Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi sebuah fenomena layaknya gunung es. Kondisi ini semakin parah, dengan stigma sosial bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah aib, sehingga para korban enggan melapor kepada orang tua dan pihak yang berwajib.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus
Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Tentunya, kondisi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Orang tua harus bisa lebih peka, dalam mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan semua pihak, mulai dari orang tua, jajaran sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satunya dengan memperkuat wawasan mengenai sex edukasi serta pentingnya setiap anak untuk menjaga diri dari pergaulan bebas.
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Terutama berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa.
Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, maupun otoritas negara.
Pada momentum Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2021, kita semua berharap agar kasus kekerasan pada anak bisa ditekan, bahkan hilang dari bumi nusantara. Anak-anak Indonesia harus bisa bermain, belajar, dan berkehidupan dengan tenang dan gembira.
Di edisi Juli 2021, Majalah BRAFOPMK akan membahas lebih dalam mengenai kasus kekerasan pada anak, beserta upaya-upaya yang harus dilakukan. Selamat membaca.(*)
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
REVOLUSI MENTAL SYARAT MUTLAK INDONESIA MAJU
Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong .
Praktek revolusi mental bertujuan untuk mengubah pola pikir menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan. Itu sebabnya, GNRM menjadi syarat mutlak untuk Indonesia Maju.
Seperti kita ketahui bersama, dalam GNRM terdapat lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. GNRM semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi problem pandemi Covid-19.
Kampanye patuh terhadap protokol kesehatan yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak (3M) merupakan wujud nyata Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Indonesia Tertib dalam GNRM. Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai. Patuh terhadap anjuran pemerintah untuk ikut vaksinasi juga sebagai ikhtiar bangsa
dalam mengentaskan Covid-19. Tak cukup sampai disitu, saat ini Indonesia membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Program perubahan perilaku juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa. Untuk itu, Redaksi Brafo PMK mempersembahkan edisi khusus
“REVOLUSI MENTAL”.
Tahun 2020 menjadi tahun yang paling kelam untuk umat manusia, tak hanya di Tanah Air namun juga dunia. Badai Covid-19 menerjang hampir seluruh negara. Adaptasi kebiasaan baru diterapkan, sektor sosial ekonomi merupakan hal yang paling terpukul akibat Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ‘bencana’ dahsyat ini. Dan mengawali 2021, Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian untuk saling bahu membahu hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan sembari berikhtiar untuk mengentaskan Covid-19. Jokowi juga secara langsung menggelontorkan Bantuan Sosial 2021 untuk membangkitkan perekonomian rakyat yang ‘babak belur’ karena Covid-19.
Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada suksesi vaksinasi secara massal. Meski vaksin telah ditemukan, butuh waktu yang tak sebentar untuk memerangi Covid-19, namun bukan menjadi alasan untuk berdiam diri. Itu sebabnya, BRAFO PMK Kali ini mengangkat tema ‘Optimisme Menyongsong 2021’. (*)
Plus Minus Sekolah Daring
BRAFO PMK -Pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang populer dengan istilah sekolah daring (dalam jaringan atau online) menjadi pilihan yang ditempuh dalam proses pendidikan di tengah masa pandemi covid-19.
Di awal tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pemda diizinkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dengan penerapan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Tidak lupa juga asalkan komite sekolah dan juga orang tua murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021.
Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar dari daring rumah. Meskipun Mendikbud sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tingkat kemauan daerah masih rendah, apalagi di daerah yang cukup besar tingkat penularannya. Sehingga, mau tak mau, sekolah daring tetap dilanjutkan.
Hampir satu tahun berjalan, mekanisme serta praktik sekolah daring masih menemui sejumlah persoalan, sehingga muncul beberapa pro kontra. Dari segi manfaat, dilakukannya sekolah daring telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sekolah daring cukup sulit untuk dilakukan.
Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan meminta agar pengelola instansi pendidikan lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan. Di samping menerapkan protokol kesehatan, juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata Muhadjir, sekolah daring masih belum optimal. Terutama menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali kehilangan peluang. Sebab, fasilitas sekolah masih belum merata dan memadai di seluruh Indonesia.
Untuk itu, di edisi Febuari 2021 ini, majalah BRAFO PMK akan mengulas soal kebijakan, mekanisme, hingga kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran daring. Ke depan, diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik di tengah masa pandemi covid-19 maupun di masa yang akan datang. Selamat membaca. (*)
BRAFOPMK - Pemerintah terus berikhtiar dalam mengentaskan Covid-19 di Bumi Pertiwi. Salah satu program pemerintah yang paling dirasa sangat efisien dalam menghalau penyebaran virus mematikan tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali diterapkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan PPKM babak kedua yang berlangsung 26 Januari-8 Februari.
Dirasa cukup manjur, selanjutnya pemerintah mengganti kebijakan dengan nama baru, yakni PPKM Mikro yang berlaku 9-22 Februari. Pemerintah lantas kembali menerapkan kebijakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021. PPKM terus berjalan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 secara berkala. Hingga kini, kedua program tersebut (PPKM dan Vaksinasi) berjalan beriringan, hasilnya cukup mujarab.
