1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat,setelah memperoleh
pengakuan baik de facto maupun de jure berhak untuk menentukan nasibnya sendiri
termasuk dalam hal kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sebagai sebuah negara,
bangsa Indonesia menyadari bahwa kita tidak mungkin sanggup untuk memenuhi
semua kebutuhan tanpa bantuan dari bangsa atau negara lain. Oleh sebab
itu,untuk memenuhi kebutuhan baik yang menyangkut bidang politik,ekonomi,
maupun sosial budaya diperlukan kerja sama dalam bentukhubungan internasional.
Kerjasama dengan bangsa lain mutlak diperlukan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan warganya danpencapaian kepentingan nasional.Hubungan antar bangsa
atau negara harus dilandasi oleh prinsippersamaan derajat. Negara Indonesia dalam
mengadakan hubungan internasional, menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif
yangdiabdikan bagi kepentingan nasional. Hal ini terutama ditujukan untuk
kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakanketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka
peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus mampu
meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan
diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di
dunia internasional. Oleh sebab itu peran para diplomat Indonesia di luar negeri
agar benar-benar mampu memberi informasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat
dunia tentang negara Indonesia yang sesungguhnya. Peran media massa tentang
citra kurang baik negara Indonesia di luar negeri, secara perlahan-lahan harus
dicounter dengan pemberitaan yang seimbang.Selain itu, para diplomat juga harus
mampu memberikan perlindungandan pembelaan terhadap warga negara dan
kepentingan Indonesia, sertamemanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan
nasional.Untuk kepentingan hubungan dan kerja sama internasional yang lebihluas
baik dari aspek politis maupun legal formal, negara Indonesia telahmenjadi anggota
PBB yang ke 60 pada tanggal 28 September 1950. Demikian juga dengan negara-
negara lain, negara Indonesia telahmenempatkan perwakilan diplomatik atau
konsulernya di negara lain.
A. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

2. Menurut RENSTRA (Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri
Indonesia) adalah hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan
suatu Negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan hankam dalam
rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu.
Hubungan Internasional merupakan kegiatan interaksi manusia antar bangsa baik secara
individual maupun kelompok, ahli hukum mengatakan bahwa hubungan internasional
adalah hubungan antara bangsa.
Selain itu ada pula pendapat dari para ahli adalah sebagai berikut :
1. J.C. Johari
Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlansung
diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non
negara (non states actors) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas
Negara.
2. Couloumbis dan Wolfe
Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena
yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan
prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar
unit-unit social.
3. Mochtar Mas’oed
Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya
terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan
mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok.
4. Tulus Warsito
Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi dari politik luar negeri dari
beberapa negara.
5. Drs.R.Soeprapto
Hubungan internasional adalah sebagai spesialisasi yang mengintegritaskan cabang-cabang
pengetahuan lain yang mempelajari segi-segi internasional kehidupan sosial umat manusia.
6. Anonymous
Hubungan internasional adalah studi hubungan tentang unit-unit sebagai bentuk inter-
relasi bagian-bagian biasanya mengacu pada sistem intern negara-negara. Dalam hal ini
diakui adanya adanya peranan-peranan aktor-aktor non states seperti PBB, MNC,
kelompok teroris namun tidaklah sepenting state atau negara.

3. 7. Para Tradisionalis
Hubungan internasional serupa dengan diplomasi dan strategi serta kerjasama dan konflik
atau secara lebih sederhana hubungan internasional merupakan studi tentang perang dan
damai.
8. Drs.R Soeprapto
Hubungan internasional studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku )
yang sering mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang
jelasnilainya seperti mensubtitusikan perang dengan metode-metode perdamaian untuk
menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, perlindungan terhadap lingkungan,
pemberantasan penyakit, kemelaratan manusia.
9. Trygive Mathisen
Hubungan internasional merupakan semua aspek internasional dari kehidupan sosial umat
manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu
negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.
10. Kenneth W.Thompson
Hubungan internasional adalah studi tentang rivalitas amtar bangsa beserta kondisi-kondisi
dan institusi-institusi yang memperbaiki atau memperburuk rivalitas tersebut.
B. WUJUD, SIFAT DAN POLA HUBUNGAN INTERNASIONAL
1. Wujud Hubungan Internasional adalah sebagai berikut :
a. Individual ( turis mahasiswa pedagang yang mengadakan kontak-kontak pribadi
sehingga timbul kepentingan timbal balik di antara mereka ).
b. Antar kelompok (Lembaga social dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan
kontak secara insidental, periodik atau permanen).
c. Hubungan antar Negara ( negara yang satu dengan negara lainmengadakan
kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, tekhnologi, dll ).
2. Sifat Hubungan Inernasional adalah sebagai berikut :
a. Persahabatan
b. Persengketaan
c. Permusuhan
d. Peperangan

