Download as PDF, PPTX
Portfolio
- 1.
- 2. FOREWORD | PRAKATA SOURCETEXT TARGET TEXT Indonesia and the United Nations are both celebrating 70-year anniversaries this year. The country has seen many changes over seven decades of independence, as has the UN in its work across the globe. Over 70 years, Indonesia has made great strides and had important successes. Diseases have been eradicated and child health improved, there has been election reform and improved access to justice, and more people have access to safe drinking water and proper nutrition. The country is disaster-prone, and has managed many unprecedented tragedies, including the Aceh tsunami in 2004. People in Indonesia confronted the aftermath with fortitude and determination, and the UN continues to work with the government on projects that support disaster prevention and preparedness. The UN in Indonesia is proud to be celebrating the country’s many achievements with the Millennium Development Goals, and we look forward to working with the government on the Sustainable Development Goals (SDGs) for the next 15 years. Thank you to all our family for your contributions. We look forward to more innovative partnerships and stronger collaboration as we work towards a bright future for Indonesia. Tahun ini Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sama-sama merayakan hari jadi yang ke-70. Indonesia telah menyaksikan berbagai perubahan sepanjang tujuh dasawarsa kemerdekaan. Demikian pula halnya dengan PBB dalam segala upayanya di seluruh dunia. Selama 70 tahun, Indonesia telah membuat langkah-langkah besar dan mencetak berbagai kesuksesan signifikan. Sejumlah penyakit telah diberantas dan situasi kesehatan anak kini lebih baik; sistem pemilihan umum telah direformasi dan akses ke peradilan telah ditingkatkan; serta air minum bersih dan nutrisi memadai telah menjangkau lebih banyak orang. Sebagai negara rawan bencana, Indonesia telah berhasil menangani tragedi-tragedi besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, seperti tsunami Aceh 2004. Masyarakat Indonesia mampu menghadapi dampak bencana tersebut dengan ketabahan dan kegigihan yang luar biasa. PBB terus berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan proyek-proyek pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. PBB bangga merayakan segala pencapaian Indonesia dengan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Kami menanti kerja sama selanjutnya dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bersama pemerintah Indonesia selama 15 tahun mendatang. Terima kasih kepada semua badan PBB yang telah berkontribusi dalam buku ini. Kami siap menyambut lebih banyak kemitraan inovatif dan kerja sama kokoh dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik.
- 3. OP-ED | EDITORIAL SOURCETEXT TARGET TEXT New Beginnings: A Personal View The other day Twitter CEO Dick Costolo was in Jakarta to announce #AwalBaru, a new beginning for the popular platform in Indonesia, highlighting the uses of social media for social good. Part of this effort involves a partnership with Pulse Lab Jakarta, a joint project of the United Nations and the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia (Bappenas), to identity faster and more effective interventions – to avert crises, for example, or to manage disasters – based on the analysis of real time data from Twitter. How big data analysis from social media platforms will impact governance and crisis management has yet to be fully determined – hence, for example, the experimental nature of Pulse Lab Jakarta – but its potential has been evident for some time, particularly in saving lives in the aftermath of natural disasters. Other uses, such as "nowcasting" of basic food price fluctuations, hold great potential too, not just for averting crises but also for calibrating better daily nutrition practices – an important issue across Indonesia. These can be important new beginnings in policy as the Government, still in its own new beginnings phase, looks ahead at the five-year mid-term development plan. Awal Baru: Sebuah Opini Beberapa hari yang lalu, CEO Twitter Dick Costolo mengunjungi Jakarta untuk memperkenalkan #AwalBaru, menandai permulaan baru untuk media sosial yang sangat populer di Indonesia tersebut seraya menekankan manfaat media sosial untuk kebaikan sosial. Hal ini akan dicapai antara lain melalui kemitraan dengan Pulse Lab Jakarta, sebuah proyek kerja sama PBB dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar dapat lebih cepat dan efektif dalam menentukan dan mengambil tindakan, contohnya untuk menghindari krisis dan menangani bencana, dengan menganalisis data seketika (real time) dari Twitter. Seberapa besar peran analisis data media sosial untuk pemerintah dan manajemen krisis, seperti Pulse Lab Jakarta yang sifatnya eksperimental, memang masih harus diulik lebih dalam. Walau demikian, potensi analisis tersebut telah terbukti, terutama untuk menyelamatkan nyawa dalam situasi sulit pasca bencana. Kegunaan lainnya, seperti ‘nowcasting’ yang menyediakan informasi pergerakan harga pangan secara real time, juga memiliki potensi yang tak kalah menjanjikan. Selain dapat digunakan untuk menghindari krisis, fitur tersebut juga dapat bermanfaat untuk mengetahui cara mencapai pemenuhan kebutuhan nutrisi harian yang lebih baik, suatu isu yang sangat penting di Indonesia. Segala kegunaan di atas dapat menjadi awal kebijakan baru yang penting saat pemerintah Indonesia, yang tahun lalu juga memasuki fase baru, menyongsong masa depan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah ditetapkan.
