1. Masalah kependudukan merupakan masalah penting bagi negara karena berkaitan dengan program pembangunan. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. 2. Program Keluarga Berencana mulai diterapkan di Indonesia pada abad ke-20 untuk mengatasi masalah kependudukan yang mendesak seperti angka kematian bayi dan ibu yang tinggi serta penduduk miskin yang meningkat. 3. Penerapan program KB mengalami

1. Design by Muhamad Lutfi Nasution

2.  Masalah kependudukan adalah suatu
masalah yang sangat penting bagi semua
negara. Seluruh program pembangunan
sangat terkait dengan kependudukan ,
dalam hal kependudukan Indonesia
adalah negara no 4 dengan jumlah
penduduk terbanyak di dunia.
Aspek-Aspek Kependudukan
1. jumlah besarnya penduduk
2. jumlah pertumbuhan penduduk
3. jumlah kematian penduduk
4. jumlah kelahiran penduduk
5. jumlah perpindahan penduduk
Sumber : BKKBN :Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan ,Jakarta 1981

3. Dalam meningkatnya masalah kependudukan, keluarga berencana (yang dimaksud
disini mencegah kehamilan) sudah ada sejak jaman dahulu untuk mencegah
kelangsungan hidup seorang bayi/anak yang karena tidak diinginkan, atau pencegahan
kelahiran/kehamilan karena alasan-alasan ekonomi, sosial dan lain-lain, di Indonesia
adanya keluarga berencana masih baru (abad XX) dibandingkan dengan negara-
negara barat. Di negara-negara barat jauh sebelum itu sudah ada usaha-usaha untuk
mencegah kelangsungan hidup seorang bayi/anak yang karena tidak diinginkan, atau
pencegahan kelahiran/kehamilan karena alasan-alasan ekonomi, sosial dan lain-lain.
Pada zaman dahulu cara-cara untuk menolak anak yang tidak diiinginkan ada 3 cara
yaitu :
1.Dengan cara perlahan
melenyapkan nyawa anak
yang sudah lahir
2.Dengan cara pengguguran
kandungan (aborsi)
3.Dengan cara mencegah
atau mengatur kehamilan
SejarahKeluargaBerencana

4. Alasan Kebijakan Kb di Terbitkan
Sumber : Faturrochman dan Agoes Dwiyanto,Reorientasi Kebijakan Kependudukan
Permasalahan kependudukan ini bisa melebar ke berbagai permasalahan sosial ekonomi yang sangat erat dan
sering juga dianggap contoh, adalah 2 isu kependudukan , oleh karena itu tidak heran bila BKKBN merasa ikut
bertanggung jawab dengan masalah kemiskinan, bahkan lembaga ini punya program pengentasan keluarga
miskin.
1.Angka kematian bayi di Indonesia tergolong tinggi.
Begitu pula dengan kematian ibu-ibu pada waktu
melahirkan, hal mana kiranya tak akan terjadi
seandainya orang sudah mulai merencanakan
keluarganya dan mengatur kelahiran. Inilah yang
telah menyebabkan sejumlah tokoh-tokoh sosial
menjadi lebih bertekad untuk berusaha mengatasi
keadaan yang menyedihkan itu.
2.Penduduk miskin yang masih banyak dan
meningkatnya pengangguran akibat krisis
adalah 2 masalah yang sangat penting
untuk diperhatikan.Ditambah lagi daya
tampung yang makin lama makin
mengkhawatirkan.

5. #BanyakAnakBanyakRezeki
Sumber : Diana Trisnawati,Program Keluarga Berencana Masa Pemerintahan Soeharto , FIB UI 2004
Bertambahnya Penduduk
berarti bertambahnya SDM
yang merupakan modal
terbaik untuk menciptakan
suatu negara yang kuat
dalam melaksanakan
pembangunan .
Dalam UUDS 1950 pasal 39 ayat 1 : Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan
negeri ini. Pasal itu menjadi patokan bahwa pembatasan jumlah anak tidak disetujui di era
Soekarno.
SOEKARNO ERA
Perkembangan KB di Indonesia

6. 1. Keadaan ekonomi pada masa itu
2. Terkait jumlah penduduknya
tidak merata
3. KB berkembang di negara-
negara Barat untuk mengatasi
persoalan kependudukan
4. Di sisi lain suatu keadaan yang
mendesak Indonesia untuk
melakasanakan KB adalah
faktor intervensi luar negeri.
Meskipun periode sebelumnya negara berjanji akan
melindungi setiap keluarga Indonesia , namun seiring
dengan keadaan ekonomi , yang diakibatkan jumlah
penduduk yang besar dan tidak merata.
Tap MPR No. IV /MPR/1973 tentang GBHN , dalam MPR RI
, Himpunan ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 s/d 2002
(Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI , 2002) hlm. 579-622
• Program KB harus ditempuh dengan cara-cara sukarela ,
dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam GBHN disebutkan bahwa:
Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
terlaksana dengan cepat , harus dibarengi dengan pengaturan
penduduk melalui program KB yang mutlak . Harus dilaksanakan
dengan berhasil nkarena kegagalan pelaksanaan KB menjadi tidak
berarti dan dapat membahayakan generasi mendatang.
Era Soeharto ( Orba)
Sumber : Diana Trisnawati,Program Keluarga Berencana Masa Pemerintahan Soeharto , FIB UI 2004

