Dokumen tersebut membahas penanganan internet bermuatan negatif di Indonesia, mencakup prinsip-prinsipnya seperti memberikan sanksi hukum kepada pelanggar, melindungi kepentingan umum, dan melindungi industri kreatif nasional. Dibahas pula lingkup penanganan seperti pornografi dan kegiatan ilegal lainnya, serta mekanisme pelaporan dan prosedur penanganannya.

1. DISKUSI TERBUKA
PENANGANAN INTERNET BERMUATAN
NEGATIF
Ops Room Kemkominfo
5 Desember 2013

2. Cyber Space RealSpace
Internet Sehat dan
Aman
Dunia
Mayayang
semakin
membesar
Memfasilitasi
terbentuknya
jejaring dan
ekosistem
cyberspace yang
konstruktif dan
produktif
Mendorong
transformasidariReal
spaceke Cyberspace
1
2
3
4
Membawa added
valuedalam
dunia nyata dan
semakin
membesar
5
Peningkatan
kualitas
hidup
masyarakat
dan bangsa
2
Transformasi: REALSPACE ke
CYBERSPACE

3. Paragraph 43 :
our commitments to the positive uses
of the Internet and other ICTs and to
take appropriate actions and preventive
measures, as determined by law
against abusive uses of ICTs as
mentioned under the Ethical
Dimensions of the Information Society of
the Geneva Declaration of Principles
and Plan of Action
Indonesia telah
mengusulkan
pemanfaatan
Internet secara
positif dan
menjadi bagian
dari dokumen
Tunis Agenda
untuk WSIS
2005
Paragraph 90 : incorporating regulatory, self-regulatory, and
other effective policies and frameworks to protect children
and young people from abuse and exploitation through ICTs
into national plans of action and e-strategies
Tunis Agenda WSIS 2005
TUNIS AGENDA WSIS 2005

4. C10. Ethical dimensions of the Information Society
25. The Information Society should be subject to universally held values
and promote the common good and to prevent abusive uses of ICTs.
a. Take steps to promote respect for peace and to uphold the fundamental
values of freedom, equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and
respect for nature.
b. All stakeholders should increase their awareness of the ethical dimension of
their use of ICTs.
c. All actors in the Information Society should promote the common good,
protect privacy and personal data and take appropriate actions and
preventive measures, as determined by law, against abusive uses of ICTs
such as illegal and other acts motivated by racism, racial discrimination,
xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of child
abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and
exploitation of, human beings.
d. Invite relevant stakeholders, especially the academia, to continue research
on ethical dimensions of ICTs.

5. Landasan Hukum
UU ITE No. 11/2008

6. Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik :
1) yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
2) yang memiliki muatan perjudian.
3) yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik
4) yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 6
(enam) tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp1.000.000.000,0
0 (satu miliar
rupiah)
Sanksinya :
PASAL 27

7. (1) Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi
Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan
(SARA).
PASAL 28
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 6
(enam) tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp1.000.000.000,0
0 (satu miliar
rupiah)
Sanksinya :

8. (Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.
Sanksinya :
PASAL 29
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 12
(dua belas) tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp2.000.000.000,0
0 (dua miliar
rupiah)
Sanksinya :

9.  Pasal 25
“Informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang disusun
menjadi karya intelektual, situs
internet, dan karya intelektual
yang ada didalamnya dilindungi
sebagai Hak Kekayaan
Intelektual berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-
undangan”
 Pasal 32 Ayat (2)
“Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum
dengan cara apa pun
memindahkan atau mentransfer
Infromasi Elektronik dan/atau
ASPEK HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL
dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 7
(tujuh) tahun
dan/atau denda
paling banyak
Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta
rupiah)
Sanksinya :
Pasal 46 ayat (2)

10.  Pasal 40 ayat (1)
“Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
sesuai dengan Perundang – undangan.”
 Pasal 40 ayat (2)
“Pemerintah melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan
Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.”
TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH

11. PENANGANAN SITUS
INTERNET BERMUATAN
NEGATIF

12. PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN
 Pada prinsipnya yang melanggar harus menerima sanksi hukum
sesuai perundang-undangan.
 Pada kenyataannya, muatan negatif mayoritas berada pada
server di LN dan belum tentu di Indonesia. Pelanggar belum
tentu dari Indonesia.
Kenapa harus ada pemblokiran?
 bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala
jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi
elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
 bahwa Pemerintah melindungi industri nasional, kreatifitas anak
bangsa.
 bahwa Pemerintah melindungi kepentingan Nasional.
Tujuan penanganan pemblokiran?
 memberikan acuan bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap
pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran
bersama dalam penanganannya;
 melindungi kepentingan umum dari konten internet yang
berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan

13. 2. LINGKUP PENANGANAN
Catatan: Kegiatan ilegal lainnya, antara lain:
 Kekerasan/Sadisme
 SARA
 Perjudian
 Perdagangan ilegal (obat/makanan ilegal/ bursa komoditi ilegal/ investasi
ilegal/ jual beli saham ilegal)
 Terorisme & Narkoba
 Musik ilegal/pelanggaran Hak Cipta.
Lingkup Situs Bermuatan Negatif yaitu:
1. Pornografi
2. Kegiatan ilegal lainnya
Penanganan Situs meliputi:
1. Pemasukan ke dalam daftar TRUST+Positif
2. Normalisasi yaitu pengeluaran dari daftar
TRUST+Positif.
3. Koordinasi dan komunikasi dengan penyedia
server/konten/blog

14. 3. MEKANISME FASILITASI (PELAPOR)
Pornografi
Kegiatan
Ilegal
Lainnya
Situs yang bermuatan pornografi dapat
dilaporkan oleh:
- Masyarakat
- Kementerian/Lembaga
Situs yang bermuatan kegiatan ilegal lainnya
dapat dilaporkan oleh Kementerian/Lembaga
terkait, institusi penegak hukum, institusi
peradilan sesuai dengan bidang
kewenangannya.

15. 4. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN
LAPORAN MUATAN NEGATIF OLEH MASYARAKAT DAN K/L
Pengguna
Internet
menyampaikan
laporan melalui
sarana e-mail
dan pelaporan
berbasis web
• Memberikan Jawaban
awal
• Melakukan
pemberkasan
• Meninjau ke situs yang
dituju dan mengambil
beberapa sampel
(image) situs.
• Menempatkan ke
TRUST+Positif jika
konten bermuatan
negatif
Mengirimkan e-
mail notifikasi
kepada seluruh
ISP untuk
perbaharuan
data
Pimpinan K/L
memberikan
surat resmi
kepada Menteri
Kominfo

16. 4. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN
LAPORAN NORMALISASI SITUS
Pengelola situs
atau masyarakat
melaporkan
melalui sarana
e-mail dan
pelaporan
berbasis web
• Memberikan Jawaban
awal
• Melakukan
pemberkasan
• Meninjau ke situs yang
dituju dan mengambil
beberapa sampel
(image) situs.
• Mengeluarkan dari
TRUST+Positif jika
bukan konten
bermuatan negatif.
Mengirimkan e-
mail notifikasi
kepada seluruh
ISP untuk
perbaharuan
data

17. 5. KOORDINASI DENGAN ISP
 TRUST+positif menyediakan dan mengelola database
blacklist sebagai acuan/rujukan.
 Teknis pemblokiran dilakukan di masing-masing
penyelenggara jasa akses internet (ISP).
 Kementerian Kominfo dan ISP secara rutin
berkoordinasi untuk menyesuaikan database blacklist.

18. 6. SOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT
 TRUST+positif bukan merupakan national single
gateway atau server filtering aktif. Secara teknis,
pemblokiran dilakukan pada level ISP (internet service
provider/penyelenggara jasa akses internet).
 Koordinasi dilakukan juga dengan penyelenggara
pemblokiran yang dilakukan masyarakat. Misal:
NAWALA.

19. Koordinasi
 Yayasan Nawala Nusantara, pengelola sistem filtering
aktif Nawala, terkait dengan penyesuaian database
blacklist.
 Asosiasi industri musik, terkait dengan situs-situs yang
menyediakan konten musik ilegal di internet
 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Kementerian Perdagangan, terkait dengan
situs-situs perdagangan berjangka komoditi tanpa ijin
(ilegal).
 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM),
terkait situs-situs yang mengedarkan obat dan atau
pangan ilegal.
 Google, terkait dengan konten video negatif pada layanan
YouTube

20.  e-Mail : aduankonten@mail.kominfo.go.id
 Portal : http://trustpositif.kominfo.go.id
7. MASUKAN/ADUAN