semoga bermanfaat

1. MUHAMMADIYAH DAN POLITIK
BACO
1709077014

2. POLITIK MENURUT ISLAM
Politik adalah ‘ilmu pemerintahan’ atau ‘ilmu siyasah’, yaitu ‘ilmu tata negara’. Pengertian
dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan
konsep yang digunakan oleh orang orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam
menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari’at
Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. “Dan katakanlah: Ya Tuhan ku,
masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik
dan berikanlah kepadaku dari pada sisi Mu kekuasaan yang menolong.” (AI Isra’: 80)

3. PRINSIP UTAMA POLITIK ISLAM
 Musyawarah
musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang orang
yang akan menjawat tugas, tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua
pula adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara perlaksanaan undang undang yang telah
dimaktubkan di dalam al qur’an dan al Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan
dengan jalan menentukan perkara, perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses
ijtihad.
 Keadilan
Dalam sistem politik Islam ialah keadilan. Ini adalah menyangkut dengan keadilan sosial yang dijamin
oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Keadilan di dalam bidang bidang sosioekonomi tidak
mungkin terlaksana tanpa wujudnya kuasa politik yang melindungi dan mengembangkannya. Di
dalam perlaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam
meliputi dan menguasai segala jenis perhubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia,
termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan
pihak pengadilan.

4. Lanjutan…
 Kebebasa
Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang
berteraskan kepada ma’ruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan
yang sebenar adalah di antara tujuan tujuan terpenting bagi sistem politik
dan pemerintahan Islam serta asas asas bagi undang undang perlembagaan
negara Islam.

5. MUHAMMADIYAH DAN POLITIK
Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya. Khittah secara
bahasa berarti langkah atau jalan. Dalam dunia gerakan Muhammadiyah, Khittah dipakai
untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang. Khittah adalah pedoman
yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan
yang sebenarnya di masyarakat. Singkatnya khittah adalah garis-garis garis haluan
perjuangan Muhammadiyah. Salah satu Khittah Perjuangan Muhammadiyah berisi
pernyataan tentang Muhammadiyah dan Politik. Adapun pola dasar perjuangan
Muhammadiyah dalam berpolitik, dengan penjelasan sebagai berikut :

6.  Menegaskan bahwa Muhammadiyah berjuang untuk mencapai keyakinan yang bersumber pada
ajaran islam.
 Menegaskan bahwa untuk mencapai suatu keyakinan yang bersumber pada ajaran islam
tersebut dilaksanakan dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar
 Menegaskan bahwa kegiatan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dilaksanakan melalui dua
saluran yaitu : saluran politik kenegaraan dan saluran masyarakat.
 Peraturan yang mengatur hubungan Muhammadiyah dan partai politik
 Antara Muhammadiyah dan partai politik tidak ada hubungan organisatoris tetapi memiliki
hubungan ideologis.
 Muhammadiyah dan partai politik berjalan menurut caranya masing-masing yang penting
tujuannya sama.
 Tidak di ijinkan rangkap jabatan di Muhammadiyah dan partai politik

7. Pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1959, hubungan
Muhammadiyah dengan Partai Politik serasa amat dekat.
Ketika pemerintah mengumumkan berdirinya partai-partai politik pada 3 Nopember 1945,
Muhammadiyah ikut mendirikan Masyumi melalui Muktamar Islam Indonesia, pada tanggal
7- 8 Nopember 1945, di mana Muhammadiyah menjadi anggota istimewa partai politik
ummat Islam pertama. Selama waktu tahun 1945 hingga 1959,

8. Pada era Reformasi, Peran politik penting Muhammadiyah menunjukkan keberanian yang
signifikan seiring dengan arus besar keinginan masyarakat untuk mengembalikan potensi
politik bangsa Indonesia. Di sinilah terjadi pematangan dan implementasi gerakan amar
makruf nahi munkar dalam aspek politik yang sudah digodok cukup lama pada masa Orde
Baru. Pada Sidang Tanwir 1998 di Semarang (setahun setelah jatuhnya rezim Orde Baru),
peluang Muhammadiyah untuk menjadi Parpol amat besar. Namun rupanya keputusan
Sidang Tanwir tersebut amat dewasa, dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak
akan menjadi partai politik. Warga Muhammadiyah dipersilahkan mendirikan partai politik
atau bergabung dengan partai yang ada, dan secara institusional tidak ada hubungan
antara parpol manapun dengan Muhammadiyah.

9. KONTEKSTUALISASI AMAR MA”RUF NAHI MUNKAR
Banyak orang berbicara bahwa dakwah amar ma”ruf nahi mungkar yang telah menjadi
“khittah” Muhammadiyah sejak awal, dimaksudkan untuk membatasi gerakan
Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan sosial semata. Padahal, apabila kita mau
merenungkan, Rasulullah bersabda : bahwa apabila engkau melihat suatu kemungkaran,
maka hadapilah dengan tanganmu, dan apabila engkau tidak bisa, maka hadapilah dengan
lidahmu, dan apabila tidak bisa, maka hadapilah dengan nuranimu, akan tetapi
menghadapi kemungkaran dengan nurani adalah selemah-lemahnya Iman.

10. REALITA POLITIK MUHAMMADIYAH SAAT INI
 Muhammadiyah tidak akan terpisah atau dipisahkan dengan politik, karena
bagaianapun politik adalah hulu dari segala kebijakan, hanya saja kegiatan politik
muhammadiyah adalah politik yang bermartabat dan tidak akan mengorbankan
nilai-nilai kepatutan dan keIslaman
 Muhammadiyah sebenarnya tidak pernah melarang kadernya untuk terjun di kancah
politik praktis, bahkan mendukung kadernya untuk berkiprah di ranah politik. Hanya
saja ketika sudah masuk dalam ranah politik, maka kepentingan praktis jangan
dibawa ke dalam tubuh Presyarikatan, dan tetap menjunjung tinggi akhlaq sesuai
dalam bingkai Muhammadiyah.
 Dengan melihat langgam gerak Muhammadiyah mengenai politik tersebut, anggota
atau kader Muhammdiyah yang aktif dalam Partai Politik jangan sampai
mencampuradukkan dan membawa kepentingan politik ke dalam Persyarikatan.
Lebih jauh lagi ketika konflik kepentingan dan pemikiran haruslah mengutamakan
dan membela Muhammadiyah.

11. Terima kasih