Keputusan Menteri Keuangan mengangkat dan memindahkan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran.
Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang ini berisi draf perjanjian yang mengikat kerja sama antara pemilik barang dengan pengangkut barang untuk melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang melalui jalur darat.
Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang ini berisi draf perjanjian yang mengikat kerja sama antara pemilik barang dengan pengangkut barang untuk melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang melalui jalur darat.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMKOll/2010 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010
Tentang Perubahan Atas Perpres 86 Tahun 2006 Tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. # •
RINGKASAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010,
NOMOR 420/KMK.01/UP.11/201 0,
NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010.
TENTANG
MUTASI PARA PEJABAT ESELON II
DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
MENTERIKEUANGAN
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan } dst
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA 1dst
..J
KEDUA Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lampiran Keputusan ini.
KETIGA ) dst.
KEEMPAT Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pad a tanggal pelantikan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1 s.d. 11 dst.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2010
MENTERIKEUANGAN
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
2. RINGKASAN
LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 419/KMK.01/UP.11/2010, NOMOR 420/KMK.01/UP.11/2010,
NOMOR 421/KMK.01/UP.11/2010, TANGGAL 7 OKTOBER 2010
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :
1. Drs. Achmad Riyadi diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;
2. Drs. Kamil Sjoeib, M.A. diangkat sebagai Direktur Kepabeanan
Internasional;
3. Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang
Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi;
4. Maimun, S.E., M.B.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara,
Medan;
5. Drs. Nasir Adenan, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan,
Palembang;
6. Drs. Muhammad Chariri diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Surabaya;
7. Ir. Azhar Rasyidi, M.A. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Sea dan Cukai Kalimantan
Bagian Timur , Balikpapan;
8. Drs. Supraptono diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua
dan Papua Barat, Ambon;
9. Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc. diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang
Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan
dan Cukai;
10 Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M. diangkat sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II,
Malang;
11. Drs. Nofrial, M.A. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, Makassar;
BADAN KEBIJAKAN FISKAL :
Drs. Djoko Sutojo Riyadi diangkat sebagai Kepala Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara;
3. SEKRETARIAT JENDERAL:
1. Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc. diangkat sebagai Kepala Biro Hubungan
Masyarakat;
2. Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A. diangkat sebagai Kepala Biro Umum;
3. Harry 7.. Soeratin diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber
Daya Aparatur;
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN:
1. Drs. Abdul Rahman Ritonga, M.A. diangkat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan;
2 Drs. Harry Basar Hutapea, M.Soc.Sc. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau;
3. Drs. R. Moch. Atlap Noor Syamsoe diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan / Provinsi Sumatera
Selatan;
4. S. Bambang Suroso, S.H., M. Soc. Sc. diangkat sebagai Kepala !<antor Wilayah Direktorat
Jenderal PerbendaharaaniProvinsi Banten;
5. Drs. Seto Utarko, M. Si. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat;
6. Drs. Sugianto diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur;
7. Drs. Teddy Rukmantara, M.Soc.Sc diangkat sebagai Kepala Kantor VViiayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Barat;
8. Drs. Agah Sugana diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
9. Drs. Alfiah diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Tenggara;
10. Drs. Hendro Baskoro, M.M. diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku;
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN:
Dra. Dwi Pudjiastuti Handayani, M. Si. diangkat sebagai Pj. Direktur Anggaran II.
MENTERIKEUANGAN
AGUS D.W. MARTOWARDOJO