education about taxation

1. Apakah barang seperti di gambar
tersebut merupakan penghasilan?

2. OBJEK PAJAK
Pasal 4 s.d. 15 UU PPh
BAB III

3. OBJEK PAJAK
Penghasilan
 setiap tambahan kemampuan ekonomis
 yg diterima atau diperoleh WP
 baik yg berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia
 yg dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan WP yg bersangkutan
 dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Konsep Penghasilan dalam arti luas
Ps.4(1) UU PPh

4. Konsep Penghasilan dalam arti luas (world wide income)
realized economic-power accretion  design RUU PPh 1984
comprehensive
concept of
income
Mendefinisikan penghasilan
secara luas dan komprehensif tanpa
memperhatikan sumber, cara
perolehan, dan pemanfaatan, serta
nama dan bentuk penghasilan
Gunadi, Pajak Internasional: Edisi Revisi (2007) hal. 17
R. Mansury, Pajak Penghasilan lanjutan: 1996 hal. 64
Bukan “accretion concept” murni

5. P
E
N
G
H
A
S
I
L
A
N
Dikenakan Pajak dengan
Tarif Umum/Tarif Ps.17(1)
Dikenakan Pajak dengan
Tarif Khusus dan Bersifat
Final
Objek
Pajak
Dikecuali-
kan dari /
Bukan
Objek
Pajak
Tidak digabungkan
dengan
Penghasilan yang
dikenakan Pajak
dengan Tarif
Umum

6. PENGHASILAN (Ph) BRUTO
PENGELUARAN/BIAYA
Ph-OP
Non Final
Ph-OP
Final
Ph-BOP
terkait terkaitterkait
Boleh
Dikurangkan
(Ps.6(1) UU PPh)
Tidak Boleh Dikurangkan
(PP 94/2010)
Tidak boleh dikurangkan
berdasarkan
Ps. 9(1) UU PPh
dan Peratutan
Pelaksanaan lainnya

7. Pengeluaran yg
mempunyai
masa manfaat
tidak lebih dari
1 tahun
Pengeluaran yg
mempunyai
masa manfaat
lebih dari 1
tahun
Biaya tahun
ybs.
Pembebanannya
melalui
penyusutan/
amortisasi
Penjelasan Ps. 6 (1) UU PPh

8. P
E
N
G
H
A
S
I
L
A
N
Sumber Penggunaan
dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan
pekerjaan bebas
dari usaha dan
kegiatan
dari modal, yang
berupa harta gerak
ataupun harta tak
gerak
lain-lain
konsumsi
menambah kekayaan
Wajib Pajak
Penjelasan Ps.4(1) UU PPh

9. Diskusi: Kerugian dari Luar Negeri
• UU PPh menganut konsep pengertian
penghasilan dalam arti luas.
Bagaimana perlakuan PPh atas kerugian yang
diderita di luar negeri oleh WP Dalam Negeri?

10.  semua jenis Ph yg diterima atau diperoleh dlm suatu th
pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan
pajak.
UU PPh Menganut Pengertian
Penghasilan yg Luas
Untuk menghitung
PPh
 apabila suatu jenis Ph dikenai pajak dgn tarif yang bersifat
final atau dikecualikan dari obyek pajak, maka Ph tsb tidak
boleh digabungkan dgn Ph lain yg dikenai tarif umum.
 apabila dlm satu th pajak suatu usaha atau kegiatan
menderita kerugian, kerugian tsb dikompensasikan dgn Ph
lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yg
diderita di luar negeri.
Penjelasan Ps.4(1) UU PPh

11. Kerugian di Luar Negeri/
Mancanegara
• Tidak boleh dikompensasikan (kompensasi
horisontal)/digabungkan dengan Ph Dalam
Negeri.
• Alasan praktis administratif, kesulitan meyakinkan
kebenaran angka kerugian mancanegara (diderita
di LN).
• Alasan dalam praktik kerugian tersebut dapat
dikompensasikan di negara sumber (kompensasi
vertikal) mengeliminasi double dipping.
Gunadi, Pajak Internasional: Edisi Revisi (2007) hal. 142

12. Contoh-Contoh Penghasilan
a. Penggantian atau
imbalan
berkenaan dengan
pekerjaan atau
jasa yang diterima
atau diperoleh
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan
termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau
imbalan dalam bentuk lainnya,
kecuali ditentukan lain dalam
UU PPh
c. laba usaha
Ps. 4(1) UU PPh

13. 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dgn nama dan dalam bentuk apa pun
Ps. 4(1) UU PPh: Penghasilan
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali
yg diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat dan badan
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yg menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan PMK (PMK No. 245/PMK.03/ 2008 tgl 31-12-2008), sepanjang tidak ada
hubungan dgn usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak
ybs.
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan,
tanda turut serta dlm pembiayaan, atau permodalan dlm perusahaan pertambangan
d. keuntungan karena penjualan atau
karena pengalihan hartatermasuk:

14. (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat
yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
bersangkutan;
Pasal 4(3)a UU PPh

15. (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak
boleh dikurangkan:
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
dan warisan sdd Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
Pasal 9(1)g UU PPh

16. PT A PT B
Jual Mesin
H Jual : Rp 0,6 M
H Perolehan: Rp 2 M
Akm. Pyst: Rp 1,5 M
H Pasar: Rp 0,8 M
Kasus 1
Kasus 2 Sama dengan kasus 1, akan tetapi PT B merupakan pemegang saham
PT A sebesar 60%.
Bagaimana perlakuan PPh bagi PT A dan PT B untuk kasus 1 dan kasus 2
tersebut di atas?
Diskusi: Penjualan Harta

17. Harga Perolehan dan Harga Penjualan
dalam Transaksi Jual Beli
Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli
harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sdd Pasal 18
ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau
diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah
jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.
Ps. 10 (1) UU PPh
Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea
masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

18. Diskusi: Pengalihan Harta Kepada Pegawai
• PT A menjual peralatan kantor kepada
pegawainya yang merupakan staf administrasi
dengan harga Rp25.000.000.
Peralatan tersebut telah disusutkan PT A dan
nilai sisa bukunya pada saat dijual sebesar
Rp20.000.000. Harga pasar peralatan kantor
tersebut sebesar Rp35.000.000.
• Bagaimana perlakuan PPh bagi PT A dan
pegawainya?

19. Dalam hal terjadi pengalihan harta
perusahaan kpd pegawainya,
 maka keuntungan berupa selisih antara
harga pasar harta tsb dgn nilai sisa
buku merupakan penghasilan bagi
perusahaan.
Ps. 3 PP 94/2010

20. • PT A merupakan supplier bahan baku PT B yang bergerak
dalam bidang usaha manufaktur. Untuk menjaga loyalitas
pelanggan, sekali tempo PT A menyumbangkan bahan baku
kepada PT B yang dulunya diperoleh dengan harga
Rp50.000.000. Harga Pasar bahan baku tersebut pada saat
disumbangkan sebesar Rp55.000.000.
• Bagaimana Perlakuan PPh bagi PT A dan PT B?
Diskusi: Sumbangan
Kasus 1

21. • Gagah Prakoso, Direktur PT X mempunyai anak sulung
bernama Gathot Wicaksono yang merupakan Direktur PT Y.
Apabila PT X memberikan sumbangan kepada PT Y, maka
sumbangan tersebut bukan merupakan Objek Pajak. Lain
halnya apabila PT X memberikan hibah kepada PT Y maka
harta hibahan tersebut bagi PT Y merupakan Objek Pajak
Penghasilan.
• Apakah pernyataan tersebut benar?
Diskusi: Sumbangan
Kasus 2

22. • PT C merupakan pemegang saham PT B sebesar 50%.
Sedangkan PT B merupakan pemegang saham PT E sebesar
40%. Apabila PT C memberikan sumbangan kepada PT E, maka
sumbangan tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan bagi
PT E.
• Apakah pernyataan tersebut benar?
Diskusi: Sumbangan
Kasus 3

23. (1) Hubungan di antara pihak-pihak ybs sdd Ps. 4 ayat (3)
huruf a UU PPh
 dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan
satu dgn yang lain secara langsung atau tidak langsung
berkenaan dgn:
a. usaha;
b. pekerjaan; atau
c. kepemilikan atau penguasaan.
Ps. 8 PP 94/2010
Yang dimaksud dengan "pihak-pihak yang bersangkutan" adalah Wajib Pajak
pemberi dan Wajib Pajak penerima bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, dan atau harta hibahan.

