SlideShare a Scribd company logo
# •




                                        RINGKASAN
                      KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010,
                                NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0,
                                NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010.



                                                  TENTANG
                                        MUTASI PARA PEJABAT ESELON II
                                   DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



                                           MENTERIKEUANGAN



      Menimbang

      Mengingat

      Memperhatikan     }            dst
                                               MEMUTUSKAN

      Menetapkan

      PERTAMA                1dst
                             ..J
      KEDUA                 Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
                            lampiran Keputusan ini.

      KETIGA                ) dst.

      KEEMPAT            Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan       ini akan diadakan
                         perbaikan sebagaimana mestinya.

      KELIMA                Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan.

                         SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
                         1 s.d. 11 dst.

                         PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan             untuk
                         diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                           Ditetapkan di Jakarta
                                                           Pada tanggal 7 Oktober 2010

                                                           MENTERIKEUANGAN


                                                          AGUS D.W. MARTOWARDOJO
RINGKASAN
              LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010,
                  NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :

1.    Drs. Achmad Riyadi                           diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
                                                   dan Cukai;

2.    Drs. Kamil Sjoeib, M.A.                      diangkat       sebagai        Direktur           Kepabeanan
                                                   Internasional;

3.    Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A.   diangkat  sebagai  Tenaga     Pengkaji    Bidang
                                                   Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi;

4.    Maimun, S.E., M.B.A.                         diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara,
                                                   Medan;

5.    Drs. Nasir Adenan, M.M.                      diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan,
                                                   Palembang;

6.    Drs. Muhammad Chariri                        diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya;

7.    Ir. Azhar Rasyidi, M.A.                      diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan
                                                   Bagian Timur , Balikpapan;

8.    Drs. Supraptono                              diangkat   sebagai   Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua
                                                   dan Papua Barat, Ambon;

9.    Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc.          diangkat   sebagai Tenaga             Pengkaji Bidang
                                                   Pengawasan dan Penegakan            Hukum Kepabeanan
                                                   dan Cukai;

10    Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M.     diangkat   sebagai       Pj. Kepala Kantor Wilayah
                                                   Direktorat Jenderal      Bea dan Cukai Jawa Timur II,
                                                   Malang;

11.   Drs. Nofrial, M.A.                           diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                                   Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar;



BADAN KEBIJAKAN FISKAL :

Drs. Djoko Sutojo Riyadi                           diangkat  sebagai          Kepala        Pusat     Kebijakan
                                                   Pendapatan Negara;
SEKRETARIAT JENDERAL:

 1.   Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc.      diangkat    sebagai    Kepala     Biro       Hubungan
                                             Masyarakat;

2.    Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A.     diangkat sebagai Kepala Biro Umum;

3.    Harry 7.. Soeratin                     diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber
                                             Daya Aparatur;


DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN:

1.    Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A.        diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan;

2     Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc.    diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;

3.    Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe       diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan  / Provinsi  Sumatera
                                             Selatan;

4.    S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc.   diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten;
5.    Drs. Seto Utarko, M. Si.               diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;

6.    Drs. Sugianto                          diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;

7.    Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc        diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan   Provinsi   Kalimantan
                                             Barat;

8.    Drs. Agah Sugana                       diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara
                                             Barat;
9.    Drs. Alfiah                            diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal   Perbendaharaan     Provinsi Sulawesi
                                             Tenggara;
10.   Drs. Hendro Baskoro, M.M.              diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
                                             Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku;


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN:

Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si.       diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II.




                                                       MENTERIKEUANGAN


                                                       AGUS D.W. MARTOWARDOJO

More Related Content

What's hot

Surat penawaran jro
Surat penawaran jroSurat penawaran jro
Surat penawaran jroulin nuha
 
CV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKAT
CV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKATCV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKAT
CV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKATFrans Paterson Barnabas
 
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barangDraf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
Legal Akses
 
Surat perintah kerja 0
Surat perintah kerja 0Surat perintah kerja 0
Surat perintah kerja 0
Fahbi Firnanda
 
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Kanaidi ken
 
Surat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisSurat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisaris
endrah80
 
Exec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_update
Exec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_updateExec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_update
Exec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_updateAndri Zul Haq
 
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita SariContoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1Dafa Adunt
 
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaanLaporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaanannasidik
 
Siaran Pers Kementerian Investasi
Siaran Pers Kementerian InvestasiSiaran Pers Kementerian Investasi
Siaran Pers Kementerian Investasi
CIkumparan
 
Paparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptx
Paparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptxPaparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptx
Paparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptx
drsarita
 
COMPANY PROFILE.
COMPANY PROFILE.COMPANY PROFILE.
COMPANY PROFILE.Ersan Abadi
 
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohBerita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Toniminerva
 
Surat dukungan-tender
Surat dukungan-tenderSurat dukungan-tender
Surat dukungan-tender
SELAYAR
 
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaansurat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaanLegal Akses
 
SURAT IZIN TUGAS.docx
SURAT IZIN  TUGAS.docxSURAT IZIN  TUGAS.docx
SURAT IZIN TUGAS.docx
SYARIFUDDIN66
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
GLC
 
Draf surat pernyataan perintah transfer uang
Draf surat pernyataan perintah transfer uangDraf surat pernyataan perintah transfer uang
Draf surat pernyataan perintah transfer uang
Legal Akses
 

What's hot (20)

Surat penawaran jro
Surat penawaran jroSurat penawaran jro
Surat penawaran jro
 
CV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKAT
CV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKATCV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKAT
CV - LAMPIRAN KETERANGAN KERJA - SERTIFIKAT
 
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barangDraf perjanjian jasa pengangkutan barang
Draf perjanjian jasa pengangkutan barang
 
Surat perintah kerja 0
Surat perintah kerja 0Surat perintah kerja 0
Surat perintah kerja 0
 
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
Ketentuan e-Purchasing melalui e-Katalog (Kep.LKPP No.122 Thn 2022).
 
