Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
BEA- MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk insentif ini adalah Rp523,93 miliar yang akan didistribusikan ke perusahaan pembuat komponen berdasarkan rencana impornya.
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Juknis penggunaan dak bidang pkp ta 2012-final-10 feb 2012-print docxrazitakhalyla
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012. DAK digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan penerangan jalan umum untuk mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian melakukan perencanaan kegiatan DAK dengan merumuskan k
Peraturan ini mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Pedoman ini mencakup perencanaan, kriteria teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin penggunaan dana yang tepat guna dan efektif serta mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
BEA- MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN
DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp312 miliar untuk bea masuk ditanggung tahun 2010, dan perusahaan harus menggunakan barang impor tersebut untuk perbaikan pesawat.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk mendorong peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk insentif ini adalah Rp523,93 miliar yang akan didistribusikan ke perusahaan pembuat komponen berdasarkan rencana impornya.
Peraturan Menteri Keuangan ini menetapkan tarif bea masuk untuk barang impor dari negara-negara ASEAN sesuai dengan perjanjian ATIGA. Tarif bea masuk tersebut ditetapkan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
Juknis penggunaan dak bidang pkp ta 2012-final-10 feb 2012-print docxrazitakhalyla
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012. DAK digunakan untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan penerangan jalan umum untuk mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian melakukan perencanaan kegiatan DAK dengan merumuskan k
Peraturan ini mengatur pedoman teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah. Pedoman ini mencakup perencanaan, kriteria teknis, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuannya adalah menjamin penggunaan dana yang tepat guna dan efektif serta mendukung pembangunan rumah tapak dan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan
Peraturan Menteri ini menetapkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur provinsi untuk melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi di bidang tersebut pada tahun anggaran 2010, mencakup pengawasan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta inventarisasi izin yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan. Peraturan ini mengubah Lampiran II PP No. 7/1977 tentang gaji PNS dengan menaikkan besaran gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...inideedee
Peraturan Gubernur ini menetapkan besaran dan tata cara pemberian biaya pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta. Biaya tersebut mencakup uang kuliah, tunjangan belajar, uang saku, dan pembuatan karya ilmiah. Besaran biaya ditetapkan berdasarkan jenjang dan program studi serta lokasi studi di dalam atau luar negeri.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pendayagunaan aktiva tetap milik BUMN dengan cara:
1. Bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, atau pinjam pakai
2. Memilih mitra melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran belanja untuk penanganan pandemi COVID-19, yang mencakup pembuatan komitmen berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau kondisi mendesak, mekanisme pembayaran setelah barang/jasa diterima atau sebelumnya dengan jaminan, serta revisi anggaran untuk penyediaan dana tambahan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan periode 2012-2032. Rencana tata ruang wilayah ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini juga menyesuaikan rencana tata ruang wilayah dengan peraturan dan undang-undang
Peraturan Pemerintah ini mengubah definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, serta jabatan-jabatan terkait untuk mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara lebih terintegrasi.
Photo Booths on Wheels rents photo booths for events in Orange County, California that provide digital photo strips and allow guests to have fun posing. They design custom booths that offer a robust service and let guests get as excited as the company. One customer was highly satisfied with their photo booth rental for a 100-guest birthday celebration, praising the quote, package, artwork, setup, guest experience, and equipment quality.
Mediastream FZE is a UAE company that focuses on new media and satellite television production, broadcast, and distribution. It aims to aggregate and manage content licensing rights and secure distribution across various digital platforms like IPTV, mobile phones, and airlines. Mediastream sees opportunities in content aggregation, distribution management, television production, media consulting, and channel representation to serve content providers, distributors, and consumers in the growing digital multimedia market in the Middle East and Africa.
Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Dokumen tersebut menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2011. Referensi premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan uang pertanggungan, sedangkan biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan wajib menggunakan data sendiri untuk menentukan premi dan biaya jika memiliki data selama 5 tahun terakhir.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan. Peraturan ini mengubah Lampiran II PP No. 7/1977 tentang gaji PNS dengan menaikkan besaran gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Besaran dan Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Belajar PNS Daerah - Pergu...inideedee
Peraturan Gubernur ini menetapkan besaran dan tata cara pemberian biaya pelaksanaan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di Pemprov DKI Jakarta. Biaya tersebut mencakup uang kuliah, tunjangan belajar, uang saku, dan pembuatan karya ilmiah. Besaran biaya ditetapkan berdasarkan jenjang dan program studi serta lokasi studi di dalam atau luar negeri.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pendayagunaan aktiva tetap milik BUMN dengan cara:
1. Bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama operasi, kerjasama usaha, sewa, atau pinjam pakai
2. Memilih mitra melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan
UU No. 33/2000 mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2/2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, termasuk mengubah perkiraan anggaran pendapatan, belanja, dan defisit serta sumber pembiayaannya.
Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran belanja untuk penanganan pandemi COVID-19, yang mencakup pembuatan komitmen berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau kondisi mendesak, mekanisme pembayaran setelah barang/jasa diterima atau sebelumnya dengan jaminan, serta revisi anggaran untuk penyediaan dana tambahan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pamekasan periode 2012-2032. Rencana tata ruang wilayah ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini juga menyesuaikan rencana tata ruang wilayah dengan peraturan dan undang-undang
Peraturan Pemerintah ini mengubah definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, serta jabatan-jabatan terkait untuk mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara lebih terintegrasi.
Photo Booths on Wheels rents photo booths for events in Orange County, California that provide digital photo strips and allow guests to have fun posing. They design custom booths that offer a robust service and let guests get as excited as the company. One customer was highly satisfied with their photo booth rental for a 100-guest birthday celebration, praising the quote, package, artwork, setup, guest experience, and equipment quality.
Mediastream FZE is a UAE company that focuses on new media and satellite television production, broadcast, and distribution. It aims to aggregate and manage content licensing rights and secure distribution across various digital platforms like IPTV, mobile phones, and airlines. Mediastream sees opportunities in content aggregation, distribution management, television production, media consulting, and channel representation to serve content providers, distributors, and consumers in the growing digital multimedia market in the Middle East and Africa.
Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Mediastream is a media house that provides various services across conventional and new media distribution, including TV production and operations, online cinema, digital content licensing, and more. It aims to be a leading content provider and aggregator operating out of the UAE and catering to digital multimedia platforms worldwide. Key services include content aggregation, rights clearance, TV production consultancy and solutions.
Iasi CodeCamp 20 april 2013 Agile Estimations and Planning - Cornel FatulescuCodecamp Romania
This document discusses agile estimations and planning. It begins by describing common problems that occur with estimations, such as not knowing how long a task will take or rushing testing. It then provides suggestions for relative estimations using story points and estimating effort rather than complexity. The document outlines processes for release planning, defining ready and done criteria, measuring velocity, and simulating sprints. It emphasizes that planning is iterative and discusses dealing with uncertainty. Overall, the key points are using relative estimations, defining planning processes, measuring outcomes to improve estimates, and focusing on user needs over technical details.
This talk given at MeetMagento Poland 2014 presents my experience with doing Agile development and its challenges on development vs support projects. It will be a practical approach to project management, with how Agile can be applied inside a modern web development agency. Talk covers resource assignment, Scrum, Kanban, developer empowerment and continuous delivery with client satisfaction.
Peraturan ini menetapkan standar biaya khusus untuk tahun anggaran 2010 yang digunakan sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Standar biaya khusus merupakan standar biaya untuk kegiatan khusus tertentu dan dapat berupa indeks biaya satuan atau indeks biaya kegiatan. Menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan perubahan standar biaya khus
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan menugaskan pejabat eselon I di 10 unit kerja untuk menjawab sanggahan banding dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian. Pejabat eselon I dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dalam penyusunan jawaban sanggahan banding. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis dan kebijakan pemerintah. Perubahan kedua mencakup penajaman target dan prioritas pembangunan untuk tahun 2013-2014 serta penyesuaian indikator kinerja.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, meliputi penetapan besaran tunjangan berdasarkan kelas jabatan, syarat penerima, dan ketentuan pelaksanaannya.
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan pedoman teknis sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu padi dan jagung tahun 2013, yang mencakup strategi peningkatan produksi, komponen pengelolaan tanaman terpadu, mekanisme pelaksanaan sekolah lapangan, dan pembiayaan."