24. HUBUNGAN USAHA
(2) Hubungan di antara pihak-pihak ybs berkenaan dgn usaha
sdp ayat (1) huruf a antara WP pemberi dgn WP
penerima,
 dapat terjadi apabila terdapat transaksi yg bersifat
rutin antara kedua belah pihak.
Ps. 8 PP 94/2010
Transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak adalah
berupa pembelian, penjualan, atau pemberian imbalan lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun.

25. HUBUNGAN PEKERJAAN
(3) Hubungan di antara pihak-pihak ybs berkenaan
dgn pekerjaan sdp ayat (1) huruf b antara WP
pemberi dgn WP penerima
 terjadi apabila tdp hubungan yg berupa
pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan
kegiatan
 scr langsung atau tidak langsung antara
kedua pihak tsb.
Ps. 8 PP 94/2010

26. HUBUNGAN PEKERJAAN LANGSUNG
Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C
merupakan pegawai PT X.
 Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B
dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan
langsung.
 Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan
atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka
bantuan atau sumbangan tersebut merupakan
objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima
karena antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan
C mempunyai hubungan pekerjaan langsung.
Ps. 8 PP 94/2010

27. HUBUNGAN PEKERJAAN TIDAK LANGSUNG
Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi
dari perusahaan asuransi PT X.
 Meskipun Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai
PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap
mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung.
 Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan
dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau
sumbangan tersebut merupakan objek Pajak
Penghasilan bagi pihak yang menerima karena
antara PT X dan Tuan A mempunyai hubungan
pekerjaan tidak langsung.
Ps. 8 PP 94/2010

28. HUBUNGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAAN
(4) Hubungan di antara pihak-pihak ybs berkenaan
dgn kepemilikan atau penguasaan antara WP
pemberi dgn WP penerima sdp ayat (1) huruf c
 terjadi apabila tdp:
a. penyertaan modal scr langsung atau tidak
langsung sdd Ps. 18 ayat (4) huruf a UU
PPh; atau
b. hubungan penguasaan scr langsung atau
tidak langsung sdd Pasal 18 ayat (4) huruf
b UU PPh.
Ps. 8 PP 94/2010

29. Tn. E Tn. B
jr
Tn. C
Tn. A
Tn. B
PT
AA
PT YPT X
Penguasaan Manajemen Secara Langsung
Dir
PT X dan PT Y mempunyai hub. penguasaan manajemen scr langsung.
Anak BungsuKom Dir
PT Y dan PT AA mempunyai hub. penguasaan manajemen scr langsung.
Hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yg
pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara
pengurus dalam entitas tersebut tidak memilki hubungan penguasaan.
Jika PT X memberikan bantuan atau sumbangan kepada PT Y atau
sebaliknya, PT AA memberikan sumbangan kpd PT Y atau sebaliknya, maka
bantuan atau sumbangan tsb merupakan OP bagi pihak yg menerima.

30. Tn. PTn.O
PT X
PT
AB
Penguasaan Manajemen Secara Tidak Langsung
Tn. O dan Tn. P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan
kegiatan PT X, misalnya berwenang menandatangani kontrak dgn pihak
ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O dan/atau
Tuan P tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yg tertera
dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X.
PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara
tidak langsung.
mengambil
kebijaksanaan/keputusan
mengambil
kebijaksanaan/keputusan
Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT AB atau sebaliknya
maka bantuan atau sumbangan tsb merupakan objek pajak bagi pihak yg
menerima.

31. e. penerimaan kembali pembayaran pajak yg telah dibebankan
sbg biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang
Ps. 4(1) UU PPh: Penghasilan

32. • Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa
penyetoran termasuk saham bonus yang
berasal dari kapitalisasi agio saham termasuk
dalam pengertian dividen yang merupakan
objek pajak.
• Apakah pernyataan tersebut benar?
Diskusi: Saham Bonus

33. Ps. 4(1) UU PPh : Penghasilan
g. dividen, dgn nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
dan pembagian SHU koperasi

34. 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,
dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah
modal yang disetor;
3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran
termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio
saham; (ada pengecualian berdas. PP 94/2010)
4) pembagian laba dalam bentuk saham;
5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa
penyetoran;
6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima
atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali
saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
Termasuk Pengertian Dividen

35. 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal
yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau
diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu
adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang
dilakukan secara sah;
8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk
yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12)pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang
saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Termasuk Pengertian Dividen

36. Tidak Termasuk Pengertian Dividen
(Ps. 2 PP 94/2010)
Objek pajak berupa dividen sdd Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan
tanpa penyetoran yang berasal dari:
a. kapitalisasi agio saham kepada pemegang saham yang telah
menyetor modal atau membeli saham di atas harga nominal,
sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya
setelah pembagian saham bonus tidak melebihi jumlah
setoran modal; dan
b. kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU PPh.