4. 3. Pola Hubungan Internasional adalah sebagai berikut :
a. Penjajahan: bangsa yang satu menghisap bangsa lain yang disebabkan oleh
perkembangan kapitalisme. Kapitalisme membutuhkan bahan mentah bagi industri
dalam negeri, oleh karena bahan mentah itu banyak diluar negeri maka timbul
kehendak untuk menguasai wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan bangsa lain
itu.
b. Saling ketergantungan : hubungan ini terjadi antara negara-negara yang belum
berkembang (negara-negara dunia ke tiga ) dengan negara maju. Negara baru
merdeka atau negara berkembang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya mereka
melakukan hubungan ekonomi , mengembangkan industri dan bersaing dengan negara
maju di pasar global. Namun mereka tidak memiliki modal dan tekhnologi, maka
negara tadi bergantung kepada modal dan tekhnologi negara maju. Pola hubungan ini
dekat dengan neo- kolonoalisme, yaitu usaha menguasai negara lain atas bidang
ekonomi, kebudayaan, idiologi atau kemiliteran negara atau kawasan tertentu tapi
dengan cara mengindahkan proforma kemerdekaan politis.
c. Sama derajat anatar bangsa : hubungan ini dilakukan dalam rangka kerjasama dalam
rangka untuk mewujutkan kesejahteraan mereka. Pola hubungan ini sulit dilakukan
terutama oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang serba ketinggalan dalam
kualitas sumber dayanya, terutama sumber daya manusianya.
Terkait dengan hubungan sama derajat sila kedua Pancasila mengajarkan bahwa
hubungan antar negara atau antar bangsa harus bertolak pada kodrat manusia. Dalam
Pancasila kodrat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang merdeka dan sama
derajatnya. Oleh karena itu hubungan antar bangsa harus diwarnai dengan
penghormatan atas kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat, tapa memandang
idiologi, bentuk negara dan sistem pemerintahan dari negara lain itu.
Oleh karena itu nasionalisme bangsa indonesia tidak jatuh kepaham
Chauvinisme dan kosmopolitisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagung-agungkan
bangsa sendiri dengan memandang renfah bangsa lain. Kosmopolitisme adalah
pandangan yang melihat kosmos (seluruh Dunia ) sebagai polis (negeri sendiri )
sehingga cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan tugas
terhadap bangsanya sendiri.
Itulah sebabnya bangsa indonesia memilih politik luar negeri Bebas Aktif.
Bebas berarti :
1. Banga Indonesia bebas bergaul denagn bangsa manapun.

5. 2. Dalam pergaulan itu bangsa indonesia tidak Intervensi atau tidak mencampuri
urusan dalam negeri negara lain.
3. Dalam pergaulan itu terjadi saling memberi dan menerima bantuan dan
pertolongan yang tidak mengikat.
Aktif berarti :
1. Bangsa Indonesia aktif bekerjasama dengan bangsa lain untuk perdamaian dunia
2. Bangsa indonesia aktif membela bangsa yang terancam keberadaan dan
kedaulatannya atas dasar persamaan derajat tidak termasuk intervensi.
Dalam pelaksanaan kerjasama dan hubungan Internasional Presiden sebagai
kepala negara dibantu oleh Menteri dan Departemen Luar Negeri serta dibantu oleh
para Duta dan Konsul yang diangkat oleh Presiden dan dibantu oleh Duta dan Konsul
Negara lain yang diterimanya. Pengankatan Duta dan Konsul serta penerimaan Duta
dan Konsulk negara lain telah diatur dalam pasal 13 UUD 1945, yang berbunyi :
Ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul
Ayat 2 Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
Ayat 3 Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR.
C. ARTI PENTING DAN SARANA-SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI
SUATU NEGARA
1. Arti Penting Hubungan Internasional bagi suatu negara
Suatu negara dapat mengadakan kerja sama antar negara atauhubungan
internasional, mana kala telah diakui kemerdekeaan dankedaulatannya baik secara de
facto maupun de jure oleh negara lain.Hubungan antar negara merupakan salah satu
hubungan kerjasamamutlak diperlukan, karena tidak ada satu negarapun di dunia yang
tidakbergantung kepada negara lain.Ketergantungan inilah yang menuntut
diperlukannya hubungan antarnegara. Dalam Pelaksanaan hubungan antar negara perlu
dilandasidengan prinsip persamaan derajat dan didasarkan pada kemauan bebasdalam
melaksanakan hubungan tersebut. Arti penting hubunganinternasional bagi suatu
negara antara lain karena faktor-faktor sebagaiberikut :

