REVOLUSI MENTAL SYARAT MUTLAK INDONESIA MAJU
Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong .
Praktek revolusi mental bertujuan untuk mengubah pola pikir menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan. Itu sebabnya, GNRM menjadi syarat mutlak untuk Indonesia Maju.
Seperti kita ketahui bersama, dalam GNRM terdapat lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu. GNRM semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi problem pandemi Covid-19.
Kampanye patuh terhadap protokol kesehatan yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak (3M) merupakan wujud nyata Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Indonesia Tertib dalam GNRM. Revolusi Mental masih terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai. Patuh terhadap anjuran pemerintah untuk ikut vaksinasi juga sebagai ikhtiar bangsa
dalam mengentaskan Covid-19. Tak cukup sampai disitu, saat ini Indonesia membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Program perubahan perilaku juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa. Untuk itu, Redaksi Brafo PMK mempersembahkan edisi khusus
“REVOLUSI MENTAL”.
Plus Minus Sekolah Daring
BRAFO PMK -Pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang populer dengan istilah sekolah daring (dalam jaringan atau online) menjadi pilihan yang ditempuh dalam proses pendidikan di tengah masa pandemi covid-19.
Di awal tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pemda diizinkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dengan penerapan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Tidak lupa juga asalkan komite sekolah dan juga orang tua murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021.
Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar dari daring rumah. Meskipun Mendikbud sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tingkat kemauan daerah masih rendah, apalagi di daerah yang cukup besar tingkat penularannya. Sehingga, mau tak mau, sekolah daring tetap dilanjutkan.
Hampir satu tahun berjalan, mekanisme serta praktik sekolah daring masih menemui sejumlah persoalan, sehingga muncul beberapa pro kontra. Dari segi manfaat, dilakukannya sekolah daring telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sekolah daring cukup sulit untuk dilakukan.
Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan meminta agar pengelola instansi pendidikan lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan. Di samping menerapkan protokol kesehatan, juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata Muhadjir, sekolah daring masih belum optimal. Terutama menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali kehilangan peluang. Sebab, fasilitas sekolah masih belum merata dan memadai di seluruh Indonesia.
Untuk itu, di edisi Febuari 2021 ini, majalah BRAFO PMK akan mengulas soal kebijakan, mekanisme, hingga kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran daring. Ke depan, diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik di tengah masa pandemi covid-19 maupun di masa yang akan datang. Selamat membaca. (*)
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi sebuah fenomena layaknya gunung es. Kondisi ini semakin parah, dengan stigma sosial bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah aib, sehingga para korban enggan melapor kepada orang tua dan pihak yang berwajib.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus
Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Tentunya, kondisi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Orang tua harus bisa lebih peka, dalam mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan semua pihak, mulai dari orang tua, jajaran sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satunya dengan memperkuat wawasan mengenai sex edukasi serta pentingnya setiap anak untuk menjaga diri dari pergaulan bebas.
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Terutama berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa.
Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, maupun otoritas negara.
Pada momentum Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2021, kita semua berharap agar kasus kekerasan pada anak bisa ditekan, bahkan hilang dari bumi nusantara. Anak-anak Indonesia harus bisa bermain, belajar, dan berkehidupan dengan tenang dan gembira.
Di edisi Juli 2021, Majalah BRAFOPMK akan membahas lebih dalam mengenai kasus kekerasan pada anak, beserta upaya-upaya yang harus dilakukan. Selamat membaca.(*)
GNRM JALAN NYATA BANGUN KARAKTER BANGSA
Penyakit mental, paling berbahaya yang diwariskan semasa
zaman Penjajahan (1600-1945) adalah watak inlander. Mental Inlander, ditandai dengan tidak dimilikinya rasa percaya diri
sebagai sebuah bangsa, memandang bangsa lain jauh lebih
hebat dan maju. Tidak mampu, membaca potensi bangsa
yang begitu besar.
Meskipun, bangsa ini sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, namun penyakit inlander tidak serta merta hilang dari Bumi Pertiwi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyoroti 'Mental Inlander' yang masih bercokol di masyarakat. Orang nomor satu di republik ini tidak ingin mental inferior, mental inlander alias mental terjajah, mendarang daging dalam mentalitas bangsa Indonesia.
Resep menghapuskan mental inlander sejatinya telah disampaikan Presiden Jokowi yakni mengubah cara pikir, tindak dan sikap melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dimotori Kementerian Koordinator Pembangun an Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). GNRM, Pancasila menjadi landasan pembangunan SDM unggul Indonesia.
GNRM, menjadi hal wajib untuk terus dilakukan agar loncatan kualitas SDM hingga daya saing bangsa bisa diraih melalui
etos kerja, gotong royong, serta integritas yang selalu diterapkan dalam GNRM.
Oleh karenanya, diperlukan kesadaran seluruh pihak bahwa
Indonesia merupakan bangsa yang besar. Mental percaya diri,
dibuktikan dengan menerapkan etos kerja yang tinggi serta
berintegritas. Begitu juga dengan Redaksi Brafo PMK, kami
memiliki tanggung jawab besar memberikan edukasi kepada
pembaca, sebagai salah satu fungsi media (to educate).
Bahwa untuk menuju bangsa yang besar dan maju, harus
mengetahui potensi diri sendiri, percaya diri, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. GNRM, menjadi jalan nyata untuk
membangun karakter bangsa. (*)
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Peran Perempuan di Masa Pandemi
Dua tahun sudah virus Covid-19 menjangkit Indonesia, sejak diumumkan pada awal Maret 2019 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengusir virus ini dari nusantara. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga vaksinasi yang kini masih berlangsung.
Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami dampak dari Covid-19. Lalu bagaimana ketahanan keluarga masih bisa terjaga di masa pandemi seperti ini? Jawabannya tentu tak lepas dari peran perempuan tangguh dalam menghadapi kondisi sulit.
Karakter R. A Kartini yang khas dengan sikap berani, optimis, mandiri, dan tekad yang kuat diharapkan dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, perempuan di dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting, terlebih sebagai seorang ibu. Dibutuhkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku dalam kebiasaan keluarga maupun masyarakat.
Tak hanya dituntut untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri, perempuan atau seorang ibu di rumah juga harus bisa menjaga kondusifitas seluruh anggota keluarga. Sebab di masa pandemi, semua anggota keluarga yang biasanya beraktifitas di luar menjadi harus stay at home (di rumah saja).
Berkenaan dengan momentum Hari Kartini, Majalah Brafo PMK edisi April 2021 ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Muai dari peranan di dalam keluarga, hingga kontribusi perempuan di sektor pendidikan hingga ekonomi. Selamat membaca.
BRAFOPMK - Pemerintah terus berikhtiar dalam mengentaskan Covid-19 di Bumi Pertiwi. Salah satu program pemerintah yang paling dirasa sangat efisien dalam menghalau penyebaran virus mematikan tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali diterapkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan PPKM babak kedua yang berlangsung 26 Januari-8 Februari.
Dirasa cukup manjur, selanjutnya pemerintah mengganti kebijakan dengan nama baru, yakni PPKM Mikro yang berlaku 9-22 Februari. Pemerintah lantas kembali menerapkan kebijakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021. PPKM terus berjalan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 secara berkala. Hingga kini, kedua program tersebut (PPKM dan Vaksinasi) berjalan beriringan, hasilnya cukup mujarab.
Terbukti, dari statistik yang ada, angka kasus Covid-19 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, berharap Covid-19 bisa benar-benar tertangani hingga tuntas. Sebab itu, Brafo PMK edisi Maret 2021 ini menyoroti program PPKM dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Tak terasa, periode kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah
setahun. Dilantik Oktober 2019 lalu, duet kepemimpinannya terus berbuat untuk bangsa.
Tentu selama setahun ini, ada banyak keberhasilan yang dicapai kementerian-kementerian, termasuk 7 kementerian di bawah Kemenko PMK. Sekalipun memang belum maksimal
lantaran masih baru setahun pemerintahan.
Ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 yang mulai melanda
negeri ini sejak Februari kemarin, yang memang banyak mengubah aspek kehidupan. Termasuk rencana impelentasi program di lingkup kementerian.
Itu pula yang kemudian melatari tema Majalah Brafo PMK di bulan Oktober ini. Tim redaksi mengulik capaian dari salah satu program kementerian di bawah Kemenko PMK, yang dibingkai dalam BRAFOPMK edisi Oktober dengan judul KERJA, KERJA, KERJA.
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aspek krusial bagi sebuah negarq. Semakin banyak SDM yang unggul, maka proses akselerasi pembangunan di segala sektor makin optimal.
Pun dengan Indonesia. Memasuki usianya yang ke-75, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Tantangan tentu tak mudah. Perlu kolaborasi dan sinergi semua pihak buat merealisasikannya.
Di edisi Agustus 2020, Majalah BrafoPMK mengulas secara komprehensif ihwal grand design pembangunan SDM Indonesia. Cakupan bahasan seputar 'Siklus Pembangunan Manusia' yang notabene core program Kemenko PMK, peran pendidikan tinggi, hingga pendidikan Vokasi.
Selain itu, pada edisi kali ini BrafoPMK juga mengulas sosok inspiratif bernama Raeni. Namanya menjadi buah bibir lantaran Raeni, yang ketika wisuda diantar Becak bapaknya, berhasil meraih doktor dari salah satu kampus mentereng di Inggris.
Selain Raeni, ada banyak informasi segar dan informatif seputar keberhasilan desa-desa membangun daerahnya. Kemudian inovasi vaksin, hingga sekelumit peristiwa unik menjelang proklamasi.
Plus Minus Sekolah Daring
BRAFO PMK -Pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang populer dengan istilah sekolah daring (dalam jaringan atau online) menjadi pilihan yang ditempuh dalam proses pendidikan di tengah masa pandemi covid-19.
Di awal tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pemda diizinkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dengan penerapan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Tidak lupa juga asalkan komite sekolah dan juga orang tua murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021.
Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar dari daring rumah. Meskipun Mendikbud sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tingkat kemauan daerah masih rendah, apalagi di daerah yang cukup besar tingkat penularannya. Sehingga, mau tak mau, sekolah daring tetap dilanjutkan.
Hampir satu tahun berjalan, mekanisme serta praktik sekolah daring masih menemui sejumlah persoalan, sehingga muncul beberapa pro kontra. Dari segi manfaat, dilakukannya sekolah daring telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi.
Namun di sisi lain, hal itu juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sekolah daring cukup sulit untuk dilakukan.
Selain itu, proses belajar mengajar yang membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan meminta agar pengelola instansi pendidikan lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan. Di samping menerapkan protokol kesehatan, juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata Muhadjir, sekolah daring masih belum optimal. Terutama menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali kehilangan peluang. Sebab, fasilitas sekolah masih belum merata dan memadai di seluruh Indonesia.
Untuk itu, di edisi Febuari 2021 ini, majalah BRAFO PMK akan mengulas soal kebijakan, mekanisme, hingga kelebihan dan kekurangan sistem pembelajaran daring. Ke depan, diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih baik di tengah masa pandemi covid-19 maupun di masa yang akan datang. Selamat membaca. (*)
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi sebuah fenomena layaknya gunung es. Kondisi ini semakin parah, dengan stigma sosial bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah aib, sehingga para korban enggan melapor kepada orang tua dan pihak yang berwajib.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus
Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Tentunya, kondisi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Orang tua harus bisa lebih peka, dalam mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Upaya-upaya pencegahan juga harus dilakukan semua pihak, mulai dari orang tua, jajaran sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satunya dengan memperkuat wawasan mengenai sex edukasi serta pentingnya setiap anak untuk menjaga diri dari pergaulan bebas.
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Terutama berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa.
Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, maupun otoritas negara.
Pada momentum Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli 2021, kita semua berharap agar kasus kekerasan pada anak bisa ditekan, bahkan hilang dari bumi nusantara. Anak-anak Indonesia harus bisa bermain, belajar, dan berkehidupan dengan tenang dan gembira.
Di edisi Juli 2021, Majalah BRAFOPMK akan membahas lebih dalam mengenai kasus kekerasan pada anak, beserta upaya-upaya yang harus dilakukan. Selamat membaca.(*)
GNRM JALAN NYATA BANGUN KARAKTER BANGSA
Penyakit mental, paling berbahaya yang diwariskan semasa
zaman Penjajahan (1600-1945) adalah watak inlander. Mental Inlander, ditandai dengan tidak dimilikinya rasa percaya diri
sebagai sebuah bangsa, memandang bangsa lain jauh lebih
hebat dan maju. Tidak mampu, membaca potensi bangsa
yang begitu besar.
Meskipun, bangsa ini sudah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, namun penyakit inlander tidak serta merta hilang dari Bumi Pertiwi. Baru-baru ini, Presiden Jokowi menyoroti 'Mental Inlander' yang masih bercokol di masyarakat. Orang nomor satu di republik ini tidak ingin mental inferior, mental inlander alias mental terjajah, mendarang daging dalam mentalitas bangsa Indonesia.
Resep menghapuskan mental inlander sejatinya telah disampaikan Presiden Jokowi yakni mengubah cara pikir, tindak dan sikap melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dimotori Kementerian Koordinator Pembangun an Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). GNRM, Pancasila menjadi landasan pembangunan SDM unggul Indonesia.
GNRM, menjadi hal wajib untuk terus dilakukan agar loncatan kualitas SDM hingga daya saing bangsa bisa diraih melalui
etos kerja, gotong royong, serta integritas yang selalu diterapkan dalam GNRM.
Oleh karenanya, diperlukan kesadaran seluruh pihak bahwa
Indonesia merupakan bangsa yang besar. Mental percaya diri,
dibuktikan dengan menerapkan etos kerja yang tinggi serta
berintegritas. Begitu juga dengan Redaksi Brafo PMK, kami
memiliki tanggung jawab besar memberikan edukasi kepada
pembaca, sebagai salah satu fungsi media (to educate).
Bahwa untuk menuju bangsa yang besar dan maju, harus
mengetahui potensi diri sendiri, percaya diri, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. GNRM, menjadi jalan nyata untuk
membangun karakter bangsa. (*)
NUSANTARA KITA
"Apakah RUU tentang ibu kota negara ini, semua anggota menyetujui," tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022). "Setuju," jawab anggota yang hadir.
Demikian kutipan pamungkas para wakil rakyat selepas menggelar sidang paripurna terkait Ibu Kota Negara (IKN). Selepas beleid rampung, RUU ini bakal menjadi panduan yang komprensif dari segi regulasi, dalam pembangunan segala aspek di IKN.
IKN sejatinya sudah dicetuskan Presiden Jokowi ketika 2019 silam. Persisnya pada sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan pusat pemerintahan akan hijrah ke Kalimantan Timur dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.
Setelah itu pemerintah mulai menyusun RUU IKN. Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19. Sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari Covid-19.
Kini perpindahan Ibu Kota bukan lagi menjadi mimpi, melainkan menjadi sebuah realitas yang nyata. Setelah disahkannnya RUU, pemerintah akan secara bertahap membangun Ibu Kota baru di Kalimantan Utara hingga 2024 mendatang.
Banyaknya disinformasi atau bahkan hoax yang bertebaran terlebih di Media Sosial (Medsos) terkait IKN, kami Redaksi BRAFO PMK merasa memiliki kewajiban untuk memberikan ‘pencerahan’ terhadap pembaca BRAFO PMK.
Oiya, satu lagi, perkenalkan, Nusantara. Nama baru Ibu Kota Republik Indonesia yang secara resmi ditunjuk Presiden Jokowi. Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami persembahkan Majalah BRAFO PMK kali ini dengan tema “MENYAMBUT NUSANTARA”.
Peran Perempuan di Masa Pandemi
Dua tahun sudah virus Covid-19 menjangkit Indonesia, sejak diumumkan pada awal Maret 2019 lalu. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengusir virus ini dari nusantara. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga vaksinasi yang kini masih berlangsung.
Semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi mengalami dampak dari Covid-19. Lalu bagaimana ketahanan keluarga masih bisa terjaga di masa pandemi seperti ini? Jawabannya tentu tak lepas dari peran perempuan tangguh dalam menghadapi kondisi sulit.
Karakter R. A Kartini yang khas dengan sikap berani, optimis, mandiri, dan tekad yang kuat diharapkan dapat diterapkan oleh perempuan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sebab, perempuan di dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting, terlebih sebagai seorang ibu. Dibutuhkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku dalam kebiasaan keluarga maupun masyarakat.
Tak hanya dituntut untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri, perempuan atau seorang ibu di rumah juga harus bisa menjaga kondusifitas seluruh anggota keluarga. Sebab di masa pandemi, semua anggota keluarga yang biasanya beraktifitas di luar menjadi harus stay at home (di rumah saja).
Berkenaan dengan momentum Hari Kartini, Majalah Brafo PMK edisi April 2021 ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Muai dari peranan di dalam keluarga, hingga kontribusi perempuan di sektor pendidikan hingga ekonomi. Selamat membaca.
BRAFOPMK - Pemerintah terus berikhtiar dalam mengentaskan Covid-19 di Bumi Pertiwi. Salah satu program pemerintah yang paling dirasa sangat efisien dalam menghalau penyebaran virus mematikan tersebut dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM pertama kali diterapkan di tujuh provinsi di Jawa-Bali pada 11-25 Januari lalu. Kemudian dilanjutkan PPKM babak kedua yang berlangsung 26 Januari-8 Februari.
Dirasa cukup manjur, selanjutnya pemerintah mengganti kebijakan dengan nama baru, yakni PPKM Mikro yang berlaku 9-22 Februari. Pemerintah lantas kembali menerapkan kebijakan tersebut diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021. PPKM terus berjalan, pemerintah juga berupaya keras untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 secara berkala. Hingga kini, kedua program tersebut (PPKM dan Vaksinasi) berjalan beriringan, hasilnya cukup mujarab.
Terbukti, dari statistik yang ada, angka kasus Covid-19 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat, berharap Covid-19 bisa benar-benar tertangani hingga tuntas. Sebab itu, Brafo PMK edisi Maret 2021 ini menyoroti program PPKM dan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Tak terasa, periode kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah
setahun. Dilantik Oktober 2019 lalu, duet kepemimpinannya terus berbuat untuk bangsa.
Tentu selama setahun ini, ada banyak keberhasilan yang dicapai kementerian-kementerian, termasuk 7 kementerian di bawah Kemenko PMK. Sekalipun memang belum maksimal
lantaran masih baru setahun pemerintahan.
Ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 yang mulai melanda
negeri ini sejak Februari kemarin, yang memang banyak mengubah aspek kehidupan. Termasuk rencana impelentasi program di lingkup kementerian.
Itu pula yang kemudian melatari tema Majalah Brafo PMK di bulan Oktober ini. Tim redaksi mengulik capaian dari salah satu program kementerian di bawah Kemenko PMK, yang dibingkai dalam BRAFOPMK edisi Oktober dengan judul KERJA, KERJA, KERJA.
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aspek krusial bagi sebuah negarq. Semakin banyak SDM yang unggul, maka proses akselerasi pembangunan di segala sektor makin optimal.