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2010-2014 berisikan mengenai isu-isu strategis; kondisi umum, pencapaian, permasalahan, dan tantangan; visi, misi, dan tujuan pengembangan infrastruktur permukiman; arahan kebijakan dan strategi; dan program dan kegiatan. Strategi ini mencakup : pengembangan perkotaan, air minum, pengelolaan persampahan, air limbah, drainase, dll.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Neraca Komoditas yang bertujuan untuk mendukung transparansi perizinan ekspor dan impor serta menyediakan data akurat untuk kebijakan terkait. Neraca Komoditas berisi data kebutuhan dan pasokan komoditas yang disusun berdasarkan usulan pelaku usaha melalui sistem informasi yang disediakan.
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer...Penataan Ruang
Peraturan pemerintah ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan menambahkan ketentuan bahwa jalan tol dapat dilengkapi dengan jalur khusus untuk sepeda motor yang terpisah secara fisik dari jalur untuk kendaraan bermotor empat roda atau lebih, dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan.
[Ringkasan]
1. Dokumen ini menetapkan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, termasuk rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, CPO, produk turunan kelapa sawit, dan biji kakao.
2. Tarif bea keluar disesuaikan dengan harga referensi internasional masing-masing komoditas.
3. Perhitungan bea keluar didasarkan pada tarif, jumlah barang, harga ekspor, dan nilai tukar.
Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum 2010-2014Joy Irman
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 memberikan gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan permukiman di Indonesia. Dokumen ini juga menjabarkan tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi, arahan kebijakan, serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan pembang
Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia selama 5 tahun ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan dan pelestarian sumber daya laut.
Indonesia is committed to reducing its greenhouse gas emissions by 26% below business-as-usual levels by 2020 and potentially 41% with international assistance. The Green Paper outlines economically sound policy strategies for cost-effective climate change mitigation in Indonesia. It proposes a carbon tax/levy on fossil fuels coupled with energy subsidies reform and access to carbon markets. It also recommends incentivizing regional governments to reduce emissions from land use change and forestry through fiscal transfers. The Green Paper argues for attracting international carbon finance to support Indonesia's transition to a low-carbon economy while ensuring adequate returns, and continuing engagement in international climate negotiations.
1. Menteri Keuangan Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan APEC ke-17 di Kyoto, Jepang untuk membahas isu ekonomi global dan regional seperti global imbalances, nilai tukar, dan strategi pertumbuhan hijau.
2. Dalam pertemuan tersebut disetujui inisiati financial inclusion dan lanjutnya APEC Infrastructure Pathfinder untuk meningkatkan akses jasa keuangan dan manajemen proyek infrastruktur.
3. Laporan Kyoto menekankan penting
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Indonesia dan OECD akan meluncurkan kajian kebijakan investasi di Indonesia pada 1 November 2010 untuk menilai kebijakan investasi Indonesia dalam 10 aspek seperti infrastruktur, keuangan, pendidikan, dan tenaga kerja. Kerja sama antara Indonesia dan OECD telah berlangsung sejak 2000, dengan empat kajian sebelumnya dan satu kajian energi. Kajian ini bertujuan meningkatkan standar kebijakan Indonesia sesuai dengan praktik terbaik internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang rekonstruksi kebijakan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Indonesia. Indonesia saat ini telah menandatangani 58 perjanjian P3B dengan negara lain, namun kebijakan P3B Indonesia masih diragukan keberadaannya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan merekonstruksi kebijakan P3B Indonesia berdasarkan jaringan P3B Indonesia dan model P3B Indonesia serta dibandingkan dengan model OECD dan
The G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met in Gyeongju, Republic of Korea on October 23, 2010 to address ongoing economic challenges and prepare for the Seoul Summit. They agreed to pursue structural reforms and fiscal consolidation plans to boost global demand and growth. Ministers also committed to regulatory reforms, reducing imbalances, strengthening financial regulation, and increasing the IMF's resources to support the global economy. Plans were discussed to promote development, financial inclusion, and public-private partnerships.
The document summarizes recent positive economic developments in Indonesia. GDP growth was 6.2% in Q2 2010 and is projected to be 5.5-6.0% for the full year. Inflation is estimated to remain within the target range of 5%±1%. The balance of payments posted a surplus in Q2 and international reserves increased. Banking stability was maintained with strong capital levels and low non-performing loans. Fiscal policy aims to continue stimulus while reducing debt, with the state budget targeting a deficit of 1.6% of GDP.
