Presentasi Magang

1. LAPORAN PELAKASANAAN MAGANG
OLEH:
RISKA WAHYUNI
2107010174
“GAMBARAN INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2023”

2.  Pengelolaan Barang Milik Derah adalah proses pengelolaan kekayaan yang
diperoleh dari sumber yang sah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
pemerintah dan masyarakat. Demi tertibnya Penatausahaan Barang Milik
Daerah harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan
memiliki motivasi kerja yang tinggi. Berdasarkan Permendagri No.19 Tahun
2016 Pengurus Barang merupakan Sumber Daya Manusia yang memiliki
wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMD.
 Pengurus Barang Dinas kesehatan bertanggung jawab penuh mengelola
Barang Milik Daerah yang berada di Dinas Kesehatan Dan UPT Puskesmas
yang ada di kecamatan. Kegiatan inventarisasi Dinas Kesehatan ditujukan
pada penatausahaan aset tetap berupa Tanah ( KIB A), Peralatan dan
Mesin ( KIB B), Gedung bangunan ( KIB C), Konstruksi dalam Pengerjaan (
KIB D) dan Aset lainnya ( KIB E).

3.  Temuan BPK pada Dinas kesehatan masih terdapat beberapa temuan
terkait administrasi diantaranya Tanah Puskesmas yang belum
mempunyai sertifikat, Peralatan mesin yang tidak sesuai antara data
dengan lapangan, Gedung dan bangunan polindes dalam kondisi rusak
berat serta barang yang rusak berat belum diusulkan penghapusan. Dari
segi pemeriksaan dan pelaporan, pengurus barang selalu menjadi pihak
yang dimintai informasi dan pertanggungjawaban.
 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin membahas
bagaimana gambaran dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang
Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.

4.  Tujuan Umum
Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah Memahami dan
mengetahui inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023.
 Tujuan Khusus
1. Mengetahui identifikasi permasalahan inventarisasi barang milik
daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
2. Mengetahui alternatif pemecahan masalah inventarisasi Barang Milik
Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau

5.  Mampu mengenal, mengetahui, dan menganalisis kondisi dunia kerja
dibidang kesehatan.
 Menambah wawasan dan pengalaman terutama tentang inventarisasi
Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan.
 Mempunyai kesempatan mengenali isu-isu dan cara kerja yang
komporenshif sehingga dapat mengetahui permasalahan apa yang
terjadi di instansi magang yang dapat dijadikan topik dalam
pembuatan laporan magang.
 Mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat magang dan
dapat memberikan kontribusinya dengan memberikan alternatif
pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada.

6. Pelaksanaan magang di laksanakan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari
tanggal 18 Juni Sampai dengan Tanggal 18 Juli
2023. Kegiatan magang di laksanakan sesuai jam
kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
hari senin sampai hari kamis dari jam 07.00-16.00
WIB, sedangkan hari Jum’at dari jam 07.00-11.00
WIB.

7. Berdasarkan pengamatan dan data yang
diperoleh selama magang, dapat di identifikasi
masalah yaitu kurang optimalnya pelaksanaan
Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di
wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang
Pisau.

