More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Paparan Pengendalian Gratifikasi.pptx
Similar to Paparan Pengendalian Gratifikasi.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Paparan Pengendalian Gratifikasi.pptx
- 1. Mewujudkan Budaya Anti Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 2. PENDAHULUAN
- 3. Latar Belakang/Urgensi Revisi PMK 7/KMK.09/2017 Penyempurnaan kebijakan pengendalian gratifikasi di Kemenkeu Pasca terbitnya Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi yang banyak mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait dengan gratifikasi. Hasil evaluasi pelaksanaan PPG berdasarkan PMK Nomor 7/PMK.09/2017, kami memandang perlu adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenkeu. Hasil evaluasi KPK atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2020, KPK merekomendasikan kepada Kemenkeu agar memastikan peraturan Pengendalian bahwa Gratifikasi (Kemenkeu) di lingkungan telah sesuai instansi dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019.
- 4. Pokok Perubahan pada PMK 227/KMK.09/2021 Pokok perubahan pada PMK Nomor 227/KMK.09/2021, antara lain: Daftar Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, menyelaraskan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Penyesuaian struktur UPG sesuai struktur Unit Kepatuhan Internal (UKI) berdasarkan KMK 322/KMK.09/2021 menjadi UPG Tingkat I, UPG Tingkat II, dan UPG Tingkat III. Penyesuaian kebijakan dan mekanisme pelaporan gratifikasi, menyelaraskan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Penambahan tugas UPG terkait pembinaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara berjenjang. Mengamanatkan pengaturan hal-hal yang lebih detail dalam KMK, sebagai berikut: Pedoman penyusunan format surat Keputusan pembentukan UPG. Pedoman penyusunan format laporan gratifikasi. Pedoman penyusunan kondisi objek gratifikasi yang dapat dititipkan ke UPG Unit Kerja. Pedoman penyusunan dan pemantauan atas identifikasi titik rawan gratifikasi. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
- 6. 7 KLASIFIKASI KORUPSI KORUPSI 1 6 2 3 4 7 5 Konflik Kepentingan Merugikan Keuangan Negara Suap Perbuatan Curang Penggelapan dalam Jabatan Gratifikasi Pemerasan (UU 31/1999 jo UU 20/2001)
- 7. • Transaksional • Ada Meeting of Mind • Tidak ada Meeting of Mind • Tidak perlu transaksional • Niat jahat belum ada saat penerimaan, namun diaggap ada jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja SUAP PEMERASAN GRATIFIKASI • Meminta dengan paksaan (halus/kasar) • Inisiatif dari pemberi layanan Perbedaan Suap, Pemerasan, & Gratifikasi
- 9. PENGERTIAN GRATIFIKASI (Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001) Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas Yang meliputi pemberian: Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik Uang Barang Pinjaman Tanpa Bunga Pengobatan Cuma-Cuma Komisi Diskon/Rabat Fasilitas penginapan Tiket perjalanan Perjalanan wisata Fasilitas lainnya
- 10. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Menerima gratifikasi illegal termasuk bentuk tindak pidana korupsi, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Sanksi/Hukuman
- 11. SANKSI PIDANA DAN PENGHAPUSAN ANCAMANNYA UU 20 Th 2001 Ps. 12B (2) penjara seumur hidup, atau Penjara paling singkat 4 tahun / paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta / paling banyak Rp1 miliar UU 20 Th 2001 Ps. 12C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12B tidak berlaku, jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 12. PENANGANAN GRATIFIKASI DI KEMENKEU Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- 13. Memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian Gratifikasi secara berkesinambungan. Kewajiban Pimpinan Unit Eselon 1 & Unit non-Es serta Pimpinan Unit Kerja Pasal 3 ayat 1 PMK-227/PMK.09/2021
- 14. Pasal 3 ayat 2 PMK-227/PMK.09/2021 TOLAK LAPOR Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan Penolakan/ Penerimaan Gratifikasi Penerimaan Gratifikasi Yang Tidak Dapat Ditolak UPG KPK KEWAJIBAN PEGAWAI / PENYELENGGARA NEGARA?