Pun dengan Indonesia. Memasuki usianya yang ke-75, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Tantangan tentu tak mudah. Perlu kolaborasi dan sinergi semua pihak buat merealisasikannya.
Di edisi Agustus 2020, Majalah BrafoPMK mengulas secara komprehensif ihwal grand design pembangunan SDM Indonesia. Cakupan bahasan seputar 'Siklus Pembangunan Manusia' yang notabene core program Kemenko PMK, peran pendidikan tinggi, hingga pendidikan Vokasi.
Selain itu, pada edisi kali ini BrafoPMK juga mengulas sosok inspiratif bernama Raeni. Namanya menjadi buah bibir lantaran Raeni, yang ketika wisuda diantar Becak bapaknya, berhasil meraih doktor dari salah satu kampus mentereng di Inggris.
Selain Raeni, ada banyak informasi segar dan informatif seputar keberhasilan desa-desa membangun daerahnya. Kemudian inovasi vaksin, hingga sekelumit peristiwa unik menjelang proklamasi.
Tahun 2020 menjadi tahun yang paling kelam untuk umat manusia, tak hanya di Tanah Air namun juga dunia. Badai Covid-19 menerjang hampir seluruh negara. Adaptasi kebiasaan baru diterapkan, sektor sosial ekonomi merupakan hal yang paling terpukul akibat Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ‘bencana’ dahsyat ini. Dan mengawali 2021, Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian untuk saling bahu membahu hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan sembari berikhtiar untuk mengentaskan Covid-19. Jokowi juga secara langsung menggelontorkan Bantuan Sosial 2021 untuk membangkitkan perekonomian rakyat yang ‘babak belur’ karena Covid-19.
Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada suksesi vaksinasi secara massal. Meski vaksin telah ditemukan, butuh waktu yang tak sebentar untuk memerangi Covid-19, namun bukan menjadi alasan untuk berdiam diri. Itu sebabnya, BRAFO PMK Kali ini mengangkat tema ‘Optimisme Menyongsong 2021’. (*)
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
Menjiwai Pancasila
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak dapat dipungkiri, selama 76 tahun berlalu sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketika pertama kalinya Hari Lahir Pancasila dirumuskan, belum seluruhnya warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila masih sebatas ucapan bibir, belum sepenuhnya dijiwai dan diamalkan untuk kemajuan bangsa.
Padahal, seperti yang diucapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa Pancasila merupakan titik temu terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras dan kepercayaan.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi simbol keberagaman sebagaimana hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, dari semua golongan masyarakat di Indonesia.
Karenanya, implementasi dari seluruh nilai Pancasila harus dilakukan dengan tindakan nyata oleh masyarakat, terlebih di tengah bencana pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi.
Sejatinya di tengah situasi sulit ini, momentum Hari Lahir Pancasila bisa menjadi pemantik semangat persatuan bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak melalui sikap toleransi, serta gotong royong menuju Indonesia Maju.
Dua tahun lamanya, bangsa ini memikul beban berat di tengah pandemi Covid-19. Segala sektor terpuruk. Namun kita tidak boleh tinggal diam, dan hanya pasrah. Pendidikan harus kembali bangkit, kesehatan harus pulih, dan ekonomi kembali berdaya.
Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dan melawan kondisi ketidakpastian ini harus kita dukung. Sebab keberlangsungan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga butuh peran optimal dari seluruh masyarakat Indonesia.
Terbaru, pemerintah meluncurkan Program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 17 Mei 2021. Mengutip Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong diwujudkan dengan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Maka, implementasinya para penerima program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis. Biaya untuk membeli vaksin dari program vaksinasi gotong royong ditanggungkan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.
Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila ini, Majalah BRAFOPMK akan mengulas mengenai Program Vaksinasi Gotong Royong. Mulai dari kebijakan, hingga mekanismenya. Selamat membaca.(*)
Kesadaran dan kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19. Ya, hanya dengan itu, tingginya angka orang yang positif bisa ditekan. Sekilas mudah, tapi implementasi di lapangannya begitu sulit.
Beberapa bulan pasca Adaptasi Kebiasaan Baru, kekhawatiran muncul. Masyarakat mulai lupa dengan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo dan jajaran kementeriannya, tak henti-hentinya mengkampanyekan pentingnya penguatan protokol kesehatan. Pun demikian yang dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Protokol Kesehatan adalah harga mati dan tak bisa ditawar-tawar lagi.
Di Edisi September 2020 ini, Majalah BRAFOPMK mengulas bagaimana pemerintah merancang gerakan nasional menggunakan masker menjadi sebuah budaya bagi masyarakat melalui penyelarasan dengan kearifan lokal.
Selain itu, pada edisi kali ini BRAFOPMK juga mengulas sosok guru inspiratif bernama Naharudin. Seorang guru di Desa Teratak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang gigih mengantarkan pendidikan hingga ke rumah-rumah muridnya, ditengah keterbatasan kondisi pandemi ini.
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Acungan jempol pantas dialamatkan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Menteri Muhadjir terus bergerilya ke daerah-daerah di pelosok negeri, untuk memantau penanganan Covid-19 sekaligus penyaluran bantuan pemerintah.
Di sisi lain, tak sedikit masyarakat yang ‘terlena’ dalam arti mulai lupa dengan penerapan protokol kesehatan: mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alasannya beragam, mulai dari jenuh, risih, hingga menganggap Covid-19 sudah hilang. Kondisi ini tentu tak boleh terjadi. Semua harus sadar bahwa menjaga protokol kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
Itu yang kemudian menjadi salah satu tema sentral Majalah BrafoPMK edisi November 2020. Bulan November yang notabene ’Hari Pahlawan’, menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadi ‘Pahlawan di Tengah Pandemi’. Menggelorakan semangat untuk berjuang dalam memberantas Covid-19.
Satu cerita menarik diulas pada rubrik ‘Revolusi Mental’. Sosok Musriah bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Di tengah pandemi, Musriah bersama sejumlah warga setempat melayani masyarakat lewat progrm E-Warong.
Selamat menikmati.
Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi
Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua.
Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman.
Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri.
Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.
Pangan Berkualitas
dan Generasi Unggul
Pangan merupakan persoalan mendasar bagi seluruh bangsa di dunia tak terkecuali Indonesia.
Bahkan, pangan salah satu penentu nasib sebuah bangsa di masa mendatang. Oleh sebab itu, kemapanan pangan bagi sebuah
bangsa adalah kewajiban demi menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal.
Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuh an hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan.
Di tingkat nasional perjuangan kedaulatan pangan pun mulai
semakin masif. Pendidikan di tingkat organisasi tani menjadi
hal yang signifikan untuk memperkuat perjuangan kedaulatan pangan ini. Hal ini penting untuk memperkuat tekanan rakyat dalam perubahan kebijakan pangan dan pertanian di tingkat nasional hingga daerah.
Masih banyaknya impor bahan makanan, seperti buah-buahan dan sayuran, membuktikan bahwa saat ini Indonesia belum berdaulat atas pangannya sendiri.
Sebab, kedaulatan pangan berarti sebuah negara mampu mengatur produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi kepada kepentingan lokal dan nasional, bukan pasar global.
Kedaulatan pangan juga mencakup hak memproteksi dan
mengatur kebijakan pertanian nasional dan melindungi pasar domestik dari dumping dan kelebihan produksi negara lain yang dijual sangat murah.
Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang
luas dan tersebar.
Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan
tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses setiap orang.
Merujuk hal tersebut, pada
edisi Oktober ini, Tim Redaksi Brafo PMK menyajikan paparan
seputar pentingnya pangan dalam melahirkan generasi unggul dan berkualitas.
Selamat membaca!
Hadiah Bagi Seluruh Perempuan Indonesia
DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. UU ini sudah melewati perjalanan panjang sejak digagas 10 tahun lalu. Tercatat, RUU ini awalnya bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (P-KS). Namun, dalam perjalanannya beleid ini berubah nama menjadi RUU TPKS. Menilik sejarah ke belakang, RUU TPKS sudah beberapa kali masuk Prolegnas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan per nah turut mendorong agar RUU ini segera disahkan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 menyatakan RUU P-KS digagas sejak 2012, tapi baru direalisasikan pada awal 2014. Komnas Perempuan juga menilai, kehadairan RRU tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah kekerasan seksual. Sehingga hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk segera diselesaikan.
Sebanyak 70 anggota DPR mengusulkan agar RUU P-KS ini dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2016. RUU P-KS direncanakan terdiri atas 12 bab, meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan, dan rehabilitasi.
Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja - gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, serta para pakar hukum pidana.
9 September 2021, RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Setelah perjalanan lebih dari 10 tahun, Presiden Jokowi berharap RUU TPKS segera disahkan. Jokowi meminta substansi dalam UU tersebut fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual.
Pengesahan UU TPKS menjadi sejarah baru, untuk itu kami Redaksi BrafoPMK mengangkat fokus utama untuk edisi ini dan melihatnya sebagai hadiah istimewa di Hari Kartini, sekaligus kado berharga bagi seluruh perempuan di Indonesia. Kami persembahkan "UU TPKS, Kado Istimewa Hari Kartini".
Meresapi Nilai-nilai Pancasila
BRAFOPMK - Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting perjalanan berbangsa dan bernegara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Memperingati hari lahirnya dasar negara tercinta tiap 1 Juni, merupakan simbol bahwa Pancasila Abadi. Sekaligus meresapi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.
Sejalan dengan Pancasila, berbagai program pemerintah menganut semangat Pancasila dan mengandung nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri.
Berbagai program digelontorkan lembaga serta kementerian. Tujuannya sudah jelas, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian bernegara.
Oleh sebab itu, Redaksi Brafo PMK edisi kali ini khusus mengambil tema "Ada Pancasila di Setiap Langkah Pemerintah" dalam membangun negeri.
Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima terus diupayakan pemerintah untuk diwujudkan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Melahirkan Generasi Unggul dan Kompetitif
BRAFOPMK - Tepat tahun 2022, bangsa kita telah berusia 77 tahun masa kemerdekaannya. Maka pantaslah kita sebagai bangsa yang beragama dan beriman, kita lambungkan pujian syukur atas berkat yang berlimpah dari Tuhan Sang Penyelenggara Kehidupan kita.
Berbagai macam persoalan telah mewarnai perjalanan bangsa kita hingga hari ini. Berbagai masalah yang muncul yang menguji kemampuan bangsa kita bertahan dalam situasi yang baru.
Baru-baru ini, seluruh dunia mengalami hal yang pahit. Yaitu Pandemi yang telah merenggut dari berbagai macam sisi kehidupan manusia. Kita ditantang apakah kita siap dan kuat dalam menghadapinya.
Setelah dua tahun berlalu bangsa kita mampu menghadapi semua persoalan itu. Keadaan ini membuat kita untuk terus menjaga kemampuan, kebersamaan, tekad yang kuat dalam mempertahankan keutuhan bangsa kita kedepannya untuk menjadi lebih baik. Ini sebagaimana tajuk Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia:
Pulih Lebih Kuat, Bangkit Lebih Cepat. Pandemi membuat kita menjadi bangsa yang kokoh
yang berdiri sejajar dan bila perlu selangkah lebih maju dari bangsa di dunia ini. Masyarakat kita terbukti mampu berkolaborasi dan bersinergi di tengah ujian pabegluk.
Untuk itu, segenap jajaran Redaksi Brafo PMK mengangkat tema ‘Melahirkan Generasi Unggul’. Generasi yang
mampu menjadi penopang masa depan bangsa. Generasi yang memiliki mental sekuat baja. Generasi yang siap berkorban demi bangsa dan negara.
Besar harapan kami, konten-konten yang telah kami kemas bisa menjadi ladang informasi dan edukasi.
Salam redaksi!
Tahun 2020 menjadi tahun yang paling kelam untuk umat manusia, tak hanya di Tanah Air namun juga dunia. Badai Covid-19 menerjang hampir seluruh negara. Adaptasi kebiasaan baru diterapkan, sektor sosial ekonomi merupakan hal yang paling terpukul akibat Pandemi Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menanggulangi ‘bencana’ dahsyat ini. Dan mengawali 2021, Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian untuk saling bahu membahu hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan sembari berikhtiar untuk mengentaskan Covid-19. Jokowi juga secara langsung menggelontorkan Bantuan Sosial 2021 untuk membangkitkan perekonomian rakyat yang ‘babak belur’ karena Covid-19.
Tak hanya itu, pemerintah juga fokus pada suksesi vaksinasi secara massal. Meski vaksin telah ditemukan, butuh waktu yang tak sebentar untuk memerangi Covid-19, namun bukan menjadi alasan untuk berdiam diri. Itu sebabnya, BRAFO PMK Kali ini mengangkat tema ‘Optimisme Menyongsong 2021’. (*)
Upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul tak boleh padam. Pandemi bukanlah halangan bagi untuk terus berikhtiar mewujudkan generasi SDM yang unggul dan inovatif.
Kondisi pandemi dengan segala dampak di setiap sendi kehidupan ini justru menyadarkan semua pihak betapa penting SDM tangguh yang mampu bergerak dengan cara-cara luar biasa dan beradaptasi menghadapi kesulitan sehingga unggul dalam persaingan.
Salah satu tantangan terbesar adalah stunting alias gagal pertumbuhan pada anak. Ya stunting menjadi momok dalam kaitannya dengan akselerasi pembangunan SDM.
Berdasar data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Sementara untuk jumlah kasus stunting tertinggi berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, yakni 30,1%. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional sekitar 27%.
Kondisi yang tentunya patut dicermati. Itu pula yang kemudian melatari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Terutama menyambangi daerah-daerah yang memang secara statistik memiliki angka stunting cukup tinggi.
Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Artinya sejak dari sekarang ada waktu sekitar empat tahun untuk mewujudkannya. Sulitkah? tentu tidak ketika semua saling bahu-membahu menekan angka stunting.
Seperti yang disampaikan Menko PMK, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak melainkan lintas sektoral. Bukan hanya pemerintah, namun juga para pemangku kepentingan terkait termasuk para tokoh masyarakat dan kepala adat.
Pasalnya, hanya dengan sinergi lintas sektoral negara akan mampu menangani persoalan stunting, terutama untuk mencapai target pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut sebagaimana target dan fokus pemerintah lima tahun ke depan sesuai RPJMN 2020-2024.
Sinergi menjadi kunci bagaimana menekan angka stunting. Tidak mengandalkan pemerintah semata, tapi bagaimana mengkapitalisasi semua potensi yang ada di luar eksekutif untuk mendorong pembangunan manusia yang berkualitas.
Untuk itulah, di edisi penghujung akhir tahun 2020 ini, Brafo PMK mengulas bagaimana perspektif persoalan stunting dari berbagai sektor. Selamat membaca. (*)
Menjiwai Pancasila
Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Tak dapat dipungkiri, selama 76 tahun berlalu sejak Indonesia merdeka tahun 1945, ketika pertama kalinya Hari Lahir Pancasila dirumuskan, belum seluruhnya warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila masih sebatas ucapan bibir, belum sepenuhnya dijiwai dan diamalkan untuk kemajuan bangsa.
Padahal, seperti yang diucapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, bahwa Pancasila merupakan titik temu terhadap berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras dan kepercayaan.
Sebagai ideologi, Pancasila menjadi simbol keberagaman sebagaimana hasil kesepakatan dari para pendiri bangsa. Pancasila telah menjadi konsensus nasional, dari semua golongan masyarakat di Indonesia.
Karenanya, implementasi dari seluruh nilai Pancasila harus dilakukan dengan tindakan nyata oleh masyarakat, terlebih di tengah bencana pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi.
Sejatinya di tengah situasi sulit ini, momentum Hari Lahir Pancasila bisa menjadi pemantik semangat persatuan bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak melalui sikap toleransi, serta gotong royong menuju Indonesia Maju.
Dua tahun lamanya, bangsa ini memikul beban berat di tengah pandemi Covid-19. Segala sektor terpuruk. Namun kita tidak boleh tinggal diam, dan hanya pasrah. Pendidikan harus kembali bangkit, kesehatan harus pulih, dan ekonomi kembali berdaya.
Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk bangkit dan melawan kondisi ketidakpastian ini harus kita dukung. Sebab keberlangsungan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga butuh peran optimal dari seluruh masyarakat Indonesia.
Terbaru, pemerintah meluncurkan Program Vaksinasi Gotong Royong yang dimulai 17 Mei 2021. Mengutip Permenkes Nomor 10 Tahun 2021, vaksinasi gotong royong diwujudkan dengan pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Maka, implementasinya para penerima program vaksinasi gotong royong tidak akan dipungut bayaran atau gratis. Biaya untuk membeli vaksin dari program vaksinasi gotong royong ditanggungkan kepada perusahaan atau badan hukum yang menaungi pekerja.
Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila ini, Majalah BRAFOPMK akan mengulas mengenai Program Vaksinasi Gotong Royong. Mulai dari kebijakan, hingga mekanismenya. Selamat membaca.(*)
Kesadaran dan kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan penanganan Covid-19. Ya, hanya dengan itu, tingginya angka orang yang positif bisa ditekan. Sekilas mudah, tapi implementasi di lapangannya begitu sulit.
Beberapa bulan pasca Adaptasi Kebiasaan Baru, kekhawatiran muncul. Masyarakat mulai lupa dengan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo dan jajaran kementeriannya, tak henti-hentinya mengkampanyekan pentingnya penguatan protokol kesehatan. Pun demikian yang dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Protokol Kesehatan adalah harga mati dan tak bisa ditawar-tawar lagi.
Di Edisi September 2020 ini, Majalah BRAFOPMK mengulas bagaimana pemerintah merancang gerakan nasional menggunakan masker menjadi sebuah budaya bagi masyarakat melalui penyelarasan dengan kearifan lokal.
Selain itu, pada edisi kali ini BRAFOPMK juga mengulas sosok guru inspiratif bernama Naharudin. Seorang guru di Desa Teratak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang gigih mengantarkan pendidikan hingga ke rumah-rumah muridnya, ditengah keterbatasan kondisi pandemi ini.
Maret 2020, bangsa Indonesia diuji dengan kedatangan ‘tamu’ bernama Covid-19 alias virus Corona. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, tersebut nyaris menyasar seluruh sektor kehidupan. Kesehatan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan.
Tiga bulan berlalu, seluruh elemen bangsa ini terus berjuang melewati fase pandemi ini. Pemerintah pusat, daerah, bahu-membahu saling bersinergi membuat kebijakan. Dimulai dari PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga sekarang dengan mulai diimplementasikannya ’Adaptasi Kebiasaan Baru’.
Apa yang dilakukan pemerintah sejatinya untuk menegakan kembali sendi-sendi perekonomian yang notabene terdampak Covid-19. Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah amat merasakan dampak dari virus ini.
Corona memang belum pergi dari Bumi Nusantara. Tapi, semangat untuk terus bekerja, berkarya, harus terus hidup. Untuk itulah, di edisi Juli 2020, BRAFOPMK mengangkat topik ‘Adaptasi Kebiasaan Baru, Tantangan Baru’ sebagai ikhtiar untuk membangun narasi optimisme.