6. · Faktor internal :
Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baikmelalui kudeta
maupun intervensi dari negara lain.
· Faktor eksternal :
a.Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwasuatu negara tidak
dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.
Ketergantungan tersebut, terutamadalam upaya memecahkan masalah-masalah
ekonomi, politik,hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
b.Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara gunamewujudkan kerja sama
yang produktif dalam memenuhi berbagaikebutuhan yang menyangkut kepentingan
nasional negara masing-masing.
c.Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikanmanfaat bagi kesejahteraan
dan perdamaian yang abadi bagiwarga masyarakat dunia.
Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukanguna memenuhi
kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatunegara dalam tata pergaulan
internasional, di samping demi terciptanyaperdamaian dan kesejahteraan hidup yang
merupakan dambaan setiapmanusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah barang
tentu memilikikelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilahyang
mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.Kerjasama antar
bangsa di dunia didasari atas sikap salingmenghormati dan saling menguntungkan.
Kerjasama internasional antaralain bertujuan untuk :
· Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
· Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan
perdamaian dunia.
· Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
2. Sarana-sarana Hubungan Internasional bagi Suatu Negara
Suatu hubungan antar bangsa dan negara (internasional) akan dapat berlangsung
dengan baik, manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan
berpijak. Pedoman-pedoman internasional, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang

7. mengadakan hubungan baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Beberapa sarana
penting dalam membangun hubungan internasional adalah sebagai berikut :
1) Asas-asas hubungan internasional
Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan
derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa
atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang
menyatukan diri di dalamnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas
yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi
daerah dan warga negara masing-masing.
Ada 3 (tiga) asas dalam hubungan internasional yang antara satu dengan lainnyan
saling mempengaruhi :
· Asas teritorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara
melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya.
Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut,
berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
· Asas kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini,
setiap warga negara di manapun ia berada, tetap menapat perlakuan hukum dari
negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara
tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.
· Asas kepentingan umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan
dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan
semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi,
hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam
hubungan antar bangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan
negara lain perlua ada hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum
internasional. Walaupun demikian, kerapkali masih terdapat masalah dan pertikaian-
pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya persoalan dwi-kewarganegaraan, batas-batas
negara, wajib militer dan wajib pajak.
2) Faktor-faktor penentu dalam hubungan internasional

8. Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik
secara bilateral maupun multilateral adalah sebagai berikut, 1) kekuatan nasional
(national power), 2) jumlah penduduk, 3) sumber daya, dan 4) letak geografis.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat difahami bagaimana suatu negara
dalam mengadakan hubungan internasional.
Pertama : jika suatu negara telah memiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebut
dengan baik, mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan
internasional.
Kedua : namun jika suatu negara yang memiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebut
lemah, mereka harus mengadakan hubungan internasional.
Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah
mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain (hubungan internasional). Ketiga
kelompok negara tersebut di atas (a, b, dan c) saling membutuhkan, maka terjadilah
interaksi (hubungan) internasional. Mengingat yang melatar belakangi terjadinya
hubungan internasional antar negara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka
terjadilah pengelompokan bentuk hubungan internasional yang sekarang ini.
Adapun titik berat dalam hubungan internasional, ada yang menekankan pada :
bidang pertahanan dan keamanan (hankam), bidang ekonomi, sosial budaya dan bahkan
ada negara yang hanya menekankan di bidang idiologi saja. Bagi bangsa indonesia
hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada
beberapa landasan hukum, yaitu :
1. Pembukaan uud 1945 alenia iv yang berbunyi “…ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial”.
2. Pasal 1 piagam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang menyatakan
ketentuan-ketentuan tentang hal-hal berikut :
a) PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha
mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan.
b) PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan dan
hak menentukan nasib sendiri dalam rangka perdamaian dunia.