- 4. FACT SHEET |LEMBAR DATA SOURCE TEXT TARGET TEXT What We Do for Indonesia The United Nations Children’s Fund (UNICEF) works to ensure that all Indonesian children benefit from systems that are based on the realization of their rights including through pro‐poor and pro‐child laws and policies. The implementation of UNICEF country programmes is led by the country office in Jakarta, with five field offices in Banda Aceh, Surabaya, Makassar, Kupang and Jayapura, and two sub‐offices in Ambon and Manokwari. 1. In the wake of the 2004 tsunami, UNICEF took on a lead role in saving children from death and disease, helping them overcome their traumatic experiences, and bringing them back to school. Thanks to unprecedented support and financial contributions of US$ 336 million for Aceh alone, UNICEF together with partners and other UN agencies was able to roll out a large-scale emergency response followed by strategic investment in the province’s long-term development. 2. HIV/AIDS is present across Indonesia but is particularly prevalent in Papua. The region accounts for one percent of the country’s’ population but has an HIV prevalence that is 15 times higher than the national average. UNICEF has been supporting the government in making HIV/AIDS education compulsory in both primary and secondary schools. Since 2011, all students learn how HIV is transmitted and how they can protect themselves from infection. Bakti Kami untuk Indonesia Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF) berupaya untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia menikmati keuntungan dari sistem yang menjamin pemenuhan hak-hak mereka, termasuk peraturan perundangan dan kebijakan yang pro rakyat kecil dan pro anak. Implementasi program-program UNICEF di Indonesia dipimpin dari kantor pusat di Jakarta, dengan dukungan lima kantor lapangan di Banda Aceh, Surabaya, Makassar, Kupang, dan Jayapura, serta dua kantor cabang di Ambon dan Manokwari. 1. Pasca tsunami 2004, UNICEF memimpin upaya penyelamatan anak dari kematian dan penyakit, membantu anak menghadapi pengalaman traumatis, dan mendukung anak untuk kembali sekolah. Berkat dukungan dan kontribusi finansial fantastis sejumlah US$ 360 juta (Rp 5 triliun) hanya untuk Aceh saja, UNICEF beserta para mitranya dan badan PBB lain berhasil menyediakan respons tanggap darurat dan investasi strategis untuk pembangunan jangka panjang provinsi tersebut. 2. HIV/AIDS tersebar di seluruh Indonesia, namun penyakit tersebut sangat marak khususnya di Papua. Provinsi ini merupakan rumah dari hanya satu persen populasi Indonesia, namun memiliki angka prevalensi HIV 15 kali lebih tinggi dari rerata nasional. UNICEF telah mendukung pemerintah Indonesia dalam mewajibkan pendidikan HIV/AIDS dari tingkat SD hingga SMA. Sejak tahun 2011, semua siswa mempelajari cara penularan HIV dan cara melindungi diri dari infeksi penyakit tersebut.
