Downloaded 23 times
Uploaded bySampe Purba
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Dokumen ini membahas peran anggaran (APBN/APBD) dan perbankan dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Terdapat analisis tentang kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal dan meningkatkan kualitas anggaran. Selain itu, juga dijelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan ekonomi yang merata.
More Related Content
Similar to Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
- 1.
- 2. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved No Nama Keterangan 1.Sampe L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH, MH Ketua 2. Drs. Bima Anggara Sena, MH Sekretaris 3. Awaludin Moderator 4. Drs. Ahmad Lumumba, SH Anggota 5. Yuniar Ludfi Anggota 6. Taufiq Suhargo Arif Anggota 7. Anang Dwitono, SE Anggota 8. Drs. Edward Marpaung, MM Anggota 9. Dra. Sri Utami Eka Ningtyas, Apt, MM Anggota 10. Dr. Yurnal, SH, S.PD, M.Hum Anggota 11. Ir. Bennyta Suryo Septano, MT Anggota 12. Benny Susianto, SIP Anggota 13 Badrul Hisam Bin Mohamed Anggota 222
- 3. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistematika Paparan 1) Pendahuluan Pola– Pikir & Alur Pikir Pokok Masalah 2) Landasan Pemikiran 3) Kondisi saat ini 4) Perkembangan Lingstra 5) Kondisi yang diharapkan 6) Konsepsi : KSU 7) Penutup 33
- 4. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved => peran anggaran(APBN/APBD) dan Perbankan ->sistem ekonomi b’keadil’an ;>manfaat , kebijakan a/d analisis MAKSUD & TUJUAN RUANG LINGKUP BAB I Pendahuluan BAB II Landasan Pemikiran BAB III Kondisi Saat Ini BAB IV Perkembangan Ling Stra BAB V Kondisi Yg Diharapkan BAB VI Konsepsi BAB VII Penutup TATA URUT PENGERTIAN METODE Kualitatif yaitu deskriptif analitis PENDEKATAN Komprehensif integral melalui pisau analisa Tannas METODE PENDEKATAN Batasan peran anggaran ;>sistem ekonomi yg adil Tannas 44
- 5. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved UU OtonomiDaerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kpd Pemda utk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Terdapat Ketergantungan yang tinggi atas transfer fiskal dari APBN utk mendukung APBD Lembaga Perbankan belum optimal sbg katalisator dan agen pembangunan utk menggerakkan ekonomi masyarakat 55
- 6. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KETAHANAN NASIONAL TANGGUH PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN YANG DIHARAPKAN KONSEPSI Kebijakan Strategi Upaya INSTRUMENTAL INPUTPOKOK-POKOK PERSOALAN BLUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL Peran Anggaran serta Perbankan saatini SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN MENINGKAT • PARADIGMA NASIONAL • PER-UU • BANGLINGSTRA • PELUANG & KENDALA ENVIRONMENTAL INPUT RENDAHNYA KWALITAS APBN DAN APBD BLM TRCPTANYA KEADILAN HUB PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH 6 6
- 7. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KONDISI APBN & APBD SERTA PERBANKAN SAATINI PERAN ANGGARAN APBN & APBD SERTA PERBANKAN YG DIHARAPKAN INSTRUMENTAL INPUT PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS ) ENVIRONMENTAL INPUT BANG LINGSTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL) PELUANG & KENDALA FEED BACK S O M › SUPRA STRUKTUR › INFRA STRUKTUR › SUB STRUKTUR › PEMERINTAH Pusat › PEMDA › DPR, DPRD › BPKP › Perg. Tinggi › Asosiasi Dunia Usaha › REGULASI › SOSIALISASI › KERJASAMA › KOORDINASI › PENGAWASAN › PARTISIPASI PERAN ANGGARAN (APBN DAN APBD) SERTA PERBANKAN GUNA MENINGKATKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH Sistem Ekonomi dan Keuangan yang berkeadilan meningkat 77
- 8. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved PARADIGMA NASIONAL PANCASILAUUD NRI 1945 WASANTARA TANNAS PERATURAN PER UU-ANUURI No. 7 thn 1992 – 10/1998 ttg Perbankan UURI No. 25 thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UURI No. 32 thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah Perpres RI No. 5 Th 2010 Ttg RPJMN 2010 - 2014 88
- 9. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved LANDASAN TEORI Teori Keyness -> campur tangan Pemerintah diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter Teori Desentralisasi – delegation of authority TINJAUAN PUSTAKA Andy Ramses – M La Bakry : Pemda di Indonesia Kemenko Perekonomian : Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia 99
- 10. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved POKOK P’SOALAN - SISTEMEK-KEU - YG BERKEADILAN - IMPLIKASI NEGATIF THD TANGGUHNYA TANNAS KONDISI IMPLIKASI PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN THD SISTEM EK-KEU YG BERKEADILAN Desentralisasi Fiskal (kewenangan spending vs sumber dana) Peran Perbankan dalam Perekonomian Daerah Kondisi hubungan Pusat – daerah (Pemerintahan – Pembangunan – YanMas) Postur APBN - APBD BELUM OPTIMAL PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH BELUM TERCIPTANYA KEADILAN HUB. PUSAT DAN DAERAH DLM PEMBANGUNAN RENDAHNYA KUALITAS APBN DAN APBD BAB - III POKOK PERSOALAN 1010
- 11. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah(1/4) => Kewenangan vs Pendanaan • Pusat => dana besar, kewen angan kecil • Daerah => dana kecil, kewena ngan besar 1111
- 12. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah(2/4) Prioritas vs Perencanaan • Rencana Kegiatan – Anggaran tdk match • RPJM vs Program Pemda – Musrenbang ? • Perencanaan vs Persetujuan Anggaran • Program Pusat vs Daerah 1212
- 13.