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2010. Ada empat permasalahan utama yaitu: 1) masalah internal kementerian/lembaga, 2) mekanisme pengadaan barang dan jasa, 3) dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, 4) masalah lainnya. Dokumen ini menganalisis pola penyerapan belanja beberapa kement
Policy paper ini membahas perlunya pemerintah memberikan subsidi LGV/Vi-Gas tahun 2011 untuk mengurangi subsidi BBM. Pemberian subsidi LGV sebesar Rp600 per liter kepada taksi di Jakarta dapat mengurangi subsidi BBM Premium sebesar Rp275,52 miliar. Syaratnya antara lain selisih harga LGV dan BBM harus Rp1.500, penggunaan konverter kit terjamin, harga LGV murah, dan ketersediaan gas. Langkah selanjutny
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
Laporan ini membahas tiga hal utama: (1) menganalisis alternatif terbaik kebijakan pembiayaan APBN jangka menengah, (2) menilai efisiensi utang dalam dan luar negeri, dan (3) merekomendasikan reprofiling obligasi pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia masih aman tetapi perlu mengkonversi utang luar negeri menjadi dalam negeri. Utang luar negeri lebih tidak efisien diband
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 dijadikan tahun percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan kehutanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. K/L terbesar adalah Sumber Daya Manusia, Pendidikan Nasional,
1. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 131/PMICOll/2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 53/PMKOll/2010
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri alat besar
guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/ atau perakitan alat
besar di dalam negeri, telah diundangkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna
Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat
Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010, yang
menetapkan 20 (dua puluh) produk barang .dan bahan guna
pembuatan bagian tertentu alat besar dan/ atau· perakitan alat besar
oleh industri alat besar yang dapat diberikan fasilitas bea masuk
ditanggung pemerintah;
b. bahwa selain produk-produk sebagaimana dimaksud pada huruf a,
terdapat prodlik-produk yang merupakan barang dan bahan guna
pembuatan bagian tertentu alat besar dan/ atau perakitan alat besar
oleh industrialat besar yang telah memenuhi kriteria untuk dapat
diberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah sesuai
ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMKOll/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas
Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa
Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri
Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMKOll/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas
Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa
Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan baya Saing lndustri
Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.Oll/2010 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna
Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat
Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010;
2. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang"Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5132);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk
Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan
Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun
Anggaran 2010;
7. Peiaturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 tentang Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna
Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat Besar
Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR
53/PMKOll/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ ATAU
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
53/PMKOll/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor
Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau
Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010,
sehingga menjadi sebagaim<:lna ditetapkan dalam lampiran Peraturan
Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan MenteriKeuangan inL
3. '. ,
,"
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal'
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 20 ·Juli 2010
.MENTER! KEUANGAN,
ttd.
AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 20 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd. ..,
PATRIALIS AKBAR
353
4. LAMPlRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 131· jPMK.Ollj2Ol0 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 53jPMK.011/2010
MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN
TERTENTU ALAT BESAR DANjATAU
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSfRI
ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.
- 4-
DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU
ALAT BESARDAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT
BESAR YANG MENDAPAT BEA MASUK. DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK. TAHUN ANGGARAN 2010
NO. URAIAN BARANG SPESIFlKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
1 SHEET (RUBBER) FOR Barang dari karet seluler dengan 4016.10.00.00
SPECIAL APPLICATION bentuk dan ukuran khusus merupakan
bagian dari alat besar dan dump truck
2 HOSE/HOSE ASSY Selang dari karet untuk tekanan diatas 4009.12.00.00
100 kg/ crn2 tidak diperkuat· dengan
alat kelengkapan
3 HOSE/HOSE ASSY Selang dari karet untuk tekanan diatas 4009.21.90.00
100 kg/cm2 diperkuat atau
.
