Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia, termasuk regulasi, target, dan upaya yang dilakukan untuk memperluas sertifikasi TKDN khususnya untuk industri kecil.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Masing-masing pelaku memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Paket 1 perencanaan teknis jalan dan jembatan prov. sulbar draft kontrakMuhammad Yahya
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PPK Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat dengan penyedia jasa konsultasi konstruksi baik penyedia tunggal maupun KSO untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis jalan dan jembatan di provinsi tersebut dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan 40 km jalan provinsi dan beberapa jembatan serta nilai kontrak sebesar Rp. [nilai kontrak].
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Masing-masing pelaku memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Paket 1 perencanaan teknis jalan dan jembatan prov. sulbar draft kontrakMuhammad Yahya
Kontrak ini mengatur kerja sama antara PPK Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat dengan penyedia jasa konsultasi konstruksi baik penyedia tunggal maupun KSO untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis jalan dan jembatan di provinsi tersebut dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi perencanaan 40 km jalan provinsi dan beberapa jembatan serta nilai kontrak sebesar Rp. [nilai kontrak].
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Tobagus Makmun
Aplikasi e-SPT PPh 21 2014 digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 secara elektronik. Dokumen ini menjelaskan pengenalan aplikasi, cara pengisian data dan simulasi pengisian SPT PPh 21 untuk bulan Januari hingga Desember 2014."
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
Bantuan pemerintah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintahan/nonpemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Bangunan Gedung Negara (BGN) diklasifikasikan menjadi sederhana, tidak sederhana, dan khusus berdasarkan kompleksitas. Standar luas gedung kantor adalah 9,6-10 m2 per personil dan rumah dinas bervariasi antara 36-400 m2 tergantung tipe. Biaya pembangunan BGN mencakup konstruksi, perancangan, pengawasan, dan pengelolaan proyek.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan beserta tugas masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang proses perizinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari dasar hukum, pengertian SLF, kewenangan pelayanan perizinan SLF, dan alur proses pelayanan perizinan SLF di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan pelatihan perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Ringkasannya adalah bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN dan sertifikasi TKDN guna mendukung industri dalam negeri dan perekonomian nas
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Tobagus Makmun
Aplikasi e-SPT PPh 21 2014 digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 secara elektronik. Dokumen ini menjelaskan pengenalan aplikasi, cara pengisian data dan simulasi pengisian SPT PPh 21 untuk bulan Januari hingga Desember 2014."
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
Bantuan pemerintah dapat berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintahan/nonpemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan tepat sasaran. Bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dilaksanakan melalui mekanisme penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Bangunan Gedung Negara (BGN) diklasifikasikan menjadi sederhana, tidak sederhana, dan khusus berdasarkan kompleksitas. Standar luas gedung kantor adalah 9,6-10 m2 per personil dan rumah dinas bervariasi antara 36-400 m2 tergantung tipe. Biaya pembangunan BGN mencakup konstruksi, perancangan, pengawasan, dan pengelolaan proyek.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan beserta tugas masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang proses perizinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari dasar hukum, pengertian SLF, kewenangan pelayanan perizinan SLF, dan alur proses pelayanan perizinan SLF di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan bagi koperasi, termasuk kewajiban mendaftar sebagai wajib pajak, melakukan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi program P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan pelatihan perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Ringkasannya adalah bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan P3DN dan sertifikasi TKDN guna mendukung industri dalam negeri dan perekonomian nas
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Inpres 2 Tahun 2022, mencakup capaian, permasalahan, dan arahan Presiden untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri."
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara digital."
0 Nego dan Minikom kirim_230714_101434.pdfRirid Tyan
Dokumen tersebut membahas tentang negosiasi harga dan mini kompetisi dalam e-purchasing. Dokumen ini menjelaskan tentang landasan hukum e-purchasing melalui katalog elektronik, metode pemilihan penyedia, dan persiapan pelaksanaan negosiasi harga atau mini kompetisi dalam e-purchasing."
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 mengatur tentang sanksi administratif dan finansial bagi lembaga verifikasi, pejabat pengadaan, dan produsen/penyedia barang jasa apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 bertujuan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengadaan pemerintah dengan target paling sedikit 40% anggaran unt
Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian Tahun 2020Aa Renovit
Program dan kegiatan Kementerian Perindustrian tahun 2020 memfokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan teknologi, serta penumbuhan industri kecil dan menengah dengan total anggaran Rp2,95 triliun.
E-Procurement Kelompok 2 Manajemen Konstruksi UNS (Adelia, Delista, Luther, N...DelistaPutri
Dokumen tersebut membahas tentang e-procurement yang mencakup pengertian, konsep penerapan, indikator keberhasilan, sistem informasi, kendala, dampak positif, dan kerangka hukum pengaturan pengadaan baik nasional maupun internasional.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengawasan internal dan penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tantangan anggaran ke depan seperti ruang fiskal yang terbatas, efisiensi belanja, dan peningkatan kualitas belanja. Dokumen ini juga menjelaskan proses pengawasan internal melalui audit, evaluasi, dan pemantauan serta progres hasil reviu HPS dan TLHA di lingkungan Kement
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. 3
2
POTENSI BELANJAPRODUK DALAM NEGERIAPBN
2023
Belanja Pegawai
Rp442.5 T
(21,9%)
Belanja
Barang
Rp376.9 T
(17,5%)
Belanja Modal
Rp209.1 T
(10,2%)
Bantuan
Sosial
Rp148.5 T
(7,6%)
Pembayaran Bunga
Utang
Rp441.4 T
(20,9%)
Subsidi
Rp298.4 T
(10,6%)
Belanja Hibah
Rp10.1 T
(0,2%)
Belanja
lain-lain
Rp329.3 T
(15%)
PORSI
APBN
2023
Belanja Barang dan Belanja
Modal sebesar Rp586T
dari total Rp2.246,4T
dapat dioptimalkan sebagai
peluang pasar bagi
Produk Dalam Negeri
4. MULTIPLIEREFFECTBELANJAPRODUKDALAMNEGERI
4
Dengan simulasi model CGE, belanja
produk dalam negeri tahun 2021
sebesar Rp72,6 Triliun (data LKPP)
memberikan dampak sebesar 0,94%
terhadap PDB Nasional, atau setara
Rp159,52 Triliun (ADHB)
Belanja PDN
Rp1 menghasilkan Rp2,2
terhadap perekonomian nasional
Kajian Peneliti Ekonomi dari Indef,
September 2022
Hasil simulasi “full substitusi”
menunjukkan dampak output sebesar
Rp627,58 Triliun. Di sisi lain, dampak
NTB ADHB sebesar Rp307,65 Triliun
dan NTB ADHK sebesar Rp190,13
Triliun.
Hasil Simulasi BPS,
18 Februari 2022
Subtitusi Impor Rp400 T
meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 1,71%
10. URUTAN PEMBELIAN PRODUK DALAM NEGERI
10
PRODUK
DALAM
NEGERI
TKDN ≥40%
Nilai TKDN atau TKDN+BMP minimal 40%
TKDN <25%
Memiliki nilai TKDN di bawah 25%
PRODUK IMPOR
TKDN 25 - <40%
Memiliki nilai TKDN di bawah 40%
PDN NON-TKDN
PDN yang belum teridentifikasi nilai TKDN
Jika barang dimaksud
adalah barang wajib, maka
yang boleh dibeli adalah
PDN yang memiliki nilai
TKDN minimal 25%
Impor adalah pilihan
terakhir jika benar-benar
tidak ada PDN sejenis
BELUM
WAJIB
WAJIB
Jika barang dimaksud
adalah belum wajib, maka
diutamakan PDN yang
memiliki nilai TKDN,
sebelum PDN non-TKDN
15. PRIORITAS PENGGUNAAN PDN PADAPROSES E-
PURCHASING
15
Apabila terdapat PDN dengan nilai
TKDN + BMP minimal 40% PPK/PP
pilih PDN dengan nilai TKDN ≥ 25%
Pilih PDN dengan
nilai TKDN <25%
Pilih PDN tanpa
TKDN
Pilih produk impor
Jika tidak
dapat dipenuhi
Keputusan Kepala LKPP No 122/2022
tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Katalog Elektronik
18. UPAYAPERCEPATAN SERTIFIKASITKDN
18
Sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN,
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan:
PERMENPERIN LVI
Memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi K/L dan Badan Usaha lainnya untuk terlibat
dalam proses sertifikasi TKDN
PERMENPERIN TKDN IK
Menggratiskan dan mempermudah proses
sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil agar bisa ikut
serta dalam PBJP dan menjadi prioritas untuk
dibeli
19. REKAPCAPAIAN NILAITKDN MASIH BERLAKU
Sudah terdapat
35.739
Produk Dalam Negeri
ber-TKDN
22.424