Terbukti, dari statistik yang ada, angka kasus Covid-19 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, berharap Covid-19 bisa benar-benar tertangani hingga tuntas. Sebab itu, Brafo PMK edisi Maret 2021 ini menyoroti program PPKM dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi sebuah fenomena layaknya gunung es. Kondisi ini semakin parah, dengan stigma sosial bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah aib, sehingga para korban enggan melapor kepada orang tua dan pihak yang berwajib.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus
Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Tentunya, kondisi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Orang tua harus bisa lebih peka, dalam mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan semua pihak, mulai dari orang tua, jajaran sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satunya dengan memperkuat wawasan mengenai sex edukasi serta pentingnya setiap anak untuk menjaga diri dari pergaulan bebas.
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Terutama berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa.
Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, maupun otoritas negara.
Pada momentum Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2021, kita semua berharap agar kasus kekerasan pada anak bisa ditekan, bahkan hilang dari bumi nusantara. Anak-anak Indonesia harus bisa bermain, belajar, dan berkehidupan dengan tenang dan gembira.
Di edisi Juli 2021, Majalah BRAFOPMK akan membahas lebih dalam mengenai kasus kekerasan pada anak, beserta upaya-upaya yang harus dilakukan. Selamat membaca.(*)
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
REVOLUSI MENTAL SYARAT MUTLAK INDONESIA MAJU
Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong .
Praktek revolusi mental bertujuan untuk mengubah pola pikir menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan. Itu sebabnya, GNRM menjadi syarat mutlak untuk Indonesia Maju.
Seperti kita ketahui bersama, dalam GNRM terdapat lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. GNRM semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi problem pandemi Covid-19.
Kampanye patuh terhadap protokol kesehatan yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak (3M) merupakan wujud nyata Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Indonesia Tertib dalam GNRM. Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai. Patuh terhadap anjuran pemerintah untuk ikut vaksinasi juga sebagai ikhtiar bangsa
dalam mengentaskan Covid-19. Tak cukup sampai disitu, saat ini Indonesia membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Program perubahan perilaku juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa. Untuk itu, Redaksi Brafo PMK mempersembahkan edisi khusus
“REVOLUSI MENTAL”.
Tahun 2020 menjadi tahun yang paling kelam untuk umat manusia, tak hanya di Tanah Air namun juga dunia. Badai Covid-19 menerjang hampir seluruh negara. Adaptasi kebiasaan baru diterapkan, sektor sosial ekonomi merupakan hal yang paling terpukul akibat Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ‘bencana’ dahsyat ini. Dan mengawali 2021, Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian untuk saling bahu membahu hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan sembari berikhtiar untuk mengentaskan Covid-19. Jokowi juga secara langsung menggelontorkan Bantuan Sosial 2021 untuk membangkitkan perekonomian rakyat yang ‘babak belur’ karena Covid-19.
Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada suksesi vaksinasi secara massal. Meski vaksin telah ditemukan, butuh waktu yang tak sebentar untuk memerangi Covid-19, namun bukan menjadi alasan untuk berdiam diri. Itu sebabnya, BRAFO PMK Kali ini mengangkat tema ‘Optimisme Menyongsong 2021’. (*)
Plus Minus Sekolah Daring
BRAFO PMK -Pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang populer dengan istilah sekolah daring (dalam jaringan atau online) menjadi pilihan yang ditempuh dalam proses pendidikan di tengah masa pandemi covid-19.
Di awal tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pemda diizinkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dengan penerapan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Tidak lupa juga asalkan komite sekolah dan juga orang tua murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021.
Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar dari daring rumah. Meskipun Mendikbud sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tingkat kemauan daerah masih rendah, apalagi di daerah yang cukup besar tingkat penularannya. Sehingga, mau tak mau, sekolah daring tetap dilanjutkan.
Hampir satu tahun berjalan, mekanisme serta praktik sekolah daring masih menemui sejumlah persoalan, sehingga muncul beberapa pro kontra. Dari segi manfaat, dilakukannya sekolah daring telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sekolah daring cukup sulit untuk dilakukan.
Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan meminta agar pengelola instansi pendidikan lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan. Di samping menerapkan protokol kesehatan, juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata Muhadjir, sekolah daring masih belum optimal. Terutama menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali kehilangan peluang. Sebab, fasilitas sekolah masih belum merata dan memadai di seluruh Indonesia.
Untuk itu, di edisi Febuari 2021 ini, majalah BRAFO PMK akan mengulas soal kebijakan, mekanisme, hingga kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran daring. Ke depan, diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik di tengah masa pandemi covid-19 maupun di masa yang akan datang. Selamat membaca. (*)
BRAFOPMK - Pemerintah terus berikhtiar dalam mengentaskan Covid-19 di Bumi Pertiwi. Salah satu program pemerintah yang paling dirasa sangat efisien dalam menghalau penyebaran virus mematikan tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali diterapkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan PPKM babak kedua yang berlangsung 26 Januari-8 Februari.