Acungan jempol pantas dialamatkan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Menteri Muhadjir terus bergerilya ke daerah-daerah di pelosok negeri, untuk memantau penanganan Covid-19 sekaligus penyaluran bantuan pemerintah.
Di sisi lain, tak sedikit masyarakat yang ‘terlena’ dalam arti mulai lupa dengan penerapan protokol kesehatan: mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alasannya beragam, mulai dari jenuh, risih, hingga menganggap Covid-19 sudah hilang. Kondisi ini tentu tak boleh terjadi. Semua harus sadar bahwa menjaga protokol kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.
Itu yang kemudian menjadi salah satu tema sentral Majalah BrafoPMK edisi November 2020. Bulan November yang notabene ’Hari Pahlawan’, menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadi ‘Pahlawan di Tengah Pandemi’. Menggelorakan semangat untuk berjuang dalam memberantas Covid-19.
Satu cerita menarik diulas pada rubrik ‘Revolusi Mental’. Sosok Musriah bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Di tengah pandemi, Musriah bersama sejumlah warga setempat melayani masyarakat lewat progrm E-Warong.
Selamat menikmati.
Lebaran Tanpa Mudik, Tak Berarti Memutus Silaturahmi
Menjadi tradisi di Indonesia, mudik diartikan dengan tradisi pulang kampung menjelang hari raya besar keagamaan, terutama Lebaran Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat yang tersebar di perantauan, selain yang utama silaturahmi dengan orang tua.
Sayang, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga mengharuskan masyarakat menahan diri untuk mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Keputusan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan angka penyebaran Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Larangan mudik lebaran ditetapkan sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu pada momentum beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Kebijakan ini tentunya mengundang pro dan kontra, karena banyak pihak yang merasa kecewa tak bisa bertemu keluarga di hari lebaran. Di sisi lain tak sedikit pula yang mendukung kebijakan ini, larangan mudik menjadi keputusan berat yang harus diambil pemerintah demi menghentikan mata rantai penyebaran Covid-19.
Namun, meski tak bisa tatap muka secara langsung di lebaran tahun ini seluruh masyarakat hingga pejabat negara, masih bisa memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau kerabat di kampung halaman.
Peniadaan mudik tidak menghalangi masyarakat untuk bersilaturahmi dan merayakan hari kemenangan. Tidak mudik bukan berarti kita kehilangan kesyahduan, kebersamaan, dan silaturahmi dari peristiwa Hari Raya Idulfitri.
Berkenaan dengan momentum hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi, Majalah Brafo PMK edisi Mei 2021 ini akan membahas mengenai kebijakan larangan mudik lebaran hingga pemanfaatan teknologi untuk menyambung silaturahmi. Selamat membaca.
Pangan Berkualitas
dan Generasi Unggul
Pangan merupakan persoalan mendasar bagi seluruh bangsa di dunia tak terkecuali Indonesia.
Bahkan, pangan salah satu penentu nasib sebuah bangsa di masa mendatang. Oleh sebab itu, kemapanan pangan bagi sebuah
bangsa adalah kewajiban demi menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal.
Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuh an hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan.
Di tingkat nasional perjuangan kedaulatan pangan pun mulai
semakin masif. Pendidikan di tingkat organisasi tani menjadi
hal yang signifikan untuk memperkuat perjuangan kedaulatan pangan ini. Hal ini penting untuk memperkuat tekanan rakyat dalam perubahan kebijakan pangan dan pertanian di tingkat nasional hingga daerah.
Masih banyaknya impor bahan makanan, seperti buah-buahan dan sayuran, membuktikan bahwa saat ini Indonesia belum berdaulat atas pangannya sendiri.
Sebab, kedaulatan pangan berarti sebuah negara mampu mengatur produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi kepada kepentingan lokal dan nasional, bukan pasar global.
Kedaulatan pangan juga mencakup hak memproteksi dan
mengatur kebijakan pertanian nasional dan melindungi pasar domestik dari dumping dan kelebihan produksi negara lain yang dijual sangat murah.
Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang
luas dan tersebar.
Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan
tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses setiap orang.
Merujuk hal tersebut, pada
edisi Oktober ini, Tim Redaksi Brafo PMK menyajikan paparan
seputar pentingnya pangan dalam melahirkan generasi unggul dan berkualitas.
Selamat membaca!
Hadiah Bagi Seluruh Perempuan Indonesia
DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. UU ini sudah melewati perjalanan panjang sejak digagas 10 tahun lalu. Tercatat, RUU ini awalnya bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (P-KS). Namun, dalam perjalanannya beleid ini berubah nama menjadi RUU TPKS. Menilik sejarah ke belakang, RUU TPKS sudah beberapa kali masuk Prolegnas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan per nah turut mendorong agar RUU ini segera disahkan.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016 menyatakan RUU P-KS digagas sejak 2012, tapi baru direalisasikan pada awal 2014. Komnas Perempuan juga menilai, kehadairan RRU tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah kekerasan seksual. Sehingga hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk segera diselesaikan.
Sebanyak 70 anggota DPR mengusulkan agar RUU P-KS ini dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2016. RUU P-KS direncanakan terdiri atas 12 bab, meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan, dan rehabilitasi.
Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja - gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, serta para pakar hukum pidana.
9 September 2021, RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Setelah perjalanan lebih dari 10 tahun, Presiden Jokowi berharap RUU TPKS segera disahkan. Jokowi meminta substansi dalam UU tersebut fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual.
Pengesahan UU TPKS menjadi sejarah baru, untuk itu kami Redaksi BrafoPMK mengangkat fokus utama untuk edisi ini dan melihatnya sebagai hadiah istimewa di Hari Kartini, sekaligus kado berharga bagi seluruh perempuan di Indonesia. Kami persembahkan "UU TPKS, Kado Istimewa Hari Kartini".
Meresapi Nilai-nilai Pancasila
BRAFOPMK - Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting perjalanan berbangsa dan bernegara bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Memperingati hari lahirnya dasar negara tercinta tiap 1 Juni, merupakan simbol bahwa Pancasila Abadi. Sekaligus meresapi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.
Sejalan dengan Pancasila, berbagai program pemerintah menganut semangat Pancasila dan mengandung nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri.
Berbagai program digelontorkan lembaga serta kementerian. Tujuannya sudah jelas, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian bernegara.
Oleh sebab itu, Redaksi Brafo PMK edisi kali ini khusus mengambil tema "Ada Pancasila di Setiap Langkah Pemerintah" dalam membangun negeri.
Nilai-nilai Pancasila dari sila pertama hingga kelima terus diupayakan pemerintah untuk diwujudkan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Melahirkan Generasi Unggul dan Kompetitif
BRAFOPMK - Tepat tahun 2022, bangsa kita telah berusia 77 tahun masa kemerdekaannya. Maka pantaslah kita sebagai bangsa yang beragama dan beriman, kita lambungkan pujian syukur atas berkat yang berlimpah dari Tuhan Sang Penyelenggara Kehidupan kita.
Berbagai macam persoalan telah mewarnai perjalanan bangsa kita hingga hari ini. Berbagai masalah yang muncul yang menguji kemampuan bangsa kita bertahan dalam situasi yang baru.
Baru-baru ini, seluruh dunia mengalami hal yang pahit. Yaitu Pandemi yang telah merenggut dari berbagai macam sisi kehidupan manusia. Kita ditantang apakah kita siap dan kuat dalam menghadapinya.
Setelah dua tahun berlalu bangsa kita mampu menghadapi semua persoalan itu. Keadaan ini membuat kita untuk terus menjaga kemampuan, kebersamaan, tekad yang kuat dalam mempertahankan keutuhan bangsa kita kedepannya untuk menjadi lebih baik. Ini sebagaimana tajuk Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia:
Pulih Lebih Kuat, Bangkit Lebih Cepat. Pandemi membuat kita menjadi bangsa yang kokoh
yang berdiri sejajar dan bila perlu selangkah lebih maju dari bangsa di dunia ini. Masyarakat kita terbukti mampu berkolaborasi dan bersinergi di tengah ujian pabegluk.
Untuk itu, segenap jajaran Redaksi Brafo PMK mengangkat tema ‘Melahirkan Generasi Unggul’. Generasi yang
mampu menjadi penopang masa depan bangsa. Generasi yang memiliki mental sekuat baja. Generasi yang siap berkorban demi bangsa dan negara.
Besar harapan kami, konten-konten yang telah kami kemas bisa menjadi ladang informasi dan edukasi.
Salam redaksi!
Kenapa Ganjar Pranowo adalah Capres Terbaik tahun 2024 ?SARIVARASH
Materi Presentasi Sony Danang Caksono (Ketua Alumni UI Gerakan Anak Muda Juara dan Garda Pancasila) dalam acara Diskusi Publik "Kenapa Ganjar Pranowo adalah Capres Terbaik tahun 2024, Sabtu, 8 Juli 2023.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
3. Edisi 08/November/XI/2021
22
24
6
28
42
16
Peran Guru
Dari Masa Ke Masa
Batu Terjal Tak
Jadi Halangan,
Kisah Wanita Listrik
Terangi Daerah
Terpencil
JOKOWI INGATKAN
PENTINGNYA
KERJASAMA
PERDAGANGAN
ANTARDAERAH
Gerakan
Revolusi Mental
Terbukti Atasi Pandemi
Kemenko PMK Raih
Anugerah Badan Publik
Informatif 2021
Puan Maharani:
Revolusi Mental
Belum Selesai
PADA tahun 1932 Persatuan Guru
Hindia Belanda (PGHB) berubah
menjadi Persatuan Guru Indonesia
(PGI). Perubahan nama ini suatu
langka berani penuh risiko, karena
mengusung nama“Indonesia”
KEMENKO PMK meraih Penganuge-
rahan Keterbukaan Informasi Badan
Publik Tahun 2021 sebagai Badan
Publik 'Informatif' dengan nilai
sebesar 94,71.
3
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:46 PM Page 3
4. Edisi 08/November/XI/2021
REVOLUSI MENTAL
SYARAT MUTLAK
INDONESIA MAJU
Desember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi
Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan
Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk
memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang me-
ngacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.
Praktek revolusi mental bertujuan untuk mengubah pola pikir
menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan
punya semangat gotong royong. Membangun jiwa yang
merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan
perilaku agar berorientasi pada kemajuan. Itu sebabnya,
GNRM menjadi syarat mutlak untuk Indonesia Maju.
Seperti kita ketahui bersama, dalam GNRM terdapat lima
gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia
Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Man-
diri dan Gerakan Indonesia Bersatu. GNRM semakin relevan
bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi
problem pandemi Covid-19.
Kampanye patuh terhadap protokol kesehatan yaitu Memakai
masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak (3M) merupakan
wujud nyata Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Indonesia
Tertib dalam GNRM. Revolusi Mental masih terus berjalan,
Revolusi Mental belum selesai. Patuh terhadap anjuran
pemerintah untuk ikut vaksinasi juga sebagai ikhtiar bangsa
dalam mengentaskan Covid-19.
Tak cukup sampai disitu, saat ini Indonesia membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi
budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerusnya
nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan
negara.
Revolusi mental diperlukan untuk mengembalikan
karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti,
ramah, dan bergotong royong. Program perubahan perilaku
juga sebagai momentum untuk meraih kemajuan bangsa.
Untuk itu, Redaksi Brafo PMK mempersembahkan edisi khusus
“REVOLUSI MENTAL”.
Jokowi Ingatkan Pentingnya
Kerjasama Perdagangan
Antardaerah
Kemenko PMK Raih
Anugerah Badan Publik
Informatif 2021
Kisah Wanita Listrik
Terangi Daerah
Terpencil
Edisi 08/November/XI/2021
www.kemenkopmk.go.id
GERAKAN
REVOLUSI MENTAL
TERBUKTI ATASI PANDEMI
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi
Redaktur Pelaksana:
Danang A. Ichwan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Dwi Prasetya,
Puput Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Rendy Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna, Moch. Ragil
Sekretariat Redaksi:
Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebu-
dayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Redaksi menerima artikel atau
tulisan juga foto. Redaksi berhak
mengubah tulisan sepanjang tidak
mengubah isi dan maknanya.
08/November/XI/2021
4
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:46 PM Page 4
5. “Akan tumbuh insan-insan Indonesia yang me-
miliki sifat melayani, bersih dan jujur, tertib,
mandiri, dan selalu menjaga persatuan
bangsa. Hal ini sebenarnya merupakan karak-
ter dan jati diri bangsa Indonesia,"
Panut Mulyono
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI)
“
“
“Program Revolusi Mental sangat bermanfaat dalam
membangun kehidupan sosial yang rukun, tolong
menolong, gotong royong dan sikap positif serta kesetiaan
terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia,”
Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah
“
"Jangan takut mengambil resiko. Jadilah kalian
semua 'risk taker', pengambil resiko. Siapa yang
bisa memanfaatkan peluang maka dia akan
menjadi pemenang,"
Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
QUOTES
“
5
08/November/XI/2021
“Gerakan Revolusi Mental adalah nafas dalam pendidikan
sehingga harus menjadi gerakan bersama lintas kementerian
terutama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi (Kemendikbudristek) yang pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh Kemenko PMK,”
Unifah Rosyidi
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI)
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:46 PM Page 5
6. ISTANA
08/November/XI/2021
6
BRAFOPMK - Otonomi Expo 2021 oleh Asosiasi Peme-
rintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendapat
sambutan positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Jokowi, pameran tersebut merupakan ajang
memperkuat kerjasama perdagangan antardaerah. Hal
tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat
membuka Apkasi Otonomi Expo 2021 di Istana Kepre-
sidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, (20/10/2021).
“Ini merupakan ajang untuk saling tahu, saling bekerja
sama memperkuat kerja sama perdagangan antar-
daerah, dan sekaligus juga memperkuat ekspor kita ke
negara-negara lain termasuk perluasan pasar-pasar ek-
spor baru,”kata Jokowi.
Perdagangan antardaerah, lanjut Jokowi, penting untuk
terus diperkuat dan dikembangkan dalam rangka me-
lengkapi value chain nasional. Untuk itu, Presiden mene-
kankan agar setiap daerah fokus pada produk unggulan
masing-masing.
“Jangan daerah lain, wah, sana nanem karet kok bagus,
ekonominya baik, rakyat kita suruh nanem karet. Ya pas
baik iya, tapi pas jatuh itu hati-hati, barengan nanti ber-
bahaya,”tambahnya. Indonesia memiliki pasar dalam
negeri yang potensial. Hal tersebut harus dijadikan pe-
luang untuk memperkuat industri dalam negeri.
“Jangan sampai pasar yang besar ini diambil oleh pro-
duk-produk negara lain,”tuturnya. Kepala Negara berha-
rap dalam Otonomi Expo 2021, daerah tidak hanya
menunjukkan produk dan objek wisata, tetapi juga me-
nunjukkan bahwa iklim investasi, kepastian hukum, ke-
pastian perizinan makin membaik.
“Dengan cara ini, diselenggarakan expo ini juga kita
harapkan bisa meningkatkan investasi di daerah dan
mempercepat, membuka lapangan-lapangan kerja baru
bagi masyarakat kita dan menggerakkan ekonomi
daerah,”terangnya lagi.
Jokowi mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera
menggerakkan perekonomian daerah. Kendati demi-
kian, Jokowi juga mengingatkan bahwa sektor kesehat-
an juga harus terus diperhatikan.“Perekonomian perlu
diaktifkan dengan tetap waspada terhadap masalah
kesehatan, disiplin protokol dan juga vaksinasi yang
harus cepat dilanjutkan,”tandasnya. Turut hadir dalam
kegiatan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono
Anung dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. g
JOKOWI INGATKAN PENTINGNYA
KERJASAMA PERDAGANGAN
ANTARDAERAH
Presiden Joko Widodo (kiri) saat menyambut baik terselenggaranya Otonomi Expo 2021 oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(Apkasi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (20/10/2021). Foto: BPMI Setpres
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 6
7. 7
08/November/XI/2021
BRAFOPMK - “Kita tanam kembali sehingga yang per-
tama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang
ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari
spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan seki-
tar hutan mangrove,”ujar Presiden Joko Widodo
(Jokowi) usai menanam mangrove bersama sejumlah
duta besar negara sahabat dan masyarakat di Desa Be-
batu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung,
Provinsi Kalimantan Utara, Selasa, (19/10/2021).
Jokowi bersama para duta besar negara sahabat di-
sambut antusias masyarakat, penggiat lingkungan dan
kelompok tani yang telah berada di lokasi penanaman
sebelum rombongan presiden tiba. Penanaman mang-
rove di Kabupaten Tana Tidung ini merupakan upaya
rehabilitasi hutan mangrove yang perlu diperbaiki.
“Target kita dalam tiga tahun ke depan agar kita perbaiki,
kita rehabilitasi sebanyak 600 ribu hektare dari total luas
hutan mangrove kita yang merupakan hutan mangrove
terbesar di dunia (seluas) 3,6 juta hektare,” tandasnya.
Para duta besar yang turut menanam pada kesempatan
tersebut yaitu Duta Besar Ceko untuk Indonesia Jaros-
lav Dolecek beserta istri, Duta Besar Cili untuk Indonesia
Gustavo Nelson Ayares Ossandron, Duta Besar Finlandia
untuk Indonesia Jari Sinkari, Duta Besar Swiss untuk
Indonesia Kurt Kunz, Wakil Duta Besar Brazil untuk Indo-
nesia Daniel Barra Ferreira, dan Country Director Bank
Dunia Satu Kahkonen.
Sebagai informasi, di Kalimantan Utara ini ada 180 ribu
hektare hutan mangrove yang akan direhabilitasi
pemerintah. Presiden menargetkan rehabilitasi hutan
mangrove di Indonesia bisa mencapai 600 ribu hektare
dalam tiga tahun ke depan. g
Gotong Royong Tanam Mangrove
di Kalimantan Utara
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menanam mangrove bersama sejumlah Dubes negara sahabat dan masyarakat di Tana Tidung, Provinsi Kali-
mantan Utara, Selasa (19/10/2021). Foto: BPMI Setpres
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 7
8. Semangat Gotong Royong
Peduli Sampah
Hak Kamu Pejalan Kaki
Suasana gotong royong di suatu kampung. Perhatikan poster dan stiker yang
ditempel. Itu sangat penting sebagai bahan penerangan atau pendidikan
bagi warga. Foto: Dok. Revolusi Mental
Dengan penuh keberanian anak ini menunjukkan pada semua pengendara motor bahwa mereka
telah melanggar hak kaum pejalan kaki. Revolusi Mental benar-benar telah menggerakkannya.
Foto: Dok. Revolusi Mental
08/November/XI/2021
8
BINGKAI
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 8
9. Etos Kerja yang
Baik
Semangat pelayanan yang tinggi dan sekaligus etos kerja yang baik dari para petugas.
Bangsa kita perlu terus memperkuat semangat seperti ini. Foto: Dok. Revolusi Mental
Kerja Bakti Cikal Bakal Sejak Dini
Belajar bukan hanya
di kelas! Banyak
pelajaran hidup
yang bisa diperoleh
siswa diluar kelas.
Kerja bakti ini akan
mengajarkan
banyak hal pada
mereka.