- 5. OFFICIAL STATEMENT |PERNYATAAN RESMI SOURCE TEXT TARGET TEXT THE SECRETARY-GENERAL MESSAGE ON THE INTERNATIONAL DAY OF YOUTH Emerging threats, violent extremism, shifting political conditions, economic turmoil and social transformations are combining to heighten the challenges facing the world’s young people. No one knows better than them the issues at stake or the best way to respond. That is why I am calling on young people to speak out – and I am urging leaders to listen. As the world changes with unprecedented speed, young people are proving to be invaluable partners who can advance meaningful solutions. Youth movements and student groups are challenging traditional power structures and advocating a new social contract between States and societies. Young leaders have contributed fresh ideas, taken proactive measures, and mobilized through social media as never before. I applaud the millions of young people who are protesting for rights and participation, addressing staggering levels of youth unemployment, raising their voices against injustice, and advocating global action for people and the planet. In this landmark year, as leaders prepare to adopt a bold new vision for sustainable development, the engagement of youth is more valuable than ever. PESAN SEKRETARIS-JENDERAL PADA HARI PEMUDA INTERNASIONAL Gabungan ancaman baru, kekerasan ekstremisme, pergeseran kondisi politik, gejolak ekonomi, dan transformasi sosial meningkatkan tantangan yang dihadapi para pemuda dunia. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang apa yang dipertaruhkan atau cara terbaik untuk menanggapinya. Itu sebabnya saya mengajak para pemuda untuk angkat bicara – dan saya mendesak para pemimpin untuk mendengarkan. Ketika dunia berubah dengan cepatnya, pemuda terbukti merupakan mitra berharga yang mampu menawarkan solusi berarti. Gerakan pemuda dan kelompok pelajar menantang struktur kekuasaan tradisional dan menumbuhkan hubungan sosial baru antara negara dan masyarakat. Para pemimpin muda telah mengusulkan ide-ide segar, mengambil langkah-langkah proaktif, dan menggerakkan massa melalui media sosial seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya salut dengan jutaan pemuda yang memperjuangkan kesetaraan hak-hak dan partisipasi, menyoroti tingkat pengangguran pemuda yang amat memprihatinkan, menentang ketidakadilan, dan mendukung aksi global untuk masyarakat dan bumi. Di tahun yang bersejarah ini, ketika para pemimpin bersiap untuk menetapkan visi pembangunan berkelanjutan yang baru yang berani, keterlibatan pemuda menjadi jauh lebih berharga dari sebelumnya.
- 6. AGREEMENT | PERJANJIAN SOURCETEXT TARGET TEXT 11. DAMAGE COMPENSATION 1. Client shall indemnify the Provider and its respective directors, officers, employees, agents and Affiliates (for the purposes of this paragraph, each an “Indemnitee”) against, and hold each Indemnitee harmless from, any and all claims, liabilities, damages, losses, costs, charges and expenses (including reasonable fees) incurred by or asserted against any Indemnitee arising out of or related to (i) any breach of Section 13. Charging and Payment, (ii) any fines or fees levied against the Provider with respect to the provision of services to Client by the Provider, or (iii) any losses incurred by the Provider in relation to the missing, stolen or damaged EDCs for cause not attributable solely to the Provider (“Losses”). 2. Provider shall indemnify Client and its respective directors, officers, employees, agents and Affiliates (for the purposes of this paragraph, each an “Indemnitee”) against, and hold each Indemnitee harmless from, any and all claims, liabilities, damages, losses, costs, charges and expenses (including reasonable fees) incurred by or asserted against any Indemnitee arising out of or related to any losses incurred by Client in connection with (i) any breach of this Agreement, (ii) any breach of any representations and warranties set out in section 8.2 above, and (iii) any breach of Section 17.5 by Provider. 