Dokumen tersebut merangkum potensi permasalahan hukum yang dapat terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Dibahas pula titik-titik lemah yang sering ditemui dalam proses pengadaan seperti ketidakpahaman terhadap dokumen pengadaan, evaluasi yang tidak jelas, serta kur
SRI SUWANTI - kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
Program kerja audit investigasi atas fraud dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari 15 tahapan mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, penerapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal dan HPS, hingga penyerahan barang dan pembayaran. Setiap tahapan meliputi langkah-langkah telaah dokumen dan konfirmasi untuk mendeteksi indikasi penyimpangan.
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai metode identifikasi resiko, profil resiko pada setiap tahapan pengadaan, dan rencana pengelolaan resiko ke depan.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
SRI SUWANTI - kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
Program kerja audit investigasi atas fraud dalam pengadaan barang/jasa terdiri dari 15 tahapan mulai dari perencanaan, pembentukan panitia, penerapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal dan HPS, hingga penyerahan barang dan pembayaran. Setiap tahapan meliputi langkah-langkah telaah dokumen dan konfirmasi untuk mendeteksi indikasi penyimpangan.
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
Surat Edaran Menteri PUPR No.10/SE/M/2018 menetapkan standar dokumen pemilihan dan jadwal tahapan untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi dengan metode lelang dini untuk tahun anggaran 2019 di Kementerian PUPR. Dokumen ini mengatur perubahan metode pengadaan dan syarat kualifikasi untuk jasa konsultansi konstruksi.
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
Dokumen tersebut membahas tentang identifikasi dan analisis resiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai metode identifikasi resiko, profil resiko pada setiap tahapan pengadaan, dan rencana pengelolaan resiko ke depan.
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahMrisqiW
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Terdiri dari organisasi pengadaan yang terdiri atas pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Juga membahas tentang pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa maupun swakelola.
Dokumen tersebut membahas tentang quality assurance pengadaan barang dan jasa teknologi informasi di sektor publik, mencakup titik kritis pengadaan TI seperti penganggaran, pembentukan tim, pembuatan persyaratan, perencanaan pengadaan, dan penerbitan permintaan informasi dan kualifikasi awal. Dokumen ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana anggaran biaya (RAB) sebagai salah satu tahap penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Ia menjelaskan maksud dan tujuan dari RAB, lingkup dan peranannya, serta dasar-dasar dan metode yang digunakan dalam mengestimasi biaya konstruksi."
Risalah pertemuan penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pemilihan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi air bersih di Kecamatan Rambah Hilir oleh panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu kepada para peserta tender pada 19 Juni 2012 memberikan penjelasan tentang: (1) proses pelelangan, (2) paket pekerjaan, (3) metode evaluasi dan pembukaan penawaran, (4) persyaratan administrasi dan tekn
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres No. 70 Tahun 2012. Secara garis besar mencakup jenis pengadaan, kualifikasi penyedia, metode pemilihan, dan evaluasi penawaran yang disesuaikan dengan jenis dan nilai pekerjaan. Dokumen ini memberikan panduan menyeluruh tentang prosedur pengadaan pemerintah secara sistematis dan terstruktur.
Dokumen tersebut membahas tentang swakelola pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Swakelola dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat di bawah pengawasan penanggung jawab anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan dan ketentuan pelaksanaan swakelola.
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Ana Adryana
Dokumen ini berisi pedoman dan petunjuk untuk pelaksanaan seleksi umum dengan prakualifikasi untuk pengadaan jasa konsultansi, mencakup ketentuan umum, persyaratan peserta, larangan KKN dan pertentangan kepentingan, pengisian dan penilaian dokumen kualifikasi."
