Dokumen tersebut membahas tentang negosiasi harga dan mini kompetisi dalam e-purchasing. Dokumen ini menjelaskan tentang landasan hukum e-purchasing melalui katalog elektronik, metode pemilihan penyedia, dan persiapan pelaksanaan negosiasi harga atau mini kompetisi dalam e-purchasing."
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan mengenai SE Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
Paparan mengnai SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
Setiap akhir tahun sering terjadi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Paparan ini menggambarkan cara untuk mencegah dan mengatasi permasalahan tersebut
Untuk jawabannya jangan percaya 100% yach... Coz, ini sebenarnya soal lama. Jadi, masih berdasarkan KEPPRES 80 Tahun 2003. Jadi, recek lagi dengan PERPRES 54 Tahun2010. (contoh salah satu yang beda KD, Batasan minimal lelang, dll)
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran IX - Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Muhammad Iqbal Gaznur
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan
Dari Situs Resmi Pemerintah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
3. You can simply impress your
audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and
Text. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully
designed. You can simply impress
your audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.
Get a modern PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.
Simple Portfolio
Presentation
Designed
E Purchasing adalah pembelian secara elektronik
melalui Katalog Elektronik.
Pengertian!
e-purchasing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
Perpres 12 Tahun 2021,
dilaksanakan untuk Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog elektronik atau
Toko Daring.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo
perubahan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021
Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik
Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022
Tentang Percepatan Peningkatan PDN dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam
rangka menyukseskan Gerakan BBI Pada PBJP
LANDASAN HUKUM
KATALOG ELEKTRONIK
5. You can simply impress your
audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and
Text. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully
designed. You can simply impress
your audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.
Get a modern PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.
Simple Portfolio
Presentation
Designed
Pelaksanaan e-purchasing wajib
dilakukan untuk barang/jasa
yang menyangkut pemenuhan
kebutuhan nasional dan/atau
strategis yang ditetapkan oleh
menteri, kepala lembaga, atau
kepala daerah
Katalog atau Toko Daring
Apakah Wajib
Belanja Melalui
e-Purchasing?
Metode Pemilihan Penyedia
1. Purchasing
2. Pengadaan Langsung
3. Penunjukan Langsung
4. Tender Cepat
5. Tender/ Seleksi
6. Afirmasi Belanja Produk Dalam
Negeri Dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi
Melalui E-purchasing
SURAT
EDARAN
KEPALA LKPP
NO 3 TAHUN 2023
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah
memperhatikan hal sebagai berikut:
a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan lokal
dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan
kerja/perangkat daerah.
b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog
elektronik maka KPA/PPK/PP/UKPBJ mendorong pelaku Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam
Katalog Elektronik.
c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan
penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
1) pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode
pemilihan E-purchasing; dan
2) dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog
Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain Epurchasing.
d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan
pencapaian target nilai transaksi E-purchasing dan melaporkan secara
berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.
7. KETENTUAN
UMUM
E-PURCHASING
KATALOG
1. Produk Katalog selanjutnya disebut produk merupakan
Barang/Jasa yang disediakan oleh Penyedia Katalog
Elektronik yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan
spesifikasi/fungsi/kinerja maupun harga tertentu.
2. Produk yang telah tercantum pada Katalog Elektronik
Nasional/Katalog Elektronik Sektoral/Katalog Elektronik
Lokal dapat dibeli oleh seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kecuali
Barang/Jasa pada fitur iklan Katalog dan/atau diatur lain
dalam keputusan Penelaahan Produk.
3. Harga satuan yang ditayangkan pada Katalog Elektronik
merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan
pembelian melalui E-Purchasing
11. Negosiasi Harga ❑ Negosiasi Harga dilakukan terhadap harga satuan produk
dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan,
ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
❑ PPK/Pejabat Pengadaan dapat memanfaatkan informasi harga
produk dari sumber informasi yang dlpercaya lainnya sebagai
referensi untuk negosiasi dengan Penyedia.
Tahapan
Purchasing
dengan Negosiasi
1. Persiapan Purchasing
1) Menyusun Spesifikasi
2) Priortitas Produk Dalam Negeri
3) Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
4) Pengumpulan Referensi Harga
2. Pelaksanaan Purchasing
12. 1. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang
disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
a) Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan
berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk
mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku
usaha dan alternatif barang/jasa sejenis.
b) Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan
ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari
Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil
2. Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut
merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog
Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara
tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut
menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap
kebutuhan atas suatu merek tertentu.