dikombinasi hanya dengan logam
4 HOSE/HOSE ASSY Selang dari karet untuk tekanan diatas 4009.31.90.00
100 kg/crn2 diperkuat atau
dikombinasi hanya dengan bahan
tekstil tanpa alat kelengkapan
5 HOSE/HOSE ASSY Selang dari karet untuk tekanan diatas 4009.32.90.00
100 kg/cm2 diperkuat atau
dikombinasi hanya dengan bahan
tekstil dengan alat kelengkapan
6 HOSE/HOSE ASSY Selang dari karet untuk tekanan diatas 4009.41.90.00
100 kg/crn2 diperkuat atau
dikombinasi secara lain dengan bahan
lainnya tanpa alat kelengkapan
5. MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
7 HOSE/HOSE ASSY Selang dari karet untuk tekanan diatas 4009.42.90.00
100 kg/cm2 diperkuat atau
dikombinasi secara lain dengan bahan
lainnya dengan alat kelengkapan
8 TIRE Ban untuk dump truck dengan 4011.99.10.00
diameter lebih dari 1000 mm
9 ORING/RING/SEAL/SE Gasket, ring, packing, dan segel dari 4016.10.00.00
AL DUST/SEAL RING karet seluler dan karet lainnya 4016.93.90.00
ASSY/SEAL RING/ SEAL
OIL/SEAL RUBBER /
FLOATING SEAL ASSY/
PACKING
10 VISCOUS MOUNT Bagian dari dump truck untuk 8708.29.99.00
peredam getaran pada bodi berupa
dudukan dari karet bermangkok besi
dilengkapi dengan caHan peredam
khusus
11 CUSHION/RUBBER Bantalan karet berfungsi sebagai 4016.99.11.00
peredam dengan bentuk dan ukuran 4016.99.59.00
khusus
12 OIL CHART / PLATE / Name plate dari pelat alumunium 8310.00.00.00
NAMEPLATE untuk jadwal pelumasan
13 BACK MIRROR/MIRROR Kaca spion untuk alat besar dan dump 7009.10.00.00
truck
14 STUD Baut tanam dari besi atau baja dengan 7318.19.10.00
diameter luar tidak melebihi 16 mm
15 STUD/BALL STUD Baut tanam dari besi atau baja dengan 7318.19.90.00
diameter luar lebih dari 16 mm
6. MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONEBIA
- 6 -
NO. URAI~N BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
16 TUBE/PIPE Bagian dari dump truck berupa 8708.99.99.00
pembuluh atati pipa dengan bentuk
dan ukuran khusus berfungsi untuk
sistem hidrolik, sistem pengereman,
sistem bahan bakar
17 TUBE Pembuluh atau pipa tanpa kampuh 7304.31.90.00
dari besi atau baja bukan paduan, 7304.39.00.00
penampang silang lingkaran, ditarik
dingin atau dicanai dingin maupun
tidak
18 PIPE/STEEL PIPE (DIA Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja 7304.90.00.00
>10MM) (STEEL/IRON) dengan penampang silang selain
lingkaran
19 TUBE/PIPE EXHAUST Bagian dari dump truck berupa 8708.92.30.00
pembuluh atau pipa dengan bentuk
dan ukuran khusus berfungsi untuk
mengalirkan gas buang
20 CROSS UNDER CAST/ Bagian dari dump truck berupa rangka 8708.29.99.00
MEMBER VERTICAL/ dari besi tuang dengan bentuk dan
MEMBER ukuran khusus dipasang pada bodi
21 FITTING/BOOT/EXTENS Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, 7307.99.00.00
ION/FILLER/HOLDER/I dari besi atau baja
NSULATOR/JOINT/NIPP
LE/FEEDER/TEE/UNIO
N/CONNECTOR/CONN
ECTORASSY
22 ELBOW/ELBOW ASSY/ Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, 7307.92.00.00
SLEEVE berupa sambungan dari besi atau baja
23 FLANGE Alat kelengkapan pembuluh atau pipa 7307.91.00.00
dari besi atau baja
7. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONEBIA
- 7 -
NO. URA~AN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
:
24 WIRE ROPE Kawat dipilin dari besi atau baja untuk 7312.10.10.00
tali penarik towing winch
25 LINK/LINK MASTER Bagian dari rantai alat besar berupa 7315.90.90.00
engsel sambungan dari besi atau baja
26 CONNECTOR/CONNEC Konektor dan barang semacam itu dari 7317.00.90.10
TORASSY besi atau baja sebagai penyambung
komponen alat besar
27 SCREW Sekrup menakik sendiri dengan 7318.14.10.00
diameter luar tidak melebihi 16 mm
28 SCREW Sekrup menakik sendiri dengan 7318.14.90.00
diameter luar melebihi 16 mm
29 SCREW Sekrup untuk logam dengan diameter 7318.15.11.00
