Plastik n Sampah Pantauan April 2022.pdf

of 165 Plastik & Sampah: Pantauan April 2022
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan April 2022
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Silahkan cantumkan email anda jika anda ingin
membaca lanjut pantauan ini pada setiap
minggu I awal bulan. Gratis, tis, tissss
Eropa sudah siapkan cakupan dalam Negosiasi global tentang
Polusi Plastik termasuk juga skenarionya pada lima tahun
mendatang. Amrik penuntut umum memanggil Exxon ke pengadilan
California. Naah… Indonesia?
Mudik Minim Sampah…
Posternya minim kata, mudah dipahami tetapi realitanya..?
Tidak ada update dari bulan lalu, tetapi malah dapat
Info lebih awal soal kontroversi bank sampah Cikarang Bekasi
Ratu Sampah Kelola Limbah Fajar Paper
Dengan Kedok Bank Sampah
ByBekasi Redaksi
NOV 13, 2020
PlatBekasi.com – Sebanyak 65 warga Kampung Ketapang Kedung, Desa
Kalijaya, Cikarang Barat mengeluh atas aktivitas bank sampah setempat
yang mengelola limbah industri non bahan beracun berbahaya (B3).
Penolakan ini dikuatkan dengan pengumpulan tanda tangan pada surat
pernyataan penolakan.
Diduga kuat bank sampah tersebut bekerja sama dengan perusahaan
kertas PT Fajar Surya Wisesa (Fajar Paper). Warga keberatan lantaran
tidak ingin wilayahnya menjadi tempat pembuangan sampah.

Sebelumnya Satpol PP Kecamatan Cikarang Barat sempat menyambangi
lokasi bank sampah yang dimaksud pada Rabu (11/11/20) lalu. Menurut
Kepala Satpol PP Cikarang Barat, Naja Supriadin, menjelaskan
kehadirannya beberapa waktu lalu ke sana dalam rangka monitoring.
―Izin belum ada dia. Mereka harus
menempuh izin ke LH. Izin LH
kan pengelolaan limbah. Itu (bank
sampah) belum perusahaan. Baru
didiirikan untuk menampung
limbah non-B3,‖ ucap Naja
kepada PlatBekasi.com, Jumat
(13/11/20).
Sebagai pimpinan Satpol PP wilayah, Naja mengakui tidak memiliki kuasa
atas penutupan bank sampah tersebut. Untuk kuasa penuh atas hal ini ada
pada tingkat daerah (Satpol PP Pemkab Bekasi).
―Belum ada penghentian. Dia (pengelola bank sampah) katanya siap bikin
perizinan. Kita kalau berhentiin gak punya wewenang,‖ ucapnya.
Saat monitoring, Naja mengaku hanya melihat limbah plastik bercampur
kertas, tidak tahu pasti ada atau tidaknya limbah B3 disana. Pihaknya saat
ini juga sedang membuat surat laporan hasil monitoring kepada Pemkab
Bekasi.
Sementara itu pengelola bank sampah, Wilda Yanti saat dihubungi via
telepon mengaku kegiatan sidak tersebut tidak resmi dan ada
penyalahgunaan wewenang oleh pihak kecamatan Cikarang Barat, Wilda
juga mengaku bank sampah yang dikelolanya telah memiliki izin domisili.
―Sidaknya gak formil karena gak ada kop suratnya, itu ada penyalah
gunaan oleh trantib, bank sampah itu simpel Pak. Ke mana-mana aja
berdiri apalagi kita punya kelembagaan, gak mungkin gak berizin. Gak ada
izin bank sampah, izin lingkungan saja tidak perlu, tapi kami malah punya
izin lingkungan,‖ ucap Ratu sampah sapaan akrab Wilda Yanti.
Lanjut dia, perizinan bank sampah sederhana, bahkan hanya sebatas
tingkat RT saja sudah bisa beroperasi. Namun, Wilda mengaku
mengantongi domisili, izin lingkungan, bahkan bertanda tangan camat.

Dia menjelaskan baru memulai aktivitas di bank sampah yang bermitra
dengan perusahaan kertas ternama yakni Fajar Paper. Di Bekasi, dia
memutuskan membentuk bank sampah, karena pihaknya sudah
membentuk beberapa bank sampah binaan.
―Nanti ada pemilihan, ada pengolahan. Kita udah buka lapangan kerja lo di
situ. Ini sekarang sudah 50 orang. Yang rekrut orang lingkungan, jadi kalau
gak berizin gak mungkin. Kita ada kerja sama dengna desa terkait tenaga
kerja,‖ kata dia. (PB)
By Bekasi Redaksi
RELATED POST
Jelang Idul Fitri, PT Fajar Paper Beri Santunan 1500 Paket
https://platbekasi.com/2020/11/ratu-sampah-kelola-limbah-fajar-paper-
dengan-kedok-bank-sampah/
BUMN ajak warga lingkar Mandalika
pilah sampah jadi emas
Sabtu, 26 Maret 2022 12:37 WIB
Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Sejumlah perusahaan di bawah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dan
mendirikan bank sampah untuk mengajak warga lingkar Mandalika,
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memilah dan mengumpulkan
sampah yang bisa dijadikan emas.
"Warga di enam desa penyangga ini, khususnya, bisa menabung dengan
sampah yang telah dipilah ke bank sampah. Setelah itu mereka bisa
mengambil emas, setelah tabungan sampah mereka cukup," kata Kepala
Divisi Corporate Social Responsibility Pegadaian Rully Yusuf di
Praya, Lombok Tengah, Sabtu.
Kegiatan Bakti BUMN untuk Indonesia di Mandalika itu dihadiri oleh
Menteri BUMN Erick Tohir secara virtual, melalui siaran langsung
Instagram.

"Program Bakti BUMN merupakan employee volunteering yang bertujuan
untuk meningkatkan jiwa kepedulian pegawai BUMN terhadap masyarakat
dan lingkungan melalui keterlibatan aktif sebagai relawan dalam
pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di
masing-masing BUMN maupun lintas BUMN," katanya.
Para relawan, ujar dia, dapat membantu meningkatkan pemahaman warga
sekitar akan pengelolaan sampah yang baik, sehingga bisa menekan
kebiasaan membuang sampah sembarangan serta sekaligus
mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan memilah sampah di Bank
Sampah Putri Nyale.
Untuk itulah, katanya,sosialisasi yang dilakukan, dimulai dari penanaman
nilai, kebiasaan dan aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan
menggunakan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), terutama dalam
mengelola sampah rumah tangga.
"Kehadiran bank sampah diharapkan dapat mendukung minat masyarakat
dalam memilah sampah di rumah untuk kemudian dikelola di bank,"
katanya.
Koordinator Bidang TJSL Kementerian BUMN Teddy Purnama
mengatakan bank sampah ini merupakan salah satu tempat pemilihan
sampah terpadu, guna menjawab persoalan sampah di objek wisata
Mandalika. Selain itu, program ini merupakan bentuk komitmen kepedulian
BUMN terhadap lingkungan di Mandalika khususnya, maupun di objek
wisata lainnya.
"Ini untuk mengedukasi masyarakat supaya peduli sampah dan
mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, karena sampah juga memiliki
nilai ekonomi yang cukup menjanjikan ketika dikelola dengan maksimal,"
katanya.
Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menyampaikan
program Bakti BUMN di Mandalika Lombok selaras dengan komitmen
Jasa Marga untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat melalui
program Creating Shared Value (CSV), yaitu menciptakan manfaat
bersama dan pada saat yang sama juga memastikan keberlanjutan bisnis
perusahaan.

―Di tahun ini, manfaat dari program CSV semakin lengkap dengan
kehadiran para relawan terpilih dalam program Bakti BUMN. Di sini
mereka akan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan
perangkat desa serta sekaligus menjadi agen perubahan BUMN sehingga
dapat mempengaruhi warga sekitar. Ini juga merupakan wujud nyata kami
dalam mendukung pelaksanaan program TJSL ke arah yang lebih baik,
sesuai panduan ISO 26000 dan tercapainya SDGs,‖ katanya.
Program Bakti BUMN di Mandalika Lombok merupakan program perdana
yang membuka rangkaian proyek percontohan Program Bakti BUMN yang
diselenggarakan di tiga dari lima
Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Mandalika, Sumba dan Danau Toba.
Sepuluh relawan terpilih dalam Program Bakti BUMN di Mandalika Lombok
itu, terdiri atas sejumlah karyawan BUMN yang tersebar di seluruh
Indonesia, di antaranya PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT
Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT
Perkebunan Nusantara X, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit
Asam Tbk, PT Angkasa Pura II dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © 2022 ANTARA
https://www.antaranews.com/berita/2783673/bumn-ajak-warga-lingkar-
mandalika-pilah-sampah-jadi-emas?utm_medium=mobile
23 ribu UMKM di Surabaya diminta dilibatkan
pengurangan sampah plastik
Selasa, 29 Maret 2022 09:42 WIB
apresiasi bagi UMKM yang mengurangi penggunaan sampah plastik
Surabaya (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota
Surabaya meminta sebanyak 23 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah

(UMKM) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dilibatkan dalam upaya
pengurangan sampah plastik.
"Jumlah timbunan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Surabaya
mencapai 1.782 ton setiap harinya. Tentunya ini harus disikapi semua
pihak," kata Anggota Komisi B DPRD Surabaya Alfian Limardi di
Surabaya, Selasa.
Menurut dia, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
(SIPSN) 2020 mengungkapkan bahwa kontribusi sampah plastik sebesar
19,4 persen dari seluruh sampah yang ada di Surabaya.
Alfian mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
mencoba menjawab tantangan pengurangan plastik dengan mengeluarkan
Peraturan Menteri LHK 75/2019. Bahkan dalam pengurangan sampah ini,
LHK mencanangkan target penurunan angka hingga 30 persen di tahun
2030 harus tercapai.
Persoalan sampah, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan masyarakat
untuk menekan jumlah sampah, melainkan produsen pun wajib pula
bertanggung jawab atas sampah produk yang dihasilkannya. Produsen
disini tidak hanya produsen skala besar tetapi juga para pelaku UMKM.
Baca juga: Surabaya melarang penggunaan kantong plastik di pasar
Baca juga: Surabaya siapkan aturan pembatasan pemakaian kantong plastik di pasar
Saat ini, Alfian menyebut ada sekitar 23 ribu UMKM di Surabaya, yang
harus dilibatkan dalam upaya pengurangan sampah plastik. Sebagai
langkah awal, lanjut dia, Pemkot Surabaya bisa melibatkan pelaku UMKM
yang ada di Kampung Kue, Kampung Tempe, Kampung Lontong dan
Kampung Pro Iklim.
―Ini untuk menginisiasi pengurangan penggunaan kemasan plastik,‖ kata
dia.
Selain itu, kata dia, sampah plastik dapat direduksi oleh para pelaku
UMKM dengan mulai menggunakan kemasan produk yang ramah
lingkungan seperti tas kain, kemasan kertas, karton corrugated sebagai
pengganti bubble wrap plastik, selotip kertas sebagai pengganti selotip
plastik.

Bagi UMKM makanan dan minuman dapat memulainya dengan tidak
menyediakan sedotan plastik.
Apalagi sedotan plastik jarang didaur ulang.
―Pemkot juga dapat memberikan apresiasi bagi UMKM yang dapat
mengurangi penggunaan sampah plastik. Apresiasi ini juga dapat
mendorong kesadaran UMKM lainnya turut serta mengurangi sampah,‖
ujar dia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi
Djuniantoro sebelumnya mengatakan, diterbitkannya Perwali 16/2022
tersebut sebagai upaya menekan konsumsi sampah plastik dan
melestarikan lingkungan.
"Kami akan mensosialisasikan Perwali itu selama 30 hari atau sampai
dengan tanggal 9 April 2022," katanya.
Selama sosialisasi tersebut, lanjut dia, pihaknya akan memberikan
imbauan di toko swalayan, pasar modern, restoran dan pasar rakyat terkait
larangan menggunakan kantong plastik dan kewajiban menggunakan
kantong belanja ramah lingkungan.
"Ada sanksi administrasinya bagi yang melanggar, mulai dari teguran
lisan, tertulis sampai dengan sanksi paksaan dari pemerintah baik itu
penyitaan kantong plastik maupun paksaan pemerintah lainnya yang
bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan," katanya.
Baca juga: Tumpukan sampah plastik tutupi Sungai Kalianak Surabaya
Baca juga: Komunitas Nol Sampah dukung pasar di Surabaya bebas kantong plastik
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2022
https://m.antaranews.com/berita/2788053/23-ribu-umkm-di-surabaya-
diminta-dilibatkan-pengurangan-sampah-plastik?utm_medium=mobile

