Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, khususnya konsep desentralisasi asimetris. Dibahas mengenai pengertian dan prinsip desentralisasi serta otonomi daerah, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi asimetris saat ini, serta rekomendasi untuk meredesain sistem desentralisasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan.

1. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH”
(Desentralisasi Asimetris Di Indonesia)
Disusun:
JOHN JULIUS BOEKORSJOM
NPM : 170230110505

2. PENDAHULUAN
Orde baru (sentralistik)
Reformasi Desentralisasi
Otonomi Daerah
Otonomi Asimetris
Permasalahan Desentralisasi Asimetris dan
Otonomi Daerah
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH”
(Desentralisasi Asimetis)

3. TINJAUAN PUSTAKA
 Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
otonomi daerah adalah: “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi
daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan
sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan
daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.
Konsep Desentralisasi Dimensi Maknawi
Dimensi Format
Keunggulan dan
Kelemahan Desentralisasi

4.  Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasi
sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau
kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi
pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan
parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non
pemerintah
 Desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization) adalah
konsep yang digunakan terhadap pemberlakuan kewenangan
khusus pada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu negara.
Pemberian status khusus pada wilayah tertentu dalam suatu negara
biasanya didasarkan atas pertimbangan historis, politik,
keberagaman etnik dan budaya, akselerasi pembangunan, dan
sebagainya.

5. PEMBAHASAN
Desentralisasi yg mengabaikan fakta obyektif berupa artitektur
kekayaan dan warisan budaya (social endowment), atau yang berpikir bahwa
masyarakat bergerak linier dalam satu arah dan cara yang sama, bukanlah
desentralisasi yang sesungguhnya. Setiap daerah dalam sebuah negara
memiliki anatomi politik, sosial, maupun kultural yang beragam, sehingga
desain desentralisasi asimetris menjadi alternatif strategis untuk menghindari
terjadinya kekecewaan daerah terhadap pemerintah nasional.
Adapun konsep desentralisasi di Indonesia cederung pada konsep
kombinasi antara otonomi khusus dan otoomi regulern. Model ini sangat
jamak ditemui pada kehadiran otonomi khusus sebagai solusi untuk
menyelesaikan ketegangan antara pemerintah nasional dengan sub nasional
yang mengarah ke gerakan-gerakan pemisahan diri (secession) atau
dikarenakan karakter daerah yang sangat spesifik. Model ini selanjutnya
menghasilkan bentuk desentralisasi yang bersifat regular bagi mayoritas
daerah, dan bentuk khusus untuk daerah-daerah tertentu.

6. Berbagai persoalan yang belum mampu dijawab oleh desain
desentralisasi asimetris yang saat ini berlaku, yaitu:
 Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang berakibat pada
perbedaan interprestasi, tumpang tindih, dan tarik‐menarik
kewenangan antar level pemerintahan (pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi
dengan kabupaten/kota);
 Kerancuan yang terjadi menyusul model susunan
pemerintahan yang menempatkan provinsi sebagai daerah
otonom sebagaimana kabupaten/kota, padahal wilayah
provinsi meliputi wilayah kabupaten/kota, dan pada saat
bersamaan juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah;
 Situasi pembuatan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah
yang cenderung terpecah‐pecah sehingga menghasilkan
peraturan perundang‐undangan yang saling bertentangan atau
tidak tepat sasaran, baik dalam lingkup nasional maupun lokal

7.  Kecenderungan pemerintah nasional tidak melakukan
penyesuaian kelembagaan dengan rezim desentralisasi
sehingga yang terjadi justru “pembengkakan” struktur
kelembagaan di pusat;
 Pembagian kewenangan menjadi urusan wajib dan urusan
pilihan yang belum jelas dan cenderung seragam untuk seluruh
daerah sehingga menimbulkan banyak kesulitan karena tak
seluruhnya sesuai dengan karaktersitik dan kebutuhan daerah,
dan;
 Banyaknya urusan pemerintahan yang mensyaratkan NSPK
(Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), dimana kelambanan
di departemen sektoral dalam mengeluarkan NSPK berimbas
pada tidak adanya standar kualitas penyelenggaran urusan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Walaupun ada
keleluasaan bagi daerah untuk bergerak sebelum NPSK keluar,
namun sangat sedikit daerah yang berinovasi untuk
menetapkan sendiri kualitas pelayanan publiknya.

8. Secara garis besar desain desentralisasi asimetris
dikembangkan atas dua motivasi dasar, yaitu:
 Motivasi politik: peredam gejolak pemisahan daerah dan
pengakuan atas multikulturalisme
 Motivasi ekonomi: penguatan kapasitas pemerintahan lokal
dan pengembangan kasawasankawasan ekonomi tertentu.
Patokan untuk pengembangan kategori untuk menyusun
desentralisasi asimetris bisa diusulkan sebagai berikut:
 Desain asimetrisme dirancang untuk menjawab persoalan
lokal/daerah dengan menggunakan kapasitas governability
sebagai tolok ukur utama.
 Desain asimetrisme dirancang untuk menjawab tantangan
globalisasi.
 Desain asimetrisme harus diletakkan di atas prinsip
kebhinnekaan sosio – kultural Indonesia.
 Asimetrisme tidak hanya menjangkau masalahmasalah
lokal, namun juga kebutuhan nasional.

