Dokumen tersebut merangkum perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1958, pengaturan bentuk badan usaha milik negara pada 1969, pembentukan lembaga khusus untuk mengelola BUMN pada 1998-1999, hingga penetapan wewenang menteri terkait sebagai pemegang saham BUMN.

1. •
•
•

4. •
•

5. •
•
•
•

6. •
•

7. Perkembangan BUMN berdasarkan Rezim Peraturan
Perundang-Undangan (1)
Undang-Undang Nomor 86 Tahun
1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan-Perusahaan Milik
Belanda
&
Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1959 tentang Tugas
Kewajiban Panitia Penetapan Ganti
Kerugian Perusahaan-Perusahaan
Milik Belanda yang dikenakan
Nasionalisasi dan Cara Mengajukan
Permintaan Ganti Kerugian
Undang-Undang Nomor
19 tahun 1960 tentang
Perusahaan Negara
Tap MPRS Nomor 23
Tahun 1966 tentang
Pembaharuan
Kebidjaksanaan
Landasan Ekonomi,
Keuangan dan
Pembangunan
nasionalisasi perusahaan-perusahaan
milik belanda yang diikuti dengan
pemberian ganti rugi dari pemerintah
Indonesia kepada pemilik perusahaan
yang terkena proses nasionalisasi
upaya penyeragaman bentuk badan usaha
milik negara dengan menjadikannya sebagai
Perusahaan dengan 3 karakteristik utama
yaitu, PN harus berorientasi pada pemberian
jasa, penyelenggaraan kepentingan umum dan
juga memupuk pendapatan
perubahan paradigma yakni dari
yang sebelumnya menempatkan
pemerintah sebagai pemimpin
perekonomian menjadi pengarah
perekonomian nasional

8. Perkembangan BUMN berdasarkan Rezim Peraturan
Perundang-Undangan (2)
Instruksi Presiden Nomor 17
tahun 1967 tentang Pengarahan
dan Penyederhanaan
Perusahaan Negara Kedalam
Tiga Bentuk Usaha Negara
UU Nomor 9 tahun 1969
tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara dengan peraturan
turunannnya yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun
1969 tentang Perusahaan
Perseroan dan Peraturan
Pemerintah No/ 3 tahun 1983
tentang Tata Cara Pembinaan
dan Pengawasan Perusahaan
Jawatan (Perjan), Perusahaan
Umum (Perum), dan
Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 1998
tentang Persero,
Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 1998
tentang Perum dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2000
tentang Perjan
perusahaan negara dikelompokkan
menjadi 3 jenis usaha. pertama adalah
Perusahaan Jawatan (Perjan), kedua
adalah Perusahaan Umum (Perum) dan
yang ketiga adalah Perseroan (persero)
mengatur dari kewenangan pembinaan,
tujuan perusahaan, status keuangan
perusahaan, struktur kepemimpinan
perusahaan dan metode pengangkatannya
dari masing-masing jenis PN
3 peraturan pemerintah yang
dibentuk ini terdapat beberapa
perubahan krusial dalam
manajemen BUMN secara
holistic

9. Perkembangan BUMN berdasarkan Rezim Peraturan
Perundang-Undangan (3)
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun
1998 tentang tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Menteri Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan
Kewenangan Menteri Keuangan Selaku
Pemegang Saham Atau Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Pada
Perusahaan Perseroan (Persero) Kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Badan
Usaha Milik Negara
Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 yang
kemudian diubah lagi dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 tahun 2000 tentang
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan
Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham
Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan
Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya
Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada
Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Pembentukan Lembaga tersendiri dalam mengelola
PN/BUMN. Dan atas dasar itulah Menteri
Pendayagunaan BUMN. Dan pengalihan wewenang
pemegang saham dari Menteri Keuangan kepada
Menteri Pendayagunaan BUMN
menggabungkan Kementerian pendayagunaan
BUMN dengan Badan Koordinasi Penanaman
Modal dalam satu lembaga baru yang diberi
nomenklatur “Kantor Menteri Negara Penanaman
Modal dan Pembinaan BUMN”

10. Perkembangan BUMN berdasarkan Rezim Peraturan
Perundang-Undangan (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2000
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada
Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan
Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia kepada
Menteri Negara Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2000
Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 jo
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Menteri Negara dan dikukuhkan lagi
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64
tahun 2001 tentang Pengalihan Kewenangan
Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan
Perjan kepada Menteri BUMN
pemerintah kembali menegaskan pemberlakuan PP
No. 12/1998 secara penuh yang berarti kedudukan
wakil pemerintah selaku pemegang saham Persero
berada pada menteri keuangan
Penetapan wewenang Menteri Keuangan
pada Persero dan Menteri BUMN pada
Perum dan Perjan

11. •

14. •
•
•

16. •
•

17. •
•

18. •
•