Penyusunan Spesifikasi Teknis
Persiapan E Purchasing Katalog
Negosiasi harga
Butuh Laptop untuk apa dan buat siapa ?
1. identifikasi Kebutuhan
2. Lihat Renja/Renstra KLPD
3. Lihat PKKR/PKS
4. Lihat DIPA/DPA
5. Lihat RUP
Administrasi Perkantoran?
Sub Bidang Pendidikan TIK dan Media
Pendidikan?
Atau butuh laptop khusus?
1. Toko online publik seperti tokopedia,
blibli,bukalapak, Lazada dll
2. Katalog.lkpp.go.id
3. Survey langsung pasar
4. Survey ke asosiasi
Laptop
Administrasi
Perkantoran
o Tipe Prosesor
o Ukuran Layar
o Tipe Grafis
o RAM
o Penyimpanan Internal
o Koneksi
o Audio
o OS
o Asesoris
o Garansi
1
2
3
4
5
Merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan E-
Purchasing Katalog
Tahapan Persiapan:
7
1
21. PANDUAN PENCATATAN
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
Surat Pemberitahuan
B.5041/MENKO/MARVES/PE.05.02/X/2022
21 Oktober 2022
I. BELANJA BARANG
1. Industri
2. Produk Hasil Perikanan
3. Produk Hasil Pertanian
4. Produk Hasil Tambang
5. Produk Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Produk Hasil Perkebunan
7. Produk Hasil Hutan
8. Produk Makan dan Minuman (selain
industri) termasuk catering, kuliner dan
kudapan)
9. Jika ada keraguan di poin 1 sd 8
10. Gabungan barang (beberapa Barang)
II. BELANJA JASA
1. Honor dan Jasa profesi
2. Paket Meeting, Incentive dan Convention
dan exhibition (MICE)
3. Perjalanan Dinas Dalam negeri
4. Perjalanan Dinas Luar Negeri
5. Konsultan
6. Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO)
7. Sewa
8. Langganan Daya dan Jasa
9. Jasa Lainnya
III. PEKERJAAN KONSTRUKSI
IV. BELANJA GABUNGAN BARANG DAN JASA
NON KONSTRUKSI
V. BELANJA LAHAN
22. justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan
PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan
alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap
kebutuhan atas suatu merek tertentu.
Persiapan
Pelaksanaan metode E-Purchasing
23. PPK/PP
yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa pada Katalog
Elektronik dengan urutan/prioritas
1. Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat
produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP
minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam
negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
2. Dalam hal kondisi di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih:
a) produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh
lima persen);
b) produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN; dan
c) produk impor.
3. Dalam hal kondisi diatas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat
menggunakan metode lain selain E-Purchasing Katalog sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan
Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri
Persiapan
pengadaan metode negosiasi harga
2
24. 1 Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2 Prioritas
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
3 Prioritas
Penggunaan
Produk dari
Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha
Kecil serta
Koperasi
4 Referensi Harga
1
25%
keatas
25. 2
1 Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2 Prioritas
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
3 Prioritas
Penggunaan
Produk dari
Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha
Kecil serta
Koperasi
4 Referensi Harga
25%
kebawah
3 4
27. Persiapan
pengadaan metode negosiasi harga
PPK/PP yang akan melakukan E-Purchasing Katalog memilih barang/jasa
pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas
1. Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran
sampai dengan 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka,
PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi
untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog
Elektronik
2. Dalam hal tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia
Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil
Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi
Usaha Kecil serta Koperasi
3
28. 1 Spesifikasi sesuai
kebutuhan
2 Prioritas
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
3 Prioritas
Penggunaan
Produk dari
Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha
Kecil serta
Koperasi
4 Referensi Harga
29. 1.Referensi Harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:
a. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan
spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan
Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
b. Mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD (apabila ada); dan
d. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
Pengumpulan Referensi Harga
Persiapan
Pelaksanaan metode E-Purchasing Katalog
1 Spek
2 PDN
3 UMKM
4 Referensi Harga
PPK/PP
mempersiapkan
referensi harga yang
berfungsi sebagai
referensi untuk
melakukan Negosiasi
Harga
4
30. 2. apabila diperlukan PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis
pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan
Penyedia
1) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
2) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
3) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
4) Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta
mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang
seperti mengubah/ menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog
Elektronik
3. Pengumpulan Referensi Harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada
aplikasi Katalog Elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi.