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Dokumen tersebut berisi pedoman penilaian kualifikasi calon penyedia jasa pembangunan 6 lokal dan 1 perpustakaan Sekolah Dasar di Kota Balikpapan dengan nilai proyek Rp1,3 miliar. Penilaian akan dilakukan terhadap 3 penawaran terendah dan meliputi evaluasi administrasi, keuangan, dan passing grade 75.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxMahmudToha
Pemahaman titik kritis PBJ diperlukan oleh APIP untuk memfokuskan audit yang dilakukan.
Dengan pemahaman yang baik makatim audit lebih mudah melakukan audit PBJ
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahMrisqiW
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Terdiri dari organisasi pengadaan yang terdiri atas pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Juga membahas tentang pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa maupun swakelola.
Dokumen tersebut membahas tentang quality assurance pengadaan barang dan jasa teknologi informasi di sektor publik, mencakup titik kritis pengadaan TI seperti penganggaran, pembentukan tim, pembuatan persyaratan, perencanaan pengadaan, dan penerbitan permintaan informasi dan kualifikasi awal. Dokumen ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang rencana anggaran biaya (RAB) sebagai salah satu tahap penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Ia menjelaskan maksud dan tujuan dari RAB, lingkup dan peranannya, serta dasar-dasar dan metode yang digunakan dalam mengestimasi biaya konstruksi."
Risalah pertemuan penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pemilihan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi air bersih di Kecamatan Rambah Hilir oleh panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu kepada para peserta tender pada 19 Juni 2012 memberikan penjelasan tentang: (1) proses pelelangan, (2) paket pekerjaan, (3) metode evaluasi dan pembukaan penawaran, (4) persyaratan administrasi dan tekn
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres No. 70 Tahun 2012. Secara garis besar mencakup jenis pengadaan, kualifikasi penyedia, metode pemilihan, dan evaluasi penawaran yang disesuaikan dengan jenis dan nilai pekerjaan. Dokumen ini memberikan panduan menyeluruh tentang prosedur pengadaan pemerintah secara sistematis dan terstruktur.
Dokumen tersebut membahas tentang swakelola pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Swakelola dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, instansi pemerintah lain, atau kelompok masyarakat di bawah pengawasan penanggung jawab anggaran. Dokumen ini juga menjelaskan tahapan dan ketentuan pelaksanaan swakelola.
penjelasan tentang pengadaan perpres 70Afrizal Panji
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan, prinsip dasar, ruang lingkup, etika, organisasi, tugas dan persyaratan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Ana Adryana
Dokumen ini berisi pedoman dan petunjuk untuk pelaksanaan seleksi umum dengan prakualifikasi untuk pengadaan jasa konsultansi, mencakup ketentuan umum, persyaratan peserta, larangan KKN dan pertentangan kepentingan, pengisian dan penilaian dokumen kualifikasi."
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Dokumen tersebut berisi pedoman penilaian kualifikasi calon penyedia jasa pembangunan 6 lokal dan 1 perpustakaan Sekolah Dasar di Kota Balikpapan dengan nilai proyek Rp1,3 miliar. Penilaian akan dilakukan terhadap 3 penawaran terendah dan meliputi evaluasi administrasi, keuangan, dan passing grade 75.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi yang mencakup beberapa hal antara lain rencana waktu pelaksanaan, kronologis penyusunan, konsep pengganti peraturan sebelumnya, dan penjelasan mengenai pemilihan penyedia jasa konstruksi."
Titik Kritis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.pptxMahmudToha
Pemahaman titik kritis PBJ diperlukan oleh APIP untuk memfokuskan audit yang dilakukan.
Dengan pemahaman yang baik makatim audit lebih mudah melakukan audit PBJ
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Secara garis besar membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pemilihan pengadaan, serta pengadaan untuk pelaksanaan penelitian.
Poin2 Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak 2022.pdfarif129194
Tiga dokumen tersebut memberikan informasi mengenai nilai anggaran tahunan untuk tiga obyek yaitu Pasar Banyuasri Singaraja, RS Sanjiwani Gianyar, dan Pasar Rakyat Gianyar dengan total nilai Rp. 159,5 miliar, Rp. 135 miliar, dan Rp. 224,9 miliar.
