Etika dan hukum teknologi informasi kesehatan di Indonesia diatur dalam 3 kalimat. PERMENKES mengatur strategi e-kesehatan nasional untuk meningkatkan akses layanan kesehatan melalui TI. UU juga mengatur perlindungan data elektronik strategis dan hak gugat warga atas kerugian akibat penyalahgunaan TI."

1. Etika dan Hukum
Teknologi
Keperawatan

2.  Etika berasal dari bahasa Yunani
kuno yaitu “ethos”, yang berarti
adat kebiasaan, adat istiadat,
akhlak yang baik.
• Berdasarkan KBBI, etika adalah
Ilmu tentang apa yang baik dan
apa yang buruk dan tentang hak
dan kewajiban moral atau
akhlak
ETIKA

3. ASAS ETIKA KESEHATAN
 Asas Menghormati Otonomi Pasien
Hak otonomi pasien adalah hak pasien
untuk mengambil keputusan dan
menentukan sendiri tentang kesehatan,
kehidupan, dan bahkan secara ekstrim
tentang kematiannya.
 Asas Keadilan (Justice)
Asas keadilan lahir dari hak asasi
manusia; setiap orang berhak untuk
mendapat pelayanan kesehatan yang adil,
karena kesehatan adalah hak yang sama
bagi setiap warga negara.
 Asas Berkata Benar (Truth Telling,
Veracity)
Salah satu ciri hubungan tenaga
kesehatan dengan klien adalah hubungan
kepercayaan. Tenaga kesehatan harus
selalu berkata benar tentang keadaan
pasiennya begitu juga pasien. Salah satu
kewajiban pasien adalah memberikan
informasi tentang keadaaan dirinya
dengan sebenar-benarnya.

4.  Menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat.
 Tidak membajak,menyalin,atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten.
 Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain.
 Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan.
 Tidak memasukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan dan
merugikan orang lain.
 Menggunakan perangkat lunak yang asli.
 Menjunjung tinggi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
ETIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

5.  Etika teknologi adalah penerapan
pemikiran etis pada masalah
praktis teknologi.
ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI

6.  Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara illegal.
 Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah
sistem. Dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk
ke sebuah sistem.
 Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apa pun.
 Tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar
hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
 Menggunakan alat pendukung teknologi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik.
 Menerapkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
ETIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

7. STRUKTUR ETIK

8.  Perlindungan informasi pribadi pasien
 Keamanan pasien
 Desain pelaporan dan tampilan data
 Implementasi sistem
 Etika penelitian
 Kewajiban organisasi
 Keterlibatan dan aksesibilitas pengguna
 Dilema etis akibat ketersediaan dan berbagi data
POTENSI MASALAH ETIK

9.  Tidak log off komputer saat tidak digunakan.
 Mengakses file pasien secara ilegal.
 Meminjamkan kata sandi atau kode akses.
 Kehilangan perangkat elektronik.
 Berbagi informasi pasien melalui perangkat elektronik dengan sembarangan.
CONTOH PELANGGARAN ETIK

10.  Peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan (UU No.12
Tahun 2011)
 Undang-undang adalah: Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan bersama Presiden.
HUKUM TEKNOLOGI
INFORMASI

11.  To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
 To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
 To provide security (untuk memberikan perlindungan)
 To attain equity (untuk mencapai kebersamaan).
(Teguh Prasetyo, 2012)
Tujuan Undang-Undang

12. Bagan Hukum Indonesia

13.  UU No.19 Tahun 2016 sebagai hasil
revisi dari UU No. 11 Tahun 2008
mengenai informasi dan transaksi
elektronik
HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

14. 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.
PASAL 1

15. 3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
PASAL 1

16. 5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem
Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau
masyarakat.
PASAL 1

17. 1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan,
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang
menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang bersangkutan
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang
ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
PASAL 26

18. 3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang
berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
PASAL 26

19. 1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).
PASAL 45

20. 3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
PASAL 45 (A)

21. 1. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi
Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
UU No. 11 Th. 2008 PASAL 38

22. 3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data
elektronik strategis yang wajib dilindungi.
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan
pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan
keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
UU No. 11 Th. 2008 PASAL 40

23.  PERMENKES No. 46 Th. 2017 tentang
strategi e-kesehatan nasional.
HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI
KESEHATAN INDONESIA