Foto: Dok. Revolusi
Mental
9
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 9
10. BRAFOPMK - Gerakan perduli lingkungan, merupa-
kan salah satu wujud revolusi mental yang patut
digelorakan terutama bagi generasi muda. Seperti
yang dilakukan Amilia Agustin, berkat upaya dan
kerja kerasnya, dalam mengolah sampah menjadi
produk berkualitas ia terpilih menjadi penerima Astra
Satu Indonesia Award di bidang lingkungan.
“Alhamdulilah, nama saya juga tercatat sebagai per-
aih penghargaan termuda di Astra Satu Indonesia
Award,”Ucap Amilia, Selasa 12 Oktober 2021.
Ami menuturkan, ketertarikan dalam mengolah sam-
pah muncul saat melihat seorang bapak tua tengah
mencicipi makanan tanpa mencuci tangan tak jauh
dari gerobak sampah. Temuan tersebut, diceritakan
kepada guru mata pelajaran biologi, sekaligus men-
tor di Ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR).
“Saat itu saya masih SMP dan menjadi aktifis
lingkungan, saya disarankan untuk mendatangi
Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi
(YPBB) yang bergerak di bidang pengomposan dan
pemilahan sampah. Sejak itulah, saya dan teman-
teman di sekolah rutin belajar di YPBB, hingga terin-
spirasi untuk membuat tempat pemilahan sampah
organik dan anorganik,”bebernya.
Meski sempat mendapatkan cibiran dari teman-
teman seusianya, Ami tidak putus asa dan pantang
menyerah untuk mengampanyekan kepedulian ter-
hadap lingkungan hidup. Bahkan, Ia juga mulai
membentuk subdivisi baru di ekstrakurikuler KIR se-
kolahnya, yang khusus bergerak di bidang pengelo-
laan sampah bernama‘Sekolah Bebas Sampah’atau
‘Go to Zerowaste School.
“Semakin lama, anggotanya semakin bertambah
hingga berjumlah 10 orang. Sejak itu, kami kerap dia-
jak pembimbing, Ibu Nia untuk memperkenalkan
program lingkungan pada berbagai acara di sekolah,”
Jelasnya.
Taksampaidisitu,Amijugamengajakibu–ibuyangting-
galdisekitartempattinggalnyauntukmengolahsampah
menjadiproduk-produkyangbernilaiekonomis.
“Kami mengajak mereka itu untuk membuat tas de-
ngan bahan dasar sampah bungkus kopi. Juga, pro-
duk-produk daur ulang itu saat pembagian rapor
dengan cara membuka stan,”pungkasnya. g
Perajin memproduksi kerajinan dari rotan di Sentra Rotan, Jakarta,
Kamis (14/10/2021). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kreatif, Ami Sulap
Sampah Jadi Rupiah
BRAFOPMK - Generasi muda muhamadiyah diha-
rapkan mampu mengasah diri menjadi wirausaha
muda (enterpreuneur), meski dalam kondisi pandemi.
Melihat awal berdirinya organisasi ini , banyak diisi
oleh pengusaha yang memiliki daya juang tinggi.
"Ini penting sebab sekarang banyak anak muda, khu-
susnya kader muda Muhammadiyah yang justru lebih
tertarik bicara politik ketimbang perekonomian. Pada-
hal, Muhammadiyah di awal berdirinya justru banyak
diisi oleh para pengusaha yang memiliki jiwa pe-
juang,'' ucap Anwar Abbas, pada Seminar Nasional
Gerakan Revolusi Mental yang diselenggarakan Pim-
pinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bali, Sabtu 2
Oktober 2021.
Anwar menjelaskan, dahulu Muhammadiyah selalu
unggul di segala lini dan memiliki peran terutama
dalam hal enterpreuneur namun saat ini telah beru-
bah, karena organisasi lain bergerak lebih cepat.
Bahkan bila dilihat dari sisi global, Indonesia memiliki
populasi muslim terbesar di dunia, tetapi justru jum-
lah pengusaha dari kalangan muslim sangat sedikit.
"Mayoritas muslim tapi kita tidak menjadi penentu.
Dari elit strategis tidak ada umat Islam, 10 orang ter-
kaya hanya Chairul Tanjung, dari 50 orang hanya 5
sampai 6 orang yang muslim," jelasnya.
Buya Anwar sapaan akrab Anwar Abbas, menegaskan
bahwa para pengusaha sebagai pemilik kapital dan
sumber daya sendiri itulah yang merupakan penentu
dari jalannya sebuah negara. Sehingga, menurut dia hal
ini menjadi tantangan Muhammadiyah untuk dapat
mencetak generasi pengusaha muda yang tangguh.
"Bagaimana Muhammadiyah bisa menempatkan
kader-kadernya di berbagai lini. Sebab, faktanya titik
lemahnya adalah pada soal tidak kuasainya elit
strategis pengusaha," paparnya. g
Wira Usaha di Era
Pandemi Dorong
Revolusi Mental
NEWS FLASH
08/November/XI/2021
10
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 10
11. BRAFOPMK - Motivasi tinggi, pantang menyerah,
bersemangat untuk kemajuan namun tidak melupakan
budaya merupakan nilai – nilai yang terkandung dalam
revolusi mental. Tentunya hal ini, perlu disadari utama-
nya bagi generasi muda. Seperti Petronela Pihu, yang
memotivasi dan menggerakkan para pengerajin tenun
Sumba di daerahnya untuk mempertahankan
pembuatan tenun dengan metode pewarnaan alami.
Petronela menuturkan, dalam proses pembuatannya
kain tenun Sumba, memerlukan waktu lama, karena kain
yang hendak digunakan harus diangin-anginkan selama
satu bulan penuh sebelum akhirnya dicelup dalam mi-
nyak kemiri. Oleh sebab itu, kain tersebut dibanderol
dengan harga yang cukup fantastis. Mulai dari ratusan
ribu hingga puluhan juta.
“Pengerjaan kain Sumba kebanyakan dilakukan oleh
gadis dan ibu-ibu. Pengerjaannya juga harus dilakukan
dengan sabar dan penuh cinta, sehingga helai demi
helai benang itu diberi ruh dan menjadi kain tenun
indah. Hasil penjualannya kemudian dipakai untuk
menghidupi keluarga,”ucap wanita yang akrab dipang-
gil Nela, Senin 18 Oktober 2021.
Selain itu, Setiap motif yang terdapat pada kain tenun
Sumba juga memiliki makna mendalam. Nela mencon-
tohkan motif kuda melambangkan kepahlawanan, kea-
gungan dan kebangsawanan. Sedangkan motif burung
kakak tua melambangkan persatuan.
“Kain-kain ini semua diisi dengan doa-doa yang dipan-
jatkan oleh pembuatnya. Doa disematkan untuk ma-
sing-masing peristiwa penting di dalam kehidupan
orang yang kelak memakai kainnya itu,”paparnya.
Perjuangan wanita berusia 39 tahun ini, memperkenal-
kan kain tenun Sumba ke khalayak ramai, membawa
dampak besar terhadap kesejahteraan para penenun.
Terbukti mereka mampu menyekolahkan anak-anak
dan memberi penghidupan bagi keluarga.
“Proses pengerjaan yang lama serta penuh kesabaran
ini membuat nilai dari sehelai kain tenun Sumba tidak
hanya dilihat dari nominalnya, tetapi dari makna setiap
untaiannya,”tandasnya. g
Kain tenun Sumba. Foto: Pesona Indonesia
Berjuang Lestarikan Kain Tenun, Tingkatkan
Kesejahteraan Penenun Sumba
11
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 11
12. NEWS FLASH
08/November/XI/2021
12
BRAFOPMK - Madrasah berperan penting dalam menum-
buhkan revolusi mental, yaitu mengubah pola pikir lebih
maju mulai dari yang paling sederhana dengan menerima
keberagaman, sadar akan kemajemukan di Indonesia.
“Maka program-program seperti modernisasi agama yang
dilakukan Kementerian Agama ini harus didukung,“ ucap
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Jawa Barat
(Jabar) Hasbullah saat di wawancara Selasa 12 Oktober
2021.
Menurut dia, Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dibe-
sut Kemenko PMK membuat PGM melakukan berbagai te-
robosan untuk merubah pola pikir guru madrasah agar lebih
produktif dan positif.Yakni dengan menanamkan penguat-
an karakter dan meningkatkan profesionalisme guru.
Selain itu, pria yang akrab dipanggil Kang Has ini juga
menegaskan ihwal penguatan literasi bagi para guru yang
tergabung di PGM. Tujuannya, agar lebih memahami kon-
disi faktual, penguatan karakter agar guru madrasah bisa
menganalisa apapun bentuk yang bisa dikembangkan di
lingkungan madrasah tempat para guru mengabdikan diri.
“Kita tahu bahwa perkembangan dunia digital sangat pesat.
Teknologi komunikasi ini sangat memengaruhi karakter
masyarakat. Penguatan literasi menjadi‘penyaring’bagi para
guru dan siswa agar bisa mengambil hal-hal positif yang si-
fatnya membangun ke arah yang lebih baik,”tegasnya.
Di dalam nilai-nilai GNRM, lanjut Kang Has, nilai gotong
royong yang menjadi warisan leluhur paling mudah diapli-
kasikan sebagai bentuk revolusi mental. Hal itu, sudah se-
harusnya juga diaplikasikan di dalam berorganisasi. g
Siswa kelas I dan II mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas
dalam satu ruang kelas di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pasawahan,
Dusun Ciakar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (9/9/2021).
Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Madrasah Jadi Tempat
Tumbuhnya Revolusi
Mental
BRAFOPMK - Pandemi Covid mengajarkan se-
tiap individu untuk berinovasi, demi keberlang-
sungan kehidupan. Seperti di wilayah
Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, tengah
menggarap destinasi wisata baru yang menye-
nangkan bagi para wisatawan, bernama kam-
pung anggur.
Kepala Desa Kedungmaling Edi Prabowo di Mo-
jokerto Rabu mengatakan wisata pertanian ini
merupakan terobosan usaha pemulihan eko-
nomi dalam masa pandemi Covid-19. Selama
pandemi, roda perekonomian masyarakat me-
mang terganggu dan menghambat pemba-
ngunan. "Maka dari itu, masyarakat setempat
berinisiatif dan bergotong royong mendirikan
tempat pembibitan anggur dengan meman-
faatkan bantaran sungai," kata Edi, Jumat 2 Ok-
tober 2021.
Wisata pertanian yang bergerak di bidang pem-
bibitan anggur itu mengembangkan beberapa
varian anggur, di antaranya baikonurnew,beauty
krasotka,oscar,jupiterhingga shinemuscat. "Pem-
bibitan anggur sudah dimulai sejak 14 Maret 2021
lalu, dengan masa perkembangan mencapai 7-12
bulan hingga bibit siap dipasarkan. Semua ini ada-
lah hasil kerjasama antara BUMDes Kedungmaling
dan Gapoktan Anggur Majapahit," bebernya.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengapresi-
asi hadirnya terobosan wisata kampung anggur
itu. Ia juga meminta pengelola kampung ang-
gur, untuk lebih memperhatikan komponen
pengembangan wisata sesuai panduan dan ara-
han pemerintah, salah satunya terkait CHSE
yang mencakup kebersihan (Cleanliness), kese-
hatan (Health), keamanan (Safety) dan ramah
lingkungan (Environment). g
Kembangkan
Inovasi,
Kampung Anggur
Jadi Destinasi
Wisata Baru
Kampung Anggur. Foto: Istimewa
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 12
13. 13
08/November/XI/2021
BRAFOPMK - Gotong royong seolah menjadi
budaya yang kekal bagi masyarakat Indonesia,
hal itu dibuktikan oleh masyarakat Sumedang.
Meski dalam kondisi pandemi Covid – 19,
warga Desa Cijati Kecamatan Situraja Sume-
dang bahu membahu melakukan perbaikan
rumah tidak layak huni (RUTILAHU).
"Di Desa Cijati ada 40 rutilahu, yang diperbaiki
tahun ini. Dan yang membanggakan, pandemi
yang masih berlangsung saat ini, tidak menyu-
rutkan semangat gotong royong masyarakat
disini, ujar Bupati Sumedang H. Dony Ahmad
Munir, saat meninjau pekerjaan program ruti-
lahu di desa tersebut, Selasa 12 Oktober 2021.
Melalui semangat gotong royong masyarakat
yang cukup tinggi, Doni optimis akan memu-
dahkan dan mempercepat pekerjaan rutilahu
yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat
2021 ini .
“ Perbaikan rumah tidak layak huni ini, ten-
tunya menyasar pula kepada keluarga (pemilik
rumah) sehingga, mereka segera memiliki
rumah yang sehat dan nyaman untuk dihuni,
serta bisa meningkatkan kualitas hidup
mereka,”paparnya.
“Saya minta pertahankan terus kegotongro-
yongan di masyarakat. Karena ini merupakan
budaya yang baik, yang diwariskan leluhur
kita. Selain itu, saya juga mengingatkan agar
kita tetap waspada dan disiplin menerapkan
protokol kesehatan dalam menjalankan aktivi-
tas keseharian. Ingat, pandemi Covid-19 ini,
belumlah berakhir, " tandasnya. g
BRAFOPMK - Perkembangan kasus Covid-19 di Kabu-
paten Jombang, Jawa Timur mengalami penurunan
drastis sejak pertengahan September 2021. Meskipun
demikian berbagai aktivitas untuk penanggulangan
penyebaran Covid-19 masih terus dilakukan. Mulai dari
kampanye pentingnya disiplin menerapkan protokol
kesehatan maupun upaya-upaya percepatan vaksinasi,
hingga memproduksi jamu herbal penguat imunitas
tubuh di masa Pandemi Covid-19 juga terus dilakukan
oleh para relawan di dapur umum RPS Dinas Sosial Ka-
bupaten Jombang.
Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jomban Budi
Winarno mengatakan, mengonsumsi jamu herbal me-
rupakan ikhtiar untuk menjaga diri agar tidak mudah
terinfeksi Covid-19. Disamping itu, kepatuhan masyara-
kat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sa-
ngat diperlukan agar benar-benar bisa terhindar dari
penularan Covid-19. "Penting untuk selalu menjaga
imun, di samping tetap disiplin untuk pakai masker,
cuci tangan dan menjaga jarak," ucap Budi, Rabu 20 Ok-
tober 2020.
Sementara itu, relawan Juru racik jamu herbal penam-
bah imun, Muhammad Nur Cholis menuturkan, bahan-
bahan membuat jamu banyak yang didapatkan dari
masyarakat Pihaknya seringkali mendapat sumbangan
bahan meracik jamu dari masyarakat yang sudah per-
nah mengonsumsi jamu herbal penambah imun serta
merasakan manfaatnya. Menurut Cholis, produksi jamu
herbal penambah imun bisa dilakukan terus menerus
karena sumbangan penyediaan bahan hingga dukung-
an dana dari masyarakat.
"Ada yang membantu dalam bentuk bahan, ada juga
yang dalam bentuk uang. Bagi yang tidak paham
bahan-bahan yang diperlukan, mereka menyumbang
uang," ujarnya.
Selanjutnya Harwanto, relawan dari Brigade Penolong
Pramuka menjelaskan, sejak dapur umum membuat
jamu herbal dibuka, banyak relawan yang melibatkan
diri. Para relawan tersebar hingga ke pelosok-pelosok
desa. Mereka berkontribusi untuk distribusi jamu
herbal hingga penyediaan bahan jamu yang tidak ba-
nyak tersedia di pasaran.
"Bahan-bahan yang cukup langka seperti daun srikaya
dan kapulaga banyak dikirim teman-teman relawan
yang ada di desa-desa," pungkasnya. g
Semangat Relawan
Racik Jamu Herbal,
Atasi Covid – 19
di Jombang
Gotong Royong Saat
Pandemi, Warga
Sumedang Benahi
Puluhan Rutilahu
Bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir memberikan "ka-
deudeuh" kepada warga yang ikut gotong- royong dalam
perbaikan rutilahu di Desa Cijati, Selasa (12/11/2021). Foto:
Galamedia
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 13
14. GIAT SEREMONIAL
08/November/XI/2021
14
Pembukaan Pekan
Olahraga Nasional (PON)
XX Papua Tahun 2021
Presiden Joko Widodo bersama jajaran para menteri
kabinet Indonesia maju saat pembuka PON XX Papua
Tahun 2021 di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten
Jayapura, Sabtu (2/10/2021). Foto: BPMI Setpres
2
Oktober
2021
Jayapura,
Papua
Pemuda Muhammadiyah
Bumikan
Revolusi Mental
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bali be-
kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) menggelar Seminar Nasional Gerakan Revolusi
Mental di Denpasar, Bali, Sabtu (2/10/2021).
Foto: Dok. Revolusi Mental
2
Oktober
2021
Denpasar,
Bali
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 14
15. 15
08/November/XI/2021
PGRI Canangkan
Sekolah Pelopor Gerakan
Nasional Revolusi Mental
PGRI Menggelar Workshop "Sekolah Pelopor Ger-
akan Nasional Revolusi Mental" bagi Tenaga Pen-
didik sebagai Upaya Pembudayaan Nilai Revolusi
Mental di Lingkungan Sekolah, Rabu
(29/9/2021). Foto: Dok. Revolusi Mental
29
Oktober
2021
Jakarta
Menko PMK Resmikan
Pasar Kronong,
Pasar Rakyat
Berkonsep Syariah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Ma-
nusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Ef-
fendy (kiri) usai meluncurkan Pasar Rakyat
Syariah di Pasar Kronong, Kecamatan Mayangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat
(29/10/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
29
Oktober
2021
Probolinggo,
Jawa Timur
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 15
17. G
erakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digaungkan pemerintah melalui
intruksi presiden terus dibumikan. GNRM semakin dibutuhkan, melihat tantang-
an bangsa yang dihadapi saat ini. GNRM mengandung nilai integritas, etos kerja,
dan gotong royong yang berbasiskan Pancasila.
“Kita sebagai bangsa harus terus tumbuh sebagai negara maju, modern, bermartabat
dan sejahtera,”tegas Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan kuliah umum Revolusi Mental di Uni-
versitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara.
Semangat gotong royong harus selalu diutamakan dalam menghadapi problem ke-
bangsaan, termasuk dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang dialami seluruh dunia.
Tiap anak bangsa mesti memiliki sifat saling tolong menolong, saling menghargai, dan
bekerja secara kolektif. Selanjutnya, tambah Muhadjir, integritas seperti kejujuran, tang-
gung jawab dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya tidak kalah pentingnya di-
miliki tiap orang. Termasuk etos kerja yang mengandung perilaku mandiri. "Memiliki
daya juang, daya saing dan inovasi,”jelasnya lagi.
"Jadi kesimpulannya, GNRM ini adalah suatu gerakan untuk berubah. Perubahan yang
bersifat revolusioner. Cepat dan massif," sambung Muhadjir. Di masa Pandemi Covid-19,
GNRM semakin relevan, perilaku masyarakat luas mau tak mau harus dirombak, masya-
rakat dipaksa untuk secara cepat beradaptasi dengan keadaan. Pandemi mengubah
perilaku hampir di semua sektor. Tak terkecuali pendidikan, siswa harus beradaptasi
dengan teknologi digital agar pembelajaran tetap berlangsung, pelayanan publik juga
harus berbasis teknologi. Begitu juga dengan kemandirian dalam berusaha, tak sedikit
palaku usaha putar stir dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk-
nya agar tetap bertahan.