Surat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisarisSurat persetujuan dewan komisaris
Surat persetujuan dewan komisaris
 
Exec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_update
Exec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_updateExec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_update
Exec. SUMMARY BB MAMUJU SUL BAR_update
 
surat surat Sipa
surat surat Sipasurat surat Sipa
surat surat Sipa
 
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita SariContoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
Contoh risalah-surat-perjanjian-kerja-harian-lepas Fenti Anita Sari
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1
 
Laporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaanLaporan kemajuan pekerjaan
Laporan kemajuan pekerjaan
 
Siaran Pers Kementerian Investasi
Siaran Pers Kementerian InvestasiSiaran Pers Kementerian Investasi
Siaran Pers Kementerian Investasi
 
Paparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptx
Paparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptxPaparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptx
Paparan Bimtek Kinerja (Bahan Bpk Marlent).pptx
 
COMPANY PROFILE.
COMPANY PROFILE.COMPANY PROFILE.
COMPANY PROFILE.
 
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohBerita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
 
Surat dukungan-tender
Surat dukungan-tenderSurat dukungan-tender
Surat dukungan-tender
 
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaansurat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
surat permohonan peminjaman barang kepada perusahaan
 
SURAT IZIN TUGAS.docx
SURAT IZIN  TUGAS.docxSURAT IZIN  TUGAS.docx
SURAT IZIN TUGAS.docx
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
 
Draf surat pernyataan perintah transfer uang
Draf surat pernyataan perintah transfer uangDraf surat pernyataan perintah transfer uang
Draf surat pernyataan perintah transfer uang
 

Similar to Pelantikan Eselon II

Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
dispora
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014herman parudani
 
Buku pprg keuangan
Buku pprg keuanganBuku pprg keuangan
Buku pprg keuanganEfry Ghani
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
moliiceman
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009Usman Yasin
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
CIkumparan
 
Bahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdf
Bahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdfBahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdf
Bahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdf
simonboykesinaga1
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmGuei Jâmâl Lõëbêzz
 

Similar to Pelantikan Eselon II (10)

Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
 
Surat tugas luar - fispra 2014
Surat  tugas luar  - fispra 2014Surat  tugas luar  - fispra 2014
Surat tugas luar - fispra 2014
 
Sk penempatan
Sk penempatanSk penempatan
Sk penempatan
 
Buku pprg keuangan
Buku pprg keuanganBuku pprg keuangan
Buku pprg keuangan
 
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
Sk bendahara pengeluaran badilag 04 2013
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Sk ka prodi
Sk ka prodiSk ka prodi
Sk ka prodi
 
Bahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdf
Bahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdfBahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdf
Bahan Dir P4K FGD Pemanfaatan Lahan Sertipikasi, 10 Des (1).pdf
 
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 

More from Badan Kebijakan Fiskal

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
Badan Kebijakan Fiskal
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Badan Kebijakan Fiskal
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
Badan Kebijakan Fiskal
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
Badan Kebijakan Fiskal
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Badan Kebijakan Fiskal
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Badan Kebijakan Fiskal
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
Badan Kebijakan Fiskal
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
Badan Kebijakan Fiskal
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Badan Kebijakan Fiskal
 

More from Badan Kebijakan Fiskal (20)

Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
Communique
CommuniqueCommunique
Communique
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010PMK Nomor 131/PMK.011/2010
PMK Nomor 131/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 

Recently uploaded

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (18)

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 

Pelantikan Eselon II

  • 1. # • RINGKASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0, NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010. TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON II DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERIKEUANGAN Menimbang Mengingat Memperhatikan } dst MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA 1dst ..J KEDUA Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini. KETIGA ) dst. KEEMPAT Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1 s.d. 11 dst. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2010 MENTERIKEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO
  • 2. RINGKASAN LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI : 1. Drs. Achmad Riyadi diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Drs. Kamil Sjoeib, M.A. diangkat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional; 3. Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi; 4. Maimun, S.E., M.B.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Medan; 5. Drs. Nasir Adenan, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, Palembang; 6. Drs. Muhammad Chariri diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya; 7. Ir. Azhar Rasyidi, M.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur , Balikpapan; 8. Drs. Supraptono diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat, Ambon; 9. Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; 10 Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang; 11. Drs. Nofrial, M.A. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar; BADAN KEBIJAKAN FISKAL : Drs. Djoko Sutojo Riyadi diangkat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
  • 3. SEKRETARIAT JENDERAL: 1. Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc. diangkat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat; 2. Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A. diangkat sebagai Kepala Biro Umum; 3. Harry 7.. Soeratin diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur; DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN: 1. Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A. diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan; 2 Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau; 3. Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Provinsi Sumatera Selatan; 4. S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc. diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten; 5. Drs. Seto Utarko, M. Si. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; 6. Drs. Sugianto diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur; 7. Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat; 8. Drs. Agah Sugana diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 9. Drs. Alfiah diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara; 10. Drs. Hendro Baskoro, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku; DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN: Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si. diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II. MENTERIKEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO