Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.
9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
1. Jakarta Selatan, 31 Maret 2014
NOTA PEMBELAAN
(Pledoi)
No. Reg. Perkara : PDM-43/SGL/06/2015
Untuk dan atas nama Terdakwa:
Nama lengkap : BUDI Alias PERWRIRA Bin ATANG(Alm)
Tempat lahir : DKI Jakarta
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/23 maret 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M.H Thamrin No. 105B, Rt 02/Rw02 Kelurahan Kuningan
…Kecamatan Setia Budi Kota Jakarta Selatan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata 2 (tamat)
Dengan ini, kami tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Majelis Hakim Yang Mulia,
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati, dan
Pengunjung Sidang Sekalian
Puji Syukur kita pantjatkan kehadirat Allah SWT, Atas limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita
semua, sehingga Persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana
dan agenda Persidangan yang telah kita sepakati bersama.
Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad
SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan Pedoman dan Suri Teladan bagi kita
semua, sehingga menjadi Tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan
menjalankan aktivitas di muka bumi ini.
Kami sebagai Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa
dengan penuh kesabaran, ketekunan serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) sesuai dengan
2. peraturan yang ada, berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, pilar-
pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Jakarta Selatan.
Terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Kami Penasihat
Hukum Terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran
dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan demi tercapainya kebenaran materil
sejati sebagai suatu keadilan untuk Terdakwa. Namun sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa
diberikan, Nota Pembelaan yang kami ajukan sebagai Penasehat Hukum terdakwa ini, kami mohonkan
untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya secara yuridis, filosofis dan berdasarkan hati nurani yang
terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilam di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, yang kami
inginkan keyakinan Hakim mohon untuk memutuskan dengan yang Seadil-adilnya demi keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
II. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM
a. Dakwaan
Bahwa dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.
b. Tuntutan
Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menuntut terdakwa sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa terdakwa Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dan menggunakan pemerasan"
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP. dan Pasal 353 ayat 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi dengan pidana penjara selama EMPAT TAHUN
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
a. (satu) lembar Asli Surat keterangan visum dari Rumah Sakit dr. Kariadi Jakarta selatan
tertanggal 3 April 2009.
b. Uang sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus
rupiah)
3. III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN
Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,
Selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan,
baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kuasa Hukum Terdakwa yang telah memperjelas
posisi dan kedudukan Terdakwa.
Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :
A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :
1. Saksi Korban ANGIE : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksimembenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik.
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Korban Angie berada di Apartemen Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB tersangka Cecep,
Gito, Haris datang ke Apartemen Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.30 WIB tersangka Gito
membekap Korban Angie hingga membuat Korban terjatuh disusul dengan pemukulan dengan benda
tumpul oleh tersangka Haris sebanyak 7 Pukulan di kepala bagian belakang.
Tanggapan terdakwa Budi:
-Terdakwa memerintahkan saksi cecep untuk melakukan penculikan dan penganiayaan kepada korban
Angie hanya untuk membuat Angie jera dan trauma sehingga tidak mengganggu Terdakwa Budi lagi di
kemudian hari
- Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada saksi
cecep dengan rincian rincian untuk bayar Tim Danang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
operasional tim sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
-Terdakwa meminta saksi cecep unntuk melakukan aksi nya pada saat terdakwa berada di Singapura
B. KETERANGAN SAKSI AHLI
1. Saksi Ahli Dr. RIDLA BAKRI: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-Bahwa benar saksi sebagai dokter di Rumah Sakit dr. Kariadi Jakarta selatan.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan korban serta tidak mempunyai hubungan keluarga
maupun pekerjaan.
4. -Bahwa benar Pada Rabu tanggal tanggal 28 September 2013 saksi menangani visum et repertum korban
Angie.
- Bahwa benar terdapat luka bekas hantaman benda tumpul pada kepala bagian belakang korban Angie.
Tanggapan terdakwa Budi:
- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.
IV. ANALISA YURIDIS
Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,
Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, alat
bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kami dari tim Penasehat Hukum Terdakwa akan
menganalisa lagi unsur Pasal 353 Ayat (1) dan Pasal 353 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan
oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut tim Kuasa Hukum Terdakwa, ada kekeliruan dalam
penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 4
(Empat) tahun penjara sebagaimana dibacakan pada sidang minggu lalu yaitu pada tanggal 19 Maret
2014.
Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,
Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di antara Terdakwa Budi dengan saksi Korban
Angie tidak dilakukan secara langsung oleh terdakwa Budi melainkan dilakukan oleh suruhan dari
Terdakwa Budi. Di mana Saksi Korban Angie yang baru saja sampai di Apartemen langsung disekap dan
dipukul oleh orang suruhan terdakwa Budi. Terjadinya perencanaan terlebih dahulu ini sudah sesuai
dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 353 Ayat (1) KUHP.
Bahwa jikalau jaksa penuntut umum menuntutkan 4 tahun penjara dirasa kurang sesuai, karena
telah diketahui bersama bahwa tujuan utama dari Terdakwa Budi hanyalah ingin memberikan pelajaran
dan efek jera kepada Saksi Korban Angie agar tidak membocorkan permasalahan mereka ke pihak lain.
Dan Terdakwa Budi juga tidak menghendaki terjadinya kekerasan fisik apalagi sampai pembunuhan
terhadap Saksi Korban Angie.
5. Majelis Hakim yang kami hormati sampailah kini pada pembuktian berupa penjelasan dan unsur-unsur
sebagai berikut:
Penganiayaan
Masalah penganiayaan diatur dalam pasal 351 s.d 358 KUHP. Dalam undang – undang ini tidak
memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayan, jika melihat pasal 352 ayat (4)
disebutkan “dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Dari pasal
tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan bisa dikatakan sengaja merusak kesehatan orang.
Dalam yurisprudensi penganiayaan penganiayaan diartikan sebagai berikut :
- sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (mendorong hingga terjebur di kolam)
- menimbulkan rasa sakit (memukul,mencubit,menjambak)
- Menimbulkan Luka (mengiris,memotong,menusuk)
Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan
biasa ini berakibat luka berat atau mati.
Dalam kasus Rochman Karmadi ini terdakwa melakukan tindakan penyayatan yang termasuk
menimbulkan luka tetapi tidak tergolong luka berat
Jenis Penganiayaan
1. Penganiayaan terbagi menjadi dua yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat.
Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan akibat yang terlalu berat
besar bagi yang dianiaya misalnya hanya menimbulkan rasa sakit dan dengan penganiayaan itu
orang yang dianiayaan tersebut tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari ( dikutip dari R. Sosilo,
tahun 1996, halaman 246 ).
2. Penganiayaan berat adalah adalah penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat atau
menyebabkan atau menyebabkan matinya seseorang. Yang dimaksud luka berat disini ialah
penganiayaan yang menimbulkan orang dianiaya tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.
1. Unsur Barang siapa
Unsur barang siapa menurut KUHP adalah memberi arahan tentang subyek hukum yaitu orang atau
manusia yang diajukan dipersidangan dan menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan
penganiayaan secara spontan karena perasaan Jengkel dan Marah karena sikap Saksi Korban, dan
memang benar yang diajukan dipersidangan adalah TERDAKWA ROCH KARMADI , akan tetapi hal
tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa TERDAKWA ROCH KARMADI telah melakukan
penganiayaan kepada saksi korban secara terencana.