Dirasa cukup manjur, selanjutnya pemerintah mengganti kebijakan dengan nama baru, yakni PPKM Mikro yang berlaku 9-22 Februari. Pemerintah lantas kembali menerapkan kebijakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021. PPKM terus berjalan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 secara berkala. Hingga kini, kedua program tersebut (PPKM dan Vaksinasi) berjalan beriringan, hasilnya cukup mujarab.
Terbukti, dari statistik yang ada, angka kasus Covid-19 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, berharap Covid-19 bisa benar-benar tertangani hingga tuntas. Sebab itu, Brafo PMK edisi Maret 2021 ini menyoroti program PPKM dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Peran Perempuan di Masa Pandemi
Dua tahun sudah virus Covid-19 menjangkit Indonesia, sejak diumumkan pada awal Maret 2019 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengusir virus ini dari nusantara. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga vaksinasi yang kini masih berlangsung.
Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami dampak dari Covid-19. Lalu bagaimana ketahanan keluarga masih bisa terjaga di masa pandemi seperti ini? Jawabannya tentu tak lepas dari peran perempuan tangguh dalam menghadapi kondisi sulit.
Karakter R. A Kartini yang khas dengan sikap berani, optimis, mandiri, dan tekad yang kuat diharapkan dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, perempuan di dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting, terlebih sebagai seorang ibu. Dibutuhkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku dalam kebiasaan keluarga maupun masyarakat.
Tak hanya dituntut untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri, perempuan atau seorang ibu di rumah juga harus bisa menjaga kondusifitas seluruh anggota keluarga. Sebab di masa pandemi, semua anggota keluarga yang biasanya beraktifitas di luar menjadi harus stay at home (di rumah saja).
Berkenaan dengan momentum Hari Kartini, Majalah Brafo PMK edisi April 2021 ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Muai dari peranan di dalam keluarga, hingga kontribusi perempuan di sektor pendidikan hingga ekonomi. Selamat membaca.
Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi
Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua.
Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman.
Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri.
Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
Menjiwai Pancasila
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak dapat dipungkiri, selama 76 tahun berlalu sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketika pertama kalinya Hari Lahir Pancasila dirumuskan, belum seluruhnya warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila masih sebatas ucapan bibir, belum sepenuhnya dijiwai dan diamalkan untuk kemajuan bangsa.
Padahal, seperti yang diucapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa Pancasila merupakan titik temu terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras dan kepercayaan.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi simbol keberagaman sebagaimana hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, dari semua golongan masyarakat di Indonesia.
Karenanya, implementasi dari seluruh nilai Pancasila harus dilakukan dengan tindakan nyata oleh masyarakat, terlebih di tengah bencana pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi.
Sejatinya di tengah situasi sulit ini, momentum Hari Lahir Pancasila bisa menjadi pemantik semangat persatuan bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak melalui sikap toleransi, serta gotong royong menuju Indonesia Maju.
Dua tahun lamanya, bangsa ini memikul beban berat di tengah pandemi Covid-19. Segala sektor terpuruk. Namun kita tidak boleh tinggal diam, dan hanya pasrah. Pendidikan harus kembali bangkit, kesehatan harus pulih, dan ekonomi kembali berdaya.
Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dan melawan kondisi ketidakpastian ini harus kita dukung. Sebab keberlangsungan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga butuh peran optimal dari seluruh masyarakat Indonesia.
Terbaru, pemerintah meluncurkan Program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 17 Mei 2021. Mengutip Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong diwujudkan dengan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Maka, implementasinya para penerima program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis. Biaya untuk membeli vaksin dari program vaksinasi gotong royong ditanggungkan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.
Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila ini, Majalah BRAFOPMK akan mengulas mengenai Program Vaksinasi Gotong Royong. Mulai dari kebijakan, hingga mekanismenya. Selamat membaca.(*)
GNRM JALAN NYATA BANGUN KARAKTER BANGSA
Penyakit mental, paling berbahaya yang diwariskan semasa
zaman Penjajahan (1600-1945) adalah watak inlander. Mental Inlander, ditandai dengan tidak dimilikinya rasa percaya diri
sebagai sebuah bangsa, memandang bangsa lain jauh lebih
hebat dan maju. Tidak mampu, membaca potensi bangsa
yang begitu besar.
Meskipun, bangsa ini sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, namun penyakit inlander tidak serta merta hilang dari Bumi Pertiwi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyoroti 'Mental Inlander' yang masih bercokol di masyarakat. Orang nomor satu di republik ini tidak ingin mental inferior, mental inlander alias mental terjajah, mendarang daging dalam mentalitas bangsa Indonesia.
Resep menghapuskan mental inlander sejatinya telah disampaikan Presiden Jokowi yakni mengubah cara pikir, tindak dan sikap melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dimotori Kementerian Koordinator Pembangun an Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). GNRM, Pancasila menjadi landasan pembangunan SDM unggul Indonesia.
