Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana pengadaan 12 unit alat olah data baru untuk Balai Besar Kerajinan dan Batik karena alat yang lama sudah tidak layak pakai lagi. Tujuannya adalah menunjang kinerja balai dengan menyediakan alat olah data yang representatif.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Surat perintah perjalanan dinas untuk Paul A. Sualang, SH untuk melaksanakan tugas pendataan PNS di SKPD Lingkungan Pemerintah Kota Manado dari 19 Februari sampai 27 Februari 2010 menggunakan mobil dinas.
Dokumen tersebut membahas tentang kode administrasi surat menyurat pemerintahan yang mencakup pengertian surat, unsur-unsur kop surat, penomoran dan kode surat, penandatanganan dan stempel surat, agenda surat, arsip surat, serta contoh kode surat untuk berbagai instansi pemerintahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana pengadaan 12 unit alat olah data baru untuk Balai Besar Kerajinan dan Batik karena alat yang lama sudah tidak layak pakai lagi. Tujuannya adalah menunjang kinerja balai dengan menyediakan alat olah data yang representatif.
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Surat perintah perjalanan dinas untuk Paul A. Sualang, SH untuk melaksanakan tugas pendataan PNS di SKPD Lingkungan Pemerintah Kota Manado dari 19 Februari sampai 27 Februari 2010 menggunakan mobil dinas.
Dokumen tersebut membahas tentang kode administrasi surat menyurat pemerintahan yang mencakup pengertian surat, unsur-unsur kop surat, penomoran dan kode surat, penandatanganan dan stempel surat, agenda surat, arsip surat, serta contoh kode surat untuk berbagai instansi pemerintahan.
El documento describe el orden del día de una ceremonia de bandera por la mañana. Incluye actividades como la entrada del instructor de bandera al campo, la lectura de los principios de Pancasila y Pancasila Korpri, un momento de silencio dirigido por el instructor, un mensaje del instructor, la lectura de una oración, el izado de la bandera de Indonesia dirigido por el comandante de bandera, y el cierre de la ceremonia.
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kulisusu Barat melakukan proses pembentukan pengawas TPS melalui tahapan pendaftaran calon, penelitian berkas, dan perpanjangan waktu pendaftaran untuk memenuhi kuota minimal di setiap TPS. Proses tersebut dilaksanakan sesuai peraturan dan melibatkan masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan, tugasnya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Surat ini merupakan permohonan bantuan dari OSIS SMAN 1 Cabang Jaya kepada Kepala Kepolisian Sektor Bone-Bone untuk pengamanan acara Pentas Seni yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2014 di Taman Tengah SMAN 1 Cabang Jaya dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Rangkuman rencana aksi bela negara peserta latihan CPNS ini adalah:
1. Melakukan berbagai aksi seperti membagikan berita positif, memberikan edukasi stunting, membeli produk lokal, melaporkan akun berbau terorisme, dan lainnya untuk menunjukkan cinta tanah air dan semangat bela negara.
2. Memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti membuat flyer edukasi stunting dan melibatkan mahasiswa dalam pembelaj
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
Laporan meninjau upaya KPU Kota Jakarta Selatan dalam mencapai target nol pemungutan suara ulang pada Pemilu 2019. Program yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindakan mitigasi seperti penyamaan pemahaman penyelenggara, bimbingan teknis, serta monitoring risiko di lapangan. Hasilnya, capaian nol kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil ulang dicapai untuk pertama kalinya. Evalu
El documento describe el orden del día de una ceremonia de bandera por la mañana. Incluye actividades como la entrada del instructor de bandera al campo, la lectura de los principios de Pancasila y Pancasila Korpri, un momento de silencio dirigido por el instructor, un mensaje del instructor, la lectura de una oración, el izado de la bandera de Indonesia dirigido por el comandante de bandera, y el cierre de la ceremonia.
1. laporan akhir pembentukan pengawas tps kulbarArhie Lipu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kulisusu Barat melakukan proses pembentukan pengawas TPS melalui tahapan pendaftaran calon, penelitian berkas, dan perpanjangan waktu pendaftaran untuk memenuhi kuota minimal di setiap TPS. Proses tersebut dilaksanakan sesuai peraturan dan melibatkan masyarakat desa.
Dokumen tersebut berisi penilaian kinerja pegawai negeri sipil bernama Gerhana Putra oleh pejabat penilai Rismal Riandi. Dokumen mencakup identitas pegawai dan pejabat penilai, unsur-unsur yang dinilai seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta nilai akhir prestasi kerja. Berdasarkan dokumen tersebut, nilai akhir prestasi kerja Gerhana Putra adalah 86,98 atau dikategorikan baik.
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan, tugasnya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Achmad Avandi meminta mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara ke Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alasan mencari pengalaman kerja baru dan menjadi pegawai kementerian. Permohonan tersebut mendapat rekomendasi dari atasan dan pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau pendidikan.