luar tidak melebihi 16 mm
30 SCREW Sekrup untuk logam dengan diameter 7318.15.91.00
luar melebihi 16 mm
31 BOLT/U BOLT/BOLT Baut untuk logam dengan atau tanpa 7318.15.12.00
MASTER/EYE BOLT / mur dengan diameter luar tidak
WING BOLT/HEX BOLT/ melebihi 16 mm
JBOLT
32 BOLT/U BOLT/BOLT Baut untuk logam dengan atau tanpa 7318.15.92.00
MASTER/EYE BOLT/ mur dengan diameter luar melebihi 16
WING BOLT/HEX BOLT mm
/ JBOLT
33 NUT/NUT LOCK/NUT Mur dengan diameter luar tidak 7318.16.10.00
WELD / U-NUT / WING melebihi 16 mm
NUT
8. MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
NO. URAI;<N BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
34 NUT/NUT LOCK/NUT Mur dengan diameter luar melebihi 16 7318.16.90.00
WELD/ U-NUT / WING mm
NUT
35 WASHER Cinein pipihdengan diameter tidak 7318.22.10.00
melebihi 16 mm
36 WASHER Cinein pipih dengan diameter melebihi 7318.22.90.00
16mm
37 LOCK WASHER Cinein pipih kuneidengan diameter 7318.21.10.00
tidak melebihi 16 mm
38 LOCK WASHER Cinein pipih kunei dengan diameter 7318.21.90.00
melebihi 16 mm
39 Dowel/Pin diameter lebih dari 16 mm 7318.24.90.00
40 SPRING/SPRING ASSY Pegas dari besi atau baja untuk alat 7320.20.90.10
/SPRING TRACK/ besar
SPRING DISC/SPRING
HINGE/ RECOIL SPRING
/ SPRING ROD
41 SPRING / SPRING ASSY Pegas dari besi atau baja untuk dump 7320.20.10.00
/SPRING TRACK / truck
SPRING DISC/SPRING
HINGE/ RECOIL SPRING
/SPRINGROD
42 BLOCK Blok hidrolik dari besi tuang 7325.10.90.00
43 SPARE PART BOX/TOOL Barang lainnya dari besi atau baja 7326.19.00.00
BOX
44 INTAKE Barang lainnya dari besi atau baja 7326.90.90.00
BOX/RING/ROD/ROD
RING/YOKE ASSY/SNAP
9. MENTERII<EUANGAN
REPUBLiI< INDONESIA
- 9 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
45 BODY / CATCH / Barang lainnya dari besi atau baja 7326.90.90.00
HANDLE / HEAD / untuk alat besar dan dump truck
HEAD ASSY / LEVER /
LOCK / LOCK ASSY/
NOZZLE / PLATFORM
46 STAY/SUPPORT Penahan gerakan rangka pada pintu 7326.90.90.00
atau jendela dari besi atau baja
47 ROD HEAD/ROD ASSY/ Penjepit dan pengikat dari besi atau 7326.90.90.00
TRUNNION baja pada kerangka blade
48 CLIP/CLAMP/STAY Penjepit dan pengikat dari besi atau 7326.90.90.00
baja
49 RESERVE TANK Tangki cadangan untuk menyimpan 7310.10.00.30
air radiator dari besi atau bajaDengan
kapasitas 50 I atau lebih
50 WRENCH / WRENCH Kunci perkakas set lengkap 8206.00.00.00
SET/TOOL/TOOL
GROUP
51 GREASE PUMP Perkakas tangan untuk gemuk 8205.59.00.00
52 PADLOCK Gembok dan kunci dari logam tidak 8301.10.00.00
mulia
53 COLLAR /LOCK / Barang lainnya dari besi atau baja 7326.90.90.00
STOPPER
54 HINGE Engsel dari besi atau baja untuk alat 8302.10.00.00
besar dan dump truck
55 CAP/PLUG Sumbat, penutup dari karet 4016.99.90.00
10. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
56 VENT ASSY/ CAP ASSY Tutup lubang ventilasi dan tutup 8309.90.90.00
tangki bahan bakar dari logam
57 ENGINE / ENGINE ASSY Mesin piston pembakaran daIam 8408.90.91.00
untuk alat besar dengan keluaran lebih
dari 18.65 kW tidak melebihi 100 Kw
58 ENGINE / ENGINE ASSY Mesin piston pembakaran dalam 8408.90.50.10
untuk alat besar dengan keluaran
melebihi 100 kW
59 ENGINE /ENGINE ASSY Mesin piston pembakaran dalam 8408.20.92.00
untuk dump truck dengan keluaran
melebihi 60 kW
60 ENGINE/ENGINE ASSY Mesin piston pembakaran . dalam 8408.90.99.00
untuk fork lift dengan keluaran tidak
melebihi 60kW
61 COMPRESSOR ASSY Pompa udara untuk pemampat udara 8414.80.91.90
pada dump truck
62 CONDENSER Kondensor untuk sistem pendingin 8415.20.00.00
ASSY/ COOLER cabin dump truck dan Alat Besar
63 OIL COOLER / OIL Pendingin oli pada sistem hidrolik 8419.50.40.00
COOLERASSY untuk alat besar dan dump truck
64 BAFFLE Bagian dari radiator berupa penyekat 8708.91.90.00
.
