SlideShare a Scribd company logo
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dadinggunadi@gmail.com
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
INDONESIA
1.
MANDIRI
2. MAJU
3. ADIL
4.
MAKMUR
1. Bangsa mandiri adalah bangsa yang
mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan
sederajat dengan bangsa lain yang telah
maju dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila
sumber daya manusianya memiliki
kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan
berkualitas pendidikan yang tinggi.
3. Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi
dalam bentuk apapun, baik antarindividu,
gender, maupun wilayah.
4. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang
sudah terpenuhi seluruh Kebutuhan
hidupnya, sehingga dapat memberikan
makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa
lain di dunia.
dadinggunadi@gmail.com
MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan
falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan
berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
MISI
1.
Masyarakat
berakhlak
2. Bangsa
Berdaya
saing
3.
Masyarakat
Demokratis
4. Aman,
Damai,
Bersatu5.
Pemerataan
dan
Berkeadilan
6. Asri dan
Lestari
7. Negara
Kepulauan
8.
Mendunia
dadinggunadi@gmail.com
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab.
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk
mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis,
berlandaskan hukum dan berkeadilan
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh
rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara
dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar
negeri
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat
dalam pergaulan dunia internasional
SASARAN
1.
Masyarakat
berakhlak
Mulia 2. Bangsa
Berdaya
saing
3. Indonesia
Demokratis
4. Aman,
Damai, Utuh
5.
Pemerataan
dan
Berkeadilan
6. Asri dan
Lestari
7. Negara
Kepulauan
8.
Mendunia
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak
Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, Dan
Beradab
2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-saing
3. Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis
Berlandaskan Hukum
4. Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai
Dan Bersatu
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih
Merata Dan Berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia Yang Asri Dan
Lestari
7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara
Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan
Berbasiskan Kepentingan Nasional
8. Mewujudkan Indonesia Yang Berperan
Aktif Dalam Pergaulan Internasional
ARAH
1.
Masyarakat
berakhlak
Mulia 2. Bangsa
Berdaya
saing
3. Indonesia
Demokratis
4. Aman,
Damai, Utuh
5.
Pemerataan
dan
Berkeadilan
6. Asri dan
Lestari
7. Negara
Kepulauan
8.
Mendunia
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Pembangunan agama diarahkan untuk
memantapkan fungsi dan peran agama
sebagai landasan moral dan etika dalam
pembangunan, membina akhlak mulia,
memupuk etos kerja, menghargai
prestasi, dan menjadi kekuatan
pendorong guna mencapai kemajuan
dalam pembangunan.
b. Pembangunan dan pemantapan jati diri
bangsa ditujukan untuk mewujudkan
karakter bangsa dan sistem sosial yang
berakar, unik, modern, dan unggul.
c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek
terus dikembangkan agar bangsa
Indonesia menguasai iptek serta mampu
berjaya pada era persaingan global.
Masyarakat
Berakhlak
Agama
Karakter
bangsa
dan sistem
sosial
Budaya
Inovatif
1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA,
BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Membangun Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas
b. Memperkuat Perekonomian
Domestik dengan Orientasi dan
Berdaya Saing Global
c. Penguasaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
d. Sarana dan Prasarana yang Memadai
dan Maju
e. Reformasi Hukum dan Birokrasi
Bangsa
Berdaya
Saing
a. SDM
Berkualitas
b. Daya
Saing Global
c.
Penguasaan
Iptek
d. Sarpras
memadai
dan Maju
e. Reformasi
Hukum dan
Birokrasi
2. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Penyempurnaan struktur politik yang
dititikberatkan pada proses pelembagaan
demokrasi
b. Penataan peran negara dan masyarakat
dititikberatkan pada pembentukan kemandirian
dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan
masyarakat madani yang kuat dalam bidang
ekonomi dan pendidikan.
c. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada
pengalokasian/representasi kekuasaan
d. Pengembangan budaya politik yang
dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai
demokratis
e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi
yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat
dalam kehidupan politik
Indonesia
Demokratis
a.
Pelembagaan
Demokrasi
b.
Kemandirian
dan
Kedewasaan
Masyarakat
c.
Pengalokasian
Kekuasaan
d. Budaya
Politik yang
Demokratis
e.
Pencerdasan
Masyarakat
Berpolitik
3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
f. Sistem hukum nasional yang mantap bersumber
pada Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945
g. Pembaruan produk hukum untuk menggantikan
peraturan perundang-undangan warisan kolonial
h. Memantapkan dan mengefektifkan berbagai
organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum,
dan badan peradilan
i. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi
manusia (HAM)
j. Peningkatan perwujudan masyarakat yang
mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus
ditingkatkan
k. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan
kewenangan aparatur negara
Indonesia
Demokratis
f. Sistem Hukum
Nasional
g. Pembaharuan
Produk Hukum
h. Efektivitas
organisasi dan
lembaga hukum
i. Penerapan dan
Penegakan
Hukum
j. Peningkatan
kesadaran hokum
k.
Penanggulangan
penyalahgunaan
wewenang
3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU
a. Keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam
negeri, dan pembangunan keamanan sosial
b. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan,
postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan
teknologi pertahanan
c. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus
disempurnakan
d. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai
kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan
kapabilitas jangka panjang
e. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU
f. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra
g. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara
h. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya
melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat
i. meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait
j. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Memperhatikan potensi dan peluang keunggulan
sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah
b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-
wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong
c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil
d. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan
mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini
cenderung berorientasi inward looking menjadi outward
looking
e. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah,
dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan
mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
a. Potensi dan
Peluang
Keunggulan
b. Percepatan
Pembangunan
wilayan
strategis
c.
Keberpihakan
Pemerintah
d. Outward
looking
e.
Pembangunan
kota
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
f. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan
dikendalikan dalam suatu sistem wilayah
pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman,
efisien dalam pengelolaan, serta
mempertimbangkan pembangunan yang
berkelanjutan.
g. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan
menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau
Jawa.
h. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di
wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di
wilayah perdesaan didorong secara sinergis
i. Pembangunan perdesaan didorong melalui
pengembangan agroindustri padat pekerja.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
f.
Pengendalian
pertumbuhan
kota-kota
besar
g. Percepatan
kota-kota di
luar pulau
Jawa
h.
Peningkatan
kegiatan
ekonomi
j. Agroindustri
padat pekerja
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
j. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan
kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap
sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar
pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan
berkelanjutan.
k. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang
efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan
hukum terhadap hak atas tanah.
l. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan
m. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus
ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan
keunggulan komparatif maupun kompetitif.
n. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan
nasional.
o. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai
kebutuhan.
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
j. Tata Ruang
sebagai acuan
k. Pengelolaan
Pertanahan
l. Peningkatan
Kapasitas
Pemerintah
m. Peningkatan
kerjasama
antardaerah
n. Ketahanan dan
kemandirian
pangan
o.
Mengembangkan
Koperasi
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
p. Memberi perhatian yang lebih besar
pada kelompok masyarakat yang kurang
beruntung.
q. Pembangunan kesejahteraan sosial
r. Sistem perlindungan dan jaminan sosial
disusun, ditata, dan dikembangkan
s. Pemenuhan perumahan beserta
prasarana dan sarana pendukungnya
t. Pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat yang berupa air minum dan
sanitasi
u. Penanggulangan kemiskinan
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
Merata dan
Berkeadilan
p.
Keberpihakan
pada kelompok
masyarakat
q.
Pembangunan
kesejahteraan
social
r. Sistem
perlindungan
dan jaminan
sosial
s. Pemenuhan
perumahan
t. Pemenuhan
kebutuhan
dasar
u.
Penanggulanan
kemiskinan
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI
a. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan
b. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan
c. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi
d. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air
e. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan
f. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis
yang Unik dan Khas
g. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang
Ada di Setiap Wilayah
h. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia
i. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI
j. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
k. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
7. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG
MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari
b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan
c. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal
terkait di dalamnya
d. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara
Kesatuan Republik Indonesia
e. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan
f. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut
g. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir
dadinggunadi@gmail.com
ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025
a. Penekanankan pada proses pemberdayaan
posisi Indonesia sebagai negara
b. Penguatan kapasitas dan kredibilitas
politik luar negeri
c. Peningkatan kualitas diplomasi di fora
internasional
d. Peningkatan efektivitas dan perluasan
fungsi jaringan kerjasama
e. Pemeliharaan perdamaian dunia
f. Penguatan jaringan hubungan dan kerja
sama yang produktif antar aktoraktor
negara dan aktor-aktor nonnegara
8. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL
Peran Aktif di
Internasional
Permberdayaan
Posisi
Kapasitas dan
Kredibilitas Politik
Kualitas Diplomasi
Jaringan
Kerjasama
Perdamaian
Dunia
Jaringan
Hubungan dan
Kerjasama
dadinggunadi@gmail.com
TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pem-
bangunan keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil dan
makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
dadinggunadi@gmail.com