Surat ini merupakan permohonan bantuan dari OSIS SMAN 1 Cabang Jaya kepada Kepala Kepolisian Sektor Bone-Bone untuk pengamanan acara Pentas Seni yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2014 di Taman Tengah SMAN 1 Cabang Jaya dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Rangkuman rencana aksi bela negara peserta latihan CPNS ini adalah:
1. Melakukan berbagai aksi seperti membagikan berita positif, memberikan edukasi stunting, membeli produk lokal, melaporkan akun berbau terorisme, dan lainnya untuk menunjukkan cinta tanah air dan semangat bela negara.
2. Memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti membuat flyer edukasi stunting dan melibatkan mahasiswa dalam pembelaj
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bekasi Barat yang terdiri dari Pleno, Panwaslu, Sekretariat, dan Pengamat Pemilu di kelurahan.
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuDody Wijaya
Laporan meninjau upaya KPU Kota Jakarta Selatan dalam mencapai target nol pemungutan suara ulang pada Pemilu 2019. Program yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindakan mitigasi seperti penyamaan pemahaman penyelenggara, bimbingan teknis, serta monitoring risiko di lapangan. Hasilnya, capaian nol kasus pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil ulang dicapai untuk pertama kalinya. Evalu
Buku kerja ini memberikan panduan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan tugas pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018. Buku ini memuat jadwal kerja PPS, prosedur koordinasi dengan instansi terkait, persiapan gerakan Coklit Serentak, dan pelaporan hasil kerja.
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
Dokumen tersebut memberikan panduan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015, mulai dari persiapan, pencocokan data, penyusunan daftar hasil pemutakhiran, hingga penetapan daftar pemilih akhir.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang survei yang dilakukan untuk menilai kinerja program KOTAKU periode 2017-2022. Survei ini mencakup 19 provinsi dan 303 kelurahan untuk mengukur capaian program, efisiensi, kapasitas lembaga, dan keberlanjutan dengan metode wawancara rumah tangga penerima manfaat dan observasi infrastruktur.
Dokumen tersebut berisi pedoman pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kelurahan/Desa. Dokumen menjelaskan tahapan pemutakhiran data pemilih, tugas Panwaslu dan Pantarlih, fokus pengawasan, dan strategi pencegahan serta pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan dengan baik.
Dokumen tersebut membahas petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2014, mencakup 14 poin penting seperti sosialisasi, fasilitasi kapasitas, musyawarah, pelaksanaan kegiatan, pemangku kepentingan, pemantauan evaluasi, penanganan pengaduan, pendanaan administrasi, pelestarian dana bergulir, penataan kelembagaan, pengadaan barang oleh masyarakat, pelaksanaan
Dokumen tersebut membahas persiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024, termasuk kesiapan sumber daya manusia pengawas, persiapan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, persiapan pengawasan pemungutan suara, persiapan pengawasan media sosial, dan rencana program pengawasan pemilu 2024."
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA WONOYOSO KECAMAT...
Daftar Inventaris Masalah.pdf
1. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 Pencalonan Perseorangan Tidak terdapat calon perseorangan Tidak terdapat calon perseorangan
2 Pencalonan Partai Politik
a. Dokumen yang turut dilampirkan
meskipun bukan syarat calon yang
diwajibkan yakni Kartu Keluarga (KK),
sehingga menjadi perdebatan diklangan
pendukung bapaslon lainya Ketika
dokumen tersebut turut terupload
b. Penyertaan ijazah setingkat SD dan
SLTP terdapat perbedaan data seperti
tempat dan tanggal lahir.
c. Dukungan ganda dari partai politik
pengusung (Partai PAN)
d. Ketidakpatuhan para calon pada saat
proses pendaftaran untuk tidak
melibatkan banyak massa pada situasi
pandemic yang berdampak pada
peningkatan jumlah pasien positif covid
19 pasca pendaftaran pasangan calon
(cluster pendaftaran)
a.Memberikan penjelasan kepada para pihak terkait
dokumen yang diwajibkan dan yang tidak
diwajibkan, serta menghapus dokumen tersebut dari
website KPU sebagai media dalam mengumumkan
dokumen syarat calon
b.Melakukan klarifikasi dan ferifikasi factual
terhadap sekolah yang mengeluarkan ijazah
tersebut. Dengan hasil berupa surat keterangan yang
diterbitkan guna mempertegas keabsahan ijazah
tersebut.