- 14. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A.PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 14 14Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 14
- 15. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL PENGANGGURAN ERA PASAR BEBAS komunitas ASEAN AEC Akses pasar Kesenjangan ekonomi TEKNOLOGI • GEO, DEMO, SKA • IPOLEKSOSBUDHANKAM MENIMBULKAN Bab IV 1515
- 16. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 1. IPTEK danGlobal issue -> antisipasi penyusunan prioritas APBN 2. AEC : akses pasar , enterpreneurship. 3. SKA sbg modal pembangunan di daerah. 4. Jaringan Perbankan yang menyebar di daerah, sbg mitra pembangunan dan pembimbingan credit culture 5. Sistem penyusunan APBN/D yg mengacu pd musrenbang transparansi dan partisipasi masyarakat. 1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, merembet ke pertumbuhan nasional, pengaruhi kualitas prioritas APBN/D 2. Penyebaran geografis dan keterbatasan infrastruktur, utk konektivitas dan akses pasar 3. Over eksploitasi SKA, ego kedaerahan, pragmatisme Kepala daerah berperspektif periodisasi jk pendek 4. Masyarakat yang belum bank- minded, risk-averse perbankan, dan blm terlibat dlm pembiayaan menengah 5. Penyusunan anggaran berjenjang, skala prioritas berbeda, birokratis 1616
- 17. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 17 KONDISI KONTRIBUSI INDIKASIK’HASIL Peningkatan sistem ekonomi yang berkeadilan KONTRIBUSI POSITIF THD Tangguhnya TANNAS Kontribusi peran Anggaran serta Perbankan thdp sistem ekonomi dan keuangan Optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal Optimalnya peran Perbankan daerah dalam memacu perekonomian Terciptanya keadilan hubungan Pusat dan Daerah dlm Pembangunan Meningkatnya kualitas APBN dan APBD. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal Terwujudnya optimalisasi peran perbankan daerah dlm pacu ekonomi Terwujudnya prinsip keadilan hub. Pusat – Daerah yg berkeadilan Terwujudnya peningkatan kualitas APBN dan APBD BAB V 17
- 18. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA-UPAYA “MENINGKATNYA PERAN ANGGARANDAN SERTA PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN ” STRATEGI-1. Mengoptimalkan pelaks desentralisasi fiskal : kurangi ketergantungan fiskal, serap anggaran, governance Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Pemda, Perg. Tinggi, MenPan, BPKP Utk FISKAL, Penyerapan anggaran, Governance Sesuai keahlian, kewenangan dan TuPokSi Hal. 38-39 STRATEGI-2. Mengoptimalkan peran perbankan daerah utk pacu ekon. Daerah : alokasi, asistensi, credit culture Kemendagri, Pemda, DPR, Asosiasi Perbankan, KemenKeu, Bappenas, Perg. Tinggi Pokja, kajian, penyuluhan, bimbingan sesuai keahlian, kewenangan hal. 40-41 STRATEGI-3. Menciptakan keadilan hubungan Pusat - Daerah Kemendagri, Kemenkeu, PDT, Kemenhub, Bappenas, PT, Kemenkes subsidi silang, infrastruktur , kajian sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi hal. 41-42 STRATEGI-4. Meningkatkan kualitas APBN - APBD Prioritas, keseimbangan, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, PT sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi hal. 42-43 1818 BAB VI
- 19. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Utk optimalkandesentralisasi fiskal, kemampuan menggali PAD secara cerdas, perencanaan tepat waktu – sasaran, good governance dan clean goverment Bank minded sbg sebuah proses : Memasyarakatkan perbankan dan memperbankan masyarakat Hub. Keuangan Pusat – daerah yang berkeadilan utk dinamisasi pembangunan termasuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal Kualitas postur APBN-D, kepercayaan Pusat ke daerah, dlm konteks pembangunan nasional Menko Perekonomian : reformulasi kebij fiskal, dg memperhatikan kemampuan daerah dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Kemendagri, Kemenkeu, Perbankan, Pemda : Pemberdayaan Perbankan Menkeu, Bappenas : Harmonisasi MusrenbangNas-Da dg Perenc Nasional MenPan, Mendagri : Mengkaji Postur ideal Struktur Organisasi PemDa berdasarkan analisis beban kerja, kemampuan daerah utk dukung pembangunan BAB VII 1919
- 20. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 20 Achirul Kalam •Terima kasih •Merdeka •HorasssMohon masukandan saran untuk pengayaan dan penyempurnaan sampepurba@gmail.com 20
- 21.