Bukti GNRM bisa mengatasi pandemi, saat ini masyarakat Indonesia mulai berdam-
pingan dengan Covid-19, segera merubah status‘Pandemi’menjadi“Endemi’. Gerakan
vaksinasi yang awalnya tak mudah diterima masyarakat, kini dengan gerakan bergo-
tong royong, masyarakat berbondong-bondong untuk divaksin sebagai bentuk ikhtiar
mengentaskan Covid-19.
Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan
vaksinasi massal dosis pertama vaksin
Covid-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta,
Kamis (4/2/2021).
Foto: ANTARAFOTO/M Risyal Hidayat
17
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 17
18. GNRM Dicanangkan Presiden Soekarno,
Digeber Jokowi
Revolusi Mental merupakan gerakan yang semula dica-
nangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Bung
Karno membuat gerakan tersebut dalam upaya mem-
percepat perubahan yang terjadi di Indonesia agar lekas
mencapai cita-cita bangsa sesuai yg diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar 1945. Pada Era pemerintahan
Presiden Jokowi, Revolusi Mental menjadi sebuah Gerak-
an Nasional dengan diterbitkannya Inpres No.12 Tahun
2016 dan Kemenko PMK-lah yang diamanahkan sebagai
koordinatornya.
Sejauh ini, gerakan ini sudah dapat dinikmati masyara-
kat luas dan pengaruhnya bisa dikatakan signifikan.
Dalam soal pendidikan misalnya, pemerintah fokus
pada penumbuhan budi pekerti, dan pendidikan karak-
ter peserta didik. Diketahui, dalam revolusi mental ter-
diri dari lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia
Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia
Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indo-
nesia Bersatu.
Didukung Berbagai Kalangan, GNRM
Terus Membumi
Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di bawah koor-
dinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudyaan (PMK) Muhadjir Effendy terus membumi. Ge-
rakan ini mendapat respons positif dari berbagai tokoh
dan akademisi.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU), Helmy Faishal Zaini, mengapresiasi dan mendu-
kung GNRM melalui partisipasi masyarakat. Dia pun
mendorong gerakan ini berorientasi kepada penguatan
nilai luhur budaya bangsa. "Yakni tepaselira, gotong ro-
yong, saling menghormati dan membangun jati diri
bangsa,”kata Helmy.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti men-
gatakan GNRM merupakan program yang strategis
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang
maju sebab faktor mental sangat penting dalam mem-
bangun karakter bangsa. Karena itu sangat tepat ketika
pemerintah menjadikan Revolusi Mental sebagai gerak-
an nasional.
“Selama beberapa tahun, Muhammadiyah bersama de-
ngan Kementerian PMK bekerja sama dalam gerakan na-
sional Revolusi Mental. Program Revolusi Mental sangat
bermanfaat dalam membangun kehidupan sosial yang
rukun, tolong menolong, gotong royong dan sikap posi-
tif serta kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhi-
nneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,”tandas Mu'ti.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI),
Panut Mulyono mengatakan Gerakan Nasional Revolusi
Mental melalui partisipasi masyarakat 2020-2024 untuk
membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari
gerakan ini, dia berharap akan tumbuh insan-insan
Indonesia yang memiliki sifat melayani, bersih dan jujur,
tertib, mandiri, dan selalu menjaga persatuan bangsa.
Siswa SD sedang melakukan kerja bakti di sekitar halaman sekolahnya. Foto: Dok. Revolusi Mental
FOKUS UTAMA
08/November/XI/2021
18
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 18
19. "Hal ini sebenarnya merupakan karakter dan jati diri
bangsa Indonesia," ungkap Panut, yang juga Rektor
Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menambahkan dalam
dunia pendidikan, gerakan ini menjadi ruh pendidikan
karakter yang harus ditanamkan, dibiasakan dan dilak-
sanakan dalam kehidupan sekolah melalui kegiatan ku-
rikuler, ko kurikuler dan intra kurikuler.
“Gerakan Revolusi Mental adalah nafas dalam pendidi-
kan sehingga harus menjadi gerakan bersama lintas ke-
menterian terutama Kementerian Pendidikan
Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kemenko
PMK,”tegasnya.
Semangat Sumpah Pemuda = Semangat
Revolusi Mental
Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa
Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Wiryawan Gerakan
Nasion Revolusi Mental merupakan upaya yang bagus
yang digaungkan oleh Negara. Tetapi penting juga ne-
gara (birokrasi) memberi contoh kepada masyarakat
dalam upaya mempraktikkan Revolusi mental tersebut.
"Jika negara memberi contoh yang baik saya rasa rakyat
juga akan mengikuti," tegas dia.
Momentum Sumpah Pemuda, lanjut dia, adalah mo-
mentum merefleksikan bagaimana dahulu para pe-
muda 93 tahun yang lalu bersumpah untuk
ber-tumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu.
"Momentum ini tentunya untuk menguatkan persa-
tuan Indonesia, terkhusus kaum muda, jika pemuda
bersatu dan kuat Indonesia juga akan kuat. Dan itu seja-
lan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Revolusi
Mental," imbuh dia.
Senada, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom menam-
bahkan, di era teknologi digital, bukan soal siapa yang
besar dan siapa yang kecil. Namun siapa yang lihai ber-
adaptasi dengan perubahan zaman. "Momentum Sum-
pah Pemuda 2021 ini bersamaan dengan semangat
pemerintah yang sedang menginisiasi GNRM. Pemerin-
tah harus memiliki komitmen melibatkan kaum muda
berpartisipasi, memberikan ruang kreativitas dan ino-
vasi. Kasih mereka kesempatan untuk belajar sekaligus
memimpin mendukung keterlibatan mereka dalam
berbagai momentum kebangsaan," terang dia.
Sebab pemuda bukan hanya soal masa depan bangsa
tetapi masa kini juga. Era teknologi dan revolusi industri
4.0 ini peran kontekstual pemuda sudah sangat jadi
dominan disemua lini. Signifikansi dan relevansinya
harus terus dipupuk sebagaimana Sumpah Pemuda
yang para pemikir muda revolusioner sebagai inisiator
utama dalam menuliskan sejarah bangsa hingga kini.
“Antara Sumpah Pemuda dan GNRM harus jadi siasat
kebudayaan untuk berefleksi pada sejarah sembari ber-
gerak maju dengan inspirasi gerak zaman secara kon-
tekstual. Pada konteks yang lebih dalam, keduanya
mengajak kita khususnya kaum muda untuk sadar dan
terlibat dalam membingkai siasat intelektual untuk ber-
kolaborasi membangun masa depan bangsa yang ber-
martabat,”tegas dia.
Dieramilleniumke-3ini,kuncikemajuanbukansoalsiapa
yangbesarataukecil,melainkanyangcepatberadaptasi
yangmenentukan.“SumpahPemudamemberipijakansak-
ralkebudayaanyangharusdiwujudkanmelaluisemangat
kolaborasiGerakanNasionalRevolusiMentaluntukbertum-
buh,”tandasnya.
Untuk diketahui, tiap tahunnya GNRM memiliki tema
masing masing sesuai konteks. Untuk 2021 dengan
konteks Pandemi pemerintah fokus nilai pada‘Gotong
Royong’dengan mengkampanyekan“Bersama Merajut
Negeri Hadapi Pandemi. Untuk 2022, dengan konteks
‘Bangkit Pasca Pandemi’dengan fokus nilai‘Etos Kerja’
mengampanyekan“Teguhkan Tekad, Bangkit demi
Negeri”. Untuk 2023, dengan konteks‘Pesta Demokrasi’
dengan fokus nilai‘Integritas’, mengampanyekan“Jaga
Integritas Diri untuk Satukan Negeri”. Sementara pada
2024 mendatang, dengan konteks‘Keberlanjutan’, de-
ngan fokus nilai‘Etos Kerja, Integritas dan Gotong Ro-
yong’, mengampanyekan“Lestarikan Budaya Bangsa,
Teguhkan Bhinneka Tunggal Ika”. g
Menteri Koordinator Bi-
dang Pembangunan
Manusia dan Kebu-
dayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy.
Foto: Humas Kemenko
PMK
19
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 19
20. INI SYARAT TERBARU
NAIK PESAWAT
DAN KERETA API SELAMA PPKM
BRAFOPMK - Meski tren penyebaran virus Covid-19 di
seluruh Indonesia, makin mengalami penurunan
namun pemerintah masih terus melakukan Pemberla-
kuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wi-
layah Jawa dan Bali hingga 1 November 2021
mendatang, sementara untuk wilayah luar Jawa dan
Bali hingga 8 November.
Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021. Tentunya,
penyesuaian aturan PPKM juga dilakukan untuk seluruh
lini kehidupan, terutama perjalanan transportasi udara
maupun kereta api. Ke depannya, pembaharuan ini di-
harapkan mempermudah mobilitas masyarakat dan
lebih tertib bertransportasi.
Syarat Terbaru Naik Pesawat dan Kereta Api Selama
PPKM Berdasarkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021,
secara garis besar aturan itu memperbolehkan pelaku
perjalanan membawa hasil tes PCR, yang sampelnya
diambil 3x24 jam sebelum perjalanan menggunakan
pesawat terbang. Kemudian masa berlaku tes PCR juga
3x24 jam. Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya, yang
mengatur masa berlaku tes PCR selama 2x24 jam saja. g
INFOPUBLIK
TRANSPORTASI LAIN PAKAI ANTIGEN
Sementara itu, perjalanan domestik jarak jauh di Jawa-Bali yang menggunakan mobil pribadi, sepeda
motor, bus, kapal laut dan kereta api hanya diminta menjukkan hasil tes swab antigen yang diambil
pada H-1 sebelum keberangkatan.
Ilustrasi: Rifki Setiadi
08/November/XI/2021
20
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 20
21. 1. PESAWAT
Penumpang pesawat ter-
bang dapat menunjuk-
kan hasil negatif tes PCR,
membawa kartu vaksin
minimal dosis pertama.
Sementara itu, untuk sya-
rat naik pesawat di luar
wilayah Jawa Bali hampir
sama, namun ada
tambahan yaitu diwajib-
kan menunjukkan hasil
negatif tes PCR (H-2).
2. KERETA API
Penumpang kereta api diperbolehkan menunjukkan hasil
negatif tes antigen, membawa kartu vaksin minimal dosis
pertama. Sementara itu, untuk syarat naik kereta api di luar wi-
layah Jawa Bali hampir sama, namun ada tambahan yaitu di-
wajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen (H-1).
Aturan menyertakan hasil tes swab PCR
H-3 untuk penumpang pesawat dan an-
tigen H-1 ini berlaku untuk seluruh
daerah PPKM level 3, 2 dan 1. Adapun
aturan untuk pengemudi kendaraan lo-
gistik dan transportasi barang lainnya
berlaku sebagai berikut:
1. Sopir yang sudah divaksin dua kali
dapat menggunakan antigen yang ber-
laku selama 14 hari untuk melakukan
perjalanan domestik.
2. Sopir yang baru divaksin 1 kali, an-
tigen akan berlaku selama tujuh hari.
3. Sopir yang belum divaksin, harus me-
lakukan antigen yang berlaku selama
1x24 jam.
21
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 21
22. Peran Guru
Dari Masa Ke Masa
SELINGAN
08/November/XI/2021
22
Peran Guru pada Masa Penjajahan
BRAFOPMK - Pada masa penjajahan guru tampil dan
ikut mewarnai perjuangan bangsa indonesia. Sema-
ngat kebangsaan Indonesia tercermin dan terpatri dari
guru pada masa penjajahan tersebut. Hal ini dapat kita
lihat dari lahirnya organisasi perjuangan guru-guru pri-
bumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan
nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organi-
sasi ini merupakan wadah dari guru bantu, guru desa,
kepala sekolah dan pemilik sekolah.
Dengan semangat perjuangan dan kebangsaan yang
menggelolara, para guru pribumi menuntut persamaan
hak dan kedudukan dengan pihak Belanda. Sebagai
salah satu bukti dari perjuangan ini adalah kepala Ho-
llandsch-Inlandsche School (HIS) sekolah Belanda untuk
bumiputera yang sebelumya selalu dijabat oleh orang
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 22
23. Belanda, bergeser ke tangan orang Indonesia. Sema-
ngat perjuangan guru terus bergelora dan memuncak
serta mengalami pergeseran cita-cita perjuangan yang
lebih hakiki lagi, yaitu Indonesia merdeka.
Pada tahun 1932 Persatuan Guru Hindia Belanda
(PGHB) berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia
(PGI). Perubahan nama ini suatu langkah berani penuh
risiko, karena mengusung nama“Indonesia”di mana Be-
landa tidak suka dengan kata tersebut yang dianggap
mengobarkan semangat nasionalisme yang tinggi
serta dorongan untuk hidup merdeka menjadikan or-
ganisasi ini tetap eksis sampai pemerintahan kolonial
Belanda berakhir.
Ketika pemerintahan Jepang berkuasa, segala organi-
sasi yang dianggap membahayakan keberadaan peme-
rintah Jepang dilarang, termasuk Persatuan Guru
Indonesia (PGI). Peraktis selama pendudukan Jepang
PGI tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan ter-
buka.
Peran Guru pada Masa Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadikan
peran guru dalam kehidupan berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat lebih terbuka dan maksimal. De-
ngan semangat proklamasi para guru bersepakat me-
nyelenggarakan Kongres Guru Indonesia yang
berlangsung tanggal 24-25 November 1945 di Sura-
karta. Dalam kongres tersebut disepakati untuk meng-
hilangkan segala perbedaan latar belakang yang ada
pada guru, seperti perbedaan tamatan, lingkungan pe-
kerjaan, daerah asal, politik, agama, dan suku. Mereka
melebur dalam suasana keindonesiaan dan siap me-
ngabdi demi kemajuan bangsa dan negara yang lebih
baik dan sejahtera. Melalui kongres ini didirikan Persa-
tuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tepatnya tanggal
25 November 1945.
PGRI lahir dalam suasana revolusi dimana bangsa Indo-
nesia masih menanggapi sekutu yang ingin mengam-
bil alih kembali Indonesia merdeka. Melalui siaran RRI
Surakarta, para guru bersatu dan siap mengisi kemer-
dekaan dengan tiga tujuan: (1) mempertahankan dan
menyempurnakan Republik Indonesia; (2) memper-
tinggi tingkat pendidikan pengajaran sesuai dengan
dasar-dasar kerakyatan; (3) membela hak dan nasib
buruh umumnya, dan guru khususmya. Dari tiga tujuan
di atas, dapat disimpulkan bahwa PGRI sangat serius
terhadap masalah nasib bangsa kedepan menuju
Indonesia merdeka yang sejahtera, adil, dan makmur.
Dengan Kongres Guru Indonesia, maka semua guru di
Indonesia melebur dan menyatu dalam suatu wadah
atau Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Kini
tidak ada lagi sekat-sekat guru karena perbedaan latar
belakang guru. Melalui organisasi PGRI, siap berjuang
untuk mengangkat harkat dan martabat guru, sekali-
gus harkat dan martabat bangsa indonesia.
Perjuangan PGRI sebagai wadah para guru semakin
eksis dengan ditetapkannya kelahiran PGRI tanggal 25
November 1945 sebagai Hari Guru Nasional yang diper-
ingati setiap tahun melalui Keputusan Presiden Nomor
78 Tahun 1994. Melalui keputusan presiden ini PGRI se-
makin terbuka lebar untuk berkiprah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. g
Beberapa pimpinan dan ketua bagian kantor Pusat
Kebudayaan (Keimin Bunka Shidoso) berfoto ketika lembaga
tersebut mulai bekerja, 1943.
Sumber: Djawa Baroe No. 8 2603.4.15
23
08/November/XI/2021
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 23
25. Kisah Wanita Listrik
Terangi Daerah
Terpencil
BRAFOPMK - Membangun revolusi mental,
dibutuhkan perjuangan dan kepekaan dalam
menghadapi suatu kondisi. Tak jarang, kerikil
bahkan batu besar menghadang namun per-
cayalah pada satu hal jerih payah dan usaha
maksimal, tak akan mengkhianati hasil. Se-
perti halnya Tri Mumpuni, yang sukses me-
ngembangkan pembangkit-pembangkit
listrik di daerah terpencil.
Bersama sang suami, Tri Mumpuni memba-
ngun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH) sebagai sumber energi listrik bagi
wilayah yang belum terjangkau atau sulit di-
jangkau oleh PLN dengan memanfaatkan po-
tensi energi air di wilayah setempat untuk
menggerakkan turbin.
Wanita kelahiran Semarang 6 Agustus 1964
ini, terdorong untuk berjuang memberikan
penerangan yaitu ketika dirinya menyam-
bangi beberapa wilayah terpencil yang keku-
rangan penerangan. Salah satunya Desa
Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba
Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Puluhan
tahun warga desa tersebut hidup tanpa listrik,
bahkan untuk mendapatkan air untuk kebu-
tuhan sehari-hari membutuhkan waktu tujuh
jam. Sementara itu, rumah-rumah warganya
berada diatas bukit.
Kondisi miris ini, membuat Tri cepat bertin-
dak. Lewat lembaga asuhannya Institut Bisnis
dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) memba-
ngun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) untuk menyedot air dari bawah
bukit ke atas, hasilnya ibu-ibu di daerah terse-
but dapat menghemat waktu karena tidak
lagi mengambil air dari bawah bukit. Se-
hingga mereka, fokus menenun kain untuk
menambah pendapatan keluarga.
Kerja keras“wanita listrik”ini, tidak hanya dila-
kukan pada satu tempat saja sekitar 61 wi-
layah terpencil yang awalnya gelap gulita kini
memperoleh penerangan. Tak heran, jika ia
mendapatkan Nobel Ashden Awards tahun
2012 silam. Asdhen merupakan lembaga
swadaya masyarakat Inggris yang terlibat
dalam energi ramah lingkungan.
Sempat Mengalami Penculikan
Setiap perjuangan, tentu akan ada pe-
ngorbanan hal ini juga dialami Tri Mumpuni
yang sempat diculik di wilayah Aceh, karena
kesalahpahaman dari rekan-rekan yang
mengikuti pelatihan turbin. Namun, kejadian
tersebut tidak mengurungkan niatnya mem-
bangun penerangan di daerah terpencil.
“Di situlah pertama kali saya merasa bahwa
pilihan hidup saya berada di hutan bersama
masyarakat adalah pilihan yang berat. Namun
karena akhirnya semua itu bisa teratasi de-
ngan baik, saya merasa bahwa saat kejadian
itu mungkin ujian dari Tuhan, apakah benar
saya memilih jalan yang 'mendaki' ini,”be-
bernya.