c.Melakukan pencocokan struktur partai politik
tingkat kabupaten hingga tingkat pusat pada
aplikasi sipol, dan pengurus parpol tingkat
kabupaten yang turut serta hadir pada proses
pendaftaran (Ketua dan Sekretaris)
d.Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk
melakukan pengamanan maupun pelarangan untuk
masuk pada area kantor KPU
a. Jika proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024
masih dalam kondisi pandemic covid 19, maka dalam
PKPU Pencalonan harus disebutkan bahwa untuk
melakukan proses verifikasi dokumen, yang
dilakukan secara daring (zoom) merupakan media
yang layak digunakan dan sah.
b. Dalam hal terdapat dukungan ganda yang diterbitkan
oleh partai politik, maupun rekomendasi yang
berubah-ubah dalam waktu singkat, maka harus
diatur dalam PKPU agar rekomendasi semacam itu,
menjadi tidak sah untuk memeberikan dukungan
kepada calon manapun, karena praktik semacam ini
justru akan merugikan penyelenggara.
2. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Pemungutan dan Penghitungan Suara
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 a. Teknis Pemungutan Suara di Masa
Pandemi Covid-19 Penyampaian
pemberitahuan kepada Pemilih.
karena C-Pemberitahuan dicetak
sendiri oleh Sekretariat KPU dengan
menggunakan 1 kertas untuk 2
pemberitahuan, sehingga sebagain
KPPS tidak mengetahui hal tersebut.
b. Ukuran TPS dan penerapan protokol
kesehatan di TPS
1. masih banyak TPS yang dibuat
tidak sesuai dengan ukuran yang
sudah ditentukan, terutama di
daerah kampung yang cukup jauh.
2. masih banyak KPPS yang tidak
menerapkan protokol kesehatan di
TPS pada hasi pemungutan suara
c. Proses pemungutan suara di TPS.
banyak KPPS tidak dapat
membedakan antara suarat suara yang
rusak, tidak sah, keabsahan tanda
coblos yang berdampak pada
kesalahan pengisian Formulir C-Hasil
mendatangi KPPS yang bersangkutan serta
memberikan penjelasan kepada pemilih yang
melakukan protes kepada KPPS.
1. memerintahkan KPPS untuk berkoordinasi dengan
pengawas TPS dan memberikan penjelasan
mengenai ukuran TPS yang tidak sesuai agar tidak
menjadi masalah
2. melakukan pengecekan pada hari pemungutan suara
pada TPS terjangkau, dan menegur para KPPS
untuk menerapkan protokol Kesehatan.
Memerintahkan PPD untuk melakukan perbaikan pada
saat pleno di tingkat Distrik
pencetakan seluruh dokumen administrasi kepemiluan
dilakukan oleh pihak ketiga sehingga dapat dilakukan
secara profesional dengan hasil yang lebih optimal
munculnya permasalahan ini, karena alokasi waktu dan
anggaran bimtek terhadap KPPS yang terbatas, sehingga
kedepan waktu bimtek harus lebih banya, dengan
meibatkans seluruh PPD, PPS, KPPS, Petugas
Ketertiban TPS, bahkan dapat mengundang pengawas
TPS.
Menambah alokasi waktu bimtek KPPS yang semula
hanya dilakukan sekali, menjadi minimal tiga kali
Bimtek.
3. 2 Teknis Penghitungan Suara dan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Proses penghitungan suara di TPS.
Terdapat beberapa TPS yang KPPS nya
kurang memahami Pengisian administrasi
pada lembaran C Plano
untuk TPS yang bisa di jangkau dalam kota bintuni
langsung di datangi oleh Komisioner dan Staf untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
menambah alokasi waktu bimtek PPD, PPS dan KPPS
yang sangat kurang sehingga proses transfer informasi
dapat lebih optimal
3 Penggunaan Aplikasi SIREKAP
a. Sumberdaya Pendukung
1. Internal. Jumlah staff sekretariat yang
ditugaskan pada bagian teknis hanya
berjumlah 4 orang, yakni 1 orang
kasubag, 1 orang staff PNS, dan 2
orang tenaga pendukung (honor)
2. Eksternal.
- Masih banyak Distrik yang sama
sekali belum terdapat akses
internet
- Tidak semua masyarakat,
terutama di Distrik dan Kampung
memiliki dan mampu
mengoprasikan Smartphone.
b. Akses aplikasi SIREKAP
1. Sirekap Mobile :
- Kendala Jaringan pada saat
aktivasi
- Proses aktivasi yang rumit
- Tidak terlaksana uji coba ke
KPPS karena server gangguan
- Sirekap Mobile harus terupdate
H-1.
1. Melibatkan staff pada divisi atau bagian lain,
meskipun peran mereka tidak maksimal karena
harus melaksanakan tugas-tugas dari divisi
masing-masing.
2. Melakukan pemetaan Distrik, Kampung, dan TPS
yang tidak terdapat akses Internet
3. Bagi distrik maupun kampung yang tidak terdapat
akses Rekapitulasi dilakukan secara manual.
