PPT PPh 23

1. TAXRESUME

2. 1. Badan Pemerintah;
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri;
3. Penyelenggara kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Perwakilan perusahaan Luar
Negeri lainnya;
5. Orang Pribadi yang ditunjuk oleh DJP (Ada SK Penunjukan) ,
meliputi :
• Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (excluding camat), Pengacara, &
Konsultan; yang melakukan pekerjaan bebas  hanya atas sewa;
• WP Orang Pribadi yang menyelenggarakan usaha dan mengadakan
pembukuan  hanya atas sewa.
KEP-50/PJ/1994

3. PPh PASAL 23
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
PENGHASILAN BRUTO
15 %
PENGHASILAN
BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DAN PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
2 %

4. 15% dari jumlah bruto :
a. Dividen;
b. Bunga atau imbalan karena jaminan
pengembalian utang selain yang dibayar
kepada bank;
c. Royalti;
d. Hadiah & penghargaan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21;

5. Dit.P2Humas 5
JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA
DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK
DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN
PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA
KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK
USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA
TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN
KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR
PEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS
DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
3. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA
DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN
DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN
PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH
PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN
ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
Jasa
Catering
&
Jasa
Yg telah
dikenakan
PPh
bersifat
final
(konstruksi)
kecuali

6. PT Sumber Tenaga merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja. PT Sumber
Tenaga mendapat kontrak dari PT Maju Terus untuk menyediakan tenaga kerja
pemasaran sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp
20.000.000,00 Tenaga kerja tersebut selanjutnya menjadi pegawai PT Maju Terus.
Atas pembayaran yang dilakukan PT. Maju Terus kepada PT. Sumber Tenaga
dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Maju Terus sebesar: 2% Rp. 20.000.000,- = Rp.
400.000,-
PT Aman Jaya merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan
(satpam). PT Aman Jaya mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam
sebanyak 20 orang dari PT Dwi Makmur. Tenaga kerja satpam tersebut tetap
merupakan pegawai PT Aman Jaya. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran
atas penyerahan jasa oleh PT Aman Jaya terdiri dari gaji untuk 20 orang satpam per
bulan sebesar Rp 20.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per
bulan sebesar Rp 2.000.000,-
Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur:
Pembayaran gaji 20 orang satpam Rp 20.000.000,00
Imbalan Jasa Rp . 2.000.000,00
Atas pembayaran yang dilakukan PT. Dwi Makmur kepada PT Aman Jaya dipotong
PPh Pasal 23 oleh PT. DwiMakmur sebesar: 2% x Rp. 2.000.000,- = Rp. 40.000,-

7. PT Megah (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Satu Sarana selaku
perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus
memasang iklan pada perusahaan media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah
disepakati adalah sebesar Rp 103.000.000,00
Rincian tagihan PT Satu Sarana kepada PT Megah adalah:
1) material untuk pembuatan iklan Rp 15.000.000,-
2) jasa konsultan (terkait pembuatan dan pemasangan iklan) Rp. 5.000.000,-
3) Fee agen Rp. 3.000.000,-
4) Biaya pemasangan iklan ke perusahaan media Rp. 80.000.000,-
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Satu Sarana atas pembayaran jasa
pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah sebesar:
2% x Rp. 80.000.000,- = Rp. 1.600.000,-
Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Megah atas pembayaran jasa
konsultasi dan jasa keagenan kepada PT. Satu Sarana adalah sebesar:
2% x Rp. 5.000.000,- = Rp. 100.000,- untuk jasa konsultasi; dan
2% x Rp. 3.000.000,- = Rp. 60.000,- untuk jasa keagenan

8. 8
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
1 DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, HADIAH, PENGHARGAAN,
BONUS DAN SEJENISNYA
15% JUMLAH BRUTO*
2 JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
JASA KONSULTAN
2% JUMLAH BRUTO*
3 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
2% JUMLAH BRUTO*
4 IMBALAN JASA LAIN
1. JASA PENILAI (APPRAISAL) 2% JUMLAH BRUTO*
2. JASA AKTUARIS 2% JUMLAH BRUTO*
3. JASA AKUNTANSI,PEMBUKUAN DAN ATESTASI
LAPORAN KEUANGAN
2% JUMLAH BRUTO*
4. JASA HUKUM 2% JUMLAH BRUTO*
5. JASA ARSITEKTUR 2% JUMLAH BRUTO*
6. JASA PERENCANAAN KOTA DAN ARSITEKTUR
LANDSCAPE
2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN

9. Dit.P2Humas 9
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
7. JASA PERANCANG (DESIGN) 2% JUMLAH BRUTO*
8. JASA PENGEBORAN (DRILLING) DI BIDANG
PENAMBANGAN MIGAS,KECUALI YG DILAKUKAN BUT
2% JUMLAH BRUTO*
9. JASA PENUNJANG DI BIDANG PANAS BUMI DAN PENAMBANGAN
MIGAS
2% JUMLAH BRUTO*
10. JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENAMBANGAN SELAIN MIGAS
2% JUMLAH BRUTO*
11.JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR
UDARA
2% JUMLAH BRUTO*
12. JASA PENEBANGAN HUTAN 2% JUMLAH BRUTO*
13. JASA PENGELOLAAN LIMBAH 2% JUMLAH BRUTO*
14. JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DAN TENAGA AHLI
(OUTSOURCING SERVICE)
2% JUMLAH BRUTO*
15. JASA PERANTARA ATAU KEAGENAN 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN

OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

10. Dit.P2Humas 10
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
16. JASA DI BIDANG PERDAGANGAN SURAT-SURAT BERHARGA,
KECUALI YG DI LAKUKAN BURSA EFEK, KSEI DAN KPEI
2% JUMLAH BRUTO*
17. JASA KOSTODIAN/PENYIMPANAN/PENITIPAN, KECUALI YG
DILAKUKAN KSEI
2% JUMLAH BRUTO*
18. JASA PENGISIAN SUARA (DUBBING DAN/ATAU SULIH SUARA 2% JUMLAH BRUTO*
19. JASA MIXING FILM 2% JUMLAH BRUTO*
20. JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI FILM, IKLAN ,POSTER,
PHOTO,SLIDE, KLISE, BANNER, PAMPLET, BALIHO DAN FOLDER
2% JUMLAH BRUTO*
21. . JASA SEHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE KOMPUTER,
TERMASUK PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
2% JUMLAH BRUTO*
22. JASA PEMBUATAN DAN/ATAU PEBGELOLAAN WEBSITE 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN

OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

11. 11
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
16. JASA INTERNET DAN ATAU PENGELOLAAN WEBSITE 2% JUMLAH BRUTO*
17. JASA PENYIMPANAN, PENGOLAHAN DAN ATAU PENYALURAN
DATA, INFORMASI DAN ATAU PROGRAM
2% JUMLAH BRUTO*
18. JASA INSTALASI/PEMASANGAN MESIN, PERALATAN, LISTRIK,
TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV KABEL, SELAIN YG
DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK YG RUANG LINGKUPNYA DI
BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN DAN/ATAU
SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
2% JUMLAH BRUTO*
19. JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/PEMELIHARAAN MESIN,
PERALATAN, LISTRIK TELEPON, AIR, GAS, AC, DAN/ATAU TV
KABEL, ALAT TRANSPORTASI/KENDARAAN DAN/ATAU
BANGUNAN, SELAIN YG DILAKUKAN WAJIB PAJAK YG RUANG
LINGKUPNYA DI BIDANG KONSTRUKSI DAN MEMPUNYAI IZIN
DAN ATAU SERTIFIKAT SBG PENGUSAHA KONSTRUKSI
2% JUMLAH BRUTO*
20. JASA PERAWATAN KENDARAAN DAN ATAU ALAT
TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA
2% JUMLAH BRUTO*
21. JASA MAKLON 2% JUMLAH BRUTO*
22. JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
PPh Pasal 23
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

12. 12
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
23. JASA PENYELENGGARA KEGIATAN ATAU EVENT ORGANIZER 2% JUMLAH BRUTO*
24. JASA PENYEDIAAN TEMPAT DAN/ATAU WAKTU DALAM MEDIA
MASA, MEDIA LUAR RUANG ATAU MEDIA LAIN UNTUK
PENYAMPAIAN INFORMASI DAN ATAU JASA PERIKLANAN
2% JUMLAH BRUTO*
25. JASA PEMBASMI HAMA 2% JUMLAH BRUTO*
26. JASA KEBERSIHAN ATAU CLEANING SERVICE 2% JUMLAH BRUTO*
27. JASA SEDOT SEPTIC TANK 2% JUMLAH BRUTO*
28. JASA PEMELIHARAAN KOLAM 2% JUMLAH BRUTO*
29. JASA KATERING DAN TATA BOGA 2% JUMLAH BRUTO*
30. JASA FREIGHT FORWARDING 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

