Dokumen tersebut membahas sumber dana kesehatan dari APBN, sasaran JKN tahun 2012-2019, tujuan penganggaran berbasis kinerja, tata cara penyusunan renstra perangkat daerah, dan fungsi pembiayaan kesehatan dari dana iuran JKN di BPJS Kesehatan.
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
Dokumen tersebut membahas tentang penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah. Sumber dana kesehatan berasal dari APBN, APBD, dan sumber swasta. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 menjadi momentum reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di daerah harus mengikuti peraturan dan siklus yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas potensi kesenjangan akses dan manfaat pelayanan kesehatan di Indonesia melalui program JKN. Ada kemungkinan perbedaan yang besar antara daerah maju dan daerah sulit. Hal ini disebabkan oleh kekurangan investasi di daerah sulit, peningkatan fasilitas kesehatan lebih banyak di daerah maju, serta adanya koordinasi manfaat antara BPJS dengan asuransi swasta yang dapat meningkatkan penggunaan klaim
Dokumen ini menjelaskan tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang meliputi definisi PBI sebagai fakir miskin dan tidak mampu, kriteria dan pendataan PBI, pendaftaran PBI ke BPJS Kesehatan, pendanaan iuran PBI dari APBN, serta dasar hukum pembiayaan iuran PBI sebesar Rp19.225 per orang per bulan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer dari 12 provinsi untuk menganalisis sumber daya kesehatan dan fasilitas kesehatan saat ini dan memproyeksikan pencapaian jaminan kesehatan universal pada 2019. Para peneliti menulis skenario di setiap provinsi dan melakukan analisis kebijakan nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan memantau perkembangannya pada 2015 dan tahun-tahun berikutnya.
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
Dokumen tersebut membahas tentang penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah. Sumber dana kesehatan berasal dari APBN, APBD, dan sumber swasta. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 menjadi momentum reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di daerah harus mengikuti peraturan dan siklus yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas potensi kesenjangan akses dan manfaat pelayanan kesehatan di Indonesia melalui program JKN. Ada kemungkinan perbedaan yang besar antara daerah maju dan daerah sulit. Hal ini disebabkan oleh kekurangan investasi di daerah sulit, peningkatan fasilitas kesehatan lebih banyak di daerah maju, serta adanya koordinasi manfaat antara BPJS dengan asuransi swasta yang dapat meningkatkan penggunaan klaim
Dokumen ini menjelaskan tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) yang meliputi definisi PBI sebagai fakir miskin dan tidak mampu, kriteria dan pendataan PBI, pendaftaran PBI ke BPJS Kesehatan, pendanaan iuran PBI dari APBN, serta dasar hukum pembiayaan iuran PBI sebesar Rp19.225 per orang per bulan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer dari 12 provinsi untuk menganalisis sumber daya kesehatan dan fasilitas kesehatan saat ini dan memproyeksikan pencapaian jaminan kesehatan universal pada 2019. Para peneliti menulis skenario di setiap provinsi dan melakukan analisis kebijakan nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan memantau perkembangannya pada 2015 dan tahun-tahun berikutnya.
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_202...Rendra GUnawan
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas latar belakang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia sebelum JKN dan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan JKN seperti ketimpangan layanan antar daerah akibat perbedaan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM serta kemungkinan tidak terpenuhinya tujuan JKN untuk memberikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut pada tahun 2012. Secara umum menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung di sebagian besar kabupaten, meskipun secara total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
BPJS Kesehatan menerima nilai hijau dari UKP4 untuk kinerjanya pada 2014 karena capaian targetnya melampaui target pada indikator jumlah peserta, penyelesaian klaim, sosialisasi, dan penanganan keluhan. Capaian tersebut antara lain jumlah peserta 133,4 juta orang dari target 121,6 juta, penyelesaian klaim 100%, tingkat kesadaran masyarakat 95% dari target 65%, dan penyelesaian semua keluhan.
Rencana Strategis Rumah Sakit Dr. Moewardi menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan utama di Provinsi Jawa Tengah serta struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, tiga Wakil Direktur, dan berbagai bagian dan sub-bagian untuk mendukung pelaksanaan fungsi rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas tentang tiga unsur utama sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu layanan, sumber daya manusia kesehatan, dan pembiayaan. Dokumen ini juga membahas tantangan-tantangan dalam menjalankan rumah sakit berstatus BLU seperti masalah tarif, remunerasi, dan pengadaan barang serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal pemerintah Indonesia pada tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan belanja publik, reformasi fiskal, dan penguatan sektor-sektor prioritas.
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_202...Rendra GUnawan
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2020. DAK nonfisik bidang kesehatan terdiri atas bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan DAK nonfisik bidang kesehatan di daerah meliputi penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan ke
Dokumen tersebut membahas latar belakang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia sebelum JKN dan masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan JKN seperti ketimpangan layanan antar daerah akibat perbedaan ketersediaan fasilitas kesehatan dan SDM serta kemungkinan tidak terpenuhinya tujuan JKN untuk memberikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut pada tahun 2012. Secara umum menunjukkan bahwa alokasi untuk belanja langsung masih lebih kecil dibandingkan belanja tidak langsung di sebagian besar kabupaten, meskipun secara total mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, yang mencakup bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan, akreditasi puskesmas dan rumah sakit, serta pelaporan dan pengawasan penggunaannya. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung prioritas kesehatan nasional.
Permenkes no 10 tahun 2017 juknis dak fisik kesehatan 2017Ulfah Hanum
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 untuk membantu pendanaan kegiatan kesehatan daerah. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kefarmasian melalui pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan alat serta obat-obatan. Laporan penggunaan dana disampaikan se
BPJS Kesehatan menerima nilai hijau dari UKP4 untuk kinerjanya pada 2014 karena capaian targetnya melampaui target pada indikator jumlah peserta, penyelesaian klaim, sosialisasi, dan penanganan keluhan. Capaian tersebut antara lain jumlah peserta 133,4 juta orang dari target 121,6 juta, penyelesaian klaim 100%, tingkat kesadaran masyarakat 95% dari target 65%, dan penyelesaian semua keluhan.
Rencana Strategis Rumah Sakit Dr. Moewardi menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan utama di Provinsi Jawa Tengah serta struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, tiga Wakil Direktur, dan berbagai bagian dan sub-bagian untuk mendukung pelaksanaan fungsi rumah sakit.
Dokumen tersebut membahas tentang tiga unsur utama sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu layanan, sumber daya manusia kesehatan, dan pembiayaan. Dokumen ini juga membahas tantangan-tantangan dalam menjalankan rumah sakit berstatus BLU seperti masalah tarif, remunerasi, dan pengadaan barang serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
1.050
Fasilitas Kesehatan tk
Sekunder/Lanjutan:
• RS Pratama: 1.050
• RS Kelas C: 1.000
Fasilitas Kesehatan tk
Tersier/Ujung:
• RS Kelas B: 300
• RS Kelas A: 100
• Rujukan Nasional: 20
28
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
SISTEM RUJUKAN
- Rujukan dari faskes primer ke lanjutan
- Rujukan dari lanjutan ke ujung
-
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
Peraturan ini mengatur penggunaan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk biaya operasional. Peraturan ini juga mengatur pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan penggunaan dana untuk biaya oper
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal pemerintah Indonesia pada tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan belanja publik, reformasi fiskal, dan penguatan sektor-sektor prioritas.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang mengatur penggunaan dana dekonsentrasi untuk mendukung program-program Kementerian Kesehatan seperti kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan manajemen kesehatan guna mewujudkan transformasi sistem kesehatan Indonesia
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Sebelas dari tujuh belas indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai atau melebihi target
2) Realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 67,17% dari total anggaran
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis kebijakan fiskal serta penerapannya dalam bisnis. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah mengenai pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis-jenis kebijakan fiskal antara lain anggaran defisit, surplus, dan seimbang. Kebijakan fiskal berfungsi untuk alokasi sum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 mengenai tujuan strategis, kerangka regulasi, kelembagaan, dan target kinerja serta pendanaan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tantangan pandemi COVID-19.
Dokumen tersebut membahas perkiraan Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada tahun ini akibat melandainya investasi asing langsung serta meningkatnya risiko global yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan perang Rusia-Ukraina.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sektor pelayanan kesehatan yang terkait dengan fungsi dan tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dokumen ini menjelaskan aspek fasilitas kesehatan, upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program JKN, serta kontrol mutu dan biaya dalam program JKN.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
3. PMK No. 8 Th 2021 ttg Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus ...romi500250
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup penggunaan DAK Fisik bidang kesehatan, pengelolaan DAK Fisik bidang kesehatan meliputi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan, serta ketentuan umum terkait penggunaan D
1. Soal Pre dan Post Test
Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan Daerah
1. Sumber dana kesehatan dari APBN terdiri dari lima komponen utama yaitu sebagai
berikut
a. Pendapatan Pajak
b. Pendapatan Non Pajak
c. Belanja daerah
d. Investasi Modal
2. Berikut ini termasuk salah satu sasaran pokok penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Tahun 2012 – 2019:
a. BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi
b. Seluruh penduduk Indonesia (yang pada 2019 diperkirakan sekitar 200 juta
jiwa) mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan
c. Paket manfaat medis dan non medis (kelas perawatan) sudah sama, tidak ada
perbedaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
d. Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk tenaga dan alat-
alat) untuk daerah prioritas pembangunan kesehatan
3. Tujuan penganggaran berbasis kinerja yaitu:
a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan
menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang
mereka hasilkan, dengan menggunakan informasi kinerja secara sistematis
b. Untuk meningkatkan pengeluaran publik dengan menghubungkan pendanaan
organisasi sektor publik dengan hasil yang mereka hasilkan, dengan
menggunakan informasi kinerja secara sistematis
c. Untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan menghubungkan
pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang mereka hasilkan,
dengan menggunakan informasi kinerja secara sistematis
d. Untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah provinsi dengan
menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang
mereka hasilkan, dengan menggunakan informasi kinerja secara sistematis
4. Salah satu tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yaitu:
a. Persiapan penyusunan proposal renstra
b. Penyusunan proposal awal renstra perangkat daerah
c. Penyusunan rancangan proposal renstra perangkat daerah
d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah
2. 5. Dana - dana iuran JKN di BPJS Kehatan termasuk dalam fungsi pembiayaan
kesehatan yaitu:
a. Revenue Collection
b. Pooling
c. Purchasing
d. Revenue Pooling
e. Pooling dan Purchasing