4. Memerintahkan para PPD untuk melakukan proses
pendampingan terhadap KPPS terutama pada
proses foto C-Hasil
1. Pada proses aktivasi hanya dilakukan pada Distrik
serta kampung yang terdapat akses jaringan.
2. Pendampingan proses aktivasi dengan membagi
menjadi beberapa coordinator wilayah
1. Menambah jumlah staff pada bagian teknis.
2. KPU dalam proses penyusunan anggaran dapat
mengalokasian sejumlah anggaran guna
menyediakan akses transportasi ke Ibukota
Kabupaten, Distrik atau kampung yang sudah
terdapat akses internet.
3. Pengalokasian anggaran agar KPU dapat
memfasilitasi Smartphone sejumlah seluruh TPS,
sehingga dalam proses aktiviasi dapat dilakukan oleh
Staff KPU dan proses foto dan upload jika KPPS
tidak mampu melaksanakan dapat dilakukan oleh
PPD. Hal ini jauh lebih efesien dan ekonomis
ketimbang mendatangkan sejumlah KPPS dari
Distrik-Distrik yang tidak terdapat akses internet
sebagai contoh, Distrik Moskona Utara, Farfurwar,
Dataran Beimaes dan beberapa Distrik Lainya.
4. pada saat plono tingkat Distrik, harus di alokasikan
anggaran agar dapat mengutus staf KPU untuk
melakukan pendampingan di sejumlah Distrik yang
mengalami kendala
5. KPU RI harus menambah daya server pada saat
ujicoba
4. - Server terjadi gannguan pada hari
pemungutan suara
2. Sirekap Web :
- Sirekap web tingkat distrik, tidak
terlaksana uji coba karena server
gangguan
- Sirekap web tingkat kabupaten,
kurangnya uji coba sirekap web
3. Pada saat ujicoba yang tidak terlaksana,
Komisoner, Kasubag, dan Operator menjelaskan
perihal sirekap secara offline
4. Ketika terjadi gangguan server pada hari
pemungutan suara, Bersama dengan PPD
melakukan proses pendampingan
5. Uji coba sirekap web diisi dengan diskusi perihal
sirekap secara offline
6. Ujicoba dapat dilakukan secara mandiri oleh KPU
Kabupaten sehingga dapat dilakukan secara
berulang-ulang.
7. Mempertegas di dalam PKPU untuk kepentingan
SIREKAP, bahwa proses rekapitulasi tingkat Distrik
dapat dilakukan di Ibukota Kabupaten, hal ini untuk
menghindari kecurigaan maupun multi tafsir dari
kalangan Partai Politik, maupun Bawaslu
Kabupaten.
5. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 a. Proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara di Tingkat Distrik Terdapat
beberapa Distrik yang tidak terdapat
listrik dan infokus.
b. Proses rekapitulasi hasil penghitungan
suara di Tingkat Kabupaten. Kesalahan
pengisian formulir C- Hasil yang tidak
diperbaiki ditingkat Distrik, sehingga
pada rekapitulasi tingkat Kabupaten
menjadi perdebatan
a. PPD melakukan rekapitulasi di tingkat distrik
dengan menggunakan laptop, serta jika
memungkinkan, proses rekapitulasi dilakukan
malam hari Ketika listrik telah menyala.
b. Berkoordinasi dengan Bawaslu, serta Tim LO
Paslon untuk PPD melaksankan rekapitulasi
tingkat Distrik di Aula KPU Kabupaten dengan di
fasilitasi infokus.
c. memeriksan salinan C-Hasil yang dimiliki
Bawaslu Kabupaten
a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan
dengan ketersediaan Listrik dan Infokus pada setiap
distrik. Atau setidaknya mengalokasikan waktu
penyalaan listrik (generator) di siang hari pada saat
proses rekapitulasi tingkat Distrik
b. Jika diperlukan, untuk mendukung kelancaran proses
rekapitulasi di tingkat Distrik, terkait dengan
kebutuhan infokus, dapat disiasati melalui system
sewa.
c. Untuk distrik-distrik dengan sarana listrik yang
minim, maupun ketersediaan akses internet, proses
rekapitulasi dilakukan di Ibukota Kabupaten, dengan
catatan proses tersebut dapat dilakukan dan
dipertegas dalam PKPU.
d. Menambah alokasi waktu bimtek PPD dan KPPS, jika
memungkinkan dan terjangkau dari akses
transportarsi, dapat dilakukan pendampingan.
6. Daftar Inventaris Masalah (DIM)
Tema : Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Kabupaten : Teluk Bintuni
No Pelaksanaan Kegiatan/Masalah Tindakan/Solusi Usulan/Rekomendasi
1 a. Persiapan pelaksanaan penetapan calon
terpilih
b. Proses penetapan calon terpilih
c. Penyerahan dokumen calon terpilih
kepada DPRD
Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah