Keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat

1. KEBERADAAN HUKUM ADAT
KEBERADAAN HUKUM ADAT
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
INDONESIA
INDONESIA
O L E H K E L O M P O K 1 2

2. Nama Anggota
1. Mas Dina Ayu (06051282227057)
2. Dyah Savitri (06051282227042)
3. Tiara Berliani (06051282227052)
4. Abel (06051282227061)
5. Mustiah Oktarini (06051282227018)
6. Otsa Tania (06051282227047)

3. A. HUKUM ADAT SEBAGAI ASPEK
KEBUDAYAAN
Jika hukum adat dilihat dari segi wujud kebudayaan, maka hukum adat
termasuk dalam kebudayaan
yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk
mengarahkan dan mengatur tingkah laku
manusia dalam kehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat
merupakan aspek dalam kehidupan
masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum adat adalah
bagian dari adat, dan adat adalah bagian
dari kebudayaan.

4. B. MACAM- MACAM MASYARAKAT ADAT
Macam macam masyarakat adat yang terdapat di Indonesia terbagi
menjadi 4 yaitu:
1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan
(patrilineal)
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilineal)
3. Masyarakat adat yang keibu bapakan (parental)
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (alternatif)
Masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi atas 2 golongan menurut
dasar susunannya,
1. Masyarakat hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan
teratur
2. Masyarakat hukum yang bersifat geneologis

5. C. LANDASAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT
DI INDONESIA
1. Landasan Sosiologis
Sebelum Indonesia dijajah Belanda, wilayah Indonesia terdiri dari
beberapa kerajaan kecil dan besar.
Pada saat itu, kehidupan masyarakat pada masing-masing kerajaan itu,
diatur hanya dengan menggunakan
hukum adat, karena dalam hidup bermasyarakat pasti diperlukan
adanya hukum guna menienuhi kebutuhan
hidup masyarakatnya. Jadi pada masa ini landasan berlakunya hukum
adat adalah landasan sosiologis, yakni
kebutuhan hidup masyarakat yang memerlukan hukum adat.

6. C. LANDASAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT
DI INDONESIA
2. Landasan Filosofis
Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat adalah
sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum
adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam
butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio
magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan.
Dengan demikian Pancasila merupakan
kristalisasi dari hukum adat.

7. C. LANDASAN BERLAKUNYA HUKUM ADAT
DI INDONESIA
Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS
No. II/MPRS/1960 Lampiran A
Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas
Pembinaan Hukum Nasional. Ketetapan MPRS
No. II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402 tersebut,
merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum
adat

8. D. PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PEMBANGUNAN
Kedudukan masyarakat adat di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan. Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945
menyebutkan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia,

9. D. PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PEMBANGUNAN
Kedudukan masyarakat adat di dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan. Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945
menyebutkan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia. ni berarti bahwa pembangunan
yang diselenggarakan adalah pembangunan
yang berwawasan lingkungan dan untuk melaksanakannya maka
pengelolaan lingkungan hidup sangat
relevan.

10. D. PERANAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PEMBANGUNAN
Sumber daya alam khususnya hutan harus dikelola dan dimanfaatkan
secara optimal bagi generasi
sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Pengelolaan
sumber daya hutan harus dilaksanakan dengan konsep pembangunan
yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk
melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan,
diperlukan prinsip-
prinsip yaitu: konservasi, keterkaitan, keanekaragaman,
berkelanjutan, berkesinambungan, dan keserasian.

11. Thank You
www.reallygreatsite.com