Risalah pertemuan penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pemilihan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi air bersih di Kecamatan Rambah Hilir oleh panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu kepada para peserta tender pada 19 Juni 2012 memberikan penjelasan tentang: (1) proses pelelangan, (2) paket pekerjaan, (3) metode evaluasi dan pembukaan penawaran, (4) persyaratan administrasi dan tekn
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemilihan langsung dengan pascakualifikasi untuk paket peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kebumen akan dilaksanakan, mencakup pekerjaan infrastruktur dan bangunan dengan nilai Rp4,6 miliar.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan beserta tugas masing-masing.
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 70/2012 dan Perpres No. 4/2015, mencakup tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip dasar, dan metode pengadaan melalui lelang maupun swakelola."
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pemilihan langsung dengan pascakualifikasi untuk paket peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kebumen akan dilaksanakan, mencakup pekerjaan infrastruktur dan bangunan dengan nilai Rp4,6 miliar.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan unit layanan pengadaan beserta tugas masing-masing.
Pengantar Umum Pengadaan_Materi Pelatihan "PROCUREMENT and PURCHASING MANAGEM...Kanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 70/2012 dan Perpres No. 4/2015, mencakup tujuan, ruang lingkup, prinsip-prinsip dasar, dan metode pengadaan melalui lelang maupun swakelola."
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
SRI SUWANTI - kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik
Dokumen ini berisi pedoman dan petunjuk bagi peserta untuk mengikuti proses seleksi kualifikasi jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung DKL Way Halim. Terdiri dari 8 bab yang membahas tentang umum, persyaratan peserta, larangan KKN dan pertentangan kepentingan, pengambilan dan isi dokumen kualifikasi, serta tata cara evaluasi kualifikasi."
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaHeru Supanji
Dokumen tersebut menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, serta tugas dan persyaratan masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki prosedur yang jelas dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan untuk menghindari resiko. Dokumen juga menjelaskan perlunya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mencakup seluruh tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga pembayaran, serta membentuk tim untuk menyusun SOP dan melakukan s
SRI SUWANTI - kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik
Dokumen ini berisi pedoman dan petunjuk bagi peserta untuk mengikuti proses seleksi kualifikasi jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung DKL Way Halim. Terdiri dari 8 bab yang membahas tentang umum, persyaratan peserta, larangan KKN dan pertentangan kepentingan, pengambilan dan isi dokumen kualifikasi, serta tata cara evaluasi kualifikasi."
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaHeru Supanji
Dokumen tersebut menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, serta tugas dan persyaratan masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Surat edaran Menteri Pekerjaan Umum mengatur tentang petunjuk teknis pemberian bantuan tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bangunan gedung negara. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan tim koordinasi bantuan tenaga teknis, tugas pengelola teknis, dan biaya untuk mendukung kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan.
1. Dokumen ini berisi informasi tentang kurikulum, silabus, dan proses pembelajaran di SD N Karangayu 02. Terdapat informasi mengenai mata pelajaran yang diajarkan, pengembangan silabus, pelaksanaan pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Dokumen tersebut berisi spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi untuk pekerjaan sipil dan arsitektur pembangunan Mess Lemhannas Republik Indonesia, mencakup 19 bab yang mengatur berbagai aspek proyek mulai dari persyaratan umum, pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis, hingga jadwal pelaksanaan proses pengadaan."
Dokumen ini berisi pedoman standar untuk pengadaan barang secara langsung dengan metode Surat Perintah Kerja (SPK). Dokumen ini menjelaskan tentang umum, instruksi kepada peserta, lembar data pengadaan, spesifikasi teknis, bentuk SPK dan dokumen penunjang lainnya.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.
Dokumen tersebut merupakan undangan pengadaan jasa kebersihan (cleaning service) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2014 dengan nilai HPS Rp 196.524.240. Dokumen tersebut memuat jadwal pengadaan, instruksi kepada penyedia, dan ketentuan evaluasi penawaran secara administrasi, teknis, dan harga.
Administration Documents Evaluation _Training "PROCUREMENT Contract & Biding ...Kanaidi ken
Dokumen tersebut menjelaskan tentang proses prakualifikasi calon penyedia barang dan jasa untuk menjadi rekanan perusahaan. Calon penyedia harus menyertakan berbagai persyaratan administrasi dan dokumen pendukung lainnya. Jika lolos prakualifikasi, calon penyedia dapat mengikuti proses lelang selanjutnya yang meliputi pengambilan dokumen tender, aanwijzing, pengiriman penawaran, hingga evaluasi penawaran.