Pengumpulan Referensi Harga
Persiapan
Pelaksanaan metode E-Purchasing Katalog
1 Spek
2 PDN
3 UMKM
4 Referensi Harga
PPK/PP
mempersiapkan
referensi harga yang
berfungsi sebagai
referensi untuk
melakukan Negosiasi
Harga
31. Pengumpulan Referensi Harga
Seluruh tahapan persiapan E-Purchasing Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh
PPK/PP.
33. FORMULIR PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA E-PURCHASING
Perubahan ke
Tanggal perubahan
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah
Kementerian ......
Satuan kerja Direktorat Jenderal .....
Program Program .....
Kegiatan Sarana Bidang .....
Output Alat .....
Pejabat Pembuat Komitmen
(nama jabatan, bukan orang)
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat ......
Nama Paket Pengadaan Alat ....
Daftar lampiran Formulir
Identifikasi Kebutuhan.
Alat .....
DAFTAR KUANTITAS
No Item Barang/Jasa Satuan
1 Alat .... .... titik
SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL:
Fungsi: Mengukur ........
1. Spesifikasi Umum: (contoh isian)
a. Material: ......
b. Dimensi: kurang lebih Sekitar .....
c. Berat: Sekitar 1 kg
36. 1.Memeriksa Status Daftar Hitam
Penyedia;
2.Memverifikasi data kualifikasi
Penyedia yang belum
terverifikasi pada aplikasi
SIKaP; dan
3.Melakukan klarifikasi terhadap
spesifikasi teknis/ fungsi/
kinerja/ ketentuan terkait
produk yang tercantum pada
Aplikasi Katalog Elektronik
kepada Penyedia Katalog
Elektronik.
PPK/PP sebelum
pelaksanaan E-
Purchasing Katalog
Pelaksanaan
E-Purchasing Negosiasi
37. Pelaksanaan
E-Purchasing Negosiasi
1. untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang
melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK
2. untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan
pemesanan/pembuatan paket adalah Pejabat Pengadaan
Membuat Paket
38. 1.Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan referensi
harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada:
a.bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
b.struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik
c. riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada
aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau
d.kebutuhan layanan teknis pendukung.
2.Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan
kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk
3.Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung,
yaitu Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa); Garansi/Layanan Purna Jual;
dan/atau Menambah pemaketan (bundling) dengan produk lainnya selama kompatibel serta
mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
4.Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam angka 4) dapat
dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog
Elektronik.
Negosiasi Harga
Lanjutan
E-Purchasing Katalog
39. 6. Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dicatatkan
pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan.
7. Kesepakatan harga satuan pada saat Negosiasi Harga dan Negosiasi Layanan Teknis
Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang
tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.
8. Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP
dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik.
9. Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK/PP melanjutkan tahapan ke
pembuatan dan penandatangan Surat Pesanan dan melanjutkan proses E-Purchasing
Katalog sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila proses pengadaan barang/jasa sudah
dilakukan serah terima barang/jasa, maka PPK/PP menyelesaikan paket E-Purchasing pada
aplikasi Katalog Elektronik.
10.Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara
PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi
kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan E-
Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi Harga.
11.Pelaksanaan E-Purchasing Katalog melalui metode Negosiasi Harga ini tidak diperlukan jika
harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan fixed price atau harga tidak
bisa dinegosiasi. Sehingga proses E-Purchasing dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan
yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.