24. 1. Strategi e-kesehatan nasional merupakan suatu pendekatan
secara menyeluruh untuk perencanaan, pengembangan,
implementasi, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di bidang
2. Pengaturan strategi e-kesehatan nasional bertujuan untuk
menyediakan acuan bagi pemerintah, organisasi
profesi/masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam melaksanakan perencanaan,
pengembangan, implementasi, dan evaluasi e-
kesehatan.kesehatan secara nasional.
Pasal-Pasal

25. 3. Dalam melaksanakan perencanaan,
pengembangan, implementasi, dan evaluasi e-
kesehatan ditetapkan visi, misi, kebijakan, dan
strategi, sebagai berikut:
a) Visi: Meningkatkan aksesibilitas dan
kesinambungan layanan kesehatan berkualitas
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal-Pasal

26. b) Misi: Membangun e-kesehatan sebagai bagian
integral dari transformasi dan peningkatan kualitas,
aksesibilitas, dan kesinambungan pelayanan
kesehatan di Indonesia dengan menumbuhkan dan
menerapkan inovasi e-kesehatan serta
menyediakan sistem elektronik kesehatan yang
efektif, handal, aman, dan inovatif untuk
mendukung seluruh komponen sistem kesehatan".
Cont’

27. c) Kebijakan:
1. Mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya layanan kesehatan yang
terbatas yang berasal dari berbagai
pemangku kepentingan; 2. menjamin
aksesibilitas dan kesinambungan layanan
kesehatan bagi semua penduduk
Indonesia;
Cont’

28. 2. menjamin aksesibilitas dan kesinambungan layanan
kesehatan bagi semua penduduk Indonesia;
3. mensinergikan berbagai inisiatif teknologi informasi dan
komunikasi untuk membangun sistem kesehatan; dan
4. mengintegrasikan berbagai sistem layanan kesehatan
secara seamlessly sehingga memungkinkan pertukaran
data, informasi, dan pengetahuan.
Cont’

29. 6. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
terhadap strategi ekesehatan nasional
dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota secara berjenjang
sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-
masing.
Pasal-Pasal

30.  Cybercrime adalah perbuatan melawan
hukum yang dilakukan dengan
menggunakan internet berbasis pada
kecanggihan teknologi komputer dan
telekomunikasi.
CYBERCRIME

31. 1. Unauthorized Access
Memasuki atau menyusup ke dalam sebuah sistem secara
tidak sah, tanpa sepengetahuan pemilik sistem. Misalnya
hacking dan cracking
2. Cyber Espionage
Mengamati atau memata-matai suatu sistem dengan tujuan
untuk mencari kelemahan sistem tersebut.
Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

32. 3. Illegal Contents
Menyebarkan informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar.
Misalnya menyebarkan isu-isu atau fitnah yang dilakukan terhadap
seseorang.
4. Penyebaran Virus
5. Data Forgery
Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen
dokumen penting yang ada di internet.
Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

33. 6. Denial of Service Attack (DoS)
DoS adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya
komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai.
Berdasarkan Jenis Aktivitasnya

34. 1. Sebagai tindakan murni kriminal
Jenis tindakan ini benar -benar murni bertujuan jahat untuk merugikan
puhak tertentu. Misalnya carding (pencurian nomor kartu kredit)
2. Sebagai tindakan kejahatan “abu-abu”
Kejahatan yang masuk wilayah “abu-abu” cukup sulit untuk ditentukan
apakah termasuk tindakan kriminal atau bukan, karena terkadang
tindakannya bukan untuk berbuat jahat. Misalnya adalah seorang hacker
mencoba menerobos masuk ke sebuah sistem namun tidak mempunyai
tujuan merusak
Berdasarkan Motif

35. 1. Menyerang Individu (Against Person)
Sasaran ditujukan pada perorangan atau individu.
Misalnya adalah mail bomber (mengirimkan email
dengan maksud menteror), Spam
2. Menyerang Hak Milik (Against Property)
Bertujuan menganggu atau menyerang hak milik orang
lain. Misalnya: Pencurian data/informasi
Berdasarkan Sasaran Kejahatan

36. Kasus Kejahatan IT

37. Kasus Kejahatan IT

38. Kasus Kejahatan IT

39. Kasus Kejahatan IT

40. Ada Pertanyaan?