13. 13
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
31. JASA LOGISTIK 2% JUMLAH BRUTO*
32. JASA PENGURUSAN DOKUMEN 2% JUMLAH BRUTO*
33. JASA PENGEPAKAN 2% JUMLAH BRUTO*
34. JASA LOADING DAN UNLOADING 2% JUMLAH BRUTO*
35. JASA LABORATORIUM DAN ATAU PENGUJIAN KECUALI OLEH
LEMBAGA PENDIDIKAN DLM RANGKA PENELITIAN AKADEMIS
2% JUMLAH BRUTO*
36. JASA PENGELOLAAN PARKIR 2% JUMLAH BRUTO*
37. JASA PENYONDIRAN TANAH 2% JUMLAH BRUTO*
38. JASA PENYIAPAN DAN ATAU PENGOLAHAN LAHAN 2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

14. 14
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
39. JASA PEMBIBITAN DAN ATAU PENANAMAN BIBIT 2% JUMLAH BRUTO*
40. JASA PEMELIHARAAN TANAMAN 2% JUMLAH BRUTO*
41. JASA PEMANENAN 2% JUMLAH BRUTO*
42. JASA PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN,PERKEBUNAN,PERIKANAN, PETERNAKAN DAN ATAU
PERHUTANAN
2% JUMLAH BRUTO*
43. JASA DEKORASI 2% JUMLAH BRUTO*
44. JASA PERCETAKAN/PENERBITAN 2% JUMLAH BRUTO*
45. JASA PENERJEMAHAN 2% JUMLAH BRUTO*
46. JASA PENGANGKUTAN/EKSPEDISI KECUALI YANG TELAH
DIATUR DALAM PSL 15 UU PPH
2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

15. 15
NO OBJEK TARIF DASAR
PENGHITUNGAN
47. JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN 2% JUMLAH BRUTO*
48. JASA PENGANGKUTAN MELALUI JALUR PIPA 2% JUMLAH BRUTO*
49. JASA PENGELOLAAN PENITIPAN ANAK 2% JUMLAH BRUTO*
50. JASA PELATIHAN DAN ATAU KURSUS 2% JUMLAH BRUTO*
51. JASA PENGIRIMAN DAN PENGISIAN UANG KE ATM 2% JUMLAH BRUTO*
52. JASA SERTIFIKASI 2% JUMLAH BRUTO*
53. JASA SURVEY 2% JUMLAH BRUTO*
54. JASA TESTER DAN JASA SELAIN TERSEBUT DIATAS YANG
PEMBAYARANNYA DIBEBANKAN PADA APBN ATAU APBD
2% JUMLAH BRUTO*
*TIDAK TERMASUK PPN
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23

16. 1
.
Sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus
kendaraan angkutan darat adalah:
a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang
disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian,
mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau
tidak tertulis
b
.
Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus
wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa
atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian,
mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau
tidak tertulis
c. Sewa kendaraan berupa truk, mobil derek, taksi milik perusahaan yang
disewa atau dicarter untuk jangka tertentu yaitu secara harian,
mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau
tidak tertulis.
Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk
mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara
tertulis maupun lisan.
BEBERAPA PENGERTIAN

17. 2
.
Pengertian Jasa Teknik dan Jasa Manajemen sebagaimana
dimaksud adalah :
a. Jasa Teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian
informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang
industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat
meliputi :
i. Pelaksanaan suatu proyek;
ii. Pembuatan suatu jenis produk;
iii
.
Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang
berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang
manajemen.
b. Jasa Manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta
secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas
jasa berupa imbalan manajemen (“management fee”).

18. 3. Jasa penunjang di bidang Penambangan Migas adalah jasa penunjang di
bidang penambangan migas & panas bumi sbb :
a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur
semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan
bubur semen untuk maksud-maksud :
 penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 penutupan sumur;
c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin
bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan
ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan
menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk
memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas
dengan jalan menghilangkan material penyumbatan yang tidak
diinginkan;
e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan
dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada
formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

19. 3. Lanjutan :
f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa
yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada
dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi
sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar
sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam
cairan buatan dalam sumur;
g. jasa uji kandungan lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara
suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
j. jasa penggantian peralatan/ material;
k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
l. jasa mud engineering;
m.jasa well logging & perforating;
n. jasa stimulasi dan secondary decovery;
o. jasa well testing & wire line service;
p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