PPK/PP melakukan Negosiasi Harga
Lanjutan
E-Purchasing Katalog
40. e-purchasing
dengan negosiasi
(PP selaku
Pemesan dan PPK
selaku Pembeli)
PPK PP Penyedia Distributor
Lihat eCatalogue & Buat
Rencana Pengadaan Offilne
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Buat Paket,
Input & Kirim
Permintaan Pembelian
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Negosiasi
Pilih Distributor/Pelaksana
Pekerjaan,
Persetujuan Permintaan
Pembelian
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Download
Surat Perjanjian
Download/Cetak
Surat Pesanan
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Input & Kirim
Status Pengiriman
Input Status Penerimaan
dan Riwayat Pembayaran
tidak
setuju
41. e-purchasing
dengan negosiasi
(PPK selaku
Pemesan dan
Pembeli)
PPK Penyedia Distributor
Lihat eCatalogue & Buat
Rencana Pengadaan Offilne
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Buat Paket,
Input & Kirim
Permintaan Pembelian
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Negosiasi
Pilih Distributor/Pelaksana
Pekerjaan,
Persetujuan Permintaan
Pembelian
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Login Pada LPSE dan akses
ePurchasing v.3
Persetujuan
Permintaan Pembelian
Download
Surat Perjanjian
Download/Cetak
Surat Pesanan
Lihat Notifikasi email dan
Login eCatalogue v.3
Lihat Permintaan Pembelian
Input & Kirim
Status Pengiriman
Input Status Penerimaan
dan Riwayat Pembayaran
tidak
setuju
56. dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang
memiliki produk yang sama atau produk dengan
spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat
Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga
terbaik.
Metode Mini Kompetisi
57. ❑ Mini Kompetisi Produk
❑ Mini Kompetisi Spesifikasi
Purchasing
Melalui
Metode Mini Kompetisi
61. A Menyusun Spesifikasi Teknis dengan mencatumkan prioritas Produk Dalam negeri dan Priortitas Penggunaan
Produk dari Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan koperasi
Persiapan Mini Kompetisi
Mini Kompetisi Produk
Menyusun Dokumen Mini Kompetisi
❑ Mini Kompetisi Produk : Dokumen kompetisi
66. 1. untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang
melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK
2. untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan
pemesanan/pembuatan paket adalah PP
Membuat Paket
E-Purchasing Katalog dengan metode mini-kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih
Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi
sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan tujuan mendapatkan harga
terbaik
Mini Kompetisi
Pelaksanaan
E-Purchasing Katalog
❑ PPK/PP setelah pelaksanaan Mini-Kompetisi
67. Pelaksanaan
E-Purchasing Katalog
Alur Mini Kompetisi Spesifikasi
1. Buat Paket
2. Mini Kompetisi
3. Penawaran Spesifikasi Kompetisi
4. Papan Peringkat Kompetisi
5. Verifikasi dan Klarifikasi
a) Memeriksa Status Daftar Hitam Penyedia;
b) Memverifikasi data kualifikasi Penyedia yang belum terverifikasi pada
aplikasi Sikap; dan
c) Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/ketentuan terkait
produk yang tercantum pada aplikasi katalog elketronik kepada Penyedia
Katalog Elektronik
6. Publikasi Kompetisi
7. Purchasing
1) Jika yang memasukan penawaran lebih dari 1 maka langsung proses
purchasing
2) Jika yang memasukan penawaran hanya 1 penyedia maka langsung proses
purchasing.
73. Penyedia Katalog Elektronik, Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang (apabila ada) yang ditunjuk Penyedia Katalog Elektronik,
dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah
termasuk dalam harga satuan produk.
Perpajakan, Bea, Retribusi, dan Pungutan Lainnya
Catatan
E-Purchasing Katalog
Penyedia memberikan respon atas pesanan dalam proses E-Purchasing kepada
Pejabat Pengadaan / PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja, jika tidak respon maka
sistem akan menghentikan proses pesanan;
mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan Barang/Jasa;
Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik
74. 1. apabila Penyedia Katalog Elektronik melanggar kewajiban atas Syarat dan Ketentuan
Katalog Elektronik maka dikenakan surat peringatan pertama;
2. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau
melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas Syarat dan
Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang kedua kali maka dikenakan surat
peringatan kedua dan penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing
selama 6 (enam) bulan;
3. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan pelanggaran yang sama dan/atau
melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban Syarat dan
Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat
peringatan ketiga dan penurunan pencantuman Penyedia Katalog Elektronik dari
Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun;
4. apabila Penyedia Katalog Elektronik melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana
tercantum pada huruf E angka 3 akan dikenakan sanksi pencabutan sebagai Penyedia
Katalog Elektronik dan ketentuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
5. apabila Penyedia Katalog Elektronik, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh
Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat Syarat
dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik maka Penyedia Katalog Elektronik wajib
mengembalikan seluruh Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Sanksi
Catatan
E-Purchasing Katalog