8. Masalah tersebut dapat digambarkan pada diagram tulang ikan (fish bone)
sebagai berikut :

9. INTERNAL
EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)
- PERMENDAGRI Nomor 19 tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penyusunan laporan BMD
- SDM Pengelola BMD secara kuantitas cukup
memadai.
- Inventarisasi BMD sudah menggunakan aplikasi
SIMDA BMD
Kelemahan (Weakness)
- Rendahnya kualitas SDM pengurus BMD
- Pemantauan dan pengawasan BMD yang
berkelanjutan belum memadai.
- Keterbatasan pagu anggaran dalam peningkatan kinerja
pengelola dan pengurus BMD.
- Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan BMD kurang
memadai.
- Kompensasi dan penghargaan atas prestasi pegawai
pengelola, pengurus BMD belum memadai.
Peluang (Oppurtunities)
- Pemberian insentif/honorarium bagi pengelola BMD
dalam meningkatkan kinerja
- Pengembangan SDM Pengelola BMD
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat oleh
pimpinan SKPD.
- Pemberian sanksi kepada SKPD yang belum
melakukan rekonsiliasi data belanja aset dan
keuangan
- Kerjasama dengan lembaga BPKP dalam evaluasi
pengelolaan dan laporan BMD
Strategi (SO)
- Mendayagunakan PERMENDAGRI Nomor 19 tahun
2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah
- Melakukan perbaikan terhadap tupoksi dan SOP dalam
dalam penyusunan laporan BMD
- Meningkatkan Kerjasama dengan lembaga BPKP dalam
evaluasi pengelolaan dan laporan BMD
Strategi (WO)
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola BMD dalam
penyusunan laporan BMD
- Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang
efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan implementasi pengelolaan BMD.
- Mengalokasikan anggaran insentif/honorarium untuk
pengelola, pengurus dan pengurus pembatu BMD yang
berkelanjutan.
Ancaman (Threats)
- Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
- Perubahan masa kepemimpinan kepala daerah.
- Mutasi dan promosi jabatan terhadap aparatur
pengelola BMD
- Pengakuan hak pribadi / kelompok / perusahaan atas
BMD (tanah)
Strategi (ST)
- Implementasi Komintmen setiap pimpinan SKPD atas
kebijakan
- Mengurangi perpindahan atau mutasi aparatur pengelola
BMD
- Bekerjasama dengan BPN melakukan sosialisasi BMD
(tanah) kepada pribadi/kelompok/perusahaan
Strategi (WT)
- Menerapkan sanksi yang tegas dalam mendukung komitmen
pimpinan DPPKAD
dalam melakukan rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah
- Peningkatan kinerja pengelola BMD

10.  Penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang
implementasi pengelolaan BMD yang baik. Dengan tujuan
untuk mempercepat proses pemahaman kepada pengelola
BMD tentang pentingnya laporan BMD untuk laporan
keuangan yang sesuai dengan standar dan dapat
dipercaya serta berguna bagi pengambilan keputusan

11.  Berdasarkan faktor pengetahuan, pengurus barang sudah mempunyai pengetahuan
yang cukup mengenai teknis inventarisasi karena sudah mengikuti sosialisasi.
Berdasarkan faktor sikap, pengurus barang sudah mempunyai sikap yang tegas dan
bertanggung jawab atas aset yang dikelolanya karena sudah mengelompokkan data
berdasarkan jenis barang, kondisi barang dan keberadaan serta mencari alternatif jalan
keluar dari permasalahan yang ada. Berdasarkan faktor keahlian, pengurus barang
masih perlu diberikan petunjuk teknis dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA Aset karena
banyak jenis data yang akan di entry ke dalam aplikasi.
 Berdasarkan faktor honor, pengurus barang berharap ada penambahan honor
dikarenakan beban kerja yang mereka lakukan belum sesuai dengan honor yang
mereka terima. Berdasarkan faktor dukungan pimpinan, pengurus barang sudah
memperoleh dukungan dan motivasi dari pimpinan dikarenakan telah ada feed back dari
pimpinan terhadap permasalahan pengelolaan aset dilapangan.
 Berdasarkan faktor suasana kerja, pengurus barang masih memerlukan ruang kerja
sendiri dan tim kerja inventarisasi dikarenakan banyak dokumen yang harus di catat dan
diarsipkan

12.  Diharapkan minimal diadakan 2 kali setahun bimbingan teknis
pada pengurus barang sehingga memperoleh informasi terbaru
untuk persiapan menyelesaikan laporan semester dan Tahunan
Barang Milik Daerah.
 Diharapkan saling koordinasi antara puskesmas, Dinas
Kesehatan dan Bidang Aset DPPKAD jika ada kekeliruan dalam
penggunaan Aplikasi SIMDA BMD.
 Diharapkan pengurus barang diberikan fasilitas dalam
menyelesaikan Inventarisasi Barang Milik daerah.
 Diharapkan Pemerintah Daerah membuat kebijakan baru terkait
kesejahteraan pengurus barang.