Dokumen tersebut merupakan slide presentasi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, dan penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009An Lee Ang 洪安力
Dokumen tersebut membahas skema dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk beberapa kategori pekerjaan seperti pegawai tetap, tidak tetap, komisaris, mantan pegawai, tenaga ahli, dan peserta kegiatan. Skemanya meliputi penghitungan pajak untuk upah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan memperhatikan batasan penghasilan kena pajak dan pemotongan pajak berdasarkan tarif.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Dokumen tersebut merupakan slide presentasi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, dan penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.
Skema penghitungan pph pasal 21 based per 31 jo per-57 2009An Lee Ang 洪安力
Dokumen tersebut membahas skema dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk beberapa kategori pekerjaan seperti pegawai tetap, tidak tetap, komisaris, mantan pegawai, tenaga ahli, dan peserta kegiatan. Skemanya meliputi penghitungan pajak untuk upah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dengan memperhatikan batasan penghasilan kena pajak dan pemotongan pajak berdasarkan tarif.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh Pasal 21/26 yang meliputi pengertian, subjek pajak, pemotong pajak, penghasilan yang dipotong pajak, tarif pajak, dan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dan penerima pensiun.
PER : 16/PJ/2016::: Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pel...Roko Subagya
Per16 pj-2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Psl 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai prospektus ringkas penawaran saham perdana PT Putra Rajawali Kencana Tbk yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi dan akan menggunakan dana hasil penawaran untuk ekspansi armada truk, trailer, dan belanja modal lainnya.
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu MigasEMLI Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
2. Dokumen tersebut menjelaskan definisi kunci terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 seperti pemotong pajak, penerima penghasilan, pegawai tetap dan tidak tetap, serta penghasilan yang dikenai pajak.
3. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Penghasilan berupa dividen, bagian laba, bunga deposito, dan imbalan investasi lainnya yang diterima oleh dana pensiun, reksadana, dan perusahaan modal ventura dari penyertaan modalnya tidak termasuk objek pajak penghasilan. Demikian pula, beasiswa, bantuan sosial, hibah amal, dan penghasilan tertentu lembaga nirlaba dikecualikan dari objek pajak.
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Definisi diatas dapat dengan mudah kita temukan di PER-16/PJ/2016 atau di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian Ketentuan Umum pasal 1.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan tahun 1983. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum. Secara garis besar diubah ketentuan mengenai subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk usaha tetap.
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum. Secara garis besar, perubahan ini mengatur tentang subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Belajar dari Singapore's Provident Fund. Sebuah Upaya Merancang Tabungan Peru...Oswar Mungkasa
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai prospektus ringkas penawaran saham perdana PT Putra Rajawali Kencana Tbk yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi dan akan menggunakan dana hasil penawaran untuk ekspansi armada truk, trailer, dan belanja modal lainnya.
PP Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pajak Pengasilan Hulu MigasEMLI Indonesia
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2O1O
TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN
PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
2. Dokumen tersebut menjelaskan definisi kunci terkait PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 seperti pemotong pajak, penerima penghasilan, pegawai tetap dan tidak tetap, serta penghasilan yang dikenai pajak.
3. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Dokumen menjelaskan pengertian subjek pajak dan bukan subjek pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dasar pengenaan dan pemotongan pajak, tarif pajak, serta hak dan kew
Penghasilan berupa dividen, bagian laba, bunga deposito, dan imbalan investasi lainnya yang diterima oleh dana pensiun, reksadana, dan perusahaan modal ventura dari penyertaan modalnya tidak termasuk objek pajak penghasilan. Demikian pula, beasiswa, bantuan sosial, hibah amal, dan penghasilan tertentu lembaga nirlaba dikecualikan dari objek pajak.
Pengenaan PPh 21 Dan Contoh Perhitungannya - RIKI ARDONIRiki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Definisi diatas dapat dengan mudah kita temukan di PER-16/PJ/2016 atau di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pada bagian Ketentuan Umum pasal 1.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh adalah pemberi kerja, sedangkan penerima penghasilan yang dikenakan PPh adalah pegawai, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Besarnya PPh ditentukan berdasarkan jenis dan cara pembayaran penghasilan dengan memper
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan tahun 1983. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, menerapkan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum. Secara garis besar diubah ketentuan mengenai subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk usaha tetap.