Pelatihan / BimTek "Implementasi PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 & Perh...Kanaidi ken
PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan TKDN, BM , Preferensi Harga & HEA pada PENGADAAN di SKK MIGAS
Training / BimTek memberikan panduan terbaru untuk pengadaan barang dan jasa di SKK Migas dengan mempertimbangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Bobot Manfaat Perusahaan, preferensi harga, dan Harga Evaluasi Akhir guna mendukung operasi hulu migas dan ekonomi nasional.
Master presentasi yang harus diedit oleh peserta seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Dokumen tersebut merangkum proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pekerjaan (ULP) Kementerian Kehutanan. Prosesnya melibatkan satuan kerja pemilik anggaran, pejabat pembuat komitmen, Pokja/Sub Pokja ULP, dan LPSE Kementerian dalam menyusun dokumen pengadaan, melakukan seleksi penyedia, dan mengumumkan hasilnya. Tujuan utamanya adalah mengatur
Hasil ujian dari peserta 4 pada seleksi lowongan pekerjaan IT & Multimedia Support yang dipublish pada http://www.khalidmustafa.info/2013/01/16/lowongan-pekerjaan-it-multimedia-support.php
Slide Modul 6 Mengelola PBJP Melalui Swakelola-V2.1.pdfhandrivafauzi1
Mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola.
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau PBJP merupakan sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam kegiatan pemerintah.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Similar to Potensi permasalahan hukum dalam pbj (20)
ATRIUM GAMING : Slot Gacor Mudah Menang Terbaru 2024sayangkamuu240203
Hallo Selamat Datang di Situs ATRIUM GAMING, website TERBAIK dan terpercaya. Meyediakan Berbagai Macam Jenis Permainan Dari SportBook, Slot, Live Casino, Fishing, Lottry, Poker dan Berbagai Game Lainnya,
1.Bonus New Member 50%
2.Garansi Kekalahan 100%
3.Event Scatter Pojok Pracmatic Play
4.Event Scatter Pracmatic Play
5.Event Scatter PG SOFT
6.Event Bonus Perkalian Pragmatic Play.
main di mahjong ways dapat SCATTER emas hitam, wah di jamin seru pasti nya , modal recehan bisa jackpot jutaan , dan masih banyak bonus lainnya yang menguntungkan bagi new member & old member
ayo buruan daftar di Atrium Gaming, Kakak menang kita pun senang!!!
════════ ═════════════════ 💸 DEPOSIT VIA BANK & E-MONEY 💸 📥 Minimal Deposit 5.000 📥 📤 Minimal Withdraw 50.000 📤
Untuk Minimal Deposit Via Pulsa Telkomsel & XL Tanpa Potongan;
💸 IDR 10.000 / Rp 10RB 💸
══ ════════════ ═══════════ YUK BURUAN LANGSUNG JOIN DI LINK YANG ADA DI BIO KAMI YA
☎ http://wa.me/+62812-6407-2244
🌐 https://heylink.me/SlotGacorMudahMenang2024/
🌐 https://mez.ink/situsvipgacor
🌐 https://bio.site/AtriumGamingGACOR
🌐 https://bio.link/situsmudahmenang2024
🌐 https://bit.ly/m/AtriumGamingOffcial
Dalam permainan judi online ada yang namanya keberuntungan dan keberuntungan itu tidak ada di semua slot online,Akan tetapi jika anda main di situ ATRIUM GAMING dijamin anda bakalan betah dikarenkan situs online №1 di INDONESIA ini slot yang paling mudah mencari kemenangan,Jika anda tidak percaya silahkan dicoba bonus dan evet menanti kehadiran anda.!!!