37. i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan
harta
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dgn
jumlah tertentu yg ditetapkan dengan PP (PP 130 Tahun
2000 tgl 15-12-2000)
Ps. 4(1) UU PPh : Penghasilan

38. Royalti
(Penjelasan Ps. 4 (1) huruf h UU PPh)
Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang
dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara
berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang
kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain
atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek
dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial
atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan
peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah,
teknikal, industrial, atau komersial;

39. 4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan
penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka
1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan
tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi
tersebut pada angka 3, berupa:
a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat
melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau
rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio
yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik,
atau teknologi yang serupa;
c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh
spektrum radio komunikasi;
Royalti
(Penjelasan Ps. 4 (1) huruf h UU PPh)

40. 5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup
(motion picture films), film atau pita video untuk siaran
televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan
dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan
intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana
tersebut di atas.
Royalti
(Penjelasan Ps. 4 (1) huruf h UU PPh)

41. Pasal 1
Dalam PP ini, yg dimaksud dengan Utang Debitur Kecil adalah utang usaha yg
jumlahnya tidak lebih dari Rp 350.000.000,00, termasuk :
a. Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak untuk
usaha ekonomi produktif yg diberikan kepada Keluarga Prasejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi hasil pendataan KS) yang telah
menjadi peserta Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok
Prokesra-OPPKS;
b. Kredit Usaha Tani (KUT), yaitu kredit modal kerja yg diberikan oleh bank
kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana (executing) maupun
penyalur (channeling) atau kepada LSM sebagai pelaksana pemberian
kredit, untuk keperluan petani yg tergabung dalam kelompok tani guna
membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan
hortikultura;
c. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), yaitu kredit yg
diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk pemilikan RSS;
d. Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yg diberikan kepada nasabah usaha
kecil; dan
e. Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia
dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.
PP 130 Tahun 2000

42. • Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing diakui
sebagai penghasilan atau biaya berdasarkan sistem
pembukuan yg dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai
dgn SAK yg berlaku di Indonesia.
• Apakah pernyataan tersebut benar?
Diskusi: Selisih Kurs

43. Ps. 4(1) UU PPh: Penghasilan
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
Ps. 6(1) UU PPh: Boleh dikurangkan
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing

44. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) SELISIH KURS
(1) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata
uang asing diakui sebagai penghasilan atau
biaya berdasarkan sistem pembukuan yg dianut
dan dilakukan secara taat asas sesuai dgn SAK
yg berlaku di Indonesia.
(2) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata
uang asing sdp ayat (1) yg berkaitan langsung dgn
usaha WP yg:
a. dikenakan PPh yg bersifat final; atau
b. tidak termasuk objek pajak,
tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya.
Ps. 9 PP 94/2010

45. Contoh:
 PT A bergerak di bidang penyewaan apartemen. Sesuai dgn kontrak,
sewa apartemen tiap bulan adalah US$1,000 dan diterbitkan invoice
setiap tgl 1.
 Pada tgl 1 September 2010 PT A menerbitkan invoice sebesar US$
1,000 kpd penyewa. Pada tgl tsb, kurs yg berlaku adalah Rp9.000,00
per 1 US$.
 Pada tgl 1 September 2010 tsb PT A mengakui penghasilan atas sewa
apartemen Rp9.000.000,00 (US$ 1,000 x Rp9.000,00).
 Pada tgl 15 September 2010 penyewa membayar sewa apartemen.
Pada tgl tsb, kurs yg berlaku adalah Rp8.700,00 per 1 US$, shg nilai
sewa yg dibayar adalah Rp8.700.000,00 (US$ 1,000 x Rp8.700,00).
 Atas perbedaan waktu antara tgl penerbitan invoice dan tgl
pembayaran timbul kerugian selisih kurs bagi PT A sebesar
Rp300.000,00 ((Rp9.000,00 - Rp8.700,00) x US$ 1,000)).
 Atas kerugian selisih kurs tsb tidak diakui sbg biaya bagi PT A karena
berasal dari penyewaan apartemen yg telah dikenai PPh bersifat final.
Ps. 9 PP 94/2010

46. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) SELISIH KURS
(3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata
uang asing sdp ayat (1) yg tidak berkaitan
langsung dgn usaha WP yg:
a. dikenakan PPh yg bersifat final; atau
b. tidak termasuk objek pajak,
diakui sebagai penghasilan atau biaya
sepanjang biaya tsb dipergunakan untuk 3M
penghasilan.
Ps. 9 PP 94/2010

47. Contoh:
PT A, usaha penyewaan apartemen, bulan September 2010
mendapatkan pinjaman US$10,000,000 yg digunakan:
 US$ 9,000,000 untuk membangun apartemen,
 US$ 1,000,000 untuk membeli alat transportasi yg akan
dipergunakan untuk usaha jasa angkutan.
Atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yg berasal
dari pinjaman sebesar US$ 1,000,000 tsb dapat diakui sebagai
penghasilan atau biaya karena:
a. tidak berkaitan langsung dengan usaha PT A di bidang penyewaan
apartemen yang atas penghasilannya dikenai PPh bersifat final; dan
b. merupakan pengeluaran untuk 3M penghasilan lainnya berupa
usaha jasa angkutan yang atas penghasilannya dikenai PPh dgn tarif
Pasal 17 UU PPh.
Ps. 9 PP 94/2010

48. p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan
yang belum dikenakan pajak
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
n. premi asuransi
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
s. surplus Bank Indonesia
Ps. 4(1) UU PPh: Penghasilan

49. (1) Surplus BI yg mrpk objek PPh adalah surplus BI
menurut laporan keuangan audit setelah
dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai
dgn UU PPh dgn memperhatikan karakteristik
BI.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan
dan pembayaran PPh atas surplus BI sdp ayat (1)
diatur dgn PMK.
Ps. 7 PP 94/2010
Karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank Indonesia antara
lain selisih kurs, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva tetap.

50. Pinjaman Tanpa Bunga

51. PINJAMAN TANPA BUNGA DARI PEMEGANG SAHAM
(1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yg diterima
oleh WP berbentuk PT diperkenankan apabila:
a. pinjaman tsb berasal dari dana milik pemegang saham
itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
b. modal yg seharusnya disetor oleh pemegang saham
pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam
keadaan merugi; dan
d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang
mengalami kesulitan keuangan untuk
kelangsungan usahanya.
Ps. 12 PP 94/2010

52. (2) Apabila pinjaman yg diterima oleh WP berbentuk PT dari
pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sdp
ayat (1), atas pinjaman tsb terutang bunga dgn tingkat
suku bunga wajar.
Ps. 12 PP 94/2010
Yang dimaksud dengan "tingkat suku bunga wajar" adalah tingkat suku
bunga yg berlaku yg ditetapkan sesuai dgn prinsip kewajaran dan kelaziman
(best practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yg tidak mempunyai
hubungan istimewa sdd Ps. 18 ayat (4) UU PPh
PINJAMAN TANPA BUNGA DARI PEMEGANG SAHAM

53. Pembagian Laba

54.  Pembagian laba scr langsung
dan/atau tidak langsung yg berasal
dari saldo laba termasuk saldo laba berdasarkan
proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek
pajak,
 kecuali bagian laba sdd Pasal 4 ayat (3)
huruf f UU PPh.
Ps. 6 PP 94/2010

55. Penghasilan yg Dikecualikan dari Objek Pajak
f. dividen atau bagian laba yg diterima atau diperoleh PT sbg
WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan
modal pd badan usaha yg didirikan dan bertempat kedudukan
di Indonesia dgn syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yg ditahan; dan
2. bagi PT, BUMN dan BUMD yg menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yg memberikan dividen
paling rendah 25% dari jumlah modal yg disetor;
Ps. 4(3) UU PPh