Ia menilai, perjuangannya masuk keluar
daerah terpencil adalah pilihan hidup. Oleh
sebab itu Tri Mumpuni tetap konsisten, dan
tetap menjalankan tujuannya menjadi orang
yang bermanfaat bagi sesama. Hingga waktu
membuktikan kerja kerasnya, nama Tri Mum-
puni, disebut secara khusus oleh Presiden
Amerika Serikat Barack Obama dalam perte-
muan para wirausaha dari negara-negara
muslim yang bertajuk Presidential Summit on
Entrepreneurship beberapa waktu lalu. g
25
08/November/XI/2021
Batu Terjal Tak Jadi Halangan,
Hlm 1-25_BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:47 PM Page 25
26. INTERNASIONAL
08/November/XI/2021
26
Hormati Hukum Internasional,
Azerbaijan-Armenia Perbaiki Hubungan
Ilustrasi peta yang menampilkan wilayah Armenia (hitam), Azerbaijan (orange), serta wilayah sengketa Nagorno-Karabakh (putih). Foto: Al Ja-
zeera
BRAFOPMK - Azerbaijan siap menormalkan hubungan-
nya dengan Armenia berdasarkan rasa saling menghor-
mati terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, kata
seorang pejabat tinggi Azerbaijan pada Kamis,
(28/10/21). "Meski menghadapi kesulitan, Azerbaijan siap
menormalkan hubungannya dengan Armenia berdasar-
kan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama meng-
hormati kedaulatan, integritas wilayah, dan perbatasan
yang tidak dapat diganggu gugat," kata Menteri Luar
Negeri Azerbaijan Ceyhun Bayramov pada pertemuan
Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (PNM) di ibu
kota Belarusia, Minsk, seperti dilansir Republika.co.id.
Berbicara di dewan menteri luar negeri organisasi re-
gional beranggotakan negara-negara eks-Uni Soviet,
Bayramov menggarisbawahi bahwa dengan konflik ter-
baru di wilayah Karabakh, Azerbaijan telah memper-
kuat integritas teritorialnya dengan mengakhiri 30
tahun pendudukan Armenia.
Di kota Minsk, Bayramov bertemu dengan sejawatnya
dari Rusia Sergey Lavrov, menurut pernyataan Kement-
erian Luar Negeri Azerbaijan. Kedua pejabat tersebut
membahas hubungan bilateral dan kegiatan peringa-
tan 30 tahun hubungan diplomatik antara Baku dan
Moskow. Bayramov dan Lavrov juga membahas masa-
lah regional dan implementasi penuh dari perjanjian
antara Azerbaijan, Armenia, dan Rusia tahun lalu pada
10 November.
Hubungan antara bekas republik Soviet Azerbaijan dan
Armenia tegang sejak 1991, ketika militer Armenia
menduduki Nagorno-Karabakh, juga dikenal sebagai
Karabakh Atas, sebuah wilayah yang diakui secara inter-
nasional milik Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang ber-
dekatan. Ketika bentrokan baru meletus pada 27
September tahun lalu, tentara Armenia melancarkan
serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan
dan melanggar beberapa perjanjian gencatan senjata
terkait isu kemanusiaan.
Kedua negara menandatangani perjanjian yang diten-
gahi Rusia pada 10 November 2020 untuk mengakhiri
pertempuran dan bekerja menuju resolusi yang kom-
prehensif. Gencatan senjata tersebut dipandang seba-
gai kemenangan bagi Azerbaijan dan kekalahan bagi
Armenia, yang pasukannya ditarik mundur sesuai den-
gan kesepakatan itu. Sebelumnya, sekitar 20 persen wi-
layah Azerbaijan telah berada di bawah pendudukan
ilegal selama hampir 30 tahun. Pada 11 Januari tahun
ini, para pemimpin Rusia, Azerbaijan, dan Armenia me-
nandatangani pakta untuk mengembangkan hubun-
gan ekonomi dan infrastruktur yang bermanfaat bagi
seluruh wilayah. g
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 26
27. 27
08/November/XI/2021
BRAFOPMK - Australia mulai mengizinkan warganya
pergi ke Indonesia menyusul situasi pandemi Covid-19
yang dinilai semakin terkendali. Lampu hijau itu diberikan
Australia setelah menurunkan level peringatan nasihat
perjalanan ke Indonesia yang ditetapkan kementerian
luar negerinya. Australia menurunkan level nasihat perja-
lanan ke Indonesia dari semula level tertinggi yakni 4
yang berarti "dilarang bepergian ke negara itu" menjadi
level 2 "butuh kewaspadaan tinggi".
"Di bawah nasihat perjalanan yang diumumkan hari ini,
tidak ada destinasi internasional yang dilonggarkan di
bawah level 2 karena risiko kesehatan saat ini yang
masih dirundung pandemi Covid-19 dan kompleksitas
perjalanan internasional yang masih berlangsung," kata
Menteri Luar Negeri Marise Payne pada Kamis (28/10),
seperti dilansir CNN Indonesia.
Dalam pernyataan itu, Payne menuturkan saran perjala-
nan yang diperbarui ini memungkinkan warga Australia
yang berencana berpelesir "untuk mempertimbangkan
risiko dan memahami persyaratan" sebelum bepergian.
Payne menuturkan langkah tersebut dilakukan demi
mendukung warga Australia kembali bepergian ke luar
negeri dengan aman.
Ia menuturkan warga Negeri Kanguru dapat memper-
siapkan diri untuk memulai perjalanan ke luar negeri
ketika perbatasan dibuka kembali secara bertahap
mulai 1 November mendatang. "Pembukaan perbatas-
an ini bersamaan dengan telah dikembalikannya ting-
kat saran perjalanan khusus negara untuk 177 tujuan
oleh Pemerintah Australia," ucap Payne melalui pernya-
taan Kedutaan Australia di Jakarta.
"Walaupun mulai 1 November warga Australia yang
telah divaksinasi lengkap akan dapat meninggalkan ne-
gara tanpa pengecualian, Semua pelancong harus was-
pada terhadap risiko dan berhati-hati, ke mana pun
mereka pergi selama Covid-19. tetap menjadi risiko
kesehatan global yang berkelanjutan," tuturnya me-
nambahkan.
Kementerian Kesehatan dan Kementerian dalam
Negeri Australia mengumumkan bahwa warga yang
sudah divaksin penuh tak harus punya alasan khusus
untuk meninggalkan negara itu mulai 1 November
mendatang. Dalam pernyataan bersama yang dikutip
AFP, kedua kementerian itu menyatakan bahwa mereka
mengambil keputusan ini lantaran tingkat vaksinasi
sudah mendekati target 80 persen. Sebelumnya, Aus-
tralia menutup seluruh perbatasannya dari luar negeri
sejak Maret 2020 demi menghentikan penyebaran
Covid-19. g
Australia Persilahkan Warganya
Plesiran ke Indonesia
Orang-orang berbelanja di Pasar Melbourne Selatan pada hari kedua peraturan penguncian penyakit virus corona (COVID-19) yang ditetapkan
untuk membatasi wabah, di Melbourne, Australia, Sabtu (23/10/2021). Foto: REUTERS/Sandra Sanders
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 27
28. KABAR PMK
08/November/XI/2021
28
KEMENKOPMK - Kemenko PMK meraih Penganuge-
rahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021
sebagai Badan Publik 'Informatif' dengan nilai sebesar
94,71. Hal ini tentunya membuktikan, keseriusan peme-
rintah dalam menjunjung tinggi keterbukaan publik.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menga-
takan, keterbukaan informasi publik mendorong partisi-
pasi masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan
secara transparan. Diharapkan dengan penghargaan
tersebut Kemenko PMK terus berinovasi dalam keter-
bukaan informasi.
“Penganugerahan ini merupakan kesempatan yang
sangat baik bagi badan publik untuk terus mengakse-
lerasi upaya-upaya terbaik dan memiliki keterbukaan
informasi melalui berbagai inovasi yang tiada henti,”
ucapnya dalam sambutan Acara Penganugerahan Ke-
terbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara
daring, pada Selasa 26 Oktober 2021.
Lebih lanjut, Wapres juga berpesan kepada seluruh
Badan Publik agar tetap berpegang teguh pada keter-
bukaan dan akuntabilitas informasi untuk membangun
kepercayaan, serta dukungan dari masyarakat dalam
berbangsa dan bernegara.
“Semua Badan Publik harus terus menggelorakan se-
mangat keterbukaan dana akuntabilitas informasi, yang
bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukung-
an masyarakat dalam mengukuhkan semangat berne-
gara dan berkebangsaan yang demokratis,”bebernya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pem-
bangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
memberikan apresiasi kepada seluruh unit kerja yang
ada di Kemenko PMK atas keberhasilan meraih status
Badan Publik 'Informatif' pada penganugerahan terse-
but. Ke depannya, prestasi ini harus dipertahankan.
"Syukur dan bangga saya ucapkan atas keberhasilan
Kemenko PMK meraih status Badan Publik 'Informatif'
dengan nilai 94,71. Saya ucapkan terima kasih kepada
seluruh unit kerja di Kemenko PMK yang telah beru-
paya semaksimal mungkin memperbaiki pengelolaan
informasi, ini sebagai bukti bahwa dengan semangat
kolaborasi dan usaha keras dapat mencapai tujuan
yang diinginkan," paparnya. g
Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara daring, Selasa (26/10/2021). Foto: KIP 2021
Buktikan Diri, Kemenko PMK
Raih Anugerah Badan Publik
Informatif 2021
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 28
29. 29
08/November/XI/2021
KEMENKOPMK - Pemerintah gencar lakukan vaksi-
nasi Covid-19,hingga menyetuh masyarakat adat. Hal
tersebut dibuktikan oleh Kementerian Koordinator Bi-
dang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Ke-
menko PMK), lewat Kedeputian Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi
Olahraga yang menyelenggarakan kegiatan vaksinasi
bagi 1.000 orang masyarakat adat suku Baduy, dan
masyarakat penyangga di Kampung Ciboleger, Desa
Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten.
Asisten Deputi Pemajuan Kebudayaan Kemenko
PMK Molly Prabawati menjelaskan, pelaksanaan
vaksinasi kepada masyarakat adat Suku Baduy me-
rupakan tugas pemerintah dalam memberikan la-
yanan dasar kepada seluruh masyarakat.
"Pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat adat
adalah salah satu komitmen pemerintah dalam
memberikan layanan dasar non diskriminatif ke-
pada seluruh warga negara, termasuk kepada
penghayat kepercayaan dan masyarakat adat,"
ucapnya, 26 Oktober 2021.
Dirinya menegaskan, vaksinasi masyarakat adat
juga merupakan wujud dari Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (Germas) yang merupakan bagian
dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM),
serta Gerakan Nasional Solidaritas dan
Kedermawanan Penanganan Covid-19.
“Pemerataan, vaksinasi harus dilakukan menyentuh
segala kalangan, ini merupakan wujud dari revolusi
mental,”paparnya.
Selain melakukan vaksinasi, dilakukan pula kegiat-
an penanaman 1.000 bibit tanaman, pembagian
3.000 masker dan 200 hand sanitizer, 250 paket
zchool kit, 50 paket Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) Revolusi Mental, serta 50 paket sem-
bako untuk para korban kebakaran suku Baduy
yang berada di Kampung Cepak Huni, Desa Ka-
nekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
Banten.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Staf Khusus Menko
PMK Khoirul Muttaqin, Bupati Lebak Iti Octavia
Jayabaya, jajaran Eselon 2 Kemenko PMK, dan
tokoh masyarakat adat. g
Wujudkan Revolusi
Mental, Vaksinasi Disebar
Sentuh Masyarakat Adat
Asisten Deputi Pemajuan Kebudayaan Kemenko PMK Molly Prabawati saat mengunjungi Kampung Ciboleger, Desa Kanekes, Kabu-
paten Lebak, Banten, Kamis (14/10/2021). Foto: Kemenko PMK/Deputi 5
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 29
30. KABAR PMK
08/November/XI/2021
30
Kemenko PMK
Kebut Penurunan
Stunting
di Indonesia
KEMENKOPMK - Pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul
Ulama (NU), menjadi salah satu contoh best practice dan wujud
penerapan revolusi mental, pasalnya penanaman karakter telah
dilakukan kepada para santri sejak dini.
Hal tersebut, diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi
Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) Didik Suhardi saat membuka kegiatan Workshop
Pemimpin Agama Pelopor dan Penggerak Gerakan Nasional
Revolusi Mengal Melalui Madrasah Kader Nahdlatul Ulama
(MKNU) secara daring, pada Jumat 15 Oktober 2021. "Dari mulai
madrasah di lingkungan NU saya kira sudah diajarkan, kemandi-
rian, toleransi, dan hal-hal untuk membekali dirinya yang akan di-
pakai dalam kehidupan di masyarakat," ucapnya.
Didik menjelaskan, di pondok pesantren para santri juga telah diajar-
kan disiplin, menata waktu, mandiri, yang membentuk karakter etos
kerja, gotong royong, dan integritas. Setelah mendapatkan pembi-
naan karakter sejak dini di pondok pesantren, selanjutnya mereka
mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.
"Gotong royong di pondok pesantren itu luar biasa. Etos kerja
dan kemandiriannya juga. Saya kira itulah proses-proses yang di-
tanamkan sejak dini untuk menyongsong masa depan," jelasnya.
Selanjutnya Didik menambahkan, proses yang diberikan kepada
para santri tersebut akan menyongsong keberhasilan dalam
mempersiapkan Indonesia 2045.
"Penanaman karakter sejak dini akan berhasil membawa menuju
'demographic advantage' pada tahun 2030 dan membawa Gene-
rasi Indonesia Emas 2045. Produktivitas SDM kita akan baik," tan-
dasnya. g
KEMENKOPMK - Kementerian Koordi-
nator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK), kebut
angka penurunan stunting, sesuai
dengan target Presiden Jokowi Wi-
dodo yang menargetkan angka stun-
ting menjadi 14 persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pemba-
ngunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy, me-
ngatakan dengan adanya landasan
hukum Perpres No. 72 Tahun 2021 ten-
tang Percepatan Penurunan Stunting,
maka diperlukan langkah-langkah
yang cepat dan efektif untuk meme-
nuhi target Presiden.
"Tidak ada kata pelan, tidak ada kata
sedikit demi sedikit. Tetapi dalam
waktu kurang lebih 3 tahun kita harus
melakukan serangan frontal besar-be-
saran terhadap masalah stunting di
Indonesia," ucap Menko Muhadjir saat
menyampaikan keynote speech Sim-
posium Nasional 2021 Praktik Baik
Percepatan Penurunan Stunting Mela-
lui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang
diselenggarakan BKKBN, secara daring,
pada Selasa 26 Oktober 2021.
Tanamkan Karakter
Pada Santri di Pondok
Pesantren, Jadi Contoh
Revolusi Mental
Ilustrasi aktivitas santri di Pondok Pesantren. Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 30
31. 31
08/November/XI/2021
Muhadjir menjelaskan, permasalahan stunting
masih jadi kendala besar dalam menyiapkan
generasi unggul dan kompetitif. Dia meminta
perang melawan stunting terus digencarkan.
Termasuk keterlibatan, perguruan tinggi dalam
upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan
stunting kepada masyarakat dan kepada ka-
langan mahasiswa dan mahasiswi.
"Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan
BKKBN, terutama dari pendekatan persuasif
dan edukatif kepada calon pengantin, terma-
suk kepada para mahasiswa dan mahasiswi,"
bebernya.
Menko PMK mengatakan, keikutsertaan pergu-
ruan tinggi dalam perang melawan stunting
sangat penting. Melalui program pengabdian
masyarakat dan riset, para mahasiswa bisa ikut
memberikan sosialisasi dan edukasi terkait
pencegahan stunting, pemenuhan gizi yang
baik kepada masyarakat, dan juga sebagai
untuk kalangan mahasiswa dan mahasiswi.
Selanjutnya Muhadjir menegaskan, optimis
dengan terlibatnya perguruan tinggi dalam
penanganan stunting akan membuat pena-
nganan stunting lebih sistemik. Sehingga, pen-
dekatan akademik akan menjadi warna baru
dari penanganan stunting di Indonesia.
"Mudah-mudahan sesuai target Presiden,
angka stunting kita harus di bawah 14 persen
bisa terpenuhi berkat kerja sama kompak an-
tara lain atas kerja sama BKKBN dengan pergu-
ruan tinggi," tandasnya. g
Kader PKK mengukur berat badan balita di Posyandu Ang-
ger 2, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Senin (25/10/2021).
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
KEMENKOPMK - Dokter merupakan garda terdepan se-
lama masa pandemi. Merekalah yang rela berkorban selu-
ruh jiwa dan raganya untuk melawan virus Covid-19 di
Indonesia. Mereka paling berjasa, terutama dalam menge-
dukasi masyarakat agar patuh terhadap protokol keseha-
tan. Juga mempersiapkan transisi pandemi ke endemi.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keseha-
tan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK
Agus Suprapto menuturkan, para dokter sudah paham
mengenai pola preventif yang dilakukan untuk pena-
nganan virus Covid-19. "Para dokter sudah paham betul
dengan pola cara pencegahannya karena sudah terta-
nam di dalam dirinya saat melayani masyarakat yang
sakit dan sebagai contoh di tengah-tengah masyarakat,"
jelasnya saat menjadi narasumber dalam dialog Lunch
Talk Secara daring dengan Tema Peran Dokter di Masa
Pandemi, pada Minggu 24 Oktober 2021.
Ia menegaskan, tantangan terberat mereka adalah ketika
harus berbenturan dengan nilai budaya dan keyakinan
yang dianut masyarakat, sementara sosialisasi protokol
kesehatan harus tetap berjalan. Salah satu pendekatan
yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, melalui para
tokoh agama maupun tokoh adat yang ada di daerah
setempat dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai pa-
nutan untuk berperilaku hidup sehat.
"Secara keseluruhan terdapat tiga program yang telah
dijalankan oleh pemerintah untuk penanganan pan-
demi Covid-19 yaitu penanganan pada Covid-19 itu sen-
diri yang saat ini mengarah kepada endemi, kedua
penanganan dampak sosial dengan mempertahankan
masyarakat supaya tidak kehilangan pekerjaannya dan
ketiga penanganan di bidang ekonomi untuk pemenuh-
an kebutuhan masyarakat sehari-hari," bebernya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dok-
ter Indonesia (PB IDI) Daeng Fiqih, menjelaskan cara
pemerintah untuk dapat menangani Pandemi Covid-19
ini. "Pemerintah harus terus mengkampanyekan dan
mengedukasi masyarakat untuk berperilaku hidup ber-
sih dan sehat, kemudian percepatan vaksinasi sangat
hingga lebih dari 70% di seluruh Indonesia perlu dilaku-
kan, memperkuat testing dan contact tracking kepada
masyarakat, dan yang terakhir yaitu menjaga pintu
masuk transportasi baik darat, laut, maupun udara dari
para pendatang mancanegara," pungkasnya. g
Jurus Pemerintah
Percepat Transisi
Pandemi ke Endemi
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 31
32. KABAR PMK
08/November/XI/2021
32
KEMENKOPMK - Akses dan partisipasi di dunia digital
bagi semua kelompok umur termasuk lanjut usia, sa-
ngat penting diberikan terutama di era transformasi
digital seperti saat ini. Menko PMK Muhadjir Effendy
mengatakan, pemerintah pun mendorong hal tersebut
untuk memastikan generasi Indonesia Emas 2045.