ATRIUM GAMING Link Slot online mudah menang terbaru dari kamboja yang di dukung dengan server slot online yang di kenal dengan nama SERVER UG dan juga di kenal oleh sloter indonesia dengan server yang paling Stabil dan juga di kenal dengan server yang sering memberikan peluang kemenangan kepada setiap membernya
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
UNIKBET : Link Slot Gacor Pragmatic Play Bisa Deposit Memakai Bank BPD DIY Ad...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 06 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit BPD DIY Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Parung Panjang, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai BPD DIY khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Parung Panjang:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
Pertemuan 7_Penetapan Produk Unggul dan Manajemen Inovasi.pdf
Potensi permasalahan hukum dalam pbj
1. Potensi
Permasalahan
Hukum
Pada
Se3ap
Tahapan
PBJ
Oleh:
Khalid
Mustafa
Ketua
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
2. Biodata
Narasumber
Nama
Lengkap:
Khalid
Mustafa,
S.T.
Tempat/Tgl
Lahir:
Ujung
Pandang,
17
Juni
1977
Pekerjaan:
Procurement
Consultant
Riwayat
Pekerjaan:
-‐ NV.
Hadji
Kalla
(1995-‐1998)
-‐ Makassar
Perkasa
Computer
(1998-‐2000)
-‐ SMK
Panca
Marga
(2000-‐2002)
-‐ SMK
Tri
Tunggal
45
(2002-‐2004)
-‐ Balai
Penataran
Guru/Lembaga
Penjamin
Mutu
Pendidikan
(LPMP)
Sulawesi
Selatan
(2002-‐2006)
-‐ Biro
Perencanaan
&
KLN
Setjen
Kemdiknas
(2006-‐2008)
-‐ SEAMEO
SEAMOLEC
(2008-‐2010)
-‐ Biro
Umum
Setjen
Kemdikbud
(2010-‐2012)
-‐ Keluar
dari
PNS
TMT
–
1
Maret
2012
-‐ Konsultan
IT
dan
Pengadaan
–
KM
&
Partner
(2013
–
sekarang)
-‐ Komisaris
PT.
Sinergitas
Teknika
Mandiri
(2013
–
sekarang)
Ser3fikat
dan
Pela3han
PBJ
-‐ Ser3fikat
Ahli
Pengadaan
Barang/Jasa
(L4)
–
2007
-‐ Ser3fikat
TOT
Tingkat
Dasar
(2011)
-‐ Ser3fikat
TOT
Peningkatan
Kompetensi
(2011,
2012
dan
2013)
-‐ Ser3fikat
TOT
Tingkat
Menengah
(2012)
-‐ Ser3fikat
Pela3han
Internasional
–
Supply
Chain
Management
–
Interna3onal
Trade
Centre
(2012)
-‐ Ser3fikat
Pela3han
Keterangan
Ahli
PBJ
(2012)
-‐ Ser3fikat
TOT
Jabatan
Fungsional
Pengelola
PBJ
(2013)
Organisasi
PBJ
-‐ Kepala
Bidang
Diklat
DPP
Ikatan
Ahli
Pengadaan
Indonesia
(IAPI)
-‐ Pendiri
dan
Ketua
Pusat
Pengkajian
Pengadaan
Indonesia
(P3I)
2
E-‐mail:
email@khalidmustafa.info
Blog:
www.khalidmustafa.info
HP:
08170909035
Pin
BB:
2AF759E2
3. 3
Penger&an
Pengadaan
Barang/Jasa
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
yang
selanjutnya
disebut
dengan
Pengadaan
Barang/Jasa
adalah
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah/Ins3tusi
yang
prosesnya
dimulai
dari
perencanaan
kebutuhan
sampai
diselesaikannya
seluruh
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
3
Pasal
1
Ayat
1
Perpres
54/2010
dan
perubahannya
7. • Non
E-‐Proc/E-‐Proc
• Evaluasi
• Klarifikasi
dan
Pembuk&an
Kualifikasi
• Pelaksanaan
Pekerjaan
• Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
• HPS
• Spek.
