND - COARS SAND - GRAVEL Sering disebut sebagai MediaPasir filter air. Perbedaan antaraSilicasand, CoarsSand dan Gravel hanyal ukurannya (material sama). Berfungsi untuk Menyaring partikel-partikel kotoran/padatan/Lumpur yang ter-suspensi padaair (menjernihkan Air). MasaPemakaian selamanya(hanyamemerlukan pencucian/Backwash) Kemasan Sack 50 Kg - Granular Spesifikasi Sand SILICA SAND HargaSilica : Rp. 50.000 /50 Kg COARSSAND HargaCoarse: Rp. 60.000 /50 Kg
  • 57. SISTEM TENAGA LISTRIKSISTEM TENAGA LISTRIK SOLAR CELL 1. LAMPU 2. MESIN AIR 3. TV 4. FAN 5. COMPUTER PLN 1. AIR CONDITION 30% - 40%SAVING POWER GENSET 1. LAMPU 2. KOMPUTER 3. MESIN AIR
  • 58.
  • 59. KEPMEN NO 12 TAHUN 2012 PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
  • 60. KONSEP RUANG DALAMKONSEP RUANG DALAM KONSEPRUANG DALAM : OPEN PLAN (KANTOR TERBUKA) KONSEPRUANG KERJA : FORMALvs NON FORMAL KELEBIHAN : • PENATAAN LAYOUT RUANG LEBIH FLEKSIBEL • PEMANFAATAN RUANG LEBIH EFISIEN •MUDAH DITATA ULANG, APABILA TERJADI PERUBAHAN JUMLAH PERSONEL •MEMUDAHKAN KOORDINASI KERJA •MEMUDAHKAN PENGAWASAN •MENCIPTAKAN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF •MEMAKSIMALKAN PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN ALAMI
  • 63. KEBUTUHAN RUANG LANTAI BASEMENTKEBUTUHAN RUANG LANTAI BASEMENT FUNGSI UTAMA AREA PARKIR : PARKIR MOBIL = 58 PARKIR MOTOR = PARKIR SEPEDA = FUNGSI SEKUNDER MUSHALA TEMPAT WUDHU KM/WC KANTIN R. PANEL GUDANG TANGGA / ENTRANCE SELASAR PENGHUBUNG GROUND RESERVOAR + POMPA AIR
  • 64. KEBUTUHAN RUANG KANTOR CAMATKEBUTUHAN RUANG KANTOR CAMAT KANTOR CAMAT RUANG : R. RAPAT : R. TAMU MEJA STAF ANALISIS BESARAN RUANG - STAF 56 ORG - RUANG @ 10 – 15 ORANG - @ 1 ORANG = 5 M2 (R. KERJA) - RUANG = 50 M2 – 75 M2 - DIBUTUHKAN 4 R. KOMISI - RAPAT = 24 – 28 ORG - R. RAPAT = 72M2 - SIRKULASI 25 % RUANG UTAMA RUANG : LOBBY / HALL MEJA STAF ANALISIS BESARAN RUANG - STAF 56 ORG - RUANG= @ 4 – 10 ORANG - @ 1 ORANG = 5 M2 (MEJA KERJA) - RUANG = 20 M2 – 50 M2 - DIBUTUHKAN 8 RUANG - SIRKULASI 25 %
  • 65. KEBUTUHAN RUANG SIDANGKEBUTUHAN RUANG SIDANG FUNGSI SEKUNDER MAIN HALL TANGGA / DARURAT KM/WC (PRIA & WANITA) HALL MULTI FUNGSI SELASAR PENGHUBUNG RUANG TAMU RUANG STAF ANALISIS BESARAN RUANG - STAF 56 ORG @ 1,8 m2 - UNDANGAN 150 ORANG @ 0.6 m2 - BALKON = 130 ORANG = 78 m2 - R. RAPAT 56 X 1,8 = 100,80 m2 - UNDANGAN 20 x 1,2 = 24 m2 - SIRKULASI 30 % - FUNGSI TAMBAHAN FUNGSI UTAMA AULA - RUANG - RUANG - RUANG RAPAT
  • 66. BIAYA KESELURUHAN BANGUNANBIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) HSBGN Permen PU No. 45/PRT/M/2007