Undang-undang ini membahas perubahan keempat atas undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum. Secara garis besar, perubahan ini mengatur tentang subjek dan objek pajak serta pengaturan lebih lanjut terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
Undang-undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2011, mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah, sedangkan belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
BEA- MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Undang-undang ini memperbarui Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan memberikan insentif perpajakan lebih lanjut kepada perusahaan yang melakukan penanaman modal. Insentif-insentif tersebut meliputi pembebasan pajak, kompensasi kerugian, dan perpanjangan masa bebas pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Undang-undang No. 6 Tahun 1968 mengatur tentang penanaman modal dalam negeri. Undang-undang ini mendefinisikan modal dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri serta membedakan perusahaan nasional dan perusahaan asing. Undang-undang ini juga mengatur tentang bidang usaha, izin usaha, batas waktu berusaha bagi perusahaan asing, pembebasan dan keringanan perpajakan, tenaga kerja, serta kewajiban-kewajiban
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk insentif ini adalah Rp523,93 miliar yang akan didistribusikan ke perusahaan pembuat komponen berdasarkan rencana impornya.
Dokumen tersebut membahas tentang fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya fasilitas yang diberikan untuk kegiatan di kawasan berikat. Dijelaskan bahwa barang dan jasa yang berasal dari kegiatan di kawasan berikat dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang terkait dapat dikreditkan."
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak. Tunjangan kinerja dibayarkan berkisar antara 50-100% tergantung pencapaian target penerimaan pajak.
Dokumen tersebut merupakan daftar objek dan tarif pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga pasal utama yaitu pasal 4, 15, dan 21 yang mengatur berbagai jenis penghasilan dan tarif pajaknya mulai dari bunga deposito, transaksi saham, penghasilan dari konstruksi, hingga penghasilan pegawai dan tenaga kerja. Tarif pajak bervariasi antara 0%-25% tergantung jenis pen
Dokumen tersebut merangkum peraturan perpajakan terkini mengenai pajak penghasilan atas pendapatan reksa dana di Indonesia. Pendapatan reksa dana dari dividen, bunga obligasi, dan capital gain obligasi dikenakan pajak penghasilan final, sedangkan pendapatan dari commercial paper dikenakan pajak penghasilan tarif umum. Bagian laba yang diterima pemegang unit penyertaan reksa dana juga bukan objek pajak. Dokumen ini juga
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaIkbalAdytiaNst
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya dalam satu tahun pajak. Dibahas pula jenis-jenis subjek pajak penghasilan, pengertian penghasilan kena pajak, dan pengurang penghasilan untuk menghitung pajak penghasilan.
Indonesia is committed to reducing its greenhouse gas emissions by 26% below business-as-usual levels by 2020 and potentially 41% with international assistance. The Green Paper outlines economically sound policy strategies for cost-effective climate change mitigation in Indonesia. It proposes a carbon tax/levy on fossil fuels coupled with energy subsidies reform and access to carbon markets. It also recommends incentivizing regional governments to reduce emissions from land use change and forestry through fiscal transfers. The Green Paper argues for attracting international carbon finance to support Indonesia's transition to a low-carbon economy while ensuring adequate returns, and continuing engagement in international climate negotiations.
1. Menteri Keuangan Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan APEC ke-17 di Kyoto, Jepang untuk membahas isu ekonomi global dan regional seperti global imbalances, nilai tukar, dan strategi pertumbuhan hijau.
2. Dalam pertemuan tersebut disetujui inisiati financial inclusion dan lanjutnya APEC Infrastructure Pathfinder untuk meningkatkan akses jasa keuangan dan manajemen proyek infrastruktur.
3. Laporan Kyoto menekankan penting
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Indonesia dan OECD akan meluncurkan kajian kebijakan investasi di Indonesia pada 1 November 2010 untuk menilai kebijakan investasi Indonesia dalam 10 aspek seperti infrastruktur, keuangan, pendidikan, dan tenaga kerja. Kerja sama antara Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2000, dengan empat kajian sebelumnya dan satu kajian energi. Kajian ini bertujuan meningkatkan standar kebijakan Indonesia sesuai dengan praktik terbaik internasional.
The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met in Gyeongju, Republic of Korea on October 23, 2010 to address ongoing economic challenges and prepare for the Seoul Summit. They agreed to pursue structural reforms and fiscal consolidation plans to boost global demand and growth. Ministers also committed to regulatory reforms, reducing imbalances, strengthening financial regulation, and increasing the IMF's resources to support the global economy. Plans were discussed to promote development, financial inclusion, and public-private partnerships.
Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
The document summarizes recent positive economic developments in Indonesia. GDP growth was 6.2% in Q2 2010 and is projected to be 5.5-6.0% for the full year. Inflation is estimated to remain within the target range of 5%±1%. The balance of payments posted a surplus in Q2 and international reserves increased. Banking stability was maintained with strong capital levels and low non-performing loans. Fiscal policy aims to continue stimulus while reducing debt, with the state budget targeting a deficit of 1.6% of GDP.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2010. Ada empat permasalahan utama yaitu: 1) masalah internal kementerian/lembaga, 2) mekanisme pengadaan barang dan jasa, 3) dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, 4) masalah lainnya. Dokumen ini menganalisis pola penyerapan belanja beberapa kement
Policy paper ini membahas perlunya pemerintah memberikan subsidi LGV/Vi-Gas tahun 2011 untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi LGV sebesar Rp600 per liter kepada taksi di Jakarta dapat mengurangi subsidi BBM Premium sebesar Rp275,52 miliar. Syaratnya antara lain selisih harga LGV dan BBM harus Rp1.500, penggunaan konverter kit terjamin, harga LGV murah, dan ketersediaan gas. Langkah selanjutny
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
Laporan ini membahas tiga hal utama: (1) menganalisis alternatif terbaik kebijakan pembiayaan APBN jangka menengah, (2) menilai efisiensi utang dalam dan luar negeri, dan (3) merekomendasikan reprofiling obligasi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia masih aman tetapi perlu mengkonversi utang luar negeri menjadi dalam negeri. Utang luar negeri lebih tidak efisien diband
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
PP Nomor 1 Tahun 2007
1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun
penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan
pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah
tertentu;
b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pajak yang melakukan
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah
tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau
Di Daerah Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan
perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau
di Daerah-daerah Tertentu;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI
DAERAH-DAERAH TERTENTU.
1
2. Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan
untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal barn maupun perluasan dari usaha
yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam
operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/
kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka
pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonorni yang mendapat
prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak
dikembangkan.
Pasal 2
(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang
melakukan penanaman modal pada:
a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah
ini; atau
b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,
dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.
(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman
Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per
tahun;
b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :
Tarif Penyusutan dan
Amortisasi
Kelompok Aktiva Tetap Masa Manfaat Berdasarkan Metode
Berwujud Menjadi dan
Garis Saldo
Lurus Menurun
I. Sultan Bangunan:
Kelompok I 2 tahun 50% 100%
(dibebankan
sekaligus)
Kelompok II 4 tahun 25% 50%
Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV 10 tahun 10% 20%
II. Bangunan :
Permanen 10 tahun 10% -
Tidak Permanen 5 tahun 20% -
2
3. c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri
sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda yang berlaku; dan
d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri
dan kawasan berikat;
2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus)
orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-
turut;
3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan
investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di
lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh rniliar rupiah);
4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di
dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau
efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan bake dan atau komponen hasil
produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
sejak tahun ke 4 (empat).
(3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah
mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pasal 3
Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat
jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :
a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas;
atau
b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap
yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.
Pasal 4
Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :
a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 5
(1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang
dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 6
Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha
tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
ini.
3
4. Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan
atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah mi deng
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2
Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA AD INTERIM,
ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1
4
5. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TENTANG 2007
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
I. UMUM
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan
pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal
acing dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-
daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di
bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas
Pajak Penghasilan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya
dapat diberikan kepada wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang
melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I
dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal pada bidang-
bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus dilakukan di daerah yang
ditetapkan di Lampiran II tersebut.
Ayat (2)
Huruf a
Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5 % (lima
persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah
untuk kegiatan utama usaha.
Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan
usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).
Contoh :
PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp. 100.000.000.000 berupa
pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat
diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5
% x Rp 100.000.000.000 = Rp.5.000.000.000 setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun
yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.
Huruf b
Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva tetap yang
diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.
Huruf c
Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam
negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang
belum memiliki Persetujuan Penghindar Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah
Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B
dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak diveden untuk Wajib Pajak
Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya
dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun
5
6. apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memilki
P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen tersebut
dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B
tersebut.