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kementerian Kehutanan. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, arah perubahan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, tahapan pengadaan barang/jasa, dan peran unit layanan pengadaan.
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALAchmad Wahid
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang berisi bentuk-bentuk laporan yang harus diisi oleh perusahaan penanam modal selama masa konstruksi dan operasi usaha.
Perka lkpp no 14 2012 tentang petunjuk tenis perpres 70Agam Patra
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
1. BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN DAN ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA DISTRIBUSI AIR
BERSIH KEC. RAMBAH HILIR
PADA SKPD TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN ROKAN HULU
Nomor : 1.17.1/RISALAH-POKJA 4/VI/2012
Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Belas, pada Pukul 11.30
WIB di Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Rokan Hulu (Gedung Pemuda), kami yang
bertanda tangan dibawah ini POKJA 4 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Rokan Hulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. Kpts.500/SETDA-
EKBANG/91/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pembentukan Susunan Personil Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu TA. 2012 telah melaksanakan Penjelasan
Kantor (Aanjwizing) bersama-sama dengan Rekanan peserta Pelelangan Umum dengan :
Pimpinan Rapat : RASQI GALILEO,ST Jabatan : Ketua Pokja 4
Penjelasan Umum dan Administrasi : FAIZAL Jabatan : Anggota
Penjelasan Teknis : FRANSYADI S Jabatan : PPTK
Notulen Rapat : FAIZAL Jabatan : Anggota
Adapun Paket-Paket Kegiatan yang dilakukan penjelasannya pada waktu ini adalah :
NO NAMA PAKET SKPD HPS SUB BIDANG
1.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN PIPA
DISTRIBUSI AIR BERSIH
KEC. RAMBAH HILIR
Tata Ruang Dan
Cipta Karya
Rp. 1.700.000.000,- Tata
Lingkungan,Perpipaan
Air Bersih/Limbah
(25000,25003)
Adapun pokok-pokok penjelasan dan perubahan serta penambahan yang akan dipenuhi/dilaksanakan
oleh calon penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :
1. Proses Pelelangan dilakukan berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010.
2. Pekerjaan ini terbuka untuk perusahaan kecil dengan sub bidang yang sesuai dengan peraturan
yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan sub bidang Perpipaan Air
Bersih/Limbah (25003).
3. Metode Pelelangan/Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah metode Pemilihan
Umum dengan Pasca Kualifikasi. Yakni metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
4. Metode penyampaian/pemasukan dokumen penawaran adalah metoda satu sampul. Metoda
satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi,
usulan teknis dan penawaran harga yang dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul tertutup kepada
Panitia Pengadaan. Caranya yakni Penawaran disampaikan dalam dua Rangkap yang terdiri
dari 1 (satu) dokumen Asli dan 1 (satu) dokumen Rekaman. Dokumen asli dan rekaman agar
diberi Tanda ”ASLI” dan ”REKAMAN”. Kemudian Dokumen Asli dan Rekaman dimasukkan
kedalam sampul Tertutup dan diberi tanda ”DOKUMEN PENAWARAN”, nama paket
pekerjaan, nama dan alamat Peserta, serta ditujukan kepada Pokja 4 ULP Pemda Rokan Hulu.
Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan yang termuat pada Halaman 16 –
17 Dokumen Pilihan paket kegiatan ini.
5. Kelengkapan dokumen yang harus dibuat dan dilampirkan oleh peserta adalah, yakni ;
1. Surat Penawaran
2. Surat Jaminan Penawaran Asli
3. Daftar Kuantitas dan Harga serta Rekapitulasinya
2. Formulir Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya wajib dibuat oleh rekanan, sedangkan
Analisa sebaiknya dibuat oleh rekanan namun dalam hal form analisa tidak dibuat bukanlah hal
yang menggugurkan.
4. Dokumen Isian Kualifikasi
5. Dukungan Keuangan
Dekungan keuangan adalah sebesar 10% dari HPS atau Rp. 170.000.000,- ( Seratus Tujuh
Puluh Juta Rupiah )
6. Formulir Rekapitulasi perhitungan TKDN (dalam hal tidak dibuat tidak menggugurkan).
(Prinsipnya TKDN bukanlah dibuat dan dikarang tanpa dasar oleh rekanan, TKDN yang diakui
adalah yang sudah disertifikasi ataupun diakui oleh Lembaga Yang berwenang /Menteri
Perindustrian)
7. Fakta Integritas ( pilih yang sesuai)
(Fakta integritas harus lah dibuat. Untuk mengisi point 2 pada CONTOH FORMAT FAKTA
INTEGRITAS tersebut maka rekanan dapat menulis dengan artenatif kalimat berikut :
Versi 1 : akan melaporkan kepada APIP TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KAB.
ROKAN HULU yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada
indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.
Versi 2 : akan melaporkan kepada INSPEKTORAT KAB. ROKAN HULU dan/atau
LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini
Versi 3 : akan melaporkan kepada APIP (INSPEKTORAT KAB. ROKAN HULU) yang
bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam
proses pengadaan ini
8. Surat Pernyataan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan
managemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tdaik sedang diberhentkan dan atau direksi yang berindak untuk dan
atas nama perusahaan atau peserta perseorangan tidak sedang dalam menjalani
sangsi pidana.
(Surat Pernyataan ini boleh tidak dibuat rekanan sepanjang subtansi dari pernyataan
diatas sudah tercantum pada formulir isian kualifikasi.Namun apabila subtansi dari
penyataan diatas tidak tercantum pada formulir isian kualifikasi maka surat pernyataan
ini wajib dibuat dan menggugurkan)
9. Dokumen Usulan Teknis paket kegiatan ini minimal terdiri dari ;
Metode pelaksanaan Pekerjaan dirinci secara jelas setiap tahapan palaksanaan
pekerjaan.
Rekanan dianggap memahami metode palaksanaan apabila metode pelaksanaan menguraikan
secara jelas tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan secara rinci dan jelas. Minimal setiap
item pekerjaan yang terdapat pada Formulir Rencana Anggaran Biaya diuraikan dengan
jelas.Khusus untuk pengadaan pipa rekanan menguraikan dan menjelaskan
merk,panjang,diameter dan jenis aksesories dengan lengkap.Uraikan dengan jelas
peralatan, personil dan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap kegiatan
Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dirinci secara detail setiap tahapan
pelaksanaan pekerjaan
Jadwal pelaksanaan tidak boleh melewati 120 (Seratus Dua Puluh) Hari kalender. Rincikan
secara jelas jadwal tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan.
Jadwal Pelaksanaan Pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender.
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal.
Merupaka hal-hal yang di adendum dari dokumen pemilihan nomor
1.17.1/DOK-POKJA4/V/12 tanggal 1 Juni 2012 (lihat pada tabel hal-hal
yang di addendum dari dokumen pemilihan nomor.20 pada risalah
aanwijzing ini). Peralatan milik sendiri adalah peralatan yang dimiliki oleh perusahaan
atas nama perusahaan sendiri atau dibeli sendiri oleh rekanan atas nama perusahaan atau
Nama direktur/pemilik perusahaan, bukti-bukti kepemilikan diserahkan pada saat klarifikasi.
3. Dalam hal rekanan tidak memiliki sendiri peralatan minimal yang dipersyaratkan maka
dapat menyewa peralatan yang dibutuhkan. Rekanan diminta untuk melampirkan surat
pernyataan atau bukti akan menyewa peralatan minimal yang tidak dimiliki. Bukti sewa
dapat ditunjukkan pada saat klarifikasi
Personil Inti Minimal
Merupaka hal-hal yang di adendum dari dokumen pemilihan nomor
1.17.1/DOK-POKJA4/V/12 tanggal 1 Juni 2012 (lihat pada table hal-hal
yang di addendum dari dokumen pemilihan nomor.20 pada risalah
aanwijzing ini).
Spesifikasi Teknis, wajib dibuat rekanan, Namun rekanan dapat dinyatakan sudah
melampirkan spesifikasi teknis apabila spesifikasi teknis setiap peralatan dan bahan
yang diperlukan diuraikan dengan rinci seluruhnya pada metode pelaksanaan,
Namun apabila tidak diuraikan secara rinci pada metode pelaksanaan maka
dianggap tidak melampirkan spesifikasi dan menggugurkan.
BENTUK-BENTUK DOKUMEN YANG DISEDIAKAN OLEH PANITIA SIFATNYA
HANYALAH CONTOH YANG DIJADIKAN PEDOMAN BAGI REKANAN DALAM
MENYUSUN PENAWARANNYA. NAMUN SUBTANSI DARI SETIAP DOKUMEN YANG
DIMINTA HARUS DIPENUHI OLEH REKANAN. BENTUK BOLEH BERBEDA NAMUN ISI
DAN MAKNANYA HARUS SESUAI.
6. Pembukaan sampul Penawaran akan dilaksanakan ;
Masuk Penawaran sampai dengan ;
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juni 2012 ;
Jam : 08.30 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Sekretariat ULP Pemda Rokan Hulu
Buka Sampul Penawaran akan dimulai dilaksanakan pada ;
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juni 2012 ;
Jam : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Sekretariat ULP Pemda Rokan Hulu
Aawizjing Lapangan akan dilaksanakan pada ;
Hari/Tanggal : -
Jam : -
Tempat : -
Rekanan yang memerlukan Aanjwizing lapangan terlebih dahulu memberitahu
kepada Panitia atau PPTK
Tatacara pembukaan sampul penawaran dapat dilihat mulai halaman 17 Dokumen pelelangan
paket kegiatan ini.
7. Metode Evaluasi yang akan digunakan adalah Sistem Gugur
8. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
Dalam hal penawaran tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada
halaman 19 sampai dengan halaman 24 pada dokumen pemilihan ini dan ketentuan
persyaratan pada risalah aanjwizing ini.
9. Jenis kontrak yang digunakan adalah HARGA SATUAN
10. Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012
11. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi
dalam negeri sesuai dengan ketentuan pada halaman 39
12. Ketentuan tentang penyesuaian harga ; TIDAK ADA PENYESUAIAN HARGA kecuali
ditentukan lain atau diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku
13. Ketentuan dan cara sub kontrak sebahagian pekerjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil. Kegiatan ini diperuntukkan untuk perusahaan kecil sehingga tidak perlu di
subkontrakkan
14. Besar nilai jaminan Penawaran sebesar Rp 51.000.000,00( Lima Puluh Satu Juta Rupiah )
4. 15. Masa berlaku penawaran selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan masa berlaku jaminan
penawaran 74 (Tujuh puluh empat) hari kalender.
16. Pajak 3 bulan terakhir yang digunakan pajak bulan Februari, Maret dan April
17. Ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan
18. Pengalaman yang dinilai adalah pengalaman dalam satu bidang ( TATA LINGKUNGAN )
19. Asuransi yang mengeluarkan jaminan adalah asuransi yang sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan aturan yang berlaku
20. HAL-HAL YANG DI ADENDUM DARI DOKUMEN PEMILIHAN NOMOR 1.17.1/DOK-
POKJA4/V/12 tanggal 1 Juni 2012
No Halaman Tertulis Dirubah Menjadi
1 1 1.17.1/DOK-POKJA4/V/12 tanggal 1 Juni
2012
1.17.1/DOK-POKJA4/VI/12 tanggal 1
Juni 2012
2 29 Website : www.lpes.riau.go.id Website :
www.lpse.rokanhulukab.go.id
3 29 Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan:
180 (Seratus Delapan Puluh) hari
kalender
Jangka Waktu Penyelesaian
Pekerjaan: 120 (Seratus Dua Puluh)
hari kalender
4 29 Pemberi Penjelasan, Hari Selasa, 19 Juni
2012 Pukul 09.00 s/d selesai
Pemberi Penjelasan, Hari Selasa, 19
Juni 2012 Pukul 11.30 s/d selesai
5 29 - 30 Daftar Personil Inti yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan:
1.Jabatan:Penaggung Jawab Lapangan
,Pengalaman:5 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:S1 Sipil
2. Jabatan:Pelaksana Lapangan
,Pengalaman:3 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:STM
3. Jabatan:Drafter ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:STM
4. Jabatan:Logistik ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
5. Jabatan:Administrasi ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
Daftar Personil Inti yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan:
1.Jabatan:Penanggung Jawab
Lapangan ,Pengalaman:9
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:S1 Sipil
2. Jabatan:Pelaksana Lapangan
,Pengalaman:5 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:STM
3. Jabatan:Pengawas Lapangan
,Pengalaman:5 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:STM
4. Jabatan:Drafter ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:STM
5. Jabatan:Logistik ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
6. Jabatan:Administrasi
,Pengalaman:2 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
6 30 Daftar Peralatan Utama Minimal yang
diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan:
1.Jenis:Truc/Dump Truck,Kapasitas
4m3/6 ton,jumlah(unit):1
2. Jenis:Pompa Air,Kapasitas:-
,jumlah(unit):1
3. Jenis:Mesin Genset,Kapasitas:1500
volt,jumlah(unit):1
4. Jenis:Stampler,Kapasitas:-
,jumlah(unit):1
5. Jenis:Waterpas,Kapasitas:-
,jumlah(unit):1
6. Jenis:Tengki Air,Kapasitas:1000 liter
,jumlah(unit):1
Daftar Peralatan Utama Minimal
yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan:
1.Jenis:Mobil Pic Up,Kapasitas :-
,jumlah(unit):1
2. Jenis:Pompa Pengetesan Pipa
Komplit,Kapasitas:-,jumlah(unit):1
3. Jenis:Waterpas,Kapasitas:-
,jumlah(unit):1
4. Jenis:Pompa Air,Kapasitas:-
,jumlah(unit):1
5. Jenis:Alat Gali,Kapasitas:-
,jumlah(set):1 set
6. Jenis:Alat Kunci
Mekanik,Kapasitas:- ,jumlah(unit):1
7 31 Tembusan Sanggahan Banding:
d.PPK Kegiatan Pembangunan Kantor
Kepala Desa Sikebau Jaya Kec.Rokan IV
Koto
Tembusan Sanggahan Banding:
a.PPK Paket Pekerjaan Pengadaan dan
Pemsangan Pipa Distribusi Air Bersih
Kec.Rambah Hilir (Dana Daerah
5. Urusan Pembangunan Bersama)
8 31 Besarnya jaminan sanggahan banding: Rp
649.986 (Enam Ratus Empat Puluh
Sembilan Ribu Sembilan RAtus Delapan
Puluh Enam Rupiah ).