65 FILTER Penyaring oli atau bahan bakar pada 8421.23.21.00
dump truck 8421.23.29.00
66 FILTER Penyaring oli atau bahan bakar pada 8421.23.11.00
alat besar 8421.23.19.00
11. MENTERlKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
67 CARTRIDGE/WATER Cartridge dari filter 8421.99.20.00
SEPARATOR
68 BEARING Bantalan pelum dari bola baja untuk 8482.10.00.00
alat besar dan dump truck
69 BEARING Bantalan gulung taper dari baja untuk 8482.20.00.00
alat besar dan dump truck
70 BEARING Bantalan gulung bundar dari baja 8482.30.00.00
untuk alat besar dan dump truck
71 BEARING Bantalan jarum dari baja untuk alat 8482.40.00.00
besar dan dump truck
72 BEARING Bantalan silindris dari baja untuk alat 8482.50.00.00
besar dan dump truck
73 BEARING Bantalan lainnya termasuk gulung 8482.80.00.00
termasuk kombinasi bantalan peluru
dan gulung
74 RACE Rumah bearing dari baja untuk alat 8483.30.10.00
besar dan dump truck
75 SHAFT Poros transmisi untuk alat besar 8483.10.10.00
76 SHAFT Poros transmisi untuk dump truck 8483.10.24.00
77 TRANSMISSION/ GEAR/ Gear dan gearing untuk transmisi alat 8483.40.30.00
GEARASSY besar
78 TRANSMISSION/ GEAR/ Gear dan gearing untuk transmisi 8483.40.14.00
GEARASSY dump truck
79 PULLEY/ PULLEY Roda gaya dan puli, termasuk blok 8483.50.00.00
ALTERNATOR puli (pulley)
12. MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
80 COUPLING Kopling dan poros perangkai 8483.60.00.00
(universal joint)
81 GASKET/EXH Gasket dan sambungan semacam dari 8484.10.00.00
GASKET/PACKING logam yang dilapisi bahan lain
82 ACCUMULATOR/ ACCU Alat peredam tekanan balik pada 8708.80.14.00
MULATOR ASSY sistem hidrolik dengan bantuan
nitrogen untuk dump truck
83 MOTORASSY Alat penyala/ starter atau penghidup 8511.40.30.00
listrik untuk dump truck dan Alat 8511.40.90.00
besar
84 BUZZER /BUZZER ASSY Perlengkapan pemberi isyarat suara 8512.30.10.00
/HORN
85 WIPER ASSY/WIPER Penghapus kaca 8512.40.00.00
MOTORASSY
86 WIPER ARM/WIPER Bagian dari penghapus kaca 8512.90.20.00
BLADE/WIPER
GUARD/WIPER STAND
87 LAMP Unit lampu sealed beam untuk alat 8539.10.90.00
besar
88 CARD, MEMORY Unit perekam data dari semikonduktor 8523.51.90.90
89 ALARM Perlengkapan pemberi isyarat suara 8531.80.19.00
90 CIRCUIT BREAKER Rangkaian pemutus arus listrik 8536.20.90.00
otomatis
91 FUSE/FUSE ASSY Sekering 8536.10.90.00
13. MENTERIKEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
- 13 -
NO. URMAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
92 RELAY/RELAY ASSY Tidak melebihi 60 V 8536.41.00.00
DEVICE/RELAY ASSY/
93 SWITCH/SWITCH Sakelar 8536.50.99.90
HEATER/PUSH
SWITCH/ SWITCH
PRESSURE/ VACCUM
SWITCH
94 SOCKET/PLUG Penghubung antar kabel 8536.69.99.00
95 HEATER/HEATER Indikator fungsi pemanas mesin diesel 8536.90.99.90
SIGNAL
96 PANEL/CONTROL Panel kontrol 8537.20.29.00
PANEL
97 DUST INDICATOR Instrumen untuk memeriksa dan 9031.90.12.00
pengukur umur filter udara
98 WIRE HARNESS/ Set kabel untuk dump truck dan Alat 8544.30.90.00
WIRING HARNESS/ besar
HARNESS ASSY
99 OPERATOR CABIN U, Bodi termasuk kabin untuk dump 8707.90.90.00
truck
100 SEAT BELT Sabuk pengaman untuk dump truck 8708.21.90.00
dan alat besar
101 FLOOR SUB ASSY Bodi termasuk kabin untuk dump 8707.90.90.00
truck
102 PROPELLER SHAFT Pores penggerak dengan differensial 8708.50.24.00
103 SEAT /SEAT ASSY Bagian dan aksesories dump truck 8708.29.99.00
14. ·~ .,
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
• 14 .