Produk Dalam Negeri dengan
nilai TKDN di atas 40%
(Barang Wajib)
Data tanggal:
27 Februari 2023, 23.00 WIB
sumber data: tkdn.kemenperin.go.id ---- unduh file Excel: http://tkdn.kemenperin.go.id/export_excel.php
catatan: 1 (satu) sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 (satu) jenis produk
1 Bahan Penunjang Pertanian 976 1.161 50 127 1.172
2 Mesin dan Peralatan Pertanian 530 763 32 250 403
3 Mesin dan Peralatan Pertambangan 18 48 9 15 16
4 Mesin dan Peralatan Migas 920 1.896 332 676 555
5 Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling 58 114 13 35 20
6 Mesin dan Peralatan Pabrik 80 178 8 44 41
7 Bahan Bangunan/Konstruksi 2.198 2.936 105 266 3.067
8 Logam dan Barang Logam 1.746 2.815 175 429 2.051
9 Bahan Kimia dan Barang Kimia 2.091 3.701 566 851 1.328
10 Peralatan Elektronika 1.148 1.406 315 786 725
11 Peralatan Kelistrikan 2.262 4.82 383 798 3.066
12 Peralatan Telekomunikasi 770 1.657 46 772 106
13 Alat Transport 175 304 9 108 77
14 Bahan dan Peralatan Kesehatan 3.213 4.126 286 3.746 2.732
15 Peralatan Laboratrorium 4 8 0 3 1
16 Komputer dan Peralatan Kantor 397 561 43 192 642
17 Pakaian dan Perlengkapan Kerja 667 868 9 96 640
18 Peralatan Olahraga dan Pendidikan 352 464 14 192 294
19 Sarana Pertahanan 46 146 4 5 132
20 Barang Lainnya 5.324 6.338 234 1.291 5.356
22.975 34.31 2.633 10.682 22.424
No.
Jumlah
Jumlah Sertifikat
(Seluruhnya)
Jumlah Sertifikat
(Masih Berlaku)
Produk dengan
TKDN < 25%
Produk dengan
TKDN 25% - 40%
Produk dengan
TKDN > 40%
Kelompok Barang
20. 20
DAFTAR INVENTARISASI BARANG
unduh rekapitulasi:
http://tkdn.kemenperin.go.i
d/export_excel.php
MELIHAT
DATA TKDN IK
DI SINI
E-Lapor adalah
portal pengaduan
bagi produsen PDN
yang dirugikan dalam
proses pengadaan
barang/jasa
pemerintah/badan
usaha.
24. UPAYAPERCEPATAN SERTIFIKASITKDN
24
Sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN,
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan:
PERMENPERIN LVI
Memperbanyak jumlah Lembaga Verifikasi
dengan membuka kesempatan seluas-luasnya
bagi K/L dan Badan Usaha lainnya untuk terlibat
dalam proses sertifikasi TKDN
PERMENPERIN TKDN IK
Menggratiskan dan mempermudah proses
sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil agar bisa ikut
serta dalam PBJP dan menjadi prioritas untuk
dibeli
26. PROSES SERTIFIKASITKDN UNTUK INDUSTRI KECIL
26
DAFTAR/REGISTRASI
AKUN SIINAS
https://siinas.kemenperin.go.id
Perusahaan harus sudah
memiliki NIB/IUI
1. Mengisi data umum
2. Mengisi alamat kantor pusat
3. Mengisi alamat pabrik
4. Bidang Usaha
5. Perizinan (NPWP, IUI, dll)
INPUT DATA PERUSAHAAN SELF ASSESMENT
VERIFIKASI
a. bahan/material utama (bobot 24%)
b. tenaga kerja (bobot 10%)
c. factory overhead (bobot 4%)
d. Pengembangan (bobot 2%)
SERTIFIKAT TERBIT
Kelompok Kerja Verifikasi
Cetak sertifikat secara mandiri
Kelompok Kerja Verifikasi
ditetapkan oleh Menteri
5 (lima) hari kerja
1
2
Agar dapat dihitung nilai
TKDN menggunakan
Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan TKDN untuk
Industri Kecil, produk Alkes
dan Farmasi harus memiliki
Sertifikat Izin Edar terlebih
dahulu
29. 29
Catatan :
• Sertifikat TKDN IK
ditandasahkan oleh Pusat P3DN
Kementerian Perindustrian.
• Sertifikat TKDN dicetak secara
mandiri oleh Perusahaan.
• Jenis produk yang dapat ditanda
sahkan sesuai dengan KBLI.
• Sertifikat TKDN IK berlaku selama
3 (tiga) Tahun dan dapat
diperpanjang 1 (satu) kali untuk 2
(dua) Tahun.
CONTOH SERTIFIKATTKDN INDUSTRI KECIL