9. c) PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan
persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak
asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.
d) PBB menjadi pusat penyelesaian-penyelesaian masalah internasional.
3. Perjanjian internasional (traktat = treaty) adalah suatu persetujuan
(agreement) yang dinyatakan secara formal antar dua negara atau lebih mengenai
penetapan serta ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Kemudian, pihak-pihak tersebut terikat oleh kesepakatan, baik masa damai maupun
pada masa perang. Pada umumnya, traktat ditaati oleh pihak-pihak yang
berkepentingan karena adanya asas pacta sun servanda (persetujuan antar negara
harus dihormati).
4. Secara khusus terdapat dalam deklarasi hukum laut internasional. Indonesia
sejak 13 desember 1957 memperjuangkan deklarasi juanda yang di dalamnya
menyatakan negara kesatuan republik indonesia dibatasi oleh garis lurus dengan jarak
12 mil dari garis pangkal lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulau terluar
sebagai laut teritorial. Deklarasi ini diakui pbb pada tanggal 10 desember 1982 dan
disahkan oleh pemerintah indonesia dengan undang-undang no. 17 tahun 1985 tentang
hukum laut.
D. FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK
1) Perwakilan Negara Di Luar Negeri
a. Perwakilan Diplomatik : adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas
dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas ini dilakukan oleh
perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase.
Dalam praktik internasional ada dua jenis perwakilan diplomatik :
1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk
saling memberikan hubungan rutin antar negara tersebut.
2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional
(PBB).
b.Tingkatan dan Kepangkatan Perwakilan Diplomatik :
Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik menurut menurut
Kongres di Aachen tahun 1918 sbb :

10. 1. Duta Besar ( Ambassador) adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan
diplomatik. Duta Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan
pada negara yang punya hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik. Dalam
beberapa hal seorang duta besar dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut
negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.
2. Duta (Gerzant) adalah setingkat lebih rendah dari duta besar, biasanya
ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat
kereratan hubungan lebih rendah dari pada negara yang mengirim duta besar. Segala
persoalan. Segala persoalan yang menyangkut ke dua negara, seorang duta harus
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya.
3. Menteri Presiden (Minister President) adalah mereka yang tidak dianggab
sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan
negaranya.
4. Kuasa Usaha (Charge D’affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala
negara, tetapi kepada menteri luar negeri negara penerima. Berhubungan dengan
kepala negara negara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima.
5. Atase-atase, adalah tenaga ahli kedutaan, ada atase militer. atase
perekonomian, atase pendidikan dan kebudayaan, dll.
c. Fungsi, Hak dan Kewajiban Perwakilan Diplomat menurut Konvensi Wina tahun 1961
: 1.Wakil negara pengirim di negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim sesuai hukum
internasional.
3. Mengadakan perundinagn dan persetujuan dengan negara penerima.
4. Mengetahui keadan dan perkembangan di negara penerima dengan cara yangsyah
sesuai dengan Undang-undang dan melaporkannya kepada negarapengirim.
5. Memelihara persahabatan serta membina hubungan ekonomi,
pendidikan dankebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan penerima.
d. Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik :
1. Sudah habis masa jabatan
2. Ia ditarik oleh pemerintah negaranya
3. Karena tidak disenangi (di persona non grata )

11. 4. Negara penerima perang dengan negara pengirim.
e. Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik :
a. Hak Ekstrateritorialitas, hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti
daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana
terpancang bendera dan lambang negara itu. Berdasarkan hukum internasional daerah
itu dipandang sebagai daerah negara pengirim. Orang yang masuk tanpa izin bisa
dikeluarkan. Gedung perwakilan negara asing tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh
petugas kehakiman, polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik yang
bersangkutan. Arsip-arsip, surat-surat ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh
polisi, hakim tersebut. Warga negara yang mencari perlindungan digedung perwakilan
diplomatik tidak dapat ditanmgkap begitu saja melainkan harus melalui perundingan
dengan kepala perwakilan setempat. Kecuali pelaku kejahatan, yang memang harus
diserahkan pada polisi setempat.
b. Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota korps
diplomatik harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun
tidak dapat dituntut dimuka pengadilan. Mereka dibebaskan dari pajak dan bea cukai,
bebas pemeriksaan atas tas diplomatik, bebas mendirikan tempat ibabad dilingkungan
kedutaan.
f. Perwakilan Konsuler : adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas
dalam membina hubungan non politik dengan negara lain. Ada konsuler yang bersifat
tetap ada konsuler kehormatan. Tugas pokok konsul kehormatan adalah
menghubungkan perdagangan ke dua negara. Pejabat ini tidak mendapat gaji,
melainkan mendapat honoraruium atas jasa-jasanya itu.
1. Tingkatan kepangkatan perwakilan konsuler :
a. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota
negara tempat ia bertugas.
b. Konsul , konsul mengepalai suatu kekonsulan yang membawahi satu
daerah kekonsulan kadang-kadang diperbantukan
konsulJenderal.
c. Konsul Muda, mengepalai kantor wakil konsulat yang ada didalam
satu daerah kekonsulan. Kadang diperbantukan kepada konsul jenderal
atau Konsul.

12. d. gen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal atau oleh konsul untuk
engurus hal tertentu yang berhubungan dengan daerah kekonsulan,
biasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.
g. Fungsi Perwakilan Knsuler menurut Konvensi Wina :
1. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, badan
hukum sesuai dengan hukum internasional ( sesuai batas-batas yang
di izinkan).
2. Memajukan hubungan perdagangan, ekonomi,kebudayaan dan iptek kedua
negara
3. Mengeluarkan paspor dan Visa atau dokumen perjalanan kepada warga
negara pengirim.
4. Bertindak sebagai notaris dan panitera sipil, melakukan fungsi
administratif yang tidak bertentangan dengan peraturang negara penerima.
h. Berakhirnya misi perwakilan konsuler :
1. Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir
2. Penarikan dari negara pengirim
3. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler
2) Perbedaan Perwakilan Diplomatik Dengan Perwakilan Konsuler
A. Korps Diplomatik :
1. Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan
pejabat tingkat pusat.
2. Berhak mengadakan hubungan bersifat politik.
3. Satu negara hanya memiliki satu perwakilan diplomatik di negara penerima.
4. Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada kekuasaan peradilan)

13. B. Korps Konsuler :
1. Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan
pejabat tingkat daerah (setempat).
2. Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik
3. Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.
4. Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tunduk pada pelaksanaan kekuasaan
peradilan).
E. PERJANJIAN INTERNASIONAL
1) Pengertian Perjanjian Internasional
a. Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan
anatara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat
hukum tertentu. Dalam definisi ini subyek hukum internasional yang mengadakan
perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, lembaga-lembaga internasional dan
negara-negara.
b. Definisi lain Perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih
subyek hukum internasional (lembaga internasional. negara) yang menurut hukum
internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat
kesepakatan.
2) Macam-macam Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :
a. Jumlah pesertanya
b. Srtrukturnya
c. Objeknya
d. Cara berlakunya
e. Intrumen pembentuk perjanjiannya

14. ü ad.b. Dari segi strukturnya yaitu ada perjanjian yang bersifat Law Making
Treaties adalah perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang berlaku bagi semua
bangsa di dunia, Seperti konvensi Jenewa, Wina, hukum laut. Sedangakan ada
perjanjian yang bersifat treaty contract adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan
kewajiban hanya bagi negara yang mengadakan perjanjian saja, seperti Indonesia-
Malaysia, Indonesia-Cina, dll
ü ad.c. Dari segi objeknya, perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian yang berisi
soal-soal politik, dengan perjanjian yang berisi soal-soal ekonomi, budaya, dll
ü ad. d. Dari segi cara berlakunya, yaitu perjanjian bersifat self-executing(berlaku dengan
sendirinya)yaitu perjanian itu langsung dapat berlaku setelah diratifikasi oleh negara
peserta) dan non self- executing, jika berlakunya perjanjian itu harus dilakukan
perubahan undang-undang di negara peserta terlebih dahulu.
ü ad. e. Dari segi intrumennya, perjanjian internasional itu ada dua,
yaitutertulis dan lisan. Perjanjian internasional tertulis adalah perjanjian yang
dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian yang tertulis dan formal,
seperti Treaty, Comvention, Agreement, Charter, Covenant, Statute, Constitution,
Protocol, Declaration, Arrangement. Sedangkan perjanjian internasional lisan adalah
setiap perjanjian internasional yang doekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak
tertulis, seperti :
1. Perjanjian internasional lisan ( international oral agreement), yang diperjanjikan
adalah hal-hal yang disepakati secara lisan, seperti the London
Agreement (keanggotaan Dewan Keamanan PBB).
2. Deklarasi Unilateral atau deklarasi sepihak ( unilateral declaration), adalah
pernyataan suatu negara yang disampaikan oleh wakil negara itu dan ditujukan kepada
negara lain.
3. Perjanjian diam-diam (tacit consent atau tacit agreement), perjanjian yang
dibuat tidak tegas, artinya keberadaan perjanjian itu hanya dapat diketahui melalui
penyimpulan suatu tingkah laku baik aktif atau tidak aktif, dari Negara atau subyek
hokum internasional lainnya.
3) Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional
Menurut Mochtar Kusumaatmaja ada dua macam cara pembentukan perjanjian
internasional :

