..

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan
Telepon/Faksimile (021) 7943418 Email: bagian.parkker@gmail.com
LAPORAN KINERJA SEMENTARA
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS BPSDM KEMENDAGRI
PERIODE BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN 2021
Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri Tahun 2021 serta seluruh 8 Kelompok Kerja (Pokja) telah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan pedoman Reformasi Birokrasi Tahun 2021, sebagai berikut;
Sosialisasi dan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan
Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.
Pengarahan di lingkungan BPSDM Kemendagri

2. Pengarahan di lingkungan PPSDM Regional Bandung
Pengarahan di lingkungan PPSDM Regional Yogyakarta

4. Pengarahan di lingkungan PPSDM Regional Makassar
Pengarahan di lingkungan Balai Satpol PP dan DAMKAR

5. Sosialisasi Buku saku terkait Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Agen
Perubahan, Penanganan Gratifikasi

6. Studi Banding ke Provinsi Jawa Tengah terkait Capaian Reformasi Birokrasi

7. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas BPSDM Kemendagri melakukan
Sosialisasi dan Pembahasan terhadap Rencana Kerja Zona Integritas pada Unit Kerja
Eselon II/PPSDM Regional dan Balai. Tim Pelaksana Fokus pada Penguatan Program
Prioritas dilingkungan BPSDM Kemendagri Tahun 2021, disimpulkan bahwa Tahun 2021
sebagai berikut:
1. Penguatan pada Aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SiOLA)
Kemendagri yang didalamnya berupa:
a. e-rekomendasi (Perizinan untuk Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi anggota
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
b. e-sertifikat (Perizinan untuk sertifikat setelah pelaksanaan Orientasi dan
Pendalaman Tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
c. Sistem informasi Pengembangan Kompetensi (SIMPEKA) adalah Pelayanan
terhadap seluruh proses pengembanan Kompetensi bagi Pemerintah Puat dan
Pemerintah Daerah dari awal proses pendaftaran dan evaluasi.
2. Tim Pelaksana menindaklanjuti sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri untuk
fokus pada Pelayanan yang cepat hal ini adalah salah satunya melalui inovasi berupa
aplikasi.
3. Pelayanan manual atau tatap muka sangat bersinggungan terhadap unsur gratifikasi
atau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga seluruh pelayanan pendaftaran
pengembangan kompetesnsi, administrasi dan evaluasi pengaduan dilingkungan
BPSDM sudah melalui aplikasi.
4. Secara tidak langsung Tim Pelaksana Agen Perubahan dan Zona Integritas sudah
berhasil memberikan penguatan pada penekanan angka penanganan Gratifikasi di
lingkungan BPSDM Kemendagri, hal ini dibuktikan BPSDM mendapatkan
penghargaan Inovasi pada Akuntabilitas Pelayanan Publik Tahun 2021 Tingkat

8. Nasional dimana dalam unsur penilaian termasuk proses pelayanan menggunakan
aplikasi dan penanganan Gratifikasi.