“Untuk itu, perlu menumbuhkan kesadaran akan pen-
tingnya inklusi digital bagi lansia dan sekaligus membe-
rikan pelindungan dari dampak yang ditimbulkannya,"
tutur Menko PMK Muhadjir Effendy saat membuka Mus-
yawarah Nasional (Munas) Persatuan Wredatama Re-
publik Indonesia (PWRI) ke-XIV tahun 2021 di Hotel
Millenium, Jakarta, Rabu 20 Oktober 2021.
Menurut dia, PWRI sebagai organisasi kemasyarakatan
yang menghimpun para pensiunan Pegawai Negeri
Sipil juga perlu terus beradaptasi dalam era kemajuan
teknologi digitalisasi ini. Selain itu, membangun sistem
informasi keanggotaan yang dapat mengakses infor-
masi layanan-layanan yang dibutuhkan oleh para ang-
gota.
Sementara itu, Menko PMK juga menyinggung era
bonus demografi. Penduduk usia produktif nantinya
akan menanggung beban mereka yang berusia lansia.
Mengingat jumlah penduduk usia produktif, akan jauh
lebih banyak daripada yang nonproduktif. Tantangan-
nya adalah, bagaimana mempersiapkan mereka agar
juga mampu menjadi angkatan kerja yang produktif.
"Kalau di Jerman, struktur industrinya sudah sangat
mapan. Sehingga kalau ada lulusan 1 juta anak Jerman
yang mau memasuki dunia kerja maka ada 1 juta yang
mau pensiun. Nah di Indonesia, begitu ada lulusan 3
juta yang cari kerja, yang pensiun belum ada. Tentu ini
berat," paparnya.
Selanjutnya, Muhadjir menerangkan ekspansi di bidang
Industri terutama padat karya penting dilakukan untuk
mempersiapkan semua generasi termasuk lansia agar
siap menghadapi tantangan zaman.
“Intinya membangun manusia itu dari yang hulu sam-
pai ke hilir. Dalam siklus pembangunan manusia, mulai
dari 1000 Hari Pertama Kehidupan hingga post produk-
tif atau usia 65 tahun harus dipersiapkan betul-betul
untuk mencapai cita-cita Indonesia di 2045," paparnya.
Pertemuan Munas dilaksanakan, mulai tanggal 20-22
Oktober 2021 dengan tema "Dengan Munas PWRI ke-
XIV Tahun 2021 Kita Mendukung Program Pemerintah
dalam Penanganan Covid-19 untuk Indonesia", yang di-
hadiri kurang lebih 200 orang pensiunan pemerintah. ,
termasuk Ketua Umum PB PWRI Haryono Suyono, Pe-
nasihat PB PWRI Fuad Bawazier, Walikota Cilegon Helldy
Masduki, Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani, serta Ketua
Yayasan Damandiri Letjen TNI (Purn) Soegiono, dan Di-
rektur Utama PT Taspen Antonius Steve Kosasih.
Selain membahas AD/ART juga dilakukan pemilihan
Ketua Umum PB PWRI periode berikutnya dengan dia-
wali pemberian piagam penghargaan dan tanda kehor-
matan kepada sejumlah tokoh. g
Era Transformasi Digital,
Menko PMK: Inklusi Digital Penting
Bagi Lansia
Menko PMK Muhadjir Effendy
(kiri) saat membuka Musyawarah
Nasional (Munas) Persatuan Wre-
datama
Republik Indonesia (PWRI) ke-XIV
tahun 2021 di Hotel Millenium,
Jakarta, Rabu (20/10/2021).
Foto: Humas Kemenko PMK
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 32
33. 33
08/November/XI/2021
KEMENKOPMK - Covid – 19, menjadi prioritas utama
pemerintah. Berbagai kebijakan untuk mengentaskan
virus mematikan ini dilakukan salah satunya mengubah
Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW dari
yang seharusnya jatuh pada tanggal 19 Oktober menjadi
20 Oktober 2021.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa bukan
kali ini saja pemerintah menggeser hari libur keagama-
an di tengah pandemi Covid-19. "Jadi memang bukan
kali ini saja kan kita menggeser hari libur, untuk meng-
hindari orang yang memanfaatkan hari kejepit untuk
berpergian, " ucap Ma'ruf Amin, di sela kegiatan jalan
santai bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sekitaran
Pangkalan Utama TNI AL, Kupang, Nusa Tenggara Timur
(NTT), Minggu 17 Oktober 2021.
Dia menegaskan, pergeseran hari libur nasional sebagai
antisipasi di tengah pandemi yang sudah cukup melandai.
Hal itu, untuk mencegah lonjakan kasus seperti yang ter-
jadi di India.
"Walaupun sudah rendah kita antisipatif. India ketika
kasus sudah landai, kemudian terjadi kelonggaran-ke-
longgaran, bahkan ada acara keagamaan dengan per-
gerakan orang yang sangat besar akhirnya kasus
Covid-19 kembali naik. Kita tidak ingin terulang," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangu-
nan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy menjelaskan, pertimbangan pemerintah
menggeser Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muham-
mad SAW yakni untuk menghindari masa libur panjang
dan mencegah pergerakan massa yang besar. Apabila
hari libur ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Ok-
tober, maka ada celah 'hari kejepit' di hari Senin. "Seh-
ingga jika liburnya tetap di hari Selasa, maka akan
banyak orang yang memanfaatkan hari Senin untuk izin
tidak masuk," terangnya.
Muhadjir menjelaskan, berkaca dari pengalaman sebe-
lumnya, setiap terjadi libur panjang akan diikuti perge-
rakan orang dalam jumlah besar dari satu tempat ke
tempat yang lain. Hampir dipastikan hal itu akan diikuti
dengan kenaikan kasus Covid-19. Ia mengakui bahwa
saat ini kasus Covid-19 memang telah melandai.
Namun kondisi ini akan membuat pemerintah lebih
waspada dan lebih fokus untuk mencegah penambah-
an jumlah kasus-kasus baru.
"Kita tidak ingin main-main lagi, karena kita sudah
pengalaman setiap kasus sudah turun kita membiarkan
libur panjang tanpa adanya intervensi kebijakan, itu
akan diikuti dengan kenaikan kasus," pungkasnya.
Seperti diketahui, perubahan hari libur tersebut tertuang
dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Apa-
ratur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 712/2021, No.
1/2021, No. 3/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 642/2020, No. 4/2020, No. 4/2020 tentang
Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021. g
Pemerintah Serius Tangani
Covid-19, Ini Buktinya
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 33
34. HUMANIORA
08/November/XI/2021
34
BRAFOPMK - Gerakan Indonesia melayani, merupakan
wujud revolusi mental yang harus ditanamkan di masyara-
kat. Salah satu contohnya seperti, organisasi PKK di daerah
Poigar Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara biasanya or-
ganisasi ini namun fakta berbeda terjadi di wilayah ini.
Adalah Valentino Toloh. Dia merupakan pria pertama di
Kabupaten Bolmong yang dilantik sebagai Ketua TP
PKK. Pelantikan tersebut sesuai dengan Permendagri
No 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP
No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK.
"Dimana pada Pasal 7 TP PKK Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terdiri atas ketua dija-
bat isteri/suami camat,”ungkap Ketua TP PKK Bolmong
Lesly Lanny, Rabu 27 Oktober 2021.
Dirinya berharap, Ketua TP-PKK Kecamatan Poigar yang
baru dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selamat bertugas, berharap pelaksanaan gerakan 10
Program PKK dapat dioptimalkan dan disinergikan de-
ngan kegiatan PKK di desa,”harapnya.
Sementara itu, Ketua PKK Kecamatan Poigar Valentino
Toloh menyampaikan dirinya siap melayani masyarakat
dan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi ke-
wenangan PKK di kecamatan. Dirinya berjanji, akan me-
lakukan koordinasi dengan seluruh PKK di tingkat desa
dan kecamatan agar semua bisa berjalan dengan baik
dan lancar.
“Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyara-
kat yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan
untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,”
tutupnya. g
Tampil Beda, Ketua PKK Pria di Sulawesi
Siap Layani Masyarakat
Pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan Poiga. Foto: IST/ Camat Poigar
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 34
35. 35
08/November/XI/2021
BRAFOPMK - Membayar pajak adalah kewajiban seba-
gai Warga Negara Indonesia yang baik, pemerintah pun
berupaya untuk mempermudah masyarakat melaku-
kan pembayaran pajak. Salah satunya, melalui Digitali-
sasi Road Tax atau pajak kendaraan dalam bentuk stiker
hologram. Nantinya, stiker hologram itu sebagai identi-
fikasi pembayaran pajak kendaraan.
Inovasi tersebut disambut baik generasi milenial, mela-
lui Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI).
Ketua AMMI, Nurkhasanah menilai inovasi tersebut bisa
menggaungkan kembali gerakan tertib pajak yang bisa
membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam
pembangunan daerah.
"Seperti kita tahu, pajak kendaraan bermotor (PKB) me-
rupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke
dalam pajak provinsi dan merupakan sumber penda-
patan daerah," kata Nurkhasanah, Selasa 19 Oktober
2021. Pajak yang terkumpul itulah, yang kemudian di-
gunakan untuk membiayai pemerintahan serta pem-
bangunan daerah.
"Apalagi pada hakekatnya PKB juga akan kembali ke-
pada pengguna jalan berupa pembangunan jalan baru
atau pemeliharaan jalan yang telah ada agar senantiasa
bisa digunakan dengan baik," bebernya.
Melalui proporsi untuk pemeliharaan jalan yang cukup
besar itu (10 persen), sudah pada tempatnya jika warga
masyarakat harus menyukseskan upaya pengumpulan
pajak itu dari tahun ke tahun dengan disiplin memba-
yarnya.
Nurkhasanah menambahkan, selama ini data menun-
jukkan PKB merupakan tulang punggung utama pen-
dapatan asli daerah (PAD). Total proyeksi PAD dari PKB
untuk tahun ini mencapai hampir 43 persen.
"Alhasil, kalau pendapatan daerah ingin optimal, pem-
bayaran wajib pajak kendaraan tahunan ini pun harus
didorong optimal. Program inovasi ini jelas akan sangat
membantu," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemen-
dagri, Mochamad Ardian, peluncuran program inovasi
pajak kendaraan berhologram melalui stiker berpenga-
man yang dilakukan sebagai bentuk sinergi antara Ke-
mendagri, Korps Lalu-lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa
Raharja tersebut bertujuan utama mendukung gerakan
tertib bayar pajak yang digaungkan pemerintah. g
Peluncuran program digitalisasi road tax melalui stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jakarta,
Senin (17/10/2021). Foto: Humas Kemendagri
AMMI Sambut Baik Digitalisasi
Road Tax
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 35
36. HUMANIORA
08/November/XI/2021
36
BRAFOPMK - Hari Sumpah pemuda, menjadi peng-
ingat para generasi muda untuk selalu bersatu dan
bangkit bersama membangun Indonesia. Hendaknya,
momentum ini diisi dengan kegiatan positif dan ber-
makna seperti yang dilakukan komunitas Gerakan Ber-
sih Gunung Indonesia (GBGI), yang menggelar Ekspedisi
Sumpah Pemuda dan bersih-bersih gunung Slamet.
Ocan selaku Kordinator acara Ekspedisi Sumpah Pe-
muda dan bersih Gunung Slamet mengatakan, acara
tersebut bertujuan sebagai pengingat generasi muda
dari berbagai daerah untuk menggelorakan semangat
Sumpah Pemuda.
“Untuk mengikrarkan kembali bahwa pemuda Indo-
nesia berasal dari berbagai daerah, sehingga perlu kita
satukan kembali dengan Ekspedisi Sumpah Pemuda,
juga membentangkan Merah Putih di puncak Gunung
Slamet,", ucap Ocan, Kamis 28 Oktober 2021.
Menurut dia, acara yang digelar selama dua hari itu di-
batasi hanya 100 peserta yang berasal dari 8 provinsi
meliputi, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, DIY, DKI Jakarta, Banten dan Lampung.
“Mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19,
dengan awal perjalanan dari Base Camp Kompak sam-
pai puncak Gunung Slamet. Persiapan sangat matang
alhamdulillah tidak ada kendala apapun yang kita
alami," paparnya.
Selain melakukan kegiatan bersing-bersih gunung, para
peserta juga akan membentangkan bendera merah
putih sepanjang 100 meter.
“Mengingat cuaca yang kurang mendukung, bendera
tersebut dikibarkan di jalur pendakian pada ketinggian
1000 MDPL (meter di atas permukaan laut),”pungkas-
nya. g
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-93, Lakukan Bersih-bersih Gunung Slamet dari Guci Sampai Puncak. Foto: IST/Arsy Mz
Momentum Hari Sumpah Pemuda,
GBGI Gelar Bersih-bersih
Gunung Slamet
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 36
37. 37
08/November/XI/2021
BRAFOPMK - Untuk meningkatkan kemandirian
perekonomian masyarakat, UNG memberikan
pendampingan produk-produk Usaha Kecil Mene-
ngah Masyarakat (UMKM) bidang kepariwisataan
yang ada di Desa Wisata Molotabu, Kabupaten Bone
Bolango.
Direktur Pusat Inovasi Universitas Negeri Gorontalo
Funco Tanipu, ST., MA., mengatakan, UNG sebagai
salah satu Pusat Perubahan Revolusi Mental men-
coba membangun kesadaran dan kemandirian ma-
syarakat dalam memanfaatkan potensi desa untuk
pengembangan ekonomi lokal melalui salah satu
pilar Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu Gerakan
Indonesia Mandiri. “Kegiatan ini juga memiliki tujuan
untuk memperkuat ekosistem inovasi berbasis per-
desaan sehingga bisa direplikasi ke desa-desa lain-
nya”, ungkap Funco pada Kamis, 14 Oktober 2021.
Ia menjelaskan, kegiatan workshop dan pendam-
pingan bagi pelaku usaha mikro, dilakukan untuk
memudahkan masyarakat dalam pengembangan
ekonomi melalui usaha-usaha mikro yang berpo-
tensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
“Adapun materi-materi yang diberikan dalam kegiat-
an ini adalah, digitalisasi UMKM dan Inovasi Usaha
Kepariwisataan”, pungkasnya. g
Pendampingan produk-produk Usaha Kecil Menengah Masyarakat (UMKM) bidang kepariwisataan yang ada di Desa Wisata Molotabu, Ka-
bupaten Bone Bolango pada Kamis (14/10/2021). Foto: Dok. UNG
Dampingi UMKM, UNG Dorong
Masyarakat Molotabu Mandiri
Secara Ekonomi
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 37
38. BRAFOPMK - Penanganan Covid – 19, tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga ma-
syarakat utamanya dalam kepatuhan protokol kesehat-
an, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda menjadi
garda terdepan dalam percepatan dan penanganan
pandemi Covid -19.
Oleh sebab itu, pada momentum Hari Sumpah Pe-
muda, Kamis 28 Oktober 2021 KNPI lakukan penyerah-
an penghargaan kepada perwakilan Organisasi
Kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Banjarbaru, Kali-
mantan Selatan.
“Dalam upacara peringatan hari sumpah pemuda ini
KNPI juga memberikan reward kepada OKP yang ikut
aktif di Garda Lima dalam percepatan penanganan pan-
demi Covid-19,”ujar Ketua KNPI Kota Banjarbaru Gt M
Adam Maulana.
Ada 10 OKP yang diberikan piagam penghargaan yang
aktif dalam program Garda Lima (Gerakan Peduli Isolasi
Mandiri) yakni PMI Kota Banjarbaru, PMII Cabang Kota
Jadi Garda Terdepan Berjuang
Tangani Covid, 10 OKP
di Banjar Baru Raih Penghargaan
HUMANIORA
08/November/XI/2021
38
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 38
39. Peringatan Sumpah pemuda di Banjarbaru. Foto: Kanalkalimantan
Banjarbaru, Pemuda Pancasila Banjarbaru, AMPG Ban-
jarbaru, GP Anshor Banjarbaru, Nanang Galuh Kota Ban-
jarbaru, PPM Kota Banjarbaru, PC IPPNU Kota
Banjarbaru, HMI Cabang Kota Banjarbaru dan IMM Ca-
bang Kota Banjarbaru
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali
Kota Banjarbaru Wartono dalam sambutannya berpesan
kepada seluruh pemuda untuk lebih kreatif, inovatif,
mandiri, berdaya saing dan berjiwa kewirausahaan.
“Pemuda hendaknya mengembangkan potensi dirinya
untuk pembangunan daerahnya ke depan,”katanya.
Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda harus
mampu menjawab perekat persatuan kita sebagai
bangsa untuk sama-sama bangkit melawan pandemi
serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh
melalui kewirausahaan pemuda,”tambahnya
Wartono menegaskan kalau persatuan pemuda meru-
pakan penentu kemajuan bangsa Indonesia dihari ini
dan tetap eksis dimasa mendatang. Banyak media
ataupun fasilitas yang bisa digunakan anak bangsa
untuk melakukan komunikasi dan mempererat tali sila-
turahmi.
Ia berharap pemuda di Kota Banjarbaru melihat ke bela-
kang mengenai perjalanan kepemudaan dari organisasi
Budi Utomo hingga di masa reformasi, ini merupakan
hasil dari komitmen para pemuda-pemuda di Indonesia.
“Momentum-momentum bersejarah penting dalam se-
jarah Indonesia bisa dicapai dengan modal persatuan
pada pemuda di tengah keragaman yang dimiliki
bangsa Indonesia dan kami harapkan di Kota Banjarbaru
bisa melakukan hal tersebut,”tegasnya. g
39
08/November/XI/2021
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 39
40. BRAFOPMK - Ketua Umum Forum Rektor Indonesia
Panut Mulyono mengapresiasi langkah pemerintah
dalam menggenjot Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM). dengan menunjuk Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pim-
pinan dalam menggelorakan gerakan ini.
"Saya mengapresiasi semakin masifnya GNRM yang
tengah dilakukan pemerintah. GNRM sangat berpenga-
ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara me-
nuju kehidupan yang lebih baik," ungkap Panut, Selasa
26 Oktober 2021.
Ia mengemukakan bahwa mengubah perilaku masya-
rakat melalui gerakan revolusi mental tidak bisa instan.
Gerakan revolusi mental harus berjalan terus karena
mengubah kebiasaan lama yang kurang produktif
menjadi lebih produktif ini membutuhkan waktu.
Oleh sebab itu, sambung dia, apa yang dilakukan
pemerintah dalam gerakan itu dengan menggandeng
berbagai elemen masyarakat sudah tepat.
"Kita tahu bahwa dalam melakukan GNRM ini pemerin-
tah memiliki mitra strategis, termasuk kami FRI juga dili-
batkan didalamnya. Upaya-upaya ini sebagai bukti
keseriusan pemerintah dalam menggerakkan revolusi
mental di seluruh tatanan masyarakat," katanya.
