Makalah ini membahas tentang pembangunan melalui desentralisasi di Indonesia. Pembahasan mencakup analisis hasil desentralisasi yang belum maksimal, berbagai ruang lingkup prioritas penyempurnaan administrasi, dan pentingnya training yang berorientasi pada praktek untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi.

1. MAKALAH
PEMBANGUNAN MELALUI DESENTRALISASI
Disusun Oleh:
1. Ady Setiawan (111714043)
2. Sri Yulianti (111714013)
3. Dhianita Retnaningtyas (111714009)
4. Rizki Ayu Pramita (111714017)
Kelas :
MP A 2011
Dosen:
DR. Erny Roesminingsih, M.Si
Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Pendidikan
Program Studi Manajemen Pendidikan
Tahun 2011
0

2. KATA PENGANTAR
Salam ketawadluan hanya diperuntukkan pada Allah SWT. Betapa tanpa
petunjuk dan perawatannya atas kita semua, niscaya tak kan pernah ada kehidupan,
kedamaian, dan seluruh efek hidup yang ditimbulkan oleh perilaku manusia. Perlu
disadari bahwa barang siapa yanng telah dianugerahi petunjuk oleh-Nya, maka sekali-
kali tak akan pernah ada yang bisa mencegahnya dan membuangnya dalam jurang
kenistaan. Begitu pula sebaliknya, siapa orang yang memang dipatenkan oleh-Nya
dalam kegelapan dan kekhufuran, maka tak akan ada yanng mampu tuk memasukkan
benih-benih petunjuk kebenaran dalam jiwanya kecuali hanya kehendak-Nya.
Menyadari hal tersebut, buah karya makalah yang juga merupakan bagian
petunjuk dan tuntunan-Nya yang mengarahkan kami untuk andil menuangkan fikiran
mengenai kondisi Sistem Desentralisasi negara kita ini, juga tak kan pernah luput dari
bimbingan-Nya. Maka, tanpa pemaksaan dan interfensi pihak manapun kami
mengungkapkan ucapan syukur yang tak terhingga pada-Nya atas izin waktu dan
kemampuan yang diberikan untuk menyusun makalah ini sebagai penyempurnaan
tugas mata kuliah Kapita Selekta semester gasal tahun 2011 ini.
Harapan besar tertuang pada makalah ini agar dapat dijadikan sarana sekaligus
washilah bagi pembaca sekalian untuk menambah khasanah keilmuan tentang ilmu
politik yang konsentrasi pada masalah desentralisasi pemerintahan. Mengingat bab
yang akan kami angkat pada kesempatan ini bertemakan “Pembangunan Melalui
Desentralisasi”.
Terakhir, dengan senang hati kami sisipkan pemberitahuan bahwa pintu
koreksi dan saran tak akan pernah tertutup untuk seluruh responden sebelum
tercapainya penyempurnaan yang perfect guna penyusanan makalah selanjutnya.
Semoga bermanfa’at.
Surabaya, 29 November 2011
Tim Penyusun
1

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar....…………………………………………………………………….. 1
Daftar Isi....…………..……………………………………………………………….. 2
Bab I. Pendahulan
Latar Belakang....…………………………………………………………………….. 3
Bab II. Pembahasan
A. Analisis Hasil Desentralisasi....………………………...…………………….. 4
B. Berbagai Ruang Lingkup Prioritas Dari Peneympurnaan Administrasi…….. 7
C. Training Yang Berorientasi pada Praktek…………......…………………….. 8
Bab III. Penutup
Kesimpulan...…………………………………………………………..…………..... 10
Daftar Pustaka……………..…………………………………………..…………..... 11
2