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
104 TRANSMISSION ASSY / Transmisi untuk Dump Truck 8708.50.24.00
TORQFLOW ASSY
105 FRONT AXLE/REAR Untuk Dump Truck 8708.50.29.00
AXLE
106 RIM /RIM ASSY Pelek untuk dump truck 8708.70.14.00
107 R SUSPENSION ASSY Sistem suspensi belakang dan 8708.80.14.00
bagiannya
108 RADIATOR ASSY/ Untuk dump truck 8708.91.14.00
RADIATOR
109 RADIATOR Untuk alat besar 8419.50.90.00
110 COUPLING Kopling dan bagiannya untuk dump 8708.93.40.00
truck
111 STEERING COLUMN Roda kemudi dan kolom kemudi dan 8708.94.99.00
bagiannya untuk dump truck
112 FUEL TANK Tangki bahan bakar dan lainnya untuk 8708.99.19.00
ASSY/TANK/TANK dump truck 8708.99.99.00
ASSY
113 SEAT/SEAT Tempat duduk untuk alat besar dan 9401.71.00.00
SUSPENSION ASSY dump truck 9401.20.00.00
114 STEEL PLATE 55400 (or equivalents : S5490 or S5540 7208.51.00.00
or KN400 or 5541 or WS41 or 7208.52.00.00
ASTM),dengan ketebalan > 25 mm dan 7208.53.00.00
/ atau lebar > 2000 nun
15. MENTERIKEUANGAN
REPUBliK INDONESIA .
- 15 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASUK
DALAM
POSTARIF
115 STEEL PLATE SHT50 (or equivalents : SM490A or 7208.51.00.00
SHT540 or SM50AjB or SM400AjBjC 7208.52.00.00
or KN490E or ST442), dengan 7208.53.00.00
ketebalan > 25 rom dan j atau lebar >
2000mm
116 STEEL PLATE 543C or equivalent 545C 7208.51.00.00
7208.52.00.00
7208.53.00.00
117 STEEL PLATE SHT60, (or equivalents: HS590SjSB or 7208.51.00.00
HTP590WAL or WELTEN590RE or 7208.52.00.00
WELTEN590 or NK-HITEN590 or NK- 7208.53.00.00
EH360 or SUMITEN 590K or
SUMITEN590, SUMITEN590TMC)
118 STEEL PIPE STKM 13A j STKM 16A dengan 7306.90.90.90
kampuh
119 ALLOY STEEL BAR (BESI Dari besi atau baja paduan lainnya, 7228.30.90.00
BATANGAN) dicanai panas,dengan penampang
silang selain lingkaran
120 ROUND BAR Dari besi atau baja bukan 7214.99.90.20
paduan, %karbon < 0,6 % menurut
beratnya, batang poros ; manganese
steel
121 ROUND BAR Dari besi atau baja paduan 7228.60.10.00
lainnya,dengan penampang silang
lingkaran
122 STEEL TUBE Dari besi atau baja bukan paduan, 7304.39.00.00
penampang silang lingkaran, lain
daripada ditarik, dicanai dingin
123 COPPER FREE WELDING dalam bentuk gulungan 8311.30.10.00
WIRE
16. ~'.'
.~.
MENTERIKEUANGAN
REPUBliK INDONESIA
16 -
NO. URAIAN BARANG SPESIFIKASI TERMASU;K
-"0
DALAM
POSTARIF
124 COPPER FREE WELDING dalam bentuk batangan 8311.30.90.00
WIRE
MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS DW. MARTOWAROOJO