2. Unsur Dengan Sengaja
Bahwa Berdasarkan Keterangan saksi baik saksi korban (Suryati), saksi II (Candra Ade), dan Terdakwa
sendiri (Roch Karmadi) dalam sidang menyatakan bahwa terdakwa dengan sadar dan sehat jasmani
maupun rohani mengakui telah melakukan penyerangan dan menyayat dibagian wajah karena dorongan
yang diakibatkan rasa jengkel atau kesal dengan sikap saksi korban;
6. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban (Suryati bin Saimin) saksi korban dalam keterangan Saksi
yang diberikan dalam sidang, Saksi Korban mengakui bahwa ia menolak ajakan Terdakwa selaku suami
saksi korban bersama dengan saksi II (Candra Ade) anaknya pergi ke warung soto dan Saksi Korban
menolak untuk makan bersama, dalam persidangan menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa
berencana untuk melakukan rujuk dan berkumpul kembali demi anaknya (Candra Ade Pradibyo) selaku
saksi II namun ditolak,hal itu terbukti dan sesuai dari keterangan yang diberikan Saksi Korban dalam
persidangan karena menolak ajakan Terdakwa untuk makan bersama yang rencananya untuk membangun
kembali keharmonisan rumah tangga, dikarenakan sikap Saksi Korban (Suryati Bin Saimin) terhadap
terdakwa inilah yang mendorong Emosi Terdakwa secara spontan sehingga dengan niat memberikan
pelajaran kepada Saksi Korban karena kesal dan secara kebetulan Terdakwa membawa pisau cutter yang
biasa dia gunakan untuk membuat kerajinan perhiasan, sehingga unsur dengan Rencana terlebih dahulu
tidak terpenuhi karena sudah terbukti bahwa sikap dari Saksi Korban yang menolak Rujukan agar dapat
menyatukan rumah tangga dan dapat berkumpul kembali, karena niatan terdakwa adalah merujuk Saksi
Korban untuk menyatukan rumah tangga bukan menyerang secara diam-diam dan terencana karena
terdakwa menyerang secara spontan dengan berlari ke Arah Saksi Korban dengan tujuan memberikan
pelajaran karena tidak menghormati niatan baik terdakwa dan cara yang dilakukan Terdakwa juga tidak
terlihat terancana alias secara spontan karena melihat situasi yang Ramai tidaklah mungkin Terdakwa
merencanakan suatu rencana tindak kejahatan penganiayaan di tempat yang terdapat banyak orang, dan
melalui keterangan Terdakwa memang menyerang dengan berlari secara tergesa-gesa karena dalam
keadaan Emosi tanpa melihat kondisi sekitar, dan disaat penyerangan saksi korban langsung menyadari
karena penyerangan tersebut dilakukan secara spontan tidak secara diam-diam sehingga sempat ditangkis
oleh Saksi Korban (Suryati Binti Saimin) yang akhirnya juga melukai tangan Kanan Terdakwa,dari
keterangan inilah sehingga tidaklah mungkin bahwa terdakwa memenuhi unsur kesengajaan.
4. Unsur bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,Bapaknya , anaknya, atau istrinya yang sah:
Berdasarkan uraian penjelasan diatas dengan mengingat unsur-unsur melanggar Pasal 353 Ayat 1
KUHP Jo Pasal 356 Angka-1 KUHP sebagaiamana terurai dalam dakwaan primair dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1.Unsur Barang siapa terbukti, namun ada alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf karena
Tekanan Batin yang disebabkan Saksi Korban yang menolak untuk berdamai sehingga memacu
Emosi yang mengurangi kesadaran Terdakwa.
2.Unsur Dengan Sengaja terbukti karena terdapat bukti luka-luka dan berupa bukti surat Visum er
Repertum No. 119/VER/GYN/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, tetapi terdapat alasan penghapus
pidana melihat dari sisi Psikologis Terdakwa yang mendapat tekanan karena selalu ditolak oleh
Saksi Korban/ Korban untuk diajak berdamai atau menyatukan kebersamaan keluarga yang dapat
menjadi alasan pemaaf.
3. Unsur dengan rencana lebih dahulu terpenuhi
4.Unsur bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya,Bapaknya , anaknya, atau istrinya yang
sah tidak dapat dibuktikan secara sah oleh Hukum karena kurangnya bukti yang diajukan oleh
Saksi Korban bahwa dia adalah Istri yang Sah menurut Hukum karena tidak adanya Akta
pernikahan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang diberikan untuk membuktikan bahwa
Saksi Korban adalah Isteri yang SAH menurut Hukum, selain itu Waktu,Tempat/Lokasi, dan
7. Tanggal kapan Terdakwa (Roch Karmadi Bin Rochmad) dan Saksi Korban (Suryati Binti Saimin)
melakukan pernikahan tidak tercantum secara jelas dan hanya terdapat Tahun dia melakukan
pernikahan sehingga hal ini tidak cukup untuk diajukan sebagai alat bukti dalam pembuktian
bahwa terdakwa dan korban adalah pasangan Suami-Isteri yang SAH menurut hukum dan
mematahkan unsure yang ada dalam Pasal 356 ayat 1 (satu).
Oleh karena itu, atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang
terhormat untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, atau memberikan putusan yang seadil-
adilnya berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Demikian Nota Pembelaan ini disampaikan, besar harapan kami Majelis Hakim dapat mengabulkan
permohonan kami. Atas perhatian dan Kebijaksanaan Majelis Hakim kami mengucapkan terima kasih.
Jakarta Selatan, 13/05/2014
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Terdakwa,
YAHLIL KHOIR NUR RIZQI