9. Alternatif konsep desentralisasi asimetris bisa dipetakan
sebagai konsep kombinasi antara otonomi khusus dan otoomi
regulern. Model yang sangat jamak ditemui adalah kehadiran
otonomi khusus sebagai solusi untuk menyelesaikan ketegangan
antara pemerintah nasional dengan sub nasional yang mengarah ke
gerakan-gerakan pemisahan diri (secession) atau dikarenakan
karakter daerah yang sangat spesifik. Model ini selanjutnya
menghasilkan bentuk desentralisasi yang bersifat regular bagi
mayoritas daerah, dan bentuk khusus untuk daerah-daerah tertentu.
Model kombinasi antara model otonomi khusus dan otonomi
reguler, menjadi model yang paling fisibel untuk diterapkan pada
saat ini. Ada dua macam desain desentralisasi yang diterapkan,
yaitu desain reguler yang diterapkan untuk seluruh daerah di
Indonesia secara umum, dan desain otonomi khusus yang diberikan
untuk beberapa daerah dengan karakteristik dan kebutuhan khusus

10. KESIMPULAN
 Jalan menuju kesejahteraan bisa ditempuh promosi kesejahteraan
dari bawah (daerah) melalui rute desentralisasi dan otonomi daerah
asimetris. Pengalaman dua belas tahun desentralisasi memang
menyajikan banyak ironi sehingga lebih banyak daerah di Indonesia
yang tidak membuat aksi‐aksi konkret untuk mempromosikan
kesejahteraan, meski pejabat dan birokrat daerah sangat sadar
bahwa tujuan akhir desentralisasi adalah untuk meningkatkan
kesjehteraan rakyat.
 Akan dalam perkembanganya, satu demi satu daerah tengah
mengawal perubahan sehingga semakin banyak daerah yang
secara inkremental dan konsisten mempromosikan kesejahteraan.
Semua ini tentu tidak berjalan secara alamiah, tetapi membutuhkan
komitmen elite lokal, reformasi birokrasi dan anggaran daerah, serta
partisipasi masyarakat. Jika ketiga hal ini terus berkembang secara
konsisten dan berkelanjutan, maka kesejahteraan rakyat akan
tumbuh dengan menggembirakan di masa-masa yang akan datang.

11.  Pada konsep model yang ideal mengenai desntralisasi asimetris,
tergantung pada pola dan kultur daerah yang terkuang dalam
aspirasi politis masyarakat di daerah yang bebentuk
pengakomodiran pola asimetris yang diinginkan berlandasan pada
konsep NKRI. Adapu konsep tersebut yaitu pada konsep
desentralisasi asimetris bisa dipetakan sebagai konsep kombinasi
antara otonomi khusus dan otoomi regulern. Model yang sangat
jamak ditemui adalah kehadiran otonomi khusus sebagai solusi
untuk menyelesaikan ketegangan antara pemerintah nasional
dengan sub nasional yang mengarah ke gerakan-gerakan
pemisahan diri (secession) atau dikarenakan karakter daerah yang
sangat spesifik. Model ini selanjutnya menghasilkan bentuk
desentralisasi yang bersifat regular bagi mayoritas daerah, dan
bentuk khusus untuk daerah-daerah tertentu.

12. REKOMENDASI
 Perlu mendorong reformasi desain dan praktek desentralisasi di level
pusat. Karena dari pemetaan terhadap isu-isu strategis terlihat jelas
bahwa persoalan bukan hanya ada di daerah, namun juga
“disumbangkan” oleh pemerintah nasional. Oleh karena itu, pemerintah
nasional perlu didorong untuk melakukan reformasi desain dan praktek
desentralisasi asimetris sehingga memungkinkan daerah mempunyai
ruang dalam pengemabngan asimetris pada pola pencapaian
kesejahteraan.
 Perlu redesain terhadap desentralisasi fiskal agar otonomi daerah bisa
berjalan secara efektif. Desentralisasi dan otonomi fiskal sangat
diperlukan mendukung pembiayaan inovasi Jika argumen ini diikuti maka
ketersediaan anggaran kelihatannya merupakan faktor utama bagi
promosi kesejahteraan. .

13.  Memperjelas konsep/desain strategi pembangunan (konsep welfarism).
Sehingga berbagai inovasi yang bermunculan bisa menjadi inovasi
yang berkelanjutan dan terlembaga sehingga menggeser determinan
inovasi individu pemimpin pada variabel sistem : menguatkan
akuntabilitas lokal Bukan hanya berkelanjutan tapi juga “meluas”
menjadi inspirasi dalam proses reformasi kerangka kebijakan nasional
(desentralisasi kewenangan fiskalkelembagan); “meluas”ke samping
sehingga bisa menjadi inspirasi bagi inovasi di daerah-daerah yang lain
bukan semata-mata repetisi-replikasi (copypaste)
 Perlu menempatkan otonomi sekaligus sebagai ruang untuk melakukan
edukasi publik sehingga memperkuat kapasitas masyarakat untuk
melakukan public action. Public action adalah kapasitas masyarakat
untuk memberdayakan diri sehingga mempunyai tawar yang lebih kuat
dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

14. Sekian dan Terimakasih