Jaminan Sanggahan Banding dicairkan
dan disetorkan pada KAS
Besarnya jaminan sanggahan banding:
Rp 3.400.000,00 (Tiga Juta Empat
Ratus Ribu Rupiah). Jaminan
Sanggahan Banding dicairkan dan
disetorkan pada KAS
9 32 Memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi
kemampuan:
1.Jabatan:Penaggung Jawab Lapangan
,Pengalaman:5 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:SLTA
2. Jabatan:Pelaksana Lapangan
,Pengalaman:3 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan
Minimal:STM,KUALIFIKASI
KEMAMPUAN SKK PELAKSANA
BANGUNAN
PERUMAHAN/PEMUKIMAN
3. Jabatan:Drafter ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:STM
4. Jabatan:Logistik ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
5. Jabatan:Administrasi ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
Memiliki Tenaga Teknis dengan
kualifikasi kemampuan:
1.Jabatan:Penanggung Jawab
Lapangan ,Pengalaman:9
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:S1 Sipil, KUALIFIKASI
KEMAMPUAN SKA
PELAKSANAAN TEKNIK
LINGKUNGAN
2. Jabatan:Pelaksana Lapangan
,Pengalaman:5 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:STM,
KUALIFIKASI KEMAMPUAN
SKK PELAKSANAAN
PERPIPAAN AIR BERSIH
3. Jabatan:Pengawas Lapangan
,Pengalaman:5 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan Minimal:STM
4. Jabatan:Drafter ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:STM
5. Jabatan:Logistik ,Pengalaman:2
Tahun,Jumlah (Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
6. Jabatan:Administrasi
,Pengalaman:2 Tahun,Jumlah
(Orang):1,Pendidikan
Minimal:SLTA
10 55 memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT Tahunan /2011) serta
memiliki laporan bulanan PPh Pasal
21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang
3 (tiga) bulan terakhir ( JANUARI,
FEBRUARI DAN MARET ) dalam tahun
berjalan. Peserta dapat mengganti
persyaratan ini dengan menyampaikan
Surat Keterangan Fiskal (SKF)
memiliki NPWP dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan
tahun pajak terakhir (SPT Tahunan
/2011) serta memiliki laporan
bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
(bila ada transaksi), PPh Pasal
25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling
kurang 3 (tiga) bulan terakhir (
FEBRUARI, MARET DAN APRIL )
dalam tahun berjalan. Peserta dapat
mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan
Fiskal (SKF)
Setelah penjelasan maka dilanjutkan dengan seksi tanya-Jawab.
TANYA- JAWAB
TIDAK ADA PERTANYAAN DARI PESERTA ==========PENJELASAN CUKUP JELAS
1. CV. DEAR FLOWERY
Tanya : Apakah pada Jadwal Pelaksanaan perlu dibuat secara rinci?
Jawab : Ya
6. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
SAKSI-SAKSI Panitia Pengadaan Barang/Jasa,
Pasir Pengaraian, 19 Juni 2012
CV.
.....................................
....................................... RASQI GALILEO,ST
Ketua/Anggota
SAMSUL KAMAR,S.Hut
Sekretaris/Anggota
CV. ..................................
....................................
....................................... FAIZAL
Anggota
HADIYANTO,SE
Anggota
TAFIQ KURNIAWAN,ST
Anggota