Dokumen ini membahas sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia, peran asuransi kesehatan, dan penerapan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kesehatan daerah. Selain itu, dokumen ini menjelaskan dampak positif dan negatif dari keselarasan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta pentingnya monitoring dan evaluasi dalam pembangunan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah memastikan konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1. Soal Ujian Komprehensif
Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan Daerah
1. Sebutkan sumber-sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia dan
sumber pembiayaan kesehatan di daerah sebelum dan sesudah tahun
2014?
2. Asuransi kesehatan menjadi salah satu sistem pembiayaan kesehatan.
Apakah asuransi kesehatan dapat menjadi solusi ketimpangan pelayanan
kesehatan di Indonesia? Mengapa demikian?
3. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) diperlukan untuk meningkatkan
efisiensi. Mengapa ABK dapat meningkatkan efisiensi?
4. Siklus perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah hampir sama, apa dampak positif dan negatifnya?
Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan di
daerah?
5. Apa sebenarnya fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan
di daerah? Bagaimana tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan
di daerah?

2. Jawaban Latihan:
1. Sumber Pembiayaan di Indonesia terdiri dari APBN dan APBD untuk
instansi kesehatan milik Pemerintah:
a. APBN: DAU, DAK, DBH dan Otsus
b. APBD: PAD, Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan
Otusus, Dana Lain yang sah
c. Dana asuransi kesehatan bersumber pemerintah dan
swasta dan masyarakat.
Perbedaan
Dana sebelum 2014, FKTP milik pemerintah bersumber dari APBN dan
APBD. Dana Jamkesmas maupun dana BOK dari APBN ada yang dikelola
dinkes dan ada yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Dana setelah
2014, adanya dana dari BPJS Kesehatan yaitu Kapitasi dan INA CBGs. Bagi
Puskesmas BLUD pengelolaan menurut aturan BLUD dengan DPA
tersendiri dari DPA dinas kesehatan. Bagi Puskesmas non BLUD dana
kapitasi masuk dalam DPA dinkes. Bagi FKTL dana langsung dikelola oleh
FKTL dari klaim INA-CBGs dari BPJS Kesehatan. Dana BOK mekanisme
berubah dari dana Tugas Pembantuan langsung ke Puskesmas, menjadi
dana DAK non fisik tahun 2016. DAK Non fisik ini masuk dalam DPA
dinkes kabupaten/ kota.
2. Asuransi kesehatan menjadi salah satu jawaban pemerataan akses
pelayanan kesehatan. Hal ini apabila masyarakat miskin atau kurang
mampu diberi subsidi untuk ikut dalam asuransi kesehatan. Asuransi
kesehatan akan menjamin secara keuangan bagi semua lapisan
masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.
3. ABK memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah prestasi kerja yang berupa
keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
4. Dampak positifnya yaitu dapat menyelaraskan program prioritas bersama
antara pusat dan daerah, namun dampak negatifnya terutama pada
kecukupan sumber daya terutama sumber dana dan sumber daya
manusia yang dibutuhkan. RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, RKA, DPA
5. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidak dapat berdiri
sendiri. Fungsi pemantauan dan pelaporan berhubungan dengan fungsi
evaluasi. Untuk melengkapi dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi

3. bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap
kali melakukan perencanaan program maupun dalam pelaksanaannya.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan
untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil
rencana pembangunan Daerah;
b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah
d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara
capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah
ditetapkan