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai warga Negara yang baik tentunya bukan saja dinilai dari perjuangan
untuk menjalankan kewajiban saja. Penyeimbangan antara kewajiban dan hak warga
Negara pun dapat dijadikan cermin keberhasilan akan koherensi hubungan antara
pihak pemerintah dan warga sipil. Salah satu hak yang telah, sedang dan akan terus
diperjuangkan yakni mengenai kepemimpinan yang menganut system desentralisasi,
karena dianggap lebih gesit dalam mendengar dan menyelesaikan aspirasi rakyat
bawah. System yang telah berjalan selama beberapa tahun silam ini dinilai masih
terus perlu perbaikan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan tuntutan warga, baik
penyempurnaan yang dilakukan dalam bentuk perundang-undangan maupun prakter
lapangan langsung, sekalipun memang praktek tersebut selalu harus berdasar pada
undang-undang yang berlaku.
Hingga saat ini, pembangunan demi pembangunan terus digalakkan sesuai dengan
potensi daerah masing-masing. Potensi SDM maupun SDA yang terdapat di daerah
tersebut. karena dalam konteks undang-undang secara tersirat mendelegasikan seluruh
pimpinan daerah maupun kabupaten untuk terus berpacu dalam kemajuan daerah
masing-masing yang dipimpinnya. Sementara itu, dalam proses desentralisasi ini
ditemukan berbagai macam kemelut permasalahan yang berpicu pada pengamalan
undang-undang tersebut dan penyelewengan yang dilakukan berbagai pihak. Padahal
jika ditinjau pada isi undang-undang secara tersurat sudah cukup sempurna dalam
penyusanan dan rencana yang ditargetkan. Hal ini yang mendasari kami untuk
mengulas balik dan membedah tuntas mengenai proses pembangunan yang
dijadwalkan menggunakan jalur desentralisasi menyeluruh ini. Dimana di dalamnya
akan kita kupas mengenai hasil pencapaian system desentralisasi hingga detik ini dan
penyempurnaan administrasi yang telah dilakukan. Tanpa melupakan pembahasan
mengenai prakter desentralisai dan training-training yang dilakukan untuk memacu
pelaksanaan desentralisasi yang semakin membaik pada masa akan datang.
3

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Analisis Hasil Desentralisasi
1. Pencapaian Desentralisasi
Desentralisasi tidaklah mungkin dianut oleh pemerintahan kita, bila tidak
dinilai dengan pertimbangan asumsi bahwa manfa’at yang ditimbulkan akan jauh
lebih baik dari pada negatifnya. Bahkan, bisa dikatakan hampir tidak memiliki
celah bila kita mengingat letak geografis Negara kita yang terdiri dari berjuta-juta
kepulauan. Maka tepat jika desentralisasi ini dilancarkan mengingat rumitnya
pengurusan pemerintahan jika dilakukan secara terpusat, dan hasil akhir pun akan
memastikan Negara tidak akan tetap eksis bersatu-padu hingga saat ini.
Pencanangan hasil yang begitu sempurna tersebut ternyata tidak sedetail apa
yang telah di angan-angankan dahulu ketika penyusunan desentralisasi ini.
Permasalahan demi permasalahan terus menerjang untuk menggagalkan
keberhasilan pemerintahan. Bukanlah permasalah eksternal belaka yang kami
maksudkan, melainkan permasalahan intern yang berkecamuk dalam masing-
masing subjek pemegang amanat dari desentralisasi ini sendiri penyebabnya.
Target yang diinginkan haruslah melalui perjalanan panjang yang dikelilingi
energi daya juang yang tinggi, kejujuran, antusias dan segala power subjeknya
dalam mengusahaan tercapainya target yang diharapkan. Namun sayangnya,
bukan hanya ketidaksempurnaan hasil yang disebabkan karena belum
sempurnanya usaha yang sesungguhnya, akan tetapi ketidaksempurnaan hasil
yang disesabkan karena ketidakadanya usaha dari tekad yang kuat untuk
merealisasikan desentrasi tersebut yang lebih dominan menjadi penyebabnya.
sehingga berbuah pada prakter kerja yang tidak dilandasi rasa pengorbanan dan
perjuangan untuk masyarakat umum. Melihat sebab demikian, maka disimpulkan
sesuai fakta bahwa hasil desentralisasi hingga saat ini masih mengecewakan.
Selain sebab umum di atas, tokoh-tokoh politik Negara menilai bahwa
kekecewaan hasil desentralisasi ini juga disebabkan oleh:
4

6. 1. Tujuan yang terlalu terbatas,
2. Pelaksanaanya tidak efisien disebabkan oleh permasalah di atas yang telah kita
uraikan.
3. Dampak pembangunan pedesaan memiliki jangkauan yang tidak cukup jauh.
Karena salah satu tujuan utama desentralisasi adalah perataan pembangunan,
hal ini pastilah menggambarkan sekilas pada mind set kita bahwa sasaran
desentralisasi lebih dominan pada wilayah pedesaan. Sehingga tidak salah jika
salah satu criteria keberhasilan pun dilihat dari tingkat perkembangan wilayah
desa secara umum.
4. Penataan kembali distribusi wewenang manfaatnya hanya terbatas bagi para
elite setempat atau perwakilan kementerian saja.
5. Pentargetan yang tidak sesuai lapangan, hal ini dilihat pada sisi pelaksanaan
desentralisasi yang awalnya diharapkan dapat menyelesaikan permasalah
daerah secara tuntas dalam kurun waktu sekaligus satu waktu tanpa campur
tangan pihak lain, ternyata belum membuahkan hasil.
Melihat kondisi demikian, fakta hasil desentralisasi juga banyak memilki
berbagai kekurangan dan ketimpangan. Kekurangan dalam bentuk kemacetan
proses pemerintahan, pelayanan dan pengabdian pemerintah pada masyarakatnya.
Kita boleh mengatakan bahwa Pemerintah pusat menjadi sumber kemacetan ini
bilamana memang dalam prakteknya pemerintah pusat dinilai sebagai
penanggung jawab utama atas pemberian keputusan mengenai pemberian
pelayanan masyarakat. Sebagai contoh, jika terjadi kemacetan lalu lintas yang
disebabkan karena ketidaksesuaian keputusan pihak kepolisian lalu lintas sebagai
penanggung jawab lancarnya lalu lintas, maka boleh diklaim bahwa pihak yang
menjadi sumber kemacetan adal pihak penanggungjawab karena kekurangtepatan
keputusan yang dijatuhkan. Begitu pula dengan ilmu politik tentang desentralisasi
ini.
Mengetahui konsekuensi dari pihak penanggungjawab di atas, pihak penyusun
desentralisasi pun tidak mau dijadikan kambing hitam jika terjadi kegagalan.
Salah satu jalan yang dilalui, mereka menawarkan beberapa solusi yang terdapat
dalam maksud atau tujuan diadakannya desentralisasi tersebut, diantaranya:
5

7. 1. Memperlancar administrasi pemerintah pusat yang beroientasi pada
penyelesaian masalah daerah.
2. Menyadarkan Negara akan kebutuhan rakyatnya
3. Penggalian pendapat warga dan penampungan kebutuhan warga
Tidak dapat dipungkiri, memang disetiap Negara memiliki permasalahan
kompleks yang tidak mungkin dapat dihindari lagi. Terlebih Negara kita yang
begitu kompleks kepulauannya, tentulah pasti akan memiliki permasalahan yang
jauh lebih kompleks dari Negara lain yang lebih sempit dari segi geografis. Bukan
timbulnya permasalahan yang kita soroti, namun sejauh mana kesiapan dan
kemampuan antisipasi kita jika menghadapi permasahan tersebut. Beberapa
permasalahan yang sering muncul diantaranya:
1. Tidak cukupnya dukungan pemerintah pusat
2. Masalah politik dan organisasi pemerintahan
3. Sifat sentralistis yang ditunjukan pejabat/elit politik
4. Desentralisasi dilakukan dengan setengah-setengah
5. Dll.
Demikian berbagai problematika yang mungkin muncul. Rasanya mulai awal
pembahasan penyusun tidak sepihak dengan pemerintah, dilihat dari kritik yang
selalu diluncurkan atas segala kekurangan system desentralisasi. Tapi, sebenarnya
pandangan tersebut tidaklah sesuai. Segala kritik di atas hanyalah untuk memacu
pemerintah agar selalu introspeksi diri untuk memperbaiki kinerja selama ini.
Selain kekurangan di atas, sekalipun banyak ketimpangan-ketimpangan namun
secara umum dapat pula dikatakan desentralisasi sudah cukup berhasil. Ditinjau
dari persyaratan administrasi yang telah banyak dituntaskan sesuai dengan
undang-undang yang dipanuti. Administrasi real bukanlah bermakna segala
administrasi dan proses-proses yang dilalui subjeknnya untuk memenuhi
pelaksanaan system desentralisasi tersebut. Disinilah titik kelemahan dari system
yang sedang dianut oleh pemerintahan kita, yakni terletak pada proses pencapaian
hasil akhir.
Sebagai penutup pembahasan sub bab ini, tidak ada salahnya jika penyusun
menuliskan beberapa penawaran solusi yang dapat dilakukan, antara lain:
6

8. 1. Peningkatan kualitas pegawai dan motivasi kerja
2. Meghilangkan pembatasan sektor pemerintahan
3. Menata kembali peraturan yang tidak perlu diatur
4. Mengurangi aparat pegawai karena secara umum jumlah aparat telah melebihi
kapasitas. Khususnnya di wilayah perkotaan.
5. Menambahkan perangsang pencapaian tujuan sosial ekonomi
B. Berbagai Ruang Lingkup Prioritas dari Penyempurnaan Administrasi
Istilah desentralisasi mengandung suatu prosedur dengan tiga muka:
1. Alih kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada pejabat yang lain,
misalnya badan-badan pemerintahan di tingkat daerah (disebut pula sebagai
dekonsentrasi)
2. Alih kewenangan pengambilan keputusan kepada lembaga-lembaga otonom
seperti lembaga daerah (dikenal sebagai devolusi)
3. Alih kewenangan kepada lembaga-lembaga non pemerintah seperti
koperasi,badan-badan usaha,organisasi pembangunan, dll.(dikenal sebagai
pendelegasian)
Desentralisasi dengan sendirinya menuntut lebih banyak pegawai yang cakap.
Makin banyak administrasi Negara diperlukan dalam kerangka program
desentralisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas baru dan menangani perubaan-
perubahan structural dalam pelaksanaan fungsi administrasi. Banyak pula
administrasi ini dilibatkan dalam mengaktifkan perubahan sosial serta dalam
memungkinkan perubahan tersebut terjadi. Mendesak pula perlunya penyediaan
advance untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, berkerjasama,
menyelesikan berbagai konflik, serta melibatkan diri dalam cara berfikir
pemikiran yang strategis.
Dalam beberapa hal, administrasi berorientasi pada hubungan patronage dan
clientele untuk memenuhi kepentingan langsung dari stafnya. Dilihat dari sumber
dana yang terbatas, perangsang yang tidak memadai serta ketergantungan yang
secara politis beranekaragam serta ketergantungan pribadi, maka kemampuan
pembaharuan-pembaharuan harus ditempatkan pada urutan bawah.
7

9. Dalam kaitan dengan masalah di atas, penting bagi Negara dunia ketiga
menonjolkan pentingnya training dan advanced training ke dalam system
pengelolaan personalia, menyempurnakan hubungan antara riset, training dan
konsultasi dan pemanfaatan yang lebih baik dari kerjasama internasional dalam
bidang penyempurnaan administrasi.
Dalam tiga dasar warsa yang lalu, lembaga-lembaga yang terlibat dalam
kerjasama pembangunan telah memberikan saham yang cukup banyak terhadap
pelaksanaan training dan advanced traning dalam pelayanan masyarakat dan
pendirian sekolah-sekolah yang relevant di negara-negara berkembang.
C. Training yang Berorientasi Kepada Praktek
Di berbagai Negara, training menyeluruh diberikan kepada pegawai
administrasi pada eselon teratas. Namun biasanya hal ini dilakukan dengan
mengorbankan perkembangan pegawai- pegawai administrasi tingkat menengah
dan bawah. Suatu advanced training yang systematis serta berorientasi pada
praktek yang disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman dari pejabat
pemerintah hampir tak pernah diberikan. berdasarkan hal ini, Bank Dunia telah
menyarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut :
a. System pendidikan dan training harus saling berkaitan secara lebih erat,
b. Kerjasama internasional dalam penyediaan training dan advanced training
bagi pegawai muda harus diintensifkan,
c. Rencana-rencana pengembangan karir harus ditetapkan,
d. Suatu system perangsang kerja terhadap pelayanan masyarakat harus
ditetapkan, dan
e. System informasi pegawai harus ditetapkan.
Langkah-langkah penyempurnaan administrasi dari cara di atas ini pertama-
tama harus memfokuskan pada karyawan tingkat menengah yang merupakan
pelaksanaan sesungguhnya dari pengelolaan proyek-proyek pembangunan (dapat
dibandingkan dengan golongan eksekutif dalam system pemerintahan federal
dijerman). Oleh karena itu, dalam program-program penyempurnaan administrasi
di masa mendatang, prioritas harus diberikan kepada usaha-usaha yang secara
8

10. eksklusif atau sebagian besar dimaksudkan bagi administrasi perintahan pusat
yang bersangkutan.
Pada negara-negara berkembang “tonggak-tonggak pembaharuan” harus
digalakkan melalu pengutamaan usaha-usaha penyempurnaan administrasi.
Usaha-usaha harus dimulai pada tingkat politik untuk membina kesiapan bagi
desentralisasi serta melalui pelaksanaan bagi pejabat-pejabat tingkat menengah,
usaha-usaha harus dilakukan pada tingkat advanced training pelaksanaan untuk
meningkatkan kemampuan pelaksanaan para administrator.
Kepentingannya adalah melatih para ahli yang mempunyai posisi untuk
mengalihkan pengetahuan professional mereka serta ketrampilannya dalam
kerangka kelembagaan dan kebudayaan dari negara sahabat, bukan menekan pada
pengetahuan teknis dan ketrampilan organisasi, untuk memberikan sumbangan
kepada pemantapan dan penyempurnaan “ administrasi pembangunan “.
9

11. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan hasil bedah tentanng desentralisasi dan aplikasinya di
atas. Maka dapat disimpulkan bahwa system kepemimpinan desentralisasi yang
tengah kita anut ini sekarang masing belumlah sempurna. Tergantung dari sisi
mana kita melihat tingkat keberhasilan yang dicapai. Karena memang dinilai perlu
memberikan masukan secara terus-menerus yang merupakan hasil pengamatan
dan pengontrolan continue kepada pihak subjek dari desentralisasi tersebut, dalam
hal ini pemerintah. Agar mereka tidaklah puas hanya mencapai prestasi sekian
saja, namun dengan kritik dan saran yang terus terangkat dari suara rakyat
tersebut, diharapkan mampu mendongkrak semangat pemerintah untuk selallu
berusaha serving the best for public.
Selain kesimpulan di atas, dapat pula diambil ibrah bahwa desentralisasi tidak
akan mencapai klimaks jika hanya digantungkan pada satu pihak saja.
Pembangunan dengan desentralisasi tak akan mencapai finish, jika salah satu
pihak berpangku tangan dengan menganggap dirinya bukanlah bagian dari misi
tersebut. kesemua pihak haruslah bergandengan tangan menguatkan ikat pinggang
untuk serentak meluncur menuju pemerintahan yang jauh lebih baik dengan
mennganut asaa kepemimpinan desentralisasi ini. Bila ini telah tercapai, maka
diperkirakan proses penyempurnaan akan jauh lebih mudah, apalagi mengingat
garis komando hanya sebatas wilayah kecil, tidak bersifat nasional.
Terakhir, disimpulkan pula bahwa pihak pemerintah tidak dapat menanti hasil
desentralisasi dengan menunggu hasil akhir saja. Tanpa mengindahkan proses
yang harus dilalui. Pemerintah memang seyogyanya harus berani menggali
berbagai macam inovasi berupa kegiatan kemasyarakatan untuk menggalakkan
desentralisasi ini. Diharapkan masyarakat umum dapat tergugah untuk bersama
membangun daerah. Baik melalui proses sosialisasi, prakter lapangan, dsb.
10

12. DAFTAR PUSTAKA
Syafrudin, Ateng, Prof. Dr. S.H. H., 2006, Kapita Selekta Hakekat Otonomi &
Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Citra Media
http://id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi
http://www.scribd.com/doc/24937181/Dampak-Desentralisasi-Keuntungan-Dan-
Kerugiannya-Farlian-s-Nugroho
http://desentralisasi.net/
http://www.smeru.or.id/report/field/dampakotdantb/dampakotdantb.pdf
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/pengaruh-kebijakan-otonomi-daerah-
implementasi-dan-permasalahannya-terhadap-pembangunan-nasional
http://organisasi.org/definisi_pengertian_sentralisasi_dan_desentralisasi_ilmu_ekono
mi_manajemen
11