Bahkan, katanya, gerakan revolusi mental sudah dita-
namkan untuk memperhatikan generasi bangsa selagi
masih dalam kandungan. Para ibu hamil diminta lebih
memperhatikan gizi anak dalam kandungan agar ter-
hindar dari kekerdilan dengan tujuan menciptakan
"Indonesia Emas" di masa mendatang.
Sementara itu, mengenai peran gerakan revolusi men-
tal dalam menghadapi pandemi, Panut memaparkan,
revolusi mental menjadi garda terdepan dalam mengu-
bah perilaku agar hidup lebih bersih, taat protokol
Ketua FRI:
GNRM Sangat Berpengaruh Dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
HUMANIORA
08/November/XI/2021
40
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 40
41. BRAFOPMK - Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI) Kota Jayapura, Opinus Sogoneap
mendorong generasi muda Papua untuk bangkit
dan bersatu membawa perubahan bagi Papua
dan Indonesia.
Di hari Sumpah Pemuda yang ke 93 Tahun ini, ia
berharap para pemuda di Papua bersatu padu
untuk membangun Indonesia dari negeri mata-
hari terbit, Papua.
“Kami GMKI mengajak seluruh pemuda, bahwa
dengan momentum ini, kita harus bangkit untuk
menjadi lebih baik demi kemajuan Tanah Papua,”
katanya, Kamis 28 Oktober 2021.
Menurutnya, dengan kebersamaan yang dirajut
para pemuda Papua, maka akan membawa
dampak positif bagi Bumi Cenderawasih.
“Saya yakin, apabila pemuda berasatu, maka
Papua akan maju,”ujarnya.
Tidak hanya itu, Opinus menambahkan, pihaknya
menganggap bahwa hari Sumpah Pemuda yang
ke 93 adalah hari kebangkitan untuk para pemuda
di Papua.“Mari pemuda Papua kita bangkit dan
bersatu untuk membangun Indonesia,”katanya. g
Opinus Sogoneap Ketua GMKI Cabang Kota Jayapura.
Foto: Istimewa/Dok. GMKI
GMKI Ajak Anak
Muda Papua
Bangkit dan
Bersatu Bangun
Indonesia
Ketua Umum Forum Rektor Indonesia Panut Mulyono. Foto: Dok.UGM
kesehatan, manut dengan anjuran pemerintah untuk
menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan
mencuci tangan dengan sabun) hingga bergotong ro-
yong mengatasi COVID-19 dengan vaksinasi sebagai
bukti peran revolusi mental menumbuhkan rasa keber-
samaan agar pandemi lekas teratasi.
"Masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, peduli
terhadap sesama itu sangat penting, itu sebagai bentuk
revolusi mental. Perilaku yang baik, saling menghargai,
mudah diatur, mudah ditata dan yang mengatur juga
memiliki memiliki visi yang sama menuju Indonesia
Maju. Maka, Indonesia mandiri secara ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat dan Indonesia maju bisa di-
capai bersama-sama," terangnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan
Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) Wiryawan
mengatakan GNRM upaya yang baik digaungkan oleh
negara.
Akan tetapi, katanya, penting juga negara (birokrasi)
memberi contoh kepada masyarakat dalam upaya
mempraktikkan revolusi mental tersebut.
"Jika negara memberi contoh yang baik saya rasa rakyat
juga akan mengikuti, tegakkan hukum setegak-tegak-
nya," paparnya. g
41
08/November/XI/2021
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:24 PM Page 41
42. SENAYAN
08/November/XI/2021
42
BRAFOPMK - Revolusi Mental masih terus berjalan.
Mengingat, Revolusi Mental penting sebagai refleks
generasi muda, dan sebagai syarat bangsa Indonesia
mampu mencapai kemajuan dan sanggup mengha-
dapi berbagai tantangan, khususnya mengentaskan
pandemi Covid-19.
“Saya tegaskan kembali bahwa Revolusi Mental masih
terus berjalan, Revolusi Mental belum selesai. Sekarang
kita menghadapi pandemi Covid-19, membutuhkan
Revolusi Mental untuk menghadapinya dalam bentuk
percepatan perubahan perilaku, disiplin protokol kese-
hatan,”kata Puan Maharani, dalam perayaan HUT ke-56
Provinsi Sulawesi Utara dan pembukaan Gebyar Mile-
nial Revolusi Mental 2020 di Manado, baru-baru ini.
Gebyar Milenial Revolusi Mental digelar bersamaan den-
gan launching Aplikasi Assessment Milenial Revolusi
Mental. Puan menyambut baik acara yang digelar di
Sulut ini, mengingat provinsi yang dipimpin Gubernur
Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kan-
douw tersebut ditetapkan sebagai Bumi Revolusi Mental.
Puan menuturkan konsep Revolusi Mental diperkenal-
kan Presiden Sukarno kepada bangsa Indonesia pada
tahun 1957. Ketika itu, kata Puan, Bung Karno mengata-
kan Revolusi Mental adalah gerakan hidup baru untuk
menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia
baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersema-
ngat elang rajawali, dan berjiwa api.
Lalu 57 tahun kemudian atau pada tahun 2014 lalu,
Indonesia diingatkan kembali tentang pentingnya kon-
sep Revolusi Mental untuk diterapkan secara nyata. Po-
litisi F-PDI Perjuangan itu menyampaikan, Revolusi
Mental adalah gerakan nasional yang menekankan
pada tiga nilai utama; yaitu integritas, etos kerja, dan
gotong royong.
“Dengan mewujudkan Revolusi Mental, sejatinya kita
sedang mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdi-
kari, dan berkepribadian,”katanya.
Puan mengungkapkan, Indonesia membutuhkan Re-
volusi Mental untuk menghadapi tantangan globalisasi
budaya, informasi tidak terkendali atau hoaks, tergerus-
nya nilai-nilai luhur, ancaman terhadap keutuhan
bangsa dan negara, hingga menghadapi persoalan
pandemi Covid-19.
Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy yang melanjutkan pe-
laksanaan Gerakan Revolusi Mental. Puan mengingat-
kan usia Gerakan Nasional Revolusi Mental tidak boleh
terbatas pada umur jabatan sebuah pemerintahan. Te-
tapi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen
bangsa secara terus menerus. g
Puan Maharani Ketua DPR RI. Foto: DPR RI
Puan Maharani :
Revolusi Mental Belum Selesai
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:25 PM Page 42
43. 43
08/November/XI/2021
BRAFOPMK - Merujuk pada data Badan Pusat Statis-
tik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86
juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah
penduduk Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Abdul Mu-
haimin Iskandar turut menyoroti fakta masih adanya
kemiskinan ekstrem tersebut. Muhaimin mengajak
semua pihak bahu membahu mengatasinya, teru-
tama oleh kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
“Miskin ekstrem ini keadaan yang harus kita antisi-
pasi bersama, terutama NU. Saya mendapat laporan
di Kabupaten Brebes ini masih ada warga miskin ek-
strem, dan itu nyata,”kata Gus Muhaimin di Brebes,
Jawa Tengah, Minggu (17/10/2021).
Gus Muhaimin menginstruksikan seluruh kader, pe-
ngurus, dan Anggota DPRD dari PKB untuk turut ber-
peran aktif mengatasi problem kemiskinan ekstrem
di Indonesia.“Saya instruksikan kepada DPC, DPRD
untuk berbuat sesuatu yang
ekstrem juga untuk menga-
tasi kemiskinan ekstrem.
Tanpa tindakan ekstrem,
tentu sulit mengatasi kemis-
kinan ekstrem,”jelas dia.
Pimpinan DPR RI Koordinator
Bidang Kesejahteraan (Korkesra) itu menyatakan, kon-
disi ini tidak bisa diantisipasi tanpa kebersamaan dari
semua pihak. Meski demikian, dia optimis NU sebagai
organisasi kemasyarakatan terbesar di dunia yang
mampu berkontribusi mengatasinya.“Saya yakin Kiai
dan NU bisa mengantisipasinya dengan baik,”pungkas-
nya.
Perlu diketahui, terdapat dua kelompok besar kebija-
kan penanggulangan kemiskinan yang menjadi
kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan ek-
strem.
Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi
beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem mela-
lui bantuan sosial dan subsidi. Kedua, kelompok kebi-
jakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk me-
ningkatkan kapasitas ekonominya. g
Gus Muhaimin Ajak Masyarakat
Bahu Membahu Atasi Kemiskinan Ekstrem
Pesantren Miliki Andil Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhai-
min Iskandar saat menghadiri Sila-
turahim Ulama se-Brebes dan
Tegal, di Brebes, Jawa Tengah,
Minggu (17/10/2021). Foto: DPR RI
BRAFOPMK - Anggota Komisi V
DPR RI Novita Wijayanti berharap
peringatan Hari Santri yang diper-
ingati setiap 22 Oktober menjadi
momentum untuk memperkuat po-
sisi para santri.Terutama, untuk ikut
andil dalam menjaga simpul persa-
tuan dan kesatuan bangsa ini di ten-
gah gempuran infiltrasi budaya
maupun ideologi asing ke Indonesia.
"Selamat memperingati Hari Santri
2021 kepada seluruh santri yang ada
di Indonesia. Semoga, peringatan ini
dapat terus menjaga semangat para
santri dari pengaruh budaya maupun
ideologi asing yang dapat merusak
pemikiran dan komitmen persatuan
dan kesatuan bangsa," kata dia.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI
tersebut menyatakan tema peringa-
tan Hari Santri 2021 yakni "Santri
Siaga Jiwa dan Raga" juga memiliki
makna religius yang sangat kuat.
Tak hanya itu, dapat dimaknai sa-
ngat luas yakni harapan agar ulama,
santri dan kaum pesantren lainnya
dapat terus menjaga kesucian hati.
"Serta dengan mengedepankan
akhlakul karimah serta tetap berpe-
gang teguh pada akidah, nilai, dan
ajaran Islam secara rahmatan lil’ala-
min serta terus menjaga tradisi luhur
bangsa Indonesia," pungkasWakil
Ketua Badan Urusan RumahTangga
(BURT) DPR RI itu. g
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:25 PM Page 43
44. OPINI
08/November/XI/2021
44
T
erwujudnya ma-
syarakat yang li-
terat atau
berpengetahuan me-
rupakan tujuan dari
pembudayaan literasi.
Literasi saat ini tidak
hanya dipandang se-
bagai kegemaran
membaca dan menulis
namun perlu dipahami
sebagai kemampuan
berbahasa (menyimak,
membaca, memirsa, menulis, berbicara) yang dipadukan
dengan kemampuan berpikir (mengakses, mengeksplo-
rasi, mengidentifikasi, memproses, memperhitungkan,
mempertanyakan, memahami, menginterpretasi, dan
mengevaluasi) sehingga seseorang memiliki kemam-
puan untuk menggunakan, mengekspresikan, mencipta-
kan, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang
diperolehnya (Trianto dan Heryani, 2021).
Program kegiatan literasi sudah dimulai sejak awal ke-
merdekaan melalui Kursus ABC dan Rencana Pendidikan
Masyarakat (1951), Penghapusan Buta Huruf Latin
(1960), Program Paket A (1970), Wajib Belajar 9 Tahun
(1990), Pendidikan Non Formal (2003), Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (2006), Penum-
buhan Budi Pekerti (2015), serta Gerakan Literasi Na-
sional (2016). Pada awal kemerdekaan kegiatan literasi
lebih fokus kepada penghapusan buta aksara dan sejak
tahun 2015 mulai diarahkan kepada peningkatan kege-
maran membaca melalui penumbuhan budi pekerti.
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masya-
rakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif merupakan
salah satu sasaran Prioritas Nasional Revolusi Mental dan
Pemajuan Kebudayaan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Namun pening-
katan budaya literasi tersebut, memiliki kendala antara
lain terkait akses dan layanan literasi, penyediaan konten
literasi yang berkualitas dalam berbagai moda, pening-
katan budaya kegemaran membaca, serta peningkatan
saranaTIK untuk mendukung transformasi digital.
Berbicara tentang akses, menurut data Perpusnas RI,
pada Tahun 2020 baru terdapat 34.306 desa/kelurahan
yang memiliki perpustakaan desa atau perpustakaan
kelurahan. Sementara berdasarkan hasil pendataan Po-
tensi Desa Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS me-
nunjukan bahwa dari 83.931 desa/kelurahan yang ada
di Indonesia, hanya 15.804 desa/kelurahan yang me-
miliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau sekitar
18,83% saja. Selain jumlah, sebaran layanan perpusta-
kaan juga tidak merata. Sebanyak 121.549 perpusta-
kaan atau 47,89% dari 253.809 perpustakaan di
Indonesia, berada di Pulau Jawa (Perpusnas RI, 2020).
Secara konten literasi, jumlah koleksi bahan bacaan di se-
luruh perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia
pada tahun 2020 adalah sebanyak 22.318.080 eksemplar
atau hanya 4,13% dari jumlah ideal yaitu sebanyak
540,40 juta eksemplar, sebagaimana standar The Inter-
national Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)/Unesco, yang menyatakan bahwa rasio
ketercukupan koleksi perpustakaan minimal dua kali
jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia berda-
sarkan Sensus Penduduk 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.
Tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia
juga relatif masih rendah. Berdasarkan pengukuran yang
dilakukan Perpusnas RI, tingkat kegemaran membaca
masyarakat Indonesia tahun 2020 yang diukur melalui
tiga variabel, yaitu frekuensi membaca, durasi mem-
baca, dan jumlah buku yang dibaca; baru sebesar 55,74.
Sedangkan untuk mendukung transformasi digital, saat
ini masih terdapat beberapa daerah yang tidak dapat
mengakses internet. Berdasarkan hasil pendataan Po-
tensi Desa Tahun 2018, terdapat 6.961 desa (8,29%)
desa yang tidak atau belum memiliki sinyal internet.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang
mengemuka di atas, Kementerian/Lembaga terkait
telah melakukan upaya melalui berbagai program, se-
perti:
• Perpusnas RI melalui Program Pembinaan dan Pen-
gembangan Perpustakaan, Pengembangan Kegema-
ran Membaca, serta Peningkatan Indeks Literasi
Masyarakat;
• Kemendikbud melalui program Penguatan Literasi di
Sekolah, serta Pengembangan Budaya Literasi melalui
Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
• Kemendagri melalui program Peningkatan Kegemar-
an Membaca Daerah;
Etos Kerja Dan Gotong Royong
Merupakan Kata Kunci Untuk
Mewujudkan Masyarakat Yang Literat
Oleh : Tri Haryanto, S ST
Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Pembudayaan Literasi Kemenko Bidang PMK
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:25 PM Page 44
45. 45
08/November/XI/2021
SKEMA SINERGI
DAN GOTONG
ROYONG
LINTAS
KEMENTERIAN
/LEMBAGA
DALAM PETA JALAN
PEMBDAYAAN
LITERASI
• KemendesPDTT melalui program Perpustakaan Desa
dan Internet Desa; serta
• Kementerian/Lembaga teknis lainnya yang melalui
program peningkatan pengetahuan/ kemampuan
masyarakat sesuai dengan bidangnya, misalnya Li-
terasi Digital oleh Kemenkominfo; Literasi Finansial
oleh OJK; Literasi Keselamatan di Jalan Raya oleh Ke-
menhub; Literasi Moderasi Beragama oleh Kemenag;
Literasi Perdagangan oleh Kemendag; Literasi Hijau
oleh KemenLHK, Literasi Pertanian oleh Kementan,
dan masih banyak lagi.
Walaupun telah banyak program atau kegiatan
peningkatan budaya literasi yang saat ini telah dan se-
dang dilakukan oleh kementerian/lembaga, namun
pada pelaksanaannya masih belum bersinergi dan
terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga dampak dari
pelaksanaan program tersebut belum banyak dirasakan
oleh masyarakat luas. Beberapa indikator baik tingkat
nasional maupun global yang menunjukkan masih ren-
dahnya budaya literasi di Indonesia memperkuat du-
gaan tersebut. Beberapa indikator dimaksud antara lain:
• Nilai Budaya Literasi Tahun 2019 sebesar 59,11;
• Tingkat Gemar Membaca Tahun 2020 sebesar 55,74;
• Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) Tahun
2019 sebesar 37,32%;
• Indonesia National Assessment Programme (INAP)
Tahun 2016, untuk Nilai Kemampuan Membaca sebe-
sar 46,83;
• Nilai Programme for International Student Assessment
(PISA) Indonesia Tahun 2018 menempati posisi ke 80
dari 85 negara.
Menyimak hasil dari beberapa indikator di atas yang ku-
rang baik, maka sinergi dan gotong royong antar pe-
mangku kepentingan dalam peningkatan budaya
literasi mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan
akses dan layanan literasi.
Diperlukan suatu bentuk kolaborasi dan sinergi dari
kementerian/lembaga terkait, misalnya Perpusnas seba-
gai pembina dan pengembangan seluruh perpustakaan;
Kemendikbudristek sebagai penanggungjawab pen-
gembangan perpustakaan sekolah, Perguruan Tinggi,
PKBM, PAUD dan TBM; Kemenag sebagai penanggungja-
wab perpustakaan di pondok pesantren, sekolah dan
perguruan tinggi keagamaan; Kemendagri sebagai koor-
dinator kebijakan pemerintah daerah; KemendesPDTT
sebagai regulator pemanfaatan dana desa, Bappenas,
Setkab, Kemenko PMK, dan Pemerintah Daerah, serta pe-
mangku kepentingan terkait lainnya (akademisi, DUDI,
komunitas/penggiat, dan media).
Penyiapan konten literasi juga perlu gotong royong
antar pelaku kepentingan. Berdasarkan monitoring dan
evaluasi, banyak perpustakaan desa/kelurahan dan per-
pustakaan masyarakat kekurangan konten literasi,
namun di sisi lain Kementerian teknis banyak mempro-
duksi konten literasi dalam berbagai moda sesuai bi-
dang tugasnya dan membutuhkan banyak media
penyalurannya. Kedua sisi tersebut seringkali tidak ter-
hubung, sehingga perlu suatu mekanisme untuk mem-
fasilitasi hubungan saling menguntungkan tersebut.
Sinergi dan gotong royong antar pemangku kepen-
tingan dalam peningkatan budaya literasi perlu dide-
sain dan diformalkan. Saat ini Kemenko PMK sedang
mengembangkan Peta Jalan Pembudayaan Literasi, se-
bagai wadah kolaborasi dan gotong royong seluruh
pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya li-
terasi. Peta Jalan Pembudayaan Literasi (PJPL) nantinya
akan menjadi pedoman bersama dalam peningkatan
budaya literasi antar pemangku kepentingan.
Selain gotong royong, etos kerja seluruh pemangku ke-
pentingan juga perlu ditingkatkan. Ketertinggalan
Indonesia dalam berbagai indikator nasional dan global
memaksa kita untuk berusaha dengan sungguh-sung-
guh dan konsisten.
Dengan etos kerja dan gotong royong seluruh pe-
mangku kepentingan, niscaya tujuan peningkatan bu-
daya literasi untuk mewujudkan masyarakat
berpengetahuan atau literat, inovatif, dan kreatif dapat
tercapai. g
Hlm 26-48 BRAFOPMK_Nov-2021_MASTER BRAFOPMK 11/4/2021 5:25 PM Page 45