15. a. Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 3 tahap yaitu (perundingan,
penandatanganan, ratifikasi atau pengesahan), cara ini dupakai apabila materi atau
yang diperjanjikan itu dianggap sangat penting maka perlu persetujuan DPR.
b. Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 2 tahap yaitu ( perundingan dan
penandatanganan) dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting, penyelesaian
cepat, berjangka pendek, seperti Perjanjian perdagangan.
Menurut Hukum Positif Indonesia, pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945 dosebutkan
bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan Negara lain.
Dalam Undang-undang RI No. 24 tahun 2000 ditegaskan bahwa pembuatan
perjanjian internasional dilakukan melalui tahap ( penjajakan, perundingan, perumusan
naskah, penerimaan dan penandatanganan).
Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional
disebutkan tahap pembuatan perjanjian internasional dilakuakn melalui tahap:
a. Perundingan (Negotiation), perundingan tahap pertama tentang objek tertentu,
diwakili oleh kepla negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar
dengan menunjukkan Surat Kuasa Penuh (full powers)
b. Penandatanganan (Signature), biasanya dilakukan oleh menteri luar negeri atau
kepala pemerintahan. Tapi perjanjian belum dapat diberlakukan sebelum diratifikasi
oleh masing-masing negara.
c. Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat sementara dan harus
dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan yang disebut ratifikasi. Ratifikasi
perjanjian internasional dapat dibedakan sbb:
§ Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh raja absolut dan pemerintahan
otoriter.
§ Ratifikasi oleh badan Legislatif atau DPR,Parlemen tapi jarang digunakan.
§ Ratifikasi campuran antara DPR (legislatif) dengan Pemerintah (Eksekutif).
4) Manfaat Kerja sama dan Perjanjian Internasional bagi Indonesia
a. Manfaat keraja sama Internasional:

16. 1. Dewan Keamanan PBB menghentikan Agresi Militer Belanda I atas usul India dan
Australia.
2. Perundingan Indonesia Belanda melalui Jasa baik KTN (komisi Tiga Negara) untuk
menghentikan pendudukan belanda di Indonesia.
3. PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Agresi Militer belanda IIyang
berisi :
- Hentikan saling menyerang
- Membebaskan segala tawanan
- Berunding atas dasar Perjanjian Lingarjati dan Renville
- Pemerintaha RI dikembalikan ke Yogyakarta.
4. Pengembalian Irian barat oleh PBB dari tangan belanda ke RI tahun 1962
5. Pengakuan kedaulatan RI oleh belanda melalui KMB tanggal 27 Desember 1949.
b. Manfaat Perjanjian Internasional
1. Diterimanya konsep Negara kepulauan (archipelagic state) Wawasan Nusantara.
2. Penentuan Batas Wilayah laut RI melalui Konvensi Hukum Laut Inmternasional
tahun 1982, yaitu :
a. Indonesia – Malaysia : lndas kontinen selat malaka daan lau natuna.
b. Indonesia- Thailand : Landas kontinen selat malaka danm laut Andaman.
c. ndonesia – Australia : Laut arafuru dan utara irian jaya dengan papua nugini
d. Indonesia- Singapura :garis batas laut territorial.
e. Indonesia – India : Lands kontinen laut Andaman.
Berdasarkan pengakuan tersebut maka luas wilayah Indonesia menjadi sekitar 8.4 juta
km persegi :
1. daratan/Kepulauan : 2.027.087 km
2. Laut territorial : 3.166.163 km
3. Landas Kontinen : 800.000 km

17. 4. ZEE : 2.500.000 km
Kesimpulan
Dari hasil penyusunan makalah ini, dapat di simpulkan bahwa hubungandan kerja sama
internasional penting untuk menumbuhkan rasa persahabatan dan saling pengertian di dunia,
memlihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain,
mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau sengketa yangmengancam
perdamaian dunia, mengembangkan cara-cara penyelesaian masalah secara damai melalui
perundingan dan diplomasi, membangun partisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban
dunia, serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa- bangsa
lain.