Kenali lebih dekat SISKEUDES dan SIPADES Bersama : DR NARULLAH, S.Sos, MSi Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

1. POINTER SISKUEDES DAN SIPADES
1. Untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa berjalan dengan
baik, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan atas
kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa tersebut. dari aspek regulasi
misalnya, pemerintah dalam hal ini ditjen bina pemerintahan desa telah melakukan
perubahan permendagri nomor 113 tahun 2014 menjadi permendagri 20 tahun
2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana tahun 2019 ini seluruh desa
wajib mempedomani pengelolaan keuangan desanya dengan ketentuan
permendagri nomor 20 tersebut
2. Upaya lain yang dilakukan oleh ditjen bina pemerintahan desa untuk peningkatan
kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa adalah menyiapkan sebuah
instrument aplikasi yang diperuntukan sebagai tools/alat bantu berupa sistem
informasi tentang keuangan dan aset desa. Hal ini dimaksudkan untuk membantu
meminimalisir praktek-praktek penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset
desa sekaligus mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
dan aset desa
3. Ada 2 (dua) aplikasi yang saat ini telah dibangun dan dikembangkan oleh
pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan aset desa, yaitu siskeudes untuk
pengelolaan keuangan desa dan sipades untuk pengelolaan aset desa;
4. Akuntabilitas, transparansi, ketertiban dan kedisiplinan dalam pengelolaan
Keuangan Desa dapat ditunjang dengan keberadaan sistem informasi
pengelolaan keuangan desa.
5. Penggunaan sistem informasi ini selain untuk memudahkan pengelolaan
keuangan desa juga dapat berfungsi sebagai alat untuk pengawasan, monitoring
dan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola Keuangan Desa yang efektif
dan efisien.
6. Sistem informasi dalam bentuk aplikasi tersebut juga dibutuhkan dalam rangka
melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan dan pengawasan (BINWAS) oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan
keuangan Desa.
7. Mencermati hal tersebut, Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan
Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bekerja sama
dengan BPKP telah mengembangkan sebuah Aplikasi yang atas nama bersama
diberi nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
8. Bermula dengan sebuah Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri
Dalam Negeri dengan Kepala BPKP tanggal 6 November 2015, yang menandai
bahwa pengelolaan keuangan desa memasuki era baru.

2. 9. Tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban dapat dilakukan dalam satu sistem terpadu dan tentunya
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10.Selanjutnya Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
menegaskan dalam surat edaran kepada Bupati/Walikota se-Indonesia dengan
nomor 145/8350/BPD tanggal 27 November 2015.
11.Bahwa Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah
Desa dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan
diberikan secara gratis atau Cuma-Cuma untuk pemerintah desa.
12.Komisi Pemberantasan Korupsi juga mendukung langkah Kemendagri dan BPKP ini
dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Kepala Desa se-Indonesia
dengan nomor B-7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan
bahwa agar Kepala Desa mematuhi seluruh peraturan tentang Pengelolaan
Keuangan Desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian
hari serta memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan
Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan
BPKP.
13.Selama 3 (tiga) tahun perjalanannya, Aplikasi Siskeudes telah diimplementasikan
oleh 33 provinsi, 418 Kabupaten/Kota dan 70.380 dari 74.910 Desa di seluruh
Indonesia hingga tahun 2018.
14.Dan seiring dilakukannya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentunya
Aplikasi Siskeudes juga harus mengalami update fitur dan konten yang ada.
15.Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pada tanggal 21 November 2018
bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Menteri
Dalam Negeri dengan Kepala BPKP kembali meresmikan Aplikasi Siskeudes veri 2.0
yang fitur, konten, serta substansinya telah disesuaikan dengan pengaturan yang
ada pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
16.Kerjasama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 selanjutnya
diikat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05-8366 tahun 2018
tentang Pembentukan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi
Sistem Keuangan Desa yang bekerja bersama saling beriringan dalam
pengembangan dan penerapan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 tersebut.
17.Hingga saat ini, Aplikasi Siskeudes terus dilakukan penyempurnaan terhadap
implementasinya sehingga telah dikembangkan Aplikasi Siskeudes versi 2.0 rilis
2.0.2 yang mendapat tambahan fitur interkoneksi dengan Aplikasi OM-SPAN milik
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang secara bersama-sama
dilaunchig oleh Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, Bappenas,

3. Kemendes PDTT, dan BPKP pada tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Hotel
Borobudur Jakarta.
18.Tentu dengan adanya tambahan fitur ini, diharapkan dapat mempercepat
pemenuhan persyaratan penyaluran Dana Desa, memberikan kemudahan dalam
proses pelaporan khususnya Dana Desa, dan pertanggungjawaban Dana Desa dan
Keuangan Desa secara keseluruhan.
19.Pada Tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease
2019 atau yang lebih kita kenal dengan Covid-19.
20.Hampir seluruh masyarakat yang ada di dunia merasakan dampaknya, mulai dari
aspek kesehatan, sosial, hingga ekonomi.
21.Pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam melaksanakan penyelenggaraan
Pemerintahan di tingkat desa juga harus hadir dalam menjawab permasalahan
tersebut.
22.Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
(Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
mana menegaskan bahwa anggaran di desa dapat diarahkan untuk penanganan
pandemi ini dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pada Belanja Tak Terduga
di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada
APBDesa.
23.Salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah desa adalah menyalurkan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat desa yang memenuhi
kriteria pada setiap bulan selama 3 (tiga) bulan lamanya dengan besaran sebanyak
Rp 300.000,- per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
24.Penggunaan anggaran tersebut dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan
selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Dirjen Bina Pemerintahan Desa secara berkala.
25.Dalam menjawab kebutuhan terhadap pelaporan Belanja Tak Terduga di Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada APBDesa,
tim Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Siskeudes Kemendagri dan BPKP
bekerja cepat sehingga laporan tersebut dapat tersaji dalam Aplikasi Siskeudes.
26.Oleh karena itu, dikembangkan lah Aplikasi Siskeudes versi 2.0 rilis 2.0.3 sebagai
upaya mempermudah pemerintah desa dalam menyajikan laporan penganggaran
dan realisasi Belanja Tak Terduga di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa pada APBDesa.
27.Pada akhirnya, Aplikasi Siskeudes yang digunakan oleh Pemerintah Desa di seluruh
Indonesia betul-betul dapat menyajikan pengelolaan keuangan desa secara utuh
dan dapat menjawab permasalahan keuangan desa yang secara dinamis terus
berkembang seiring perkembangan situasi dan kondisi.

4. 28.Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aset Desa adalah
Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli dan diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), atau perolehan
hak lainnya yang sah, sehingga menjadi keharusan bagi Pemerintah Desa untuk
melakukan pengelolaan aset/barang milik Desa secara professional, efektif dan
mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat
sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan dan tepat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat sehingga tercapai Desa yang
mandiri, maju dan sejahtera.
29.Pada padal 116 (4) UU 6/2014 tentang Desa menyatakan “Paling lama 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa”. Sehingga menjadi
tugas bersama dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam fungsi
bimbingan dang pengawasan pemerintah Desa guna membantu Desa dalam
menjalankan amanat UU diatas dan berdasarkan amanat pasal 112 UU 6/2014
yang menyatatakan “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa”. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan
pembinaan umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah
Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
30.Kementerian Dalam Negeri menindaklajuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pedoman Umum
Kodefikasi Aset Desa dimana Pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam
mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya termasuk di dalamnya aset
desa.
31.Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) merupakan pencatatan administrasi aset
Desa sesuai dengan amanat dari Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, sampai dengan
penyajian laporan yang dilengkapi dengan kodefikasi dan labelisasi aset Desa
sesuai dengan Pedum Kodefikasi Aset Desa.
32.Pada tahun 2017 telah dilaksanakan sosialisasi dan ujicoba aplikasi SIPADES pada
acara Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa bagi
Pemerintah Daerah dengan jumlah peserta 472 Kabupaten/Kota dan 8 Provinsi, di
3 (tiga) lokasi Open Government Indonesia (OGI) yaitu Provinsi Jateng, Sumbar
dan Maluku, serta 5 (lima) lokasi target sasaran sesuai Renja Ditjen Bina Pemdes
tahun 2017 yaitu Provinsi Sulsel, Kalteng, Sumut, Bengkulu dan NTB.
33.Tindak lanjut dari pelaksanaan bimtek dimaksud, Tim Subdit Sistem Informasi
Keuangan dan Aset Desa melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi
SIPADES berdasarkan masukan dari daerah termasuk hasil Bimtek di 8 (delapan)
lokasi provinsi.

5. 34.Tujuan dari pembangunan Sistem pengelolaan Aset Desa sebagai alat bantu
inventarisir aset desa adalah:
a. Menertibkan kepemilikan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku,
sehingga meminimalisir resiko hilangnya aset desa.
b. Menertibkan penggunaan aset untuk berdayaguna dan berhasilguna bagi
pemerintah dan masyarakat desa.
c. Mempermudah Kepala Desa dalam menyampaikan laporan kekayaan milik
desa.
d. Membantu pengelola/pengurus aset Desa dalam kodefikasi aset desa sesuai
Pedum Kodefikasi Aset Desa.
e. Sebagai alat bantu pemerintah desa dalam tatakelola aset yang dimiliki.
f. Asas dari Sistem pengelolaan Aset Desa berdasarkan fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian
nilai.
35.Dengan adanya perubahan Permendagri 113/2014 menjadi Permendagri 20/2018
maka Sipades mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan yang
berlaku sehingga dilakukan pengembangan sekaligus perubahan sistem desktop
menjadi webbase untuk menjawab beberpa permasalahan yang di hadapi
pemerintah daerah terkait barang milik desa.