Teknis
• Rancangan
Kontrak
• Dokumen
Pengadaan
• N
vs
W
• Pemaketan
• RUP
Perencanaan
(PA/KPA)
Persiapan
(PPK
dan
ULP)
Pemilihan
Penyedia
(ULP/Pejabat
Pengadaan)
Pelaksanaan
Kontrak
(PPK
dan
PPHP)
7
8.
Fakta
atas
Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
Dokumen
Pengadaan
Tidak
Dipahami
Prosedur
&
Kriteria
Evaluasi
Tidak
Ada/Tidak
Jelas
PPK
Tidak
paham
Klausul
Kontrak
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
PPK
Tidak
Mampu
Mengendalikan
Kontrak
PPK
Tidak
Melakukan
Pemutusan
Kontrak
Akuntabilitas
Tidak
paham
Substansi
Kontrak
Tidak
paham
cara
menguji
Kualitas
Barang/Jasa
Kepemilikan
Ser&fikat
Ahli
Pengadaan
belum
dapat
menjamin
profesionalitas
seseorang
atas
substansi
pekerjaan
yang
diberikan
kepadanya,
perlu
pendalaman
terus
menerus
melalui
prak&k
dan
diskusi.
KDH
PA
Tidak
Membuat
RUP
PPK
/KPA
membuat
HPS
&dak
sesuai
peraturan
PA
mengarahkan
Proses
Kesalahan
dalam
proses
pemilihan
dan
evaluasi
8
10. Ti3k
Lemah
Perencanaan
• Iden3fikasi
keinginan,
bukan
kebutuhan
– Biasanya
muncul
karena
ke3dakpahaman
prinsip
perencanaan
– Juga
disebabkan
“33pan”
• Pemaketan
Pekerjaan
– Tidak
berdasarkan
sifat
pekerjaan
– Memperbanyak
Pengadaan
Langsung
• Cara
Pelaksanaan
Pengadaan
– Swakelola
vs
Penyedia
• Tidak
Menyusun
dan
Mengumumkan
RUP
• Melakasanakan
Pengadaan
Sebelum
Semua
Pendukung
dinyatakan
Siap
(Ijin,
Pembebasan
Lahan,
Dana,
dll)
• Pembentukan
Organisasi
Pengadaan
– PA/KPA
merangkap
PPK
(Bukan
“ber3ndak
sebagai”)
– PPK
3dak
berser3fikat
– Organisasi
di
SK-‐kan
berdasarkan
tahun
anggaran
– Pani3a/Pejabat
Pengadaan/Pokja
ULP
3dak
berser3fikat
10
12. Ti3k
Lemah
Persiapan
• Tidak
dilakukan
Pengkajian
Ulang
RUP
• Penyusunan
Spesifikasi
Teknis
– Hanya
sekedar
copy
paste
brosur
• Penyusunan
HPS
– Tidak
berdasarkan
harga
pasar
– Tidak
didukung
dokumentasi
– Indikasi
“Mark-‐Up”
• Penyusunan
Rancangan
Kontrak
– Tidak
dilakukan
penyusunan
Rancanangan
Kontrak
12
13. Ti3k
Lemah
Persiapan
• PPK
3dak
membuat
dokumen
Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
• Penyusunan
Dokumen
Pengadaan
– Hanya
sekedar
copy
paste
SBD/SDP
LKPP
– Tidak
melakukan
edi3ng
terhadap
SDP
– Penetapan
Persyaratan
Kualifikasi
yang
3dak
berdasar
– Persyaratan
Teknis
yang
mengada-‐ada
– Kriteria
Evaluasi
yang
3dak
rinci
– Isian
Dokumen
Pengadaan
(LDP,
LDK,
SSKK,
dan
Contoh
Dokumen)
yang
3dak
lengkap
13
15. Ti3k
Lemah
Pemilihan
Penyedia
• Tidak
dilaksanakan
melalui
E-‐Proc
• Tidak
melaksanakan
pengumuman
pada
media
yang
sesuai
• Penjelasan
pada
akhir
waktu/terlewa3
• Evaluasi
Penawaran
dan
Kualifikasi
yang
mengada-‐ada
• Tidak
dilakukan
pemeriksaan
lapangan
• Pengumuman
Pemenang
3dak
lengkap
• Sanggahan
3dak
dijawab
atau
dijawab
tanpa
berdasar
aturan
• Dokumentasi
pemilihan
3dak
lengkap
15
17. Ti3k
Lemah
Pelaksanaan
Pekerjaan
• PPK
3dak
melakukan
pengecekan
jaminan
pelaksanaan
dan
jaminan
uang
muka
• Tidak
melaksanakan
rapat
persiapan
pelaksanaan
kontrak
• Tidak
melakukan
pengendalian
pelaksanaan
kontrak
• Pekerjaan
Terlambat/Tidak
Diselesaikan/Fik3f
• BA
Pemeriksaan
dan
Serah
Terima
3dak
sesuai
kondisi
pekerjaan
17
19. Ti3k
Lemah
Penyedia
Barang/Jasa
• Ijin
Usaha
“Palugada”
(Apa
Lu
Mau
Gua
Ada)
• Alamat
palsu
• Pinjam
“Bendera”
• Bersekongkol
untuk
mempengaruhi
proses
dan
hasil
pelelangan
• Fokus
mengeruk
uang
sebanyak-‐banyaknya,
3dak
fokus
kepada
pemenuhan
persyaratan
dan
kualifikasi
• Tidak
bertanggung
jawab
pada
pelaksanaan
pekerjaan
• Mengganggu
pelaksanaan
pekerjaan
apabila
3dak
lulus
menjadi
pemenang
pelelangan
19
20. AKIBAT
PERSONIL
TIDAK
PROFESIONAL?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
Banyaknya
sanggah
dan
sanggah
banding,
bahkan
lelang/
seleksi
menjadi
gagal
Tuntutan
Hukum
(TUN)
Sengketa
kontrak
:
Pekerjaan
&dak
selesai?
Spesifikasi
teknis
/
Kualitas
&dak
sesuai
?
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
Pengenaan
Blacklist
kepada
Penyedia
yang
menimbulkan
tuntutan
Hukum
kepada
PPK/PA
Tuntutan
Perdata,
dan
Teridikasi
Pidana
karena
rekayasa/
Kolusi
atau
penyalahgunaan
wewenang
Akuntabilitas
KDH
Terindikasi
Pidana,
karena
kesalahan
dalam
penetapan
HPS,
proses
pemilihan
penyedia
barang/jasa
dan
evaluasi,
rekayasa
dan
penyelahgunaan
wewenang
APIP
Untuk
mencegah
terjadinya
permasalahan
baik
dalam
masa
prakontrak
maupun
paska
kontrak,
perlu
dilakukan
pengawasan
pengadaan
barang/jasa
sebagaimana
diatur
dalam
pasal
116
Perpres
54
tahun
2010
yang
telah
diperbaharui
dengan
Perpres
70/2012
:
Menteri/Kepala
Daerah
wajib
melakukan
pengawasan
terhadap
PPK/ULP
dan
Pejabat
Pengadaan
di
Lingkungan
K/L/D/I,
dengan
menugaskan
APIP
untuk
melakukan
audit
sesuai
ketentuan
.
20
21. DAMPAK
THD
PROSES/PERSONIL
PBJ
SAAT
INI
?
Iden3fica3on
of
needs
Call
for
bids
or
quotes
Signing
Of
contracts
Receipt
of
Products
or
services
Expira3on
Of
guaran3es
Selec&on
Prepara&on
Execu&on
Securi&es
1.
Ketakutan
untuk
menjadi
PPK
dan
Pokja
ULP,
karena
menghindari
menjadi
tersangka?