20. 4
.
Jasa penambangan & jasa penunjang di bidang penambangan selain
migas adalah :
a. jasa pengeboran;
b. jasa penebasan;
c. jasa pengupasan dan pengeboran;
d. jasa penambangan;
e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
f. jasa pengolahan bahan galian;
g. jasa reklamasi tambang;
h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan
penggalian/ pemindahan tanah;
i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
5
.
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah :
a. bidang Aeronautika, termasuk :
 Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa
lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 Jasa Pelayanan Penerbangan;
 Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari
proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang
diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang
datang, selama pesawat udara di darat;
 Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

21. 5
.
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara (Lanjutan) :
b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
 Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta
pembersihan pantry pesawat;
 Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
6
.
Jasa Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian
suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak
pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau
barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan
diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan
kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
7
.
Jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha
yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi
antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta,
seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang
memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

22. 22
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA
DENGAN HAK OPSI;
C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI
INDONESIA DGN SYARAT :
1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN
2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN,
KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING
RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ;
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF;
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
G. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA
KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU
PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

23. ORANG PRIBADI /
BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN PROYEK
PEMERINTAH YG DIDANAI
HIBAH ATAU PINJAMAN LN

24.  Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat
menunjukkan tidak akan terutang Pajak
Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal (
baru berdiri, belum sampai tahap produksi,
kerugian karena force major)
 Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal
sepanjang kerugiannya lebih besar dari perkiraan
penghasilan neto tahun pajak yang bersangkutan
 Pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar
dari pajak penghasilan yang akan terutang
Kerugian tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan
adalah kerugian yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
atau SPT Tahunan PPh apabila belum ditetapkan/ tidak ada Surat
Ketetapan Pajak.

25.  Menyampaikan perkiraan
penghasilan neto tahun berjalan
 Menyampaikan daftar pihak-pihak
pemberi penghasilan beserta nilai
transaksi yang diperkirakan akan
diterima/diperoleh.

26. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemotong
pajak, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran
atau disediakan untuk dibayar atau jatuh temponya
pembayaran penghasilan tersebut, tergantung peristiwa mana
yang terjadi terlebih dahulu.

27. 27
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN
ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA
F.1.1.33.06 1
2
3
UNTUK WP PENERIMA PENGHASILAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26
ARSIP PEMOTONG

28. 28
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23/26
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK*
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
*Ketentuan ini juga berlaku
bagi Wajib Pajak dengan
Kriteria Tertentu yg diijinkan
melaporkan beberapa masa
pajak dalam satu SPT Masa

29.  Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya.

30. a. SPT Masa PPh Pasal 23 dan 26;
b. Surat Setoran Pajak (SSP);
c. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan 26;
d. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
Catatan :
Pelaporan PPh Pasal 23 hanya dilakukan jika pada bulan tersebut terdapat
objek pemotongan PPh Pasal 23, apabila tidak ada objek yang terutang PPh
Pasal 23 tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Pelaporan dan
Penyetoran tersebut dilakukan dengan SSP atas nama dan NPWP Pemotong
Pajak.

31.  Kerja Sama Operasi (KSO) or Joint Operation (JO) bukan
Subjek Pajak PPh Badan;
 Wajib NPWP dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal
21/23/26/Final (Pemotong) dan SPT Masa PPN
(Pemungut);
 KSO or JO hanya sebagai Koordinator, sehingga seluruh
kontrak dan pembayaran dilakukan melalui KSO/JO yang
selanjutnya akan didistribusikan sesuai prestasi kerja
masing-masing anggota JO;
 Pada saat melakukan pembayaran maka KSO/JO wajib
melakukan pemotongan dan memberikan bukti potong.

32.  Pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
1. Apabila telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama
J.O., maka J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak
dimana J.O. terdaftar/berkedudukan dengan dilampiri fotokopi
dokumen pendirian J.O.
2. Apabila belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, maka :
 J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan
PPh Pasal 23 kepada pemberi hasil dengan dilampiri
fotokopi dokumen pendirian J.O.
 Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas nama J.O. qq. Anggota
(NPWP anggota) dengan jumlah pajak sebesar bagian
masing-masing.
 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 disampaikan untuk para
anggota J.O.

33.  BACA KEMBALI PERATURAN YANG BERLAKU
 ALAMAT REFERENSI
◦ WWW.ORTAX.ORG
◦ WWW.PAJAK.GO.ID