- 22. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Pendahuluan • Kebijakan Fiskaldan Moneter adalah ibarat dua sisi mata uang • Stabilitas kebijakan makro diperlukan utk menggerakkan sektor riel di masyarakat • Goals Sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan APBN – Perbankan dan Infrastruktur 2222
- 23. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Peraturan Per UUan • UU 32/2004 ttg Pemda • UU 33/ 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat – daerah • UU 17 / 2003 ttg Keuangan Negara • UU 25/ 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU 17/ 2007 ttg RPJMN • UU 7/1992 jo 10/1998 ttg Perbankan 23
- 24. 24 Diagram Harmonisasi Perencanaandan Penganggaran Pemerintah Pusat/Daerah RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Keppres Rincian APBN APBD Kep KDH tentang Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diselaraskan melalui Musrenbang UU NO. 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU NO. 17/2003 RKP Daerah Musren- bangda Musren- bangnas 24
- 25. 25 Sumber Pendanaan UU No.33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.34/2000 APBN APBN Sebagian Urusan UU No. 32/2004 APBD Pelaksanaan Urusan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAK Dana Otsus DBH DAU Dana Penyesuaian Dana Hibah Dana Darurat Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (DEPKEU) (DEPDAGRI) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan 25
- 26. 26 Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2.Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Transfer ke Daerah K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota AP B N PUSAT DAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian Dana Desentralisasi Dana Sektoral di Daerah ALUR DANA APBN KE DAERAH 26
- 27. Pembagian Urusan danPembiayaan 27 C O N C U R R E N T UU NO. 32 /2004 PEMERINTAHAN DAERAH UU NO. 33/2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DESENTRALISASI FISKAL URUSAN PEMERINTAH APBN DANA PERIMBANGAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBD PROVINSI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DESENTRALISASI APBD KAB/KOTA TRANSFER DANA 27
- 28. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Perkembangan dan proyeksitransfer ke daerah (RAPBN 2013) • Ada kecenderungan ketergantungan fiskal yang tinggi kepada Pemerintah Pusat 28
- 29. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusatdan Daerah 29
- 30. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah B2 PembangunanKawasan A+B Pembangunan Daerah A1 Pembangunan Daerah dalam Konteks Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah A2 Pembangunan Daerah B1 Pembangun an Regional A Pembangun an Regional B Pembangunan Nasional 30Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
- 31. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 31 Share PDRB PerPulau di Indonesia 23,54% 58,86% 9,5 5% 1,87% 0,26% 1,33% 4,61% Sumatera Jawa - Bali Kalimantan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: Hasil Analisis Dit. Otda Bappenas, 2013 Share PDRB atas Harga Dasar 2011 Papua Share PDRB masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Bali, sementara Share dari Indonesia Timur masih sangat kecil Theil Indeks 2005 2010** T % T % inequality antarkab/kota 0,246 50,05 0,196 45,64 inequality antarprovinsi 0,208 42,44 0,204 47,54 inequality antarwilayah 0,037 7,51 0,029 6,82 Total inequality 0,491 100,00 0,429 100,00 Sumber: Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Dit. Pengembangan Wilayah, Bappenas Melalui Uji Theil-T pada data PDRB 2005- 2010, Kesenjangan Antar wilayah di Indonesia dan kesenjangan antar Kab/Kota mengalami penurunan, namun kesenjangan antar provinsi meningkat. Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
- 32. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 32 Ketimpangan Investasi Antarpulau 15,18 % 55,61% 13,06 % 5,03% 0,402% 4,59% 6,13% Sumatera Jawa Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: BKPM, 2012 Realisasi Investasi PMA menurut Lokasi Papua Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
- 33.
- 34. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved • Nilai transfer jadibelanja pegawai • = organisasi baru • Pemekaran 34
- 35.
- 36. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved TATA CARA MUSRENBANGNASIONAL TOP-DOWNBOTTOM-UP Renja K/LRKPD Provinsi Kode Program/Kegi atan Sasaran Lokasi (Provinsi) Kode Program/Kegi atan Sasaran Sumber dana Bukan Prioritas Buku II PrioritasPrioritas Kesepakatan Kesepakatan Rancangan Akhir RKP Buku I Bukan Prioritas Buku III 3636
- 37. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A.PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 37 37Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 37
- 38.
- 39.
Editor's Notes
- #21 Bapak-ibu Nara sumber, dan rekan-rekan sekalian, kami cukupkan sampai disini dulu uraian ini. Mohon maafjika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Berbilang slide kami hantarkan, saran masukan sudilah khidmadkan. Atas perhatian Bapak-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, AWW
- #23 APBN/APBD – Perbankan dan infrastruktur adalah seperti arsitektur dan anatomi tubuh manusia, di mana diperlukan makanan/ minuman dalam hal ini Anggaran Negara untuk menggerakkan Perekonomian, seperti jantung yang memompakannya ke seluruh jaringan tubuh melalui infrastruktur yang ada dengan regulasi dan hukum-hukum yang pas