Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Presentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdf
Similar to Presentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Presentasi DJP_Pemeriksaan Pasca PPS.pdf
- 1. TINDAK LANJUT PENGAWASAN MELALUI PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PASCA PPS DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN 1
- 2. 2 No Uraian Kebijakan I Kebijakan II 1 Definisi - Pengungkapan harta yang diperoleh dari 1 Jan 1985 s.d. 31 Des 2015 - belum diungkapkan dalam SPH TA 2016 - WPOP dan WP Badan - Pengungkapan harta yang diperoleh 1 Jan 2016 s.d. 31 Des 2020 - Harta belum dilaporkan dalam SPT 2020 - WPOP 2 Persyaratan - Memiliki NPWP - Membayar PPh Final - Menyampaikan SPPH yang dilengkapi dengan NTPN, daftar rincian harta bersih, daftar utang, pernyataan repatriasi, pernyataan investasi - Memiliki NPWP - Membayar PPh Final - Menyampaikan SPT Tahunan 2020 - Menyampaikan SPPH yang dilengkap dengan NTPN, daftar rincian harta bersih, daftar utang, pernyataan repatriasi, pernyataan investasi, surat pernyataan pencabutan permohonan (restitusi, keberatan, non keberatan) - Tidak sedang diperiksa, dibukper, disidik, dalam proses peradilan, dan menjalani vonis 3 Fasilitas - Tidak dikenakan sanksi 200% (Pasal 18 ayat 1(UU TA) - Tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban PPh dan PPN tahun pajak 2016 s.d. 2020 RESUME SYARAT DAN FASILITAS PPS
- 3. 3
- 5. 5 UU 11 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat 1 • Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. UU 11 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat 3 • Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. PERLAKUAN UNTUK HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP KEBIJAKAN I
- 6. 6
- 8. PEMERIKSAAN ATAS WP YANG MENGIKUTI PPS 8 Ayat (1) Dalam hal DJP menemukan data dan/atau informasi lain mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1): a. Nilai Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022; dan b. Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 1. Dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30%; dan 2. Dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU No 6 Tahun 1983 tentang KUP beserta perubahannya melalui penerbitan SKPKB oleh Direktur Jenderal Pajak Ayat (2) Termasuk dalam pengertian Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yang tidak diungkapkan dalam SPPH s.d. 30 Juni 2022; dan/atau b. Penyesuaian nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) Disebutkan dalam Pasal 9 PMK 196/PMK.03/2021:
- 9. 9
- 10. PEMERIKSAAN ATAS WP YANG MENGIKUTI PPS WP yang mengikuti PPS Kebijakan II namun berdasarkan penelitian ditemukan belum/kurang mengungkapkan harta bersih dalam SPPH WP berdasarkan surat teguran tidak memberikan klarifikasi atau memberikan klarifikasi namun tidak : 1. Mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI sampai dengan 30 September 2022 sesuai pasal 15 ayat (1) PMK-196 2. menginvestasikan harta bersih sampai dengan 30 September 2023 sesuai pasal 15 ayat (4) PMK-196, dan/atau 3. memenuhi jangka waktu investasi sesuai Pasal 15 ayat (5) dan (10) PMK-196. WP berdasarkan surat teguran tidak menyetorkan tambahan PPh Final dan mengungkapkan penghasilan bersifat final dalam SPT Masa PPh Final sampai dengan batas waktu terkait pengalihan atau investasi sesuai pasal 19 ayat (8) huruf b PMK-196. . 10 01 02 03
- 11. 11 Penelitian Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam SPPH WP Case Closed Sesuai KEBIJAKAN II 1. Data internal 2. Data eksternal 3. Harta dalam pembetulan SPT 2016-2020 tidak sesuai ketentuan 4. Harta dalam SPT 2020 tidak sesuai ketentuan 5. Penyesuaian Nilai Harta dalam Surat Pembetulan KPP Tidak sesuai SKPKB 30%xNilai Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan + Bunga Pasal 13(2) UU KUP Dafnom Harta belum/kurang diungkapkan Sistem DJP Lembar Pengawasan PENGAWASAN HARTA BERSIH BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SPPH (PASAL 11 (2) UU HPP) KPP Usulan Pemeriksaan atas Harta Belum/Kurang Diungkapkan dalam SPPH
- 12. 12 Surat Teguran Manual Penelitian Kewajiban Repatriasi WP Menyampaikan SPT PPh Final Tambahan atas seluruh kekurangan akibat gagal repatriasi melalui DJPOnline Kewajiban Repatriasi terpenuhi Case Closed Kewajiban Repatriasi tidak terpenuhi Tidak memberikan tanggapan atau menyampaikan SPT PPh Final Tambahan tidak atas seluruhkekurangan Usulan Pemeriksaan atas Kekurangan Pembayaran PPh Final Dafnom WP Repatriasi Sistem DJP KPP PENGAWASAN KEWAJIBAN REPATRIASI PASAL 7 (1) & 12 (1) UU HPP KEBIJAKAN I & II Harta dialihkan sebelum 30 Sept 2022 KPP KEBIJAKAN I 4% (hanya Repat) 6% (Repat komitmen investasi) KEBIJAKAN II 5% (hanya Repat) 7% (Repat komitmen investasi) KEBIJAKAN I SKPKB 5,5% (hanya Repat) 7,5% (Repat komitmen investasi) KEBIJAKAN II SKPKB 6,5% (hanya Repat) 8,5% (Repat komitmen investasi)
- 13. 13 Kewajiban Investasi terpenuhi Surat Teguran Manual Penelitian Kewajiban Investasi WP Menyampaikan SPT PPh Final Tambahan atas seluruh kekurangan akibat gagal repatriasi melalui DJPOnline KPP Usulan Pemeriksaan atas Kekurangan Pembayaran PPh Final Case Closed Kewajiban Investasi tidak terpenuhi Tidak memberikan tanggapan atau menyampaikan SPT PPh Final Tambahan tidak atas seluruhkekurangan KEBIJAKAN I & II 1. Harta diinvestasikan sebelum 30 Sept 2023 2. Investasi s.d. 5 Tahun (30 Sept 2028) KPP KEBIJAKAN I & II 3% (Gagal Investasi Harta DN/Hasil Repatriasi) KEBIJAKAN I & II SKPKB 4,5% (Gagal Investasi Harta DN/Hasil Repatriasi) Dafnom WP Investasi Sistem DJP Lembar Pengawasan PENGAWASAN KEWAJIBAN INVESTASI PASAL 7 (1) & 12 (1) UU HPP
- 14. 14
- 15. 15
- 16. www.pajak.go.id