GNRM, menjadi hal wajib untuk terus dilakukan agar loncatan kualitas SDM hingga daya saing bangsa bisa diraih melalui
etos kerja, gotong royong, serta integritas yang selalu diterapkan dalam GNRM.
Oleh karenanya, diperlukan kesadaran seluruh pihak bahwa
Indonesia merupakan bangsa yang besar. Mental percaya diri,
dibuktikan dengan menerapkan etos kerja yang tinggi serta
berintegritas. Begitu juga dengan Redaksi Brafo PMK, kami
memiliki tanggung jawab besar memberikan edukasi kepada
pembaca, sebagai salah satu fungsi media (to educate).
Bahwa untuk menuju bangsa yang besar dan maju, harus
mengetahui potensi diri sendiri, percaya diri, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. GNRM, menjadi jalan nyata untuk
membangun karakter bangsa. (*)
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan...INSISTPress
•Judul: Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 •Penulis: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 •Editor: Aris Santoso •Penerbit: Kemitraan dan INFID •ISBN: 978-602-8384-61-2 •Edisi: I, Maret 2013 •Kolasi: 13 x 19 cm; x + 112 halaman.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.
Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh BPS dengan bantuan teknis dari UNICEF dan PUSKAPA UI memperbaharui data perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak.
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Peran Perempuan di Masa Pandemi
Dua tahun sudah virus Covid-19 menjangkit Indonesia, sejak diumumkan pada awal Maret 2019 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengusir virus ini dari nusantara. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga vaksinasi yang kini masih berlangsung.
Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami dampak dari Covid-19. Lalu bagaimana ketahanan keluarga masih bisa terjaga di masa pandemi seperti ini? Jawabannya tentu tak lepas dari peran perempuan tangguh dalam menghadapi kondisi sulit.
Karakter R. A Kartini yang khas dengan sikap berani, optimis, mandiri, dan tekad yang kuat diharapkan dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, perempuan di dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting, terlebih sebagai seorang ibu. Dibutuhkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku dalam kebiasaan keluarga maupun masyarakat.
Tak hanya dituntut untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri, perempuan atau seorang ibu di rumah juga harus bisa menjaga kondusifitas seluruh anggota keluarga. Sebab di masa pandemi, semua anggota keluarga yang biasanya beraktifitas di luar menjadi harus stay at home (di rumah saja).
Berkenaan dengan momentum Hari Kartini, Majalah Brafo PMK edisi April 2021 ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Muai dari peranan di dalam keluarga, hingga kontribusi perempuan di sektor pendidikan hingga ekonomi. Selamat membaca.
Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi
Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua.
Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman.
Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri.
Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
Menjiwai Pancasila
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak dapat dipungkiri, selama 76 tahun berlalu sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketika pertama kalinya Hari Lahir Pancasila dirumuskan, belum seluruhnya warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila masih sebatas ucapan bibir, belum sepenuhnya dijiwai dan diamalkan untuk kemajuan bangsa.
Padahal, seperti yang diucapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa Pancasila merupakan titik temu terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras dan kepercayaan.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi simbol keberagaman sebagaimana hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, dari semua golongan masyarakat di Indonesia.
Karenanya, implementasi dari seluruh nilai Pancasila harus dilakukan dengan tindakan nyata oleh masyarakat, terlebih di tengah bencana pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi.
Sejatinya di tengah situasi sulit ini, momentum Hari Lahir Pancasila bisa menjadi pemantik semangat persatuan bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak melalui sikap toleransi, serta gotong royong menuju Indonesia Maju.
Dua tahun lamanya, bangsa ini memikul beban berat di tengah pandemi Covid-19. Segala sektor terpuruk. Namun kita tidak boleh tinggal diam, dan hanya pasrah. Pendidikan harus kembali bangkit, kesehatan harus pulih, dan ekonomi kembali berdaya.
Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dan melawan kondisi ketidakpastian ini harus kita dukung. Sebab keberlangsungan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga butuh peran optimal dari seluruh masyarakat Indonesia.
Terbaru, pemerintah meluncurkan Program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 17 Mei 2021. Mengutip Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong diwujudkan dengan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Maka, implementasinya para penerima program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis. Biaya untuk membeli vaksin dari program vaksinasi gotong royong ditanggungkan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.
Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila ini, Majalah BRAFOPMK akan mengulas mengenai Program Vaksinasi Gotong Royong. Mulai dari kebijakan, hingga mekanismenya. Selamat membaca.(*)
GNRM JALAN NYATA BANGUN KARAKTER BANGSA
Penyakit mental, paling berbahaya yang diwariskan semasa
zaman Penjajahan (1600-1945) adalah watak inlander. Mental Inlander, ditandai dengan tidak dimilikinya rasa percaya diri
sebagai sebuah bangsa, memandang bangsa lain jauh lebih
hebat dan maju. Tidak mampu, membaca potensi bangsa
yang begitu besar.