2.
PPK
dan
Pokja
ULP,
karena
kelalaian/alpa
(&dak
kompeten)
&dak
disengaja
à
terpidana
korupsi.
Profesional
E-‐RUP
PA/KPA
Pokja
ULP/PP
PPK
PPHP
Integritas
PPK
Responsibilitas
Transparansi
Akuntabilitas
KDH
4.
Kontrak
yang
diputus
(Pekerjaan
&dak
selesai),
berdampak
pada
pemborosan
keuangan
negara
(APBN/APBD)
APIP
KDH
seharusnya
menjadi
pengayom
bagi
seluruh
prosonil
yang
ada
dalam
pemerintahaannya,
dengan
antara
lain:
-‐ Memberdayakan
APIP
sebagai
“quality
assurance”
atas
proses
pengadaan
barang/jasa
(Tidak
selalu
Post
Audit)
-‐ Membuat
&m
pendampingan
(APIP
dan
Biro
Hukum)
terkait
dengan
pengadaaan
barang/jasa.
3.
APIP
tidak
berfungsi
sebagai
“Quality
Assurance”
(dalam
PBJ
)
sesuai
amanah
PP
60/2008
:
SPIP
21
23. 23
Perencanaan PBJ
-Kontrak diputus?
-Blacklist
-Kualitas rendah
-Akuntabilitas tdk ada
PA/KPA
20xx-1
PPK/KPA
20xx-1
20xx
ULP/PP
20xx-1
20xx
- Proses Pemilihan
- Penetapan Penyedia
Pemilihan Penyedia PBJ
PPK/KPA
20xx
Pelaksanaan Kontrak PBJ
Hasil Uji B/J
PPHP
20xx
PA/KPA
HPS. KontrakDok.PBJ. B/J. Neraca.
Permasalahan PBJ dan Dampak Hukum
RUP
Pemanfaatan PBJ
HAN (PTUN)
H. PERDATA
H. PIDANA
23
24. • Tindakan
Pokja
ULP/Pejabat
Pengadaan/PPK
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Pelanggaran
dan/atau
kecurangan
dalam
proses
Pengadaan
Barang/Jasa:
• Sanksi
Administrasi
• Penuntutan
gan3
rugi
• Pelaporan
secara
pidana
Pasal
118.7
Pasal
123
24
25. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
mengundurkan
diri
setelah
batas
akhir
pemasukan
penawaran
atau
mengundurkan
diri
dari
pelaksanaan
Kontrak
dengan
yang
3dak
dapat
dipertanggungjawabkan
dan/atau
3dak
dapat
diterima
oleh
Kelompok
Kerja
ULP/
Pejabat
Pengadaan;
• Jaminan
penawaran
dicairkan.
• Pengenaan
dajar
hitam
Pasal
85.4
25
26. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Penyedia
Barang/Jasa
mengalihkan
pelaksanaan
pekerjaan
utama
berdasarkan
Kontrak,
dengan
melakukan
subkontrak
kepada
pihak
lain,
kecuali
sebagian
kepada
Penyedia
B/J
Spesialis.
• Denda
sesuai
ketentuan
dalam
kontrak.
Pasal
87
26
27. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Penyedia
Barang/Jasa
melakukan
ke3daksesuaian
dalam
penggunaan
Barang/Jasa
produksi
dalam
negeri.
(pemeriksaan
dilakukan
oleh
APIP)
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Sanksi
Finansial
Pasal
99
Pasal
118
Pasal
119
27
28. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Konsultan
perencana
yang
3dak
cermat
dan
mengakibatkan
kerugian
negara,
dikenakan
sanksi
berupa
keharusan
menyusun
kembali
perencanaan
dengan
beban
biaya
dari
konsultan
yang
bersangkutan,
dan/atau
tuntutan
gan3
rugi.