More Related Content

What's hot

Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia
Siti Sahati
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Penataan Ruang
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
Dadang Solihin
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dadang Solihin
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalSistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen Nasional
Dadang Solihin
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Nia Khusnul Chotimah
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
Dadang Solihin
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
W. Riany
 
Paradigma Pembangunan
Paradigma PembangunanParadigma Pembangunan
Paradigma Pembangunan
Dadang Solihin
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
Siti Sahati
 

What's hot (20)

Geostrategi ppt
Geostrategi pptGeostrategi ppt
Geostrategi ppt
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalSistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen Nasional
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
Paradigma Pembangunan
Paradigma PembangunanParadigma Pembangunan
Paradigma Pembangunan
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 

Similar to Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025

RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara majuStartegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
adinsaputra1
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
GEOGRAFI
GEOGRAFIGEOGRAFI
GEOGRAFI
Silvidianputri
 
Tentangkita
TentangkitaTentangkita
Tentangkita
AkmaliaVitri
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaanwk_aiman
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaanwk_aiman
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Dadang Solihin
 
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang PendidikanRPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
Dadang Solihin
 
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Bapake Icha Kukuh Andin
 
9 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 20209 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 2020
half2half_0140
 
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPKeterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Dadang Solihin
 
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknasWww.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknassujiman ae
 
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggiUu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggiSoleech Mowchin
 
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Universitas Negeri Makassar
 
Uu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknasUu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknasAkbar Fauzan
 

Similar to Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025 (20)

RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara majuStartegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
Startegi Pembangunan Indonesia Untuk menjadi negara maju
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019
 
GEOGRAFI
GEOGRAFIGEOGRAFI
GEOGRAFI
 
Tentangkita
TentangkitaTentangkita
Tentangkita
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan
 
9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan9. dasar dasar kerajaan
9. dasar dasar kerajaan
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
 
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang PendidikanRPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
 
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013
 
9 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 20209 cabaran wawasan 2020
9 cabaran wawasan 2020
 
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPKeterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
 
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknasWww.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
Www.unpad.ac.id wp content-uploads_2012_10_uu20-2003-sisdiknas
 
the journal
the journalthe journal
the journal
 
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggiUu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
Uu no 12 tahun 2012 ttg pendidikan tinggi
 
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
Undang Undang 2003 (sistem pendidikan nasional)
 
UU sisdiknas
UU sisdiknasUU sisdiknas
UU sisdiknas
 
Uu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknasUu20 2003-sisdiknas
Uu20 2003-sisdiknas
 

More from Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Indikator iptek Indonesia
Indikator iptek Indonesia Indikator iptek Indonesia
Indikator iptek Indonesia
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Bridging Research to Policy
Bridging Research to PolicyBridging Research to Policy
Bridging Research to Policy
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaanRpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan TinggiRPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
RPJMN 2015-2019: Bidang Industri
RPJMN 2015-2019: Bidang IndustriRPJMN 2015-2019: Bidang Industri
RPJMN 2015-2019: Bidang Industri
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 

More from Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (7)

Indikator iptek Indonesia
Indikator iptek Indonesia Indikator iptek Indonesia
Indikator iptek Indonesia
 
Bridging Research to Policy
Bridging Research to PolicyBridging Research to Policy
Bridging Research to Policy
 
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaanRpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
Rpjmn 2015 2019 - bidang kebudayaan
 
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan TinggiRPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
RPJMN 2015 2019 - Pendidikan Tinggi
 
RPJMN 2015-2019: Bidang Industri
RPJMN 2015-2019: Bidang IndustriRPJMN 2015-2019: Bidang Industri
RPJMN 2015-2019: Bidang Industri
 
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan TeknologiRPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RPJMN 2015-2019: Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 

Recently uploaded

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 

Recently uploaded (17)

buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025

  • 1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 Disiapkan oleh : AHMAD DADING GUNADI Perencana Madya Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dadinggunadi@gmail.com
  • 2. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 INDONESIA 1. MANDIRI 2. MAJU 3. ADIL 4. MAKMUR 1. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 2. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. 3. Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. 4. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh Kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia. dadinggunadi@gmail.com
  • 3. MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional MISI 1. Masyarakat berakhlak 2. Bangsa Berdaya saing 3. Masyarakat Demokratis 4. Aman, Damai, Bersatu5. Pemerataan dan Berkeadilan 6. Asri dan Lestari 7. Negara Kepulauan 8. Mendunia dadinggunadi@gmail.com
  • 4. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. 2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera 3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan 4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri 5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari 7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional SASARAN 1. Masyarakat berakhlak Mulia 2. Bangsa Berdaya saing 3. Indonesia Demokratis 4. Aman, Damai, Utuh 5. Pemerataan dan Berkeadilan 6. Asri dan Lestari 7. Negara Kepulauan 8. Mendunia dadinggunadi@gmail.com
  • 5. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 1. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, Dan Beradab 2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-saing 3. Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis Berlandaskan Hukum 4. Mewujudkan Indonesia Yang Aman, Damai Dan Bersatu 5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia Yang Asri Dan Lestari 7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasiskan Kepentingan Nasional 8. Mewujudkan Indonesia Yang Berperan Aktif Dalam Pergaulan Internasional ARAH 1. Masyarakat berakhlak Mulia 2. Bangsa Berdaya saing 3. Indonesia Demokratis 4. Aman, Damai, Utuh 5. Pemerataan dan Berkeadilan 6. Asri dan Lestari 7. Negara Kepulauan 8. Mendunia dadinggunadi@gmail.com
  • 6. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. b. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Masyarakat Berakhlak Agama Karakter bangsa dan sistem sosial Budaya Inovatif 1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB dadinggunadi@gmail.com
  • 7. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas b. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global c. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi d. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju e. Reformasi Hukum dan Birokrasi Bangsa Berdaya Saing a. SDM Berkualitas b. Daya Saing Global c. Penguasaan Iptek d. Sarpras memadai dan Maju e. Reformasi Hukum dan Birokrasi 2. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING dadinggunadi@gmail.com
  • 8. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi b. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. c. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan d. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik Indonesia Demokratis a. Pelembagaan Demokrasi b. Kemandirian dan Kedewasaan Masyarakat c. Pengalokasian Kekuasaan d. Budaya Politik yang Demokratis e. Pencerdasan Masyarakat Berpolitik 3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM dadinggunadi@gmail.com
  • 9. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 f. Sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 g. Pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial h. Memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan i. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) j. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan k. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara Indonesia Demokratis f. Sistem Hukum Nasional g. Pembaharuan Produk Hukum h. Efektivitas organisasi dan lembaga hukum i. Penerapan dan Penegakan Hukum j. Peningkatan kesadaran hokum k. Penanggulangan penyalahgunaan wewenang 3. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM dadinggunadi@gmail.com
  • 10. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU a. Keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial b. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan c. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus disempurnakan d. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang e. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dadinggunadi@gmail.com
  • 11. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 4. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU f. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra g. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara h. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat i. meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait j. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen dadinggunadi@gmail.com
  • 12. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah b. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah- wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong c. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil d. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking e. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan a. Potensi dan Peluang Keunggulan b. Percepatan Pembangunan wilayan strategis c. Keberpihakan Pemerintah d. Outward looking e. Pembangunan kota dadinggunadi@gmail.com
  • 13. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 f. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan. g. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa. h. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis i. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan f. Pengendalian pertumbuhan kota-kota besar g. Percepatan kota-kota di luar pulau Jawa h. Peningkatan kegiatan ekonomi j. Agroindustri padat pekerja dadinggunadi@gmail.com
  • 14. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 j. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. k. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah. l. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan m. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif. n. Menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. o. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan. 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan j. Tata Ruang sebagai acuan k. Pengelolaan Pertanahan l. Peningkatan Kapasitas Pemerintah m. Peningkatan kerjasama antardaerah n. Ketahanan dan kemandirian pangan o. Mengembangkan Koperasi dadinggunadi@gmail.com
  • 15. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 p. Memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. q. Pembangunan kesejahteraan sosial r. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan s. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya t. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi u. Penanggulangan kemiskinan 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN Merata dan Berkeadilan p. Keberpihakan pada kelompok masyarakat q. Pembangunan kesejahteraan social r. Sistem perlindungan dan jaminan sosial s. Pemenuhan perumahan t. Pemenuhan kebutuhan dasar u. Penanggulanan kemiskinan dadinggunadi@gmail.com
  • 16. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI a. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan b. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan c. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi d. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air e. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan f. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas g. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah h. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia i. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dadinggunadi@gmail.com
  • 17. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 6. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI j. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup k. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup dadinggunadi@gmail.com
  • 18. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 7. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan c. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya d. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia e. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan f. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut g. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dadinggunadi@gmail.com
  • 19. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2005-2025 a. Penekanankan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara b. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri c. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional d. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama e. Pemeliharaan perdamaian dunia f. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktoraktor negara dan aktor-aktor nonnegara 8. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL Peran Aktif di Internasional Permberdayaan Posisi Kapasitas dan Kredibilitas Politik Kualitas Diplomasi Jaringan Kerjasama Perdamaian Dunia Jaringan Hubungan dan Kerjasama dadinggunadi@gmail.com
  • 20. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem- bangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya- rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. dadinggunadi@gmail.com