  • 67. RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN Berdasarkan : PERMEN PU NOMOR: 45/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA NO URAIAN PEKERJAAN VOLMUE SATUAN HARGA JUMLAH HARGA A PEKERJAAN PENDAHULUAN 1 Persiapan dan Penyelesaian 1.00 LS Rp. 1,000,000,000.00 Rp. 1,000,000,000.00 2 Pembebasan Lahan 1.00 m2 Rp. 10,000,000,000.00 Rp. 10,000,000,000.00 3 Pematangan Lahan 1.00 LS Rp. 5,000,000,000.00 Rp. 5,000,000,000.00 JUMLAH Rp. 16,000,000,000.00 B PEKERJAAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAHAN 1 Kantor Camat & Rumah Dinas (Rumdin) 1,000.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000,000.00 2 Kantor Koramil & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 3 Kantor Polsek & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 4 Kantor UPTD PU & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 5 Kantor UPTD Pertanian & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 6 Kantor UPTD Pendidikan & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 7 Kantor UPTD Perhubungan & Rumdin 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 8 Kantor BPMD 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 9 Kantor Badan Penanggulangan Bencana 900.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,400,000,000.00 JUMLAH Rp. 49,200,000,000.00 C PEKERJAAN FASILITAS 1Gedung Aula/ Pertemuan 400.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 2,400,000,000.00 2Tempat Ibadah 400.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 2,400,000,000.00 3Bangunan Penyedia Listrik 1.00 UNIT Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000.00 4Bangunan Penyedia Air BERSIH 1.00 UNIT Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000.00 5Kantor Sewa & Perdangangan Umum 1,000.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000,000.00 JUMLAH Rp. 10,812,000,000.00 D PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT 1 Pekerjaan Jalan & Pedestrian 500.00 M1 Rp. 3,500,000.00 Rp. 1,750,000,000.00 2 Pembangunan Pos Jaga 9.00 M2 Rp. 6,000,000.00 Rp. 54,000,000.00 3 Pekerjaan Area Parkir 1,000.00 M2 Rp. 2,500,000.00 Rp. 2,500,000,000.00 4 Pekerjaan M & E Kawasan 1.00 LS Rp. 5,000,000.00 Rp. 5,000,000.00 5 Penataan Lansekap 1,000.00 M2 Rp. 2,500,000.00 Rp. 2,500,000,000.00 JUMLAH Rp. 6,809,000,000.00 SUB TOTAL Rp. 82,821,000,000.00 E BIAYA PERENCANAAN 3.00% Rp. 2,484,630,000.00 F BIAYA PENGAWASAN 1.50% Rp. 1,242,315,000.00 G PENGELOLAAN PROYEK 1.00% Rp. 828,210,000.00 TOTAL Rp. 87,376,155,000.00 PPN 10 % Rp. 8,737,615,500.00 GRAND TOTAL Rp. 96,113,770,500.00
  • 68. INDIKASI PROGRAM TAHAPAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN (2013-2017) No Program Volume Spesfikasi Material Klasifikasi Tanggung Jawab Tahapan Pembangunan 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Komponen Bangunan 1 Penyusun F.S. 1 X 2 Penyusun AMDAL 1 X 3 Penyusun DED 1 X 4 Sosialisasi 2 X X 5 Pek. Pematangan Lahan 1 X X 6 Pembuatan Jalan Kawasan 3 X X 7 X 8 X 9 X 10 X 12 X 13 X X 14 X 15 X X X 16 X 17 X 18 X X 19 X X X 20 Pos Jaga (Depan & Belakang) 2 X 21 Pagar keliling dan gerbang 1 X 22 Lansekap & Buffer Zone 1 X X X X 23 Penyambungan PLN 1 24 Pemasangan PDAM 1 68
  • 69. TERIMA KASIHTERIMA KASIH TERIMA KASIHTERIMA KASIH