11. KOMPENSASI KERUGIAN 1. Klien akan memberikan ganti rugi kepada Penyedia dan tiap-tiap direktur, pejabat, karyawan, kuasa, dan Afiliasinya (untuk kepentingan paragraf ini, masing- masing disebut “Penerima Ganti Rugi”) atas, dan membebaskan setiap Penerima Ganti Rugi dari, segala dan semua klaim, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan, biaya, ongkos, dan pengeluaran (termasuk biaya yang wajar) yang timbul atau dikenakan kepada Penerima Ganti Rugi dari atau terkait dengan (i) pelanggaran terhadap Bagian 13. Pengenaan Biaya dan Pembayaran, (ii) denda atau biaya yang dikenakan kepada Penyedia sehubungan dengan penyediaan Layanan untuk Klien oleh Penyedia, atau (iii) kerugian yang diderita oleh Penyedia sehubungan dengan EDC yang hilang, dicuri, atau rusak karena alasan yang bukan semata-mata disebabkan oleh Penyedia (“Kerugian”). 2. Penyedia akan memberikan ganti rugi kepada Klien dan tiap-tiap direktur, pejabat, karyawan, kuasa, dan Afiliasinya (untuk kepentingan ayat ini, masing-masing disebut “Penerima Ganti Rugi”) atas, dan membebaskan setiap Penerima Ganti Rugi dari, segala dan semua klaim, pertanggungjawaban, kerugian, kehilangan, biaya, ongkos, dan pengeluaran (termasuk upah yang wajar) yang timbul atau dikenakan kepada Penerima Ganti Rugi karena atau terkait dengan kerugian yang diderita oleh Klien sehubungan dengan (i) pelanggaran terhadap Perjanjian ini, (ii) pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang tercantum dalam Bagian 8.2 di atas, dan (iii) pelanggaran terhadap Bagian 17.5 oleh Penyedia.
- 7. PRESS RELEASE |SIARAN PERS SOURCE TEXT TARGET TEXT Implementasi Manajemen Risiko Bisnis Siapkan Industri Jasa Keuangan dari Krisis Masa Depan PT XYZ (XYZ Indonesia) bekerja sama dengan OJK, hari ini menyelenggarakan Seminar Manajemen Risiko Bisnis bagi para pelaku bisnis, konsultan, regulator dan para pelaku organisasi lainnya dalam rangka meminimalkan efek dari risiko modal dan pendapatan. Implementasi seminar Manajemen Risiko Bisnis ini mengacu pada peraturan OJK nomor 17/POJK.03/2014 yang telah dikeluarkan mengenai penerapan manajemen risiko yang terintegrasi untuk konglomerat keuangan dan peraturan OJK nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi untuk konglomerat keuangan. Firdaus Djaelani, Anggota Dewan Komisioner OJK, menyatakan, ”OJK percaya bahwa pengambilan risiko yang ekstrim dapat menghasilkan krisis keuangan global. Oleh karena itu, perusahaan wajib meningkatkan kerangka peraturan keuangan untuk menciptakan pasar yang stabil, efisien, dan transparan.” Dalam manajemen risiko bisnis OJK menuntut perusahaan asuransi memiliki Risk Based Capital minimal 120 persen untuk memastikan tingkat kepatuhan pada peraturan. Selain itu, perusahaan induk juga harus mempersiapkan laporan setiap semester pada profil risiko terintegrasi agar tidak dikenakan denda uang dan administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan 17 dan 18. Implementation of Enterprise Risk Management Prepares Financial Services Industry for Future Crisis PT XYZ (XYZ Indonesia) in cooperation with the Financial Services Authority (OJK) today held a Seminar on Enterprise Risk Management for businesspersons, consultants, regulators and other relevant parties to minimise the effects of capital and income risk. The Enterprise Risk Management Seminar refers to OJK Regulation Number 17/POJK.03/2014 on implementation of integrated risk management for financial conglomeration and OJK Regulation Number 18/POJK.03/2014 on implementation of integrated governance for financial conglomeration Firdaus Djaenali, Member of OJK Board of Commissioners, noted, “OJK believes that extreme risk-taking could cause global financial crisis. Thus, companies must strengthen their financial regulatory framework to create a stable, efficient, and transparent market.” In enterprise risk management, OJK requires insurance companies to own at least 120 percent Risk Based Capital to ensure regulatory compliance. Holding companies must also prepare a semester report on integrated risk profile to avoid monetary and administrative penalties as stipulated in Regulation Number 17 and 18.