- 15. GRATIFIKASI YANG TIDAK DAPAT DITOLAK Gratifikasi tidak diterima secara langsung Pemberi gratifikasi tidak diketahui Penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima Terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak (dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri / karier penerima / ada ancaman lain) Pasal 3 ayat 2(c) PMK-227/PMK.09/2021
- 17. KATEGORI GRATIFIKASI Pasal 4 ayat 1 PMK-227/PMK.09/2021 Wajib Dilaporkan Tidak Wajib Dilaporkan
- 18. GRATIFIKASI WAJIB DILAPORKAN Diterima/ditolak oleh pegawai/ PN Berhubungan dengan jabatan Berlawanan dengan kewajiban/ tugas Pasal 4 ayat 2 PMK-227/PMK.09/2021
- 19. Pemberian dalam Keluarga Sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan Keuntungan yang Berlaku Umum Penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi 1 2 Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021 Manfaat yang berlaku umum Dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi sejenis (dasar keanggotaan) Perangkat atau perlengkapan peserta Kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, dll. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN 3 4
- 20. Hadiah Tidak dalam Bentuk Uang/Alat Tukar Lainnya Sebagai alat promosi/sosialisasi sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan Hadiah Kejuaraan Diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan 5 6 Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021 Penghargaan Berupa Uang atau Barang Sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan Hadiah yang Berlaku Umum Hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang tidak terkait kedinasan GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN 7 8
- 21. Kompensasi/ honor profesi di luar kedinasan Tidak terkait tugas dan kewajiban, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak melanggar aturan/kode etik Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan Honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sesuai standar, sepanjang tidak ada pembiayaan ganda 9 10 Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021 Karangan bunga sebagai ucapan Dalam acara pertunangan, pernikahan, kelahiran, duka, promosi jabatan GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN 11
- 22. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN PEMBERIAN..... Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021 Terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi Terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan Sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan 12 13 14
- 23. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN PEMBERIAN..... Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021 Sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan Hidangan atau sajian yang berlaku umum Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara 15 16 17
- 24. PELAPORAN GRATIFIKASI - Mekanisme pelaporan - Tindak lanjut atas pelaporan
- 25. Pembentukan dan Struktur UPG UPG UPG Koordinator (Itjen-IBI) UPG Unit Kerja (UKI) UPG Tingkat I UPG Tingkat II UPG Tingkat III Ketua Pejabat Eselon III/setara Anggota Pejabat Eselon IV/setara Anggota Pelaksana Anggota Pelaksana Ketua Pejabat Eselon IV/setara Anggota Pelaksana Anggota Pelaksana UPG Koordinator, UPG Tingkat I, dan UPG Tingkat II UPG Tingkat III Unit Pengendali Gratifikasi Minimal Personil UPG
- 26. PELAPORAN GRATIFKASI Pasal 8 PMK-227/PMK.09/2021 Laporan disampaikan dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi secara lengkap atau melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Penerima Gratifikasi Maks. 30 Hari Kerja Maks. 10 Hari Kerja
- 27. KETENTUAN UMUM TERKAIT BARANG GRATIFIKASI Barang Gratifikasi harus disimpan oleh penerima Gratifikasi sampai dengan penetapan status barang Gratifikasi oleh KPK Penerima Gratifikasi bertanggung jawab dalam hal barang Gratifikasi hilang dan/atau rusak . Pasal 9 PMK-227/PMK.09/2021
- 28. PENYALURAN BARANG GRATIFIKASI YANG MUDAH RUSAK Dokumentasi penyaluran kepada tempat sosial dilampirkan dalam formulir laporan gratifikasi (GOL KPK) dalam bentuk foto dan/ atau tanda terima penyerahan barang. Pasal 9 ayat 2(b) PMK-227/PMK.09/2021
- 29. PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASI Milik Negara Milik Penerima Pasal 14 ayat 1 PMK-227/PMK.09/2021
- 30. KOMPENSASI Objek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas. Pelapor gratifikasi kooperatif dan bersikap baik. Pelapor gratifikasi bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan. Syarat Nilai kompensasi dari objek gratifikasi sesuai dengan taksiran yang ditetapkan KPK Pasal 17 PMK-227/PMK.09/2021
- 31. Pelaporan Gratifikasi melalui GOL KPK 1 Akses laman https://gol.kpk.go.id/login/ Masuk dengan akun yang sudah ada Registrasi dengan akun baru
- 32. 2 Tambahkan laporan baru Pada Menu Laporan Gratifikasi klik “Buat Laporan Baru” 3 Isikan Identitas Pelapor
- 33. 4 Isikan Informasi Laporan 5 Isikan Rincian Laporan Gratifikasi
- 34. 6 Isikan Data Pemberi Gratifikasi 7 Isikan Data Gratifikasi
- 35. 8 Isikan Tanggal/Tempat Penerimaan /Penolakan Gratifikasi 9 Isikan terkait Kompensasi 10 Lampirkan dokumentasi gratifikasi