• Keharusan
menyusun
kembali
perencanaan
dengan
beban
biaya
dari
konsultan
yang
bersangkutan
Pasal
121
28
29. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Membuat
dan/atau
menyampaikan
dokumen
dan/
atau
keterangan
lain
yang
3dak
benar
untuk
memenuhi
persyaratan
Pengadaan
Barang/
Jasa
yang
ditentukan
dalam
Dokumen
Pengadaan;
• Pembatalan
sebagai
calon
pemenang.
• Pencairan
Jaminan
Pelaksanaan.
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
29
30. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Melakukan
persekongkolan
dengan
Penyedia
Barang/Jasa
lain
untuk
mengatur
Harga
Penawaran
diluar
prosedur
pelaksanaan
Pengadaan
Barang/
Jasa,
sehingga
mengurangi/menghambat/
memperkecil
dan/atau
meniadakan
persaingan
yang
sehat
dan/atau
merugikan
orang
lain;
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
30
31. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Berusaha
mempengaruhi
Kelompok
Kerja
ULP/
Pejabat
Pengadaan/pihak
lain
yang
berwenang
dalam
bentuk
dan
cara
apapun,
baik
langsung
maupun
3dak
langsung
guna
memenuhi
keinginannya
yang
bertentangan
dengan
ketentuan
dan
prosedur
yang
telah
ditetapkan
dalam
Dokumen
Pengadaan/Kontrak,
dan/atau
ketentuan
peraturan
perundang-‐
undangan;
• Sanksi
Administrasi
• Pencantuman
dajar
hitam
• Penuntutan
secara
perdata
• Pelaporan
secara
pidana
kepada
pihak
yang
berwenang.
Pasal
118
31
32. • Tindakan
Penyedia
Barang/Jasa
Tindakan
Yang
Dikenakan
Sanksi
Tindakan
Sanksi
Dasar
Tidak
dapat
menyelesaikan
pekerjaan
sesuai
dengan
Kontrak
secara
bertanggung
jawab;
• Pencairan
jaminan
pelaksanaan.
• Pengembalian
uang
muka
(bila
ada)
• Pengenaan
denda
(bila
ada)
• Pengenaan
dajar
hitam
Pasal
118
Pasal
93.2
32
34. Legislative & Regulatory
Framework
Institutional Framework &
Management Capacity
Procurement
Operation
(CAPACITY
BUILDING)
INTEGRITY,
TRANSPARANCY
(E-PROC AND ANTI
CORRUPTION)
Empat Pilar*
Reformasi PB/J
Pemerintah
*Based on Indicators Form OECD DAC
• Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012
• Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb)
• RUU à Peraturan Kepala Daerah (Juknis, SOP)1
2
3 4
• LKPP à ULP/PP
• LPSE (E-Procurement)
• PA/KPA – PPK – PPHP
• Sertifikasi Ahli Pengadaan
• Jabfung PB/J
(Professionalizing the Field)
Sistem
Pengadaan
Pemerintah
• Kewenangan Pengadaan
Langsung
• E-Procurement (terdiri
dari e-Tendering dan e-
Purchasing)
• PERAN APIP (Audit)
34
35. PENCEGAHAN
PERMASALAHAN
PBJ
• Kerjasama
dengan
KPK
dan
BPKP
melalui
Koordinasi
dan
Supervisi
(Korsup)
Pencegahan
Tindak
Pidana
Korupsi
– Bidang
Pelayanan
Publik
– Bidang
APBD
– Bidang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
• Kerjasama
dengan
Kejaksaan
melalui
Legal
Audit
PBJ
• Kerjasama
dengan
Kepolisian
melalui
pencegahan
aspek
pidana
PBJ
dan
pengamanan
pelaksanaan
PBJ
• Kerjasama
dengan
LKPP
dalam
bentuk
pendampingan
PBJ
yang
bernilai
besar
atau
menyangkut
hajat
hidup
masyarakat
yang
berdampak
besar
35