Huruf d
Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 (lima)
tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak
Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang diberikan fasilitas kompensasi
kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan / kriteria
sebagai berikut :
1. tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal pada bidang usaha yang
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di
kawasan industri dan kawasan berikat;
2. tambahan 1 tahun : apabila memperkerjakan sekurangkurangnya 500 (lima
ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima)
tahun berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia adalah
tenaga kerja pada semua tingkat;
3. tambahan 1 tahun : apabila melakukan investasi/pengeluaran untuk
infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling
sedikit sebesar Rp.10.000.000.000.,00 (sepuluh milyar
rupiah);
4. tambahan 1 tahun : apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun pajak,
mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di dalam negeri dalam rangka
pengembangan produk atau efisiensi produksi paling
sedikit 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
5. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen
hasil produksi dalam negeri paling sedildt 70% (tujuh
puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat)
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675
6
7. LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TANGGAL 2 JANUARI 2007
BIDANG USAHA TERTENTU
KBLI
(KLASIFIKASI
BIDANG
NO. BIDANG USAHA
LAPANGAN CAKUPAN PRODUK
USAHA
INDONESIA)
Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya
1. 15497 (Khusus yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses
Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
bioteknologi dengan baku dari hasil pertanian)
2. Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakalan Jadi - Serat Rami Terintegrasi (Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang rami)
- Serat Sutera Terintegrasi (Kapasilas minimal 2.000 toryfahun benang sutera)
a. Industri Persiapan Sent Tekstil 17111
b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan 17111 dan Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan benang dan Industri
Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan 17112 dan Pertenunan Khusus ATM (Industri Tekstil Terpadu)
Karung Goni dan Karung Lainnya). 17114 (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
c. Industri Persiapan serat Tekstil dan Industri Pemintalan 17111 dan Industri Persiapan Serat Tekstil Dan Industri Pemintalan Benang Dan Industri
Benang dan Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan 17112 dan Pertenunan Khusus ATM Dan Industri Penyempurnaan Kain Dan Atau Industri
Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri 17114 dan Pencetakan Kain (Industri Tekstil Terpadu)
Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain. 17122 dan (Minimal 1.000 Tenaga kerja)
atau 17123 Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri pertenunan khusus
d. Industri Persiapan serat Tekstil dan Industri Pemintalan 17111 dan ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil
Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan 17112 dan Terpadu)
Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya
17114 dan
18101 Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan
e. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan 17114 dan Perlengkapanya (Industri Tekstil Terpadu)
Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan 18101 (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
perlengkapannya.
7
8. KBLI
(KLASIFIKASI
BIDANG
NO. BIDANG USAHA
LAPANGAN CAKUPAN PRODUK
USAHA
INDONESIA)
3. Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan
Kertas Karton/Paper Board
a. Industri Bubur Kertas (Pulp) *)
21011 (Terintegrasi dengan HTI)
b. Industri Kertas Budaya *)
21012 (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
c. Industri Kertas Industri *)
21015 (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
4. Kelompok Industri Bahan Kimia Industri
- Industri Garam Industri (Kadar NaCl Minimal 96%)
a. Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali 24111 - Natrium Carbonat (Na2CO3)
- White Carbon
b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya 24114 - Industri Oleokimian (Industri Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol dan Glycerin)
c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil 24115 - Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol anhidrat)
Pertanian. - Industri Biolube
- Ethylene, Propylene dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya.
d. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak bumi, 24117 - Benzene, Xylene dan Toluene serta yang terintegrasi dengan turunannya
Gas bumi dan Batubara. - Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate
e. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. 24119 - Caprolactam
24132 Modified Diethanol Amine (MDEA)
f. lndustri Karet Buatan Karet Teknis Buatan
8
9. KBLI
(KLASIFIKASI
NO. BIDANG USAHA BIDANG CAKUPAN PRODUK
LAPANGAN
USAHA
INDONESIA)
5. Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya
Industri Bahan Farmasi 24231 - Senyawa Derivat Statin
- Pam Amino Fenol
- Sefalosporin
- Rifampisin
- Kloramfenicol dan Derivatnya
- Amoksisilin
- Ampisilin
- Vitamin BI
- Vitamin C
- Bahan Baku Farmasi yang diperoleh dengan proses biotekhnologi
6. Kelompok Industri Karet dan Barang dari Karet -
Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan 25192 *)
Industri
7. Kelompok Industri Barang-Barang dari Porselin
Industri Alat Laboratorium dan alat Listrik/ Teknik dari 26203 *)
porselin
8. Kelompok Industri Logam Dasar Besi dan Baja
a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel 27101 Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan Bijih Besi)
b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel 27101 s/d Industri Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar sampai
Making) s/d Industri Penggilingan Baja (Steel 27102 Penggilingan Baja (Industri Baja Terintegrasi Proses Kontinyu)
Rolling) (Proses kontinyu mulai dari:
- Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/sheet)
- Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/ wire rod)
9
10. KBLI
(KLASIFIKASI
BIDANG USAHA BIDANG CAKUPAN PRODUK
NO.
LAPANGAN
USAHA
9. Kelompok
Industri
a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi 71201 Industri Ingot Alumunium (Alumunium Smelting)
b. Industri Perggilingan Logam Bukan Besi 27202 Industri Pelat Tembaga, Sheet(Lembaran) Tembaga, Industri
Pembuatan Kawat Logam (Wire
Tembaga)
c. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi 77203 Industri Ekstruksl Tembaga dan Paduannya (rod)
(Kapasitas >10.000 ton/tahun)
d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam 77204 Industri Tube, Pipa dari Tembaga dan Paduannya
Bukan Besi dan (Kapasitas >10.000 ton / Tahun)
Baja
10. Kelompok
a. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir 29111 Industri Turbin uap, Turbin Gas
b. Industri Motor Pembakaran Dalam 29112 Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer
dengan daya > 100HP)
c. Industrl Pompa dan Kompresor 29120 - Industri pompa air (Pompa Cairan Main)
- Industri kompresor udara dan gas (Industri kompresor
angin dengan daya > 100 HP)
d. Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan 29721 Industri Mesin Perkakas pengerjaan logam
Logam
e. Industri Mesin Tekstil 29263 Industri Mesin Tekstil
f. Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya 29299 Injection Moulding Machine
11. Kelompok Industri Motor Listrik, Generator , dan
Transformator
a. Industri Motor Listrik 31101 Industri Motor Listrik, dengan daya > 375 KW
b. Industri Mesin Pembangkit Listrik 31102 Industri Generator Listrik, dengan daya >375 KVA
10
11. KBLI
(KLASIFIKASI
BIDANG
NO. BIDANG USAHA CAKUPAN PRODUK
IAPANGAN
USAHA
INDONESIA)
12. Kelompok Indusri Elektronika dan Telematika
a. Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Bekironik 30003 FlashDisk, MP3, MP4, Mpeg/Digital Player, peralatan kedokteran digital (MRI),
printer jenis laser jet dan desk jet
b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) 31502 Lampu Hemat Energi (LHE) terintegrasi dengan komponennya
c. Industri Tabung dan Katup Elektnxtlk serta komponen 32100 Assesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV berwarna Flat, LCD, Plasma,
elektronik Iainnya. Integrated Circuit (IC), Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan
Kulkas, Motor untuk alat Iistrik rumah tangga
d. Industri alat franmtisi dan alat komunikasi 32200 *)
e. Industri radio, televisi, alatalat reekamun suers dan 32300 TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Confrence
gamnbar, dan seJenisnya system, Audio Amplifier
f. Industri kamera Fotografi 33203 *)
g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak 72200 *)
13. Kelompok Industri Alat Angkut Darat
a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan 29221 Mould dan Dies, Jigs dan Fixtures
Logam
b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau Iebih 34100 *)
c. Industri perleLgkapan dan komponen kmdaraan 34300 - Engine dan engine part
bermotor roda empat atau lebih
(Keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain:
Karburator dan bagiannya, Cylinder Block, Cylinder Liner, Cylinder Head,
dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Cose, Crank Shaft,
Connecting rod dll)
- Brake system, Axle&propeller Sharft, Transmission/ Clutch System, Steering
System
- Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel Pump
- Forging component Die casting component Stamping Part
d. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan 35912 - Engine dan Engine Part
sejenisnya - Die casting component Brake system
- Transmission system
11
12. KBLI
(KLASIFIKASI
BIDANG
NO. BIDANG USAHA CAKUPAN PRODUK
LAPANGAN
USAHA
INDONESIA)
14. Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan
Perahu .
a. Industri Kapal/ Perahu 35111 Kapal di atas 50.000 DWI
b. Industri peralatan dan perlengkapan kapal 35112
15. Industri Pembuatan Logam Dasar Sultan Besi 272171 - Chemical Grade Alumina
- Pemurnian Nikel secara Hidrometalurgi
- Pengolahan dan pemurnian timah hitam
- Pengolahan dan pemurnian seng
Keterangan : *) Semua bidang usaha yang tcrmasuk dalam KBLI yang bersangkutan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
12
13. LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TANGGAL 2 JANUARI 2007
BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU
No. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DAERAH/PROVINSI
1. 15121 *) Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Banat,
Kelompok Industri Pengolahan Makanan Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Banat,
Gorontalo
2. Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis Agro
a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa 15143 *) Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
(Harus terintegrasi usaha budidaya) Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Barat, Gorontalo
b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji- 15322 Tepung dari jagung Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi
bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya (Harus terintegrasi usaha budIdaya) Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Gorontalo
c. Industri gula pasir 15421 Gula pair dan tebu Di luar Jawa
(Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun,
terintegrasi usaha budidaya)
d. Industri gula lainnya 15423 Gula dari ubi kayu Di luar Jawa
(Harus terintegrasi usaha budi daya)
13
14. NO. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DAERAH/PROVINSI
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Serat Kapas
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
e. Industri Persiapan Serat Tekstil 17111 (Harus Terintegrasi usaha budidaya minimal
Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa
500 ha)
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Tirnur
Kelompok Industri Kemaaan dan Kotak dari Kertas dan
3.
Karton
Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton 21020 *) Di luar Jawa
4. Kelompok Industri Barang dari Plastik
Industri Kemasan dari Plastik 25205
Di luar Jawa
5. Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips
Papua, Irian Jaya Barat, Maluku,
Industri Semen 26411 •) Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa
Tenggara Barat
6. Kelompok Industri Furnitur
a. Industri Furnitur dari kayu 36101 •) Di Lust Jan
b. Industri Furnitur dari rotan, dan atau bambu 36102 •)
Di Luar Jawa
7.
Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Provinsi yang berbatasan dengan
- Tuna Samudera Hindia :
Terpadu) - Cakalang
- Pengalengan 05011 - Nanggroe Aceh Darussalam;
- Hiu/ Cucut
- Penggaraman/Pengeringan dan - Sumatera Utara;
- Layur
15121 - Sumatera Barat;
- Pengasapan - Tenggiri
s/d - Bengkulu;
- Pembekuan 15129 - Lumuru
- Lampung;
- Pemindangan - Bawal
- Banten;
- Pengolahan/Pengawetan lainnya - Kakap Merah
- Jawa Barat;
- Jawa Tengah;
14
15. NO. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DAERAH/PROVINSI
- DI Yogjakarta;
- Jawa Timu;
- Bali;
- Nusa Tenggara Barat;
- Nusa Tenggara Timur;
- Maluku;
- Papua.
Penangkapan Crustacea taut dan Peagolahannya 05011 - Udang Provinsi yang berbatasan
(Usaha Terpadu) dan - Kepiting dengan Samudera
- Pengalengan 15121 - Lobster Hindia :
- Penggaraman/Pengeringan s/d - Rajungan - Nanggroe Aceh Darussalam;
- Pengasapan 15129 - Sumatera Utara;
- Pembekuan - Sumatera Barat;
- Pemindangan - Bengkulu;
- Pengolahan/Pengawetan lainnya - Lampung;
- Banten;
- Jawa Barat;
- Jawa Tengah;
- DI Yogjakarta;
- Jawa Timur;
- Bali;
- Nusa Tenggara Barat;
- Nusa Tenggara Timur;
- Maluku;
- Papua.
15
16. NO. BIDANG USAHA KBLI CAKUPAN PRODUK DAERAH/PROVINSI
Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha 05013 - Cumi Provinsi yang berbatasan dengan
Terpadu) dan - Sotong Samudera Hindia :
- Pengalengan 15121 - Teripang - Nanggroe Aceh Darussalam;
- Penggaraman/Pengeringan s/d - Ubur-ubur - Sumatera Utara;
- Pengasapan 15129 - Sumatera Barat;
- Pembekuan - Bengkulu;
- Pemindangan - Lampung;
- Pengolahan/Pengawetan lainnya - Banten;
- Jawa Barat;
- Jawa Tengah;
- DI Yogjakarta;
- Jawa Timur;
- Bali;
- Nusa Tenggara Barat;
- Nusa Tenggara Timur;
- Maluku;
- Papua.
Keterangan : *) Semua Bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
16