7. Pada pelaksanaan
prograam KB masih
terbatas pada 6
provinsi di pulau Jawa
& Bali
Diperluas 11 Provinsi
yang terdapat di pulau
Sumatera &Kalimantan
Repelita I
Repelita II
Kemudian program ini
selesai pada Repelita 3
dengan menambah 10
Provinsi agi di Kepulauan
Indonesia timur.
Repelita III
Sumber : Diana Trisnawati,Program Keluarga Berencana Masa Pemerintahan Soeharto , FIB UI
2004

8. Perbandingan Program KB Orba-Reformasi
Perempuan menjadi sasaran
utama program penurunan
jumlah penduduk dengan
berbagai alat kontrasepsi
Sejak Pemerintahan
Gusdur dilacarkan
program peningkatan
partisipasi KB untuk laki-
laki , peserta KB
meningkat 1.1% pada
tahun 1999 menjadi 18%
ada tahun 2000
Perkembangan positif
dengan adanya perubahan
orientasi proram KB dan
KK dari kepentingan
strategis gender pada masa
reformasi

9. Era Reformasi
Keputusan
Presiden Nomor 20 tahun 2000
Tentang Badan Koordinasi
Keluarga
Berencana Nasional yang
ditandatangani oleh Presiden
Abdurrahman Wahid
a. bahwa program keluarga berencana nasional dan
pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan
perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sumber daya
yang tersedia;
b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas,
maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan
peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan
tersinkronisasi dalam program keluarga berencana nasional dan
pembangunan sejahtera serta pemberdayaan perempuan;
c. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
dipandang perlu untuk menata kembali kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional dengan Keputusan Presiden.

10. BKKBN merupakan instansi vertikal menjadi tidak berarti
ketika harus berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 tahun 2003 tentang SOTK di daerah yang terbit pada masa
Presiden Megawati, yang juga menerbitkan Kepres Nomor 103
tahun 2001 yang menggariskan bahwa :
Pasal 1
(1) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan
Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan
Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan
tertentu dari Presiden.
(2) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. (termasuk BKKBN)
Sumber :Kepres Nomor 103 tahun 2001tentang tugas, kedudukan ,fungsi , kewenangan , dan tata kerja lembaga
pemerintah non departemen Presiden RI .

11. Presiden Republik Indonesia Nomor 7
tahun 2005 tentang Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2004-2009 disebutkan bahwa :
“Sasaran pembangunan kependudukan
dan pembangunan keluarga
kecil berkualitas adalah terkendalinya
pertumbuhan penduduk dan
meningkatnya keluarga kecil berkualitas
ditandai dengan “
(1) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan
penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun;
Total fertilitas rate (TFR) menjadi 2,2 per
perempuan; persentase pasangan
usia subur yang tidak terlayani menjadi 6 persen;
(2) Meningkatnya kesertaan KB laki-laki menjadi
4,5 persen,
(3) Meningkatnya penggunaan kontrasepsi yang
efektif dan efisien,
(4) Meningkatnya usia kawin pertama perempuan
menjadi 21 tahun,
(5) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam
tumbuh kembang anak,
(6) Meningkatnya keluarga Pra Sejahtera dan
Sejahtera I yang aktif dalam uasaha ekonomi
produktif; dan
(7) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi.

14. Pada dasa warsa awal program Keluarga Berencana (KB)
berjalan (1970-1980) Indonesia telah dapat menekan laju
pertumbuhan penduduk menjadi 2,34 % dari 2.8 % lebih pada
dasa warsa sebelumnya, kemudian pada 10 tahun berikutnya
(1980-1990) laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan lagi
menjadi 1,98 % dan pada dekade berikutnya (1990-2000)
tingkat pertumbuhannya menjadi 1,49 %IMPLEMENTASI
Sumber :AKHMAD ZAENI, Kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi kasus peningkatan kesertaan Kb Pria
Kecamatan Gringsing

17. PERIODE PERINTISAN dan KEPELOPORAN
Sebelum 1957 : Usaha membatasi kelahiran (Birth
Control) sebenarnya secara individual telah
banyak dilakukan di Indonesia. Diantaranya yang
paling banyak diketahui adalah cara-cara yang
banyak digunakan di kalangan masyarakat Jawa.
PERIODE PERSIAPAN DAN
PELAKSANAAN
23 Desember 1957 dr.
Suharto
Dengan usahanya meliputi :
a. Mengatur kehamilan
b. Mengobati kemandulan
c. Memberi nasehat
perkawina