Meskipun, bangsa ini sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, namun penyakit inlander tidak serta merta hilang dari Bumi Pertiwi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyoroti 'Mental Inlander' yang masih bercokol di masyarakat. Orang nomor satu di republik ini tidak ingin mental inferior, mental inlander alias mental terjajah, mendarang daging dalam mentalitas bangsa Indonesia.
Resep menghapuskan mental inlander sejatinya telah disampaikan Presiden Jokowi yakni mengubah cara pikir, tindak dan sikap melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dimotori Kementerian Koordinator Pembangun an Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). GNRM, Pancasila menjadi landasan pembangunan SDM unggul Indonesia.
GNRM, menjadi hal wajib untuk terus dilakukan agar loncatan kualitas SDM hingga daya saing bangsa bisa diraih melalui
etos kerja, gotong royong, serta integritas yang selalu diterapkan dalam GNRM.
Oleh karenanya, diperlukan kesadaran seluruh pihak bahwa
Indonesia merupakan bangsa yang besar. Mental percaya diri,
dibuktikan dengan menerapkan etos kerja yang tinggi serta
berintegritas. Begitu juga dengan Redaksi Brafo PMK, kami
memiliki tanggung jawab besar memberikan edukasi kepada
pembaca, sebagai salah satu fungsi media (to educate).
Bahwa untuk menuju bangsa yang besar dan maju, harus
mengetahui potensi diri sendiri, percaya diri, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. GNRM, menjadi jalan nyata untuk
membangun karakter bangsa. (*)
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan...INSISTPress
•Judul: Ketidakadilan, Kesenjangan, dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 •Penulis: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 •Editor: Aris Santoso •Penerbit: Kemitraan dan INFID •ISBN: 978-602-8384-61-2 •Edisi: I, Maret 2013 •Kolasi: 13 x 19 cm; x + 112 halaman.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030.
Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh BPS dengan bantuan teknis dari UNICEF dan PUSKAPA UI memperbaharui data perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak.
FENOMENA PERUBAHAN ETIKA DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PROF. D...DigaIntanPurnomo
Karya Tulis Ilmiah, Komunikasi Kelompok, FENOMENA PERUBAHAN ETIKA DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO BERAGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19
FENOMENA PERUBAHAN ETIKA DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PROF. D...DigaIntanPurnomo
Karya Tulis Ilmiah berjudul FENOMENA PERUBAHAN ETIKA DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO BERAGAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19. Saya berharap dalam makalah ini akan memberikan wawasan yang lebih untuk para pembaca.
Harapan salah seorang Odha :
Saya sangat ingin melihat orang melihat dan berkomunikasi kepada Odha dengan cara yang sama mereka melakukannya kepada orang dengan flu. Maksud saya tanpa rasa takut, diskriminasi atau menghakimi.
2. FOREWORD | PRAKATA
SOURCE TEXT TARGET TEXT
Indonesia and the United Nations are both celebrating 70-year
anniversaries this year.
The country has seen many changes over seven decades of
independence, as has the UN in its work across the globe.
Over 70 years, Indonesia has made great strides and had
important successes. Diseases have been eradicated and child
health improved, there has been election reform and improved
access to justice, and more people have access to safe drinking
water and proper nutrition.
The country is disaster-prone, and has managed many
unprecedented tragedies, including the Aceh tsunami in 2004.
People in Indonesia confronted the aftermath with fortitude and
determination, and the UN continues to work with the
government on projects that support disaster prevention and
preparedness.
The UN in Indonesia is proud to be celebrating the country’s
many achievements with the Millennium Development Goals, and
we look forward to working with the government on the
Sustainable Development Goals (SDGs) for the next 15 years.
Thank you to all our family for your contributions. We look
forward to more innovative partnerships and stronger
collaboration as we work towards a bright future for Indonesia.
Tahun ini Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sama-sama
merayakan hari jadi yang ke-70.
Indonesia telah menyaksikan berbagai perubahan sepanjang
tujuh dasawarsa kemerdekaan. Demikian pula halnya dengan
PBB dalam segala upayanya di seluruh dunia.
Selama 70 tahun, Indonesia telah membuat langkah-langkah
besar dan mencetak berbagai kesuksesan signifikan. Sejumlah
penyakit telah diberantas dan situasi kesehatan anak kini lebih
baik; sistem pemilihan umum telah direformasi dan akses ke
peradilan telah ditingkatkan; serta air minum bersih dan nutrisi
memadai telah menjangkau lebih banyak orang.
Sebagai negara rawan bencana, Indonesia telah berhasil
menangani tragedi-tragedi besar yang tak pernah terbayangkan
sebelumnya, seperti tsunami Aceh 2004. Masyarakat Indonesia
mampu menghadapi dampak bencana tersebut dengan
ketabahan dan kegigihan yang luar biasa. PBB terus
berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan
proyek-proyek pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
PBB bangga merayakan segala pencapaian Indonesia dengan
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kami menanti kerja
sama selanjutnya dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) bersama pemerintah Indonesia selama 15
tahun mendatang.
Terima kasih kepada semua badan PBB yang telah berkontribusi
dalam buku ini. Kami siap menyambut lebih banyak kemitraan
inovatif dan kerja sama kokoh dalam menyongsong masa depan
Indonesia yang lebih baik.
3. OP-ED | EDITORIAL
SOURCE TEXT TARGET TEXT
New Beginnings: A Personal View
The other day Twitter CEO Dick Costolo was in Jakarta to
announce #AwalBaru, a new beginning for the popular platform
in Indonesia, highlighting the uses of social media for social good.
Part of this effort involves a partnership with Pulse Lab Jakarta, a
joint project of the United Nations and the National Development
Planning Agency of the Republic of Indonesia (Bappenas), to
identity faster and more effective interventions – to avert crises,
for example, or to manage disasters – based on the analysis of
real time data from Twitter.
How big data analysis from social media platforms will impact
governance and crisis management has yet to be fully determined
– hence, for example, the experimental nature of Pulse Lab
Jakarta – but its potential has been evident for some time,
particularly in saving lives in the aftermath of natural disasters.
Other uses, such as "nowcasting" of basic food price fluctuations,
hold great potential too, not just for averting crises but also for
calibrating better daily nutrition practices – an important issue
across Indonesia. These can be important new beginnings in
policy as the Government, still in its own new beginnings phase,
looks ahead at the five-year mid-term development plan.
Awal Baru: Sebuah Opini
Beberapa hari yang lalu, CEO Twitter Dick Costolo mengunjungi
Jakarta untuk memperkenalkan #AwalBaru, menandai
permulaan baru untuk media sosial yang sangat populer di
Indonesia tersebut seraya menekankan manfaat media sosial
untuk kebaikan sosial. Hal ini akan dicapai antara lain melalui
kemitraan dengan Pulse Lab Jakarta, sebuah proyek kerja sama
PBB dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) agar dapat lebih cepat dan efektif dalam menentukan
dan mengambil tindakan, contohnya untuk menghindari krisis
dan menangani bencana, dengan menganalisis data seketika (real
time) dari Twitter.
Seberapa besar peran analisis data media sosial untuk
pemerintah dan manajemen krisis, seperti Pulse Lab Jakarta yang
sifatnya eksperimental, memang masih harus diulik lebih dalam.
Walau demikian, potensi analisis tersebut telah terbukti,
terutama untuk menyelamatkan nyawa dalam situasi sulit pasca
bencana. Kegunaan lainnya, seperti ‘nowcasting’ yang
menyediakan informasi pergerakan harga pangan secara real
time, juga memiliki potensi yang tak kalah menjanjikan. Selain
dapat digunakan untuk menghindari krisis, fitur tersebut juga
dapat bermanfaat untuk mengetahui cara mencapai pemenuhan
kebutuhan nutrisi harian yang lebih baik, suatu isu yang sangat
penting di Indonesia. Segala kegunaan di atas dapat menjadi awal
kebijakan baru yang penting saat pemerintah Indonesia, yang
tahun lalu juga memasuki fase baru, menyongsong masa depan
dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang
telah ditetapkan.
4. FACT SHEET | LEMBAR DATA
SOURCE TEXT TARGET TEXT
What We Do for Indonesia
The United Nations Children’s Fund (UNICEF) works to ensure
that all Indonesian children benefit from systems that are based
on the realization of their rights including through pro‐poor and
pro‐child laws and policies. The implementation of UNICEF
country programmes is led by the country office in Jakarta, with
five field offices in Banda Aceh, Surabaya, Makassar, Kupang and
Jayapura, and two sub‐offices in Ambon and Manokwari.
1. In the wake of the 2004 tsunami, UNICEF took on a lead role
in saving children from death and disease, helping them
overcome their traumatic experiences, and bringing them
back to school. Thanks to unprecedented support and
financial contributions of US$ 336 million for Aceh alone,
UNICEF together with partners and other UN agencies was
able to roll out a large-scale emergency response followed by
strategic investment in the province’s long-term
development.
2. HIV/AIDS is present across Indonesia but is particularly
prevalent in Papua. The region accounts for one percent of
the country’s’ population but has an HIV prevalence that is 15
times higher than the national average. UNICEF has been
supporting the government in making HIV/AIDS education
compulsory in both primary and secondary schools. Since
2011, all students learn how HIV is transmitted and how they
can protect themselves from infection.
Bakti Kami untuk Indonesia
Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF) berupaya untuk
memastikan bahwa semua anak Indonesia menikmati
keuntungan dari sistem yang menjamin pemenuhan hak-hak
mereka, termasuk peraturan perundangan dan kebijakan yang
pro rakyat kecil dan pro anak. Implementasi program-program
UNICEF di Indonesia dipimpin dari kantor pusat di Jakarta,
dengan dukungan lima kantor lapangan di Banda Aceh, Surabaya,
Makassar, Kupang, dan Jayapura, serta dua kantor cabang di
Ambon dan Manokwari.
1. Pasca tsunami 2004, UNICEF memimpin upaya penyelamatan
anak dari kematian dan penyakit, membantu anak
menghadapi pengalaman traumatis, dan mendukung anak
untuk kembali sekolah. Berkat dukungan dan kontribusi
finansial fantastis sejumlah US$ 360 juta (Rp 5 triliun) hanya
untuk Aceh saja, UNICEF beserta para mitranya dan badan
PBB lain berhasil menyediakan respons tanggap darurat dan
investasi strategis untuk pembangunan jangka panjang
provinsi tersebut.
2. HIV/AIDS tersebar di seluruh Indonesia, namun penyakit
tersebut sangat marak khususnya di Papua. Provinsi ini
merupakan rumah dari hanya satu persen populasi
Indonesia, namun memiliki angka prevalensi HIV 15 kali
lebih tinggi dari rerata nasional. UNICEF telah mendukung
pemerintah Indonesia dalam mewajibkan pendidikan
HIV/AIDS dari tingkat SD hingga SMA. Sejak tahun 2011,
semua siswa mempelajari cara penularan HIV dan cara
melindungi diri dari infeksi penyakit tersebut.
5. OFFICIAL STATEMENT | PERNYATAAN RESMI
SOURCE TEXT TARGET TEXT
THE SECRETARY-GENERAL MESSAGE
ON THE INTERNATIONAL DAY OF YOUTH
Emerging threats, violent extremism, shifting political conditions,
economic turmoil and social transformations are combining to
heighten the challenges facing the world’s young people. No one
knows better than them the issues at stake or the best way to
respond. That is why I am calling on young people to speak out –
and I am urging leaders to listen.
As the world changes with unprecedented speed, young people
are proving to be invaluable partners who can advance
meaningful solutions. Youth movements and student groups are
challenging traditional power structures and advocating a new
social contract between States and societies. Young leaders have
contributed fresh ideas, taken proactive measures, and mobilized
through social media as never before.
I applaud the millions of young people who are protesting for
rights and participation, addressing staggering levels of youth
unemployment, raising their voices against injustice, and
advocating global action for people and the planet.
In this landmark year, as leaders prepare to adopt a bold new
vision for sustainable development, the engagement of youth is
more valuable than ever.
PESAN SEKRETARIS-JENDERAL
PADA HARI PEMUDA INTERNASIONAL
Gabungan ancaman baru, kekerasan ekstremisme, pergeseran
kondisi politik, gejolak ekonomi, dan transformasi sosial
meningkatkan tantangan yang dihadapi para pemuda dunia.
Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang apa yang
dipertaruhkan atau cara terbaik untuk menanggapinya. Itu
sebabnya saya mengajak para pemuda untuk angkat bicara – dan
saya mendesak para pemimpin untuk mendengarkan.
Ketika dunia berubah dengan cepatnya, pemuda terbukti
merupakan mitra berharga yang mampu menawarkan solusi
berarti. Gerakan pemuda dan kelompok pelajar menantang
struktur kekuasaan tradisional dan menumbuhkan hubungan
sosial baru antara negara dan masyarakat. Para pemimpin muda
telah mengusulkan ide-ide segar, mengambil langkah-langkah
proaktif, dan menggerakkan massa melalui media sosial seperti
yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saya salut dengan jutaan pemuda yang memperjuangkan
kesetaraan hak-hak dan partisipasi, menyoroti tingkat
pengangguran pemuda yang amat memprihatinkan, menentang
ketidakadilan, dan mendukung aksi global untuk masyarakat dan
bumi.
Di tahun yang bersejarah ini, ketika para pemimpin bersiap untuk
menetapkan visi pembangunan berkelanjutan yang baru yang
berani, keterlibatan pemuda menjadi jauh lebih berharga dari
sebelumnya.
6. AGREEMENT | PERJANJIAN
SOURCE TEXT TARGET TEXT
11. DAMAGE COMPENSATION
1. Client shall indemnify the Provider and its respective
directors, officers, employees, agents and Affiliates (for
the purposes of this paragraph, each an “Indemnitee”)
against, and hold each Indemnitee harmless from, any
and all claims, liabilities, damages, losses, costs, charges
and expenses (including reasonable fees) incurred by or
asserted against any Indemnitee arising out of or related
to (i) any breach of Section 13. Charging and Payment,
(ii) any fines or fees levied against the Provider with
respect to the provision of services to Client by the
Provider, or (iii) any losses incurred by the Provider in
relation to the missing, stolen or damaged EDCs for
cause not attributable solely to the Provider (“Losses”).
2. Provider shall indemnify Client and its respective
directors, officers, employees, agents and Affiliates (for
the purposes of this paragraph, each an “Indemnitee”)
against, and hold each Indemnitee harmless from, any
and all claims, liabilities, damages, losses, costs, charges
and expenses (including reasonable fees) incurred by or
asserted against any Indemnitee arising out of or related
to any losses incurred by Client in connection with (i)
any breach of this Agreement, (ii) any breach of any
representations and warranties set out in section 8.2
above, and (iii) any breach of Section 17.5 by Provider.
11. KOMPENSASI KERUGIAN
1. Klien akan memberikan ganti rugi kepada Penyedia dan
tiap-tiap direktur, pejabat, karyawan, kuasa, dan
Afiliasinya (untuk kepentingan paragraf ini, masing-
masing disebut “Penerima Ganti Rugi”) atas, dan
membebaskan setiap Penerima Ganti Rugi dari, segala
dan semua klaim, pertanggungjawaban, kerugian,
kehilangan, biaya, ongkos, dan pengeluaran (termasuk
biaya yang wajar) yang timbul atau dikenakan kepada
Penerima Ganti Rugi dari atau terkait dengan (i)
pelanggaran terhadap Bagian 13. Pengenaan Biaya dan
Pembayaran, (ii) denda atau biaya yang dikenakan
kepada Penyedia sehubungan dengan penyediaan
Layanan untuk Klien oleh Penyedia, atau (iii) kerugian
yang diderita oleh Penyedia sehubungan dengan EDC
yang hilang, dicuri, atau rusak karena alasan yang bukan
semata-mata disebabkan oleh Penyedia (“Kerugian”).
2. Penyedia akan memberikan ganti rugi kepada Klien dan
tiap-tiap direktur, pejabat, karyawan, kuasa, dan
Afiliasinya (untuk kepentingan ayat ini, masing-masing
disebut “Penerima Ganti Rugi”) atas, dan membebaskan
setiap Penerima Ganti Rugi dari, segala dan semua klaim,
pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan, biaya, ongkos,
dan pengeluaran (termasuk upah yang wajar) yang timbul
atau dikenakan kepada Penerima Ganti Rugi karena atau
terkait dengan kerugian yang diderita oleh Klien
sehubungan dengan (i) pelanggaran terhadap Perjanjian
ini, (ii) pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan
yang tercantum dalam Bagian 8.2 di atas, dan (iii)
pelanggaran terhadap Bagian 17.5 oleh Penyedia.
7. PRESS RELEASE | SIARAN PERS
SOURCE TEXT TARGET TEXT
Implementasi Manajemen Risiko Bisnis Siapkan Industri
Jasa Keuangan dari Krisis Masa Depan
PT XYZ (XYZ Indonesia) bekerja sama dengan OJK, hari ini
menyelenggarakan Seminar Manajemen Risiko Bisnis bagi para
pelaku bisnis, konsultan, regulator dan para pelaku organisasi
lainnya dalam rangka meminimalkan efek dari risiko modal dan
pendapatan.
Implementasi seminar Manajemen Risiko Bisnis ini mengacu
pada peraturan OJK nomor 17/POJK.03/2014 yang telah
dikeluarkan mengenai penerapan manajemen risiko yang
terintegrasi untuk konglomerat keuangan dan peraturan OJK
nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola
terintegrasi untuk konglomerat keuangan.
Firdaus Djaelani, Anggota Dewan Komisioner OJK,
menyatakan, ”OJK percaya bahwa pengambilan risiko yang
ekstrim dapat menghasilkan krisis keuangan global. Oleh karena
itu, perusahaan wajib meningkatkan kerangka peraturan
keuangan untuk menciptakan pasar yang stabil, efisien, dan
transparan.”
Dalam manajemen risiko bisnis OJK menuntut perusahaan
asuransi memiliki Risk Based Capital minimal 120 persen untuk
memastikan tingkat kepatuhan pada peraturan. Selain itu,
perusahaan induk juga harus mempersiapkan laporan setiap
semester pada profil risiko terintegrasi agar tidak dikenakan
denda uang dan administratif sebagaimana ditentukan dalam
peraturan 17 dan 18.
Implementation of Enterprise Risk Management Prepares
Financial Services Industry for Future Crisis
PT XYZ (XYZ Indonesia) in cooperation with the Financial
Services Authority (OJK) today held a Seminar on Enterprise Risk
Management for businesspersons, consultants, regulators and
other relevant parties to minimise the effects of capital and
income risk.
The Enterprise Risk Management Seminar refers to OJK
Regulation Number 17/POJK.03/2014 on implementation of
integrated risk management for financial conglomeration and
OJK Regulation Number 18/POJK.03/2014 on implementation of
integrated governance for financial conglomeration
Firdaus Djaenali, Member of OJK Board of Commissioners,
noted, “OJK believes that extreme risk-taking could cause global
financial crisis. Thus, companies must strengthen their financial
regulatory framework to create a stable, efficient, and
transparent market.”
In enterprise risk management, OJK requires insurance
companies to own at least 120 percent Risk Based Capital to
ensure regulatory compliance. Holding companies must also
prepare a semester report on integrated risk profile to avoid
monetary and administrative penalties as stipulated in
Regulation Number 17 and 18.