Selamatkan Anak-anak Indonesia dari Bahaya BPA
Oleh:
Iklan Tempo.co
Rabu, 30 Maret 2022 15:31 WIB
Bagikan Berita
INFO NASIONAL – Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka
Sirait, mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan menyelamatkan
anak-anak Indonesia dari bahaya Bisfenol A atau BPA—bahan kimia yang
bisa menyebabkan kanker dan kemandulan—pada galon berbahan
polikarbonat (bahan plastik keras).
"Kami sudah bersurat melalui Sekretariat Negara, meminta kesempatan
untuk menjelaskan hal ini langsung ke Presiden," kata Arist dalam diskusi
publik "FMCG Talk" dengan tema "Risiko BPA bagi Kesehatan Publik dan
Pengaturannya pada Industri Air Minum Dalam Kemasan", Senin, 28
Maret.
"Intinya negara tidak boleh kalah oleh industri," katanya. "Karena itu,
rancangan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
pelabelan risiko BPA perlu segera disahkan."
Asosiasi Perusahaan Air Minum
Dalam Kemasan Indonesia,
organisasi induk industri air kemasan,
termasuk yang gencar menolak
lahirnya peraturan pelabelan risiko
BPA. Asosiasi menganggap
rancangan tersebut, kini tengah
memasuki fase pengesahan di
Sekretariat Kabinet, tak ubahnya
"vonis mati" karena konsumen bakal
beralih ke air galon dengan kemasan
yang dianggap lebih sehat.
Dalam draft peraturan BPOM, dipublikasikan ke khalayak luas sejak
November 2021, produsen galon yang menggunakan kemasan plastik
keras polikarbonat wajib mulai mencantumkan label "Berpotensi
Mengandung BPA" kurun tiga tahun tiga tahun sejak peraturan disahkan.
Sementara itu, produsen yang menggunakan kemasan selain plastik
polikarbonat diizinkan memasang label "Bebas BPA".

Sekaitan itu, Kepala BPOM, Penny K. Lukito, pada 21 Maret, meyakinkan
rencana pelabelan risiko BPA sama sekali tidak bertujuan merugikan
pelaku usaha. Justru, katanya, kebijakan itu untuk melindungi industri air
kemasan dari tanggung jawab (liability) di masa datang, senyampang
memberikan perlindungan kesehatan ke khalayak luas."Aspek keamanan
AMDK terkait dengan potensi resiko kesehatan konsumen harus menjadi
prioritas" kata Penny.
Bagi Arist, penegasan BPOM tersebut seharusnya mendorong semua
kalangan untuk bersama-sama memikirkan potensi bahaya BPA pada
kesehatan masyarakat luas pada jangka panjang.
"Kalau industri AMDK tidak terjaga dengan baik, dampaknya bakal terasa
pada anak-anak dan orang dewasa," katanya. "Dalam perspektif itu lah,
saya katakan industri harus patuh dan negara harus betul-betul
menyelamatkan anak-anak dari bahaya BPA."
Dalam diskusi yang sama, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, melihat pelabelan risiko BPA
sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memastikan
terpenuhinya hak masyarakat atas produk yang aman untuk dikonsumsi.
"Rancangan peraturan pelabelan itu sifatnya memperkuat regulasi yang
sudah ada," katanya.
Menurut Tulus, industri keliru bila sampai menganggap BPOM tak perlu
lagi merevisi regulasi terkait risiko BPA pada kemasan galon guna
ulang."Ambang batas migrasi BPA pada galon guna ulang yang ditetapkan
BPOM selama ini bukan harga mati, bisa diperbaharui untuk peningkatan
perlindungan konsumen dan agar sejalan dengan perkembangan ilmu dan
teknologi," katanya. "Jangankan peraturan BPOM, undang-undang
sekalipun masih bisa direvisi. Jadi kenapa industri mesti takut?"
Menurut Tulus, pelabelan risiko BPA pada galon polikarbonat tidak
dimaksudkan untuk menakut-nakuti publik namun semata agar konsumen
punya hak pilih atas produk yang mereka konsumsi. "Undang-undang
perlindungan konsumen jelas mengatur hal tersebut, termasuk soal label
dan informasi produk yang terperinci," katanya.

YLKI, telah melayangkan surat ke BPOM, mendesak lembaga untuk tidak
ragu dalam mengambil keputusan terkait pelabelan risiko BPA."Harus
diakui, yang punya kompetensi dalam soal risiko BPA hanya BPOM,"
katanya menepis berbagai tudingan miring industri terhadap inisiatif
BPOM. "Kalau BPOM ciut, bagaimana nasib konsumen?"
Tulus juga menyesalkan industri yang masih gagal menangkap niat baik
pemerintah, khususnya BPOM, terkait rancangan peraturan pelabelan
risiko BPA."Industri memang selalu begitu perilakunya setiap ada regulasi
baru, selalu menentang," katanya. "Mereka masih melihat regulasi baru
sebagai cost center, dianggap sebagai beban usaha."
Sementara itu, ahli polimer dari Balai Teknologi Polimer, Dr. Chandra Liza,
menilai ada risiko tersendiri bila level migrasi BPA yang telah ditetapkan
BPOM tidak dipatuhi oleh industri air kemasan. "Kuncinya ada pada
pengawasan," ujarnya.
Menurut Liza, perlu pula ada edukasi yang menyeluruh atas kalangan
penjual air kemasan galon terkait risiko peluluhan BPA akibat pemajangan,
penyimpanan dan distribusi galon yang serampangan."Pemajangan
produk galon yang tidak baik bisa mengakibatkan proses migrasi BPA
menjadi lebih cepat," katanya.
Sebelumnya, pada akhir Januari silam, Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan BPOM, Rita Endang, mengungkap pihaknya menemukan
"sejumlah kecenderungan mengkhawatirkan" terkait level migrasi BPA
pada galon guna ulang berbahan polikarbonat yang beredar luas di
masyarakat. Menurut Rita, temuan itu bersumber dari hasil uji sampel
post-market BPOM selama periode 2021-2022.
Namun Ketua Advokasi FMCG Insights, sebuah lembaga riset produk
kemasan, menyayangkan BPOM yang masih menahan penerbitan utuh
hasil riset anyar tersebut. Padahal, katanya, informasi itu sangat dinanti
publik yang kian bergantung pada air kemasan untuk kebutuhan air minum
sehari-hari.
"Kami menganggap informasi itu krusial, sebagian bagian dari
perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan
hak konsumen atas keamanan dan keselamatan produk," kata Willy.(*)
info tempo
Anak-anak

Air Minum Dalam Kemasan
https://nasional.tempo.co/read/1576584/selamatkan-anak-anak-indonesia-
dari-bahaya-bpa
Terkait AMDK dan BPA, manipulasi info
"Greenwashing" kelewat batas dalam isu mikroplastik kemasan
pangan
Minggu, 24 Oktober 2021 07:53 WIB
Oleh Hanni Sofia
Jakarta (ANTARA) - Praktik ―greenwashing‖ alias pencitraan palsu untuk
mendatangkan kesan ramah lingkungan banyak dilakukan merek dan brand
besar sebagai strategi pemasaran.
Sayangnya praktik itu kini meluas tak sekadar sebagai aksi korporasi untuk
menarik konsumen agar membeli produk dari brand tertentu namun melebar
menjadi semacam perang dagang antar-merek.
Akibatnya konsumen yang menjadi korban di medan perang bisnis yang nyaris
tak berujung itu.
Kebingungan, keresahan, rasa khawatir, hingga kerugian material pun timbul
kemudian.
Tak terkecuali hal itu terjadi dalam isu mikroplastik dimana kemasan plastik saat
ini memang banyak digunakan pada bungkus pangan dan minuman. Gaya hidup
serba praktis sekarang ini memang membuat kemasan plastik menjadi tidak
terelakkan.
Baca juga: Fesyen berkelanjutan, sungguhan atau jebakan?
Baca juga: Hati-hati "greenwashing", mulailah kritis sebelum membeli
Hal itu yang kemudian mendorong sekelompok orang berkampanye tentang
bahayanya mikroplastik misalnya dalam kemasan galon guna ulang yang
banyak digunakan di kalangan masyarakat.
Peneliti sekaligus dosen di Departemen Kimia FMIPA Universitas Indonesia (UI)
Dr. rer. nat. Agustino Zulys, MSc menegaskan pihaknya tidak pernah meneliti

mikroplastik pada galon guna ulang dan hanya melakukan penelitian yang
mengungkapkan adanya kandungan mikroplastik di kemasan galon sekali pakai
berbahan PET, sehingga belum ada bukti keberadaan mikroplastik pada galon
guna ulang.
Penelitian yang baru-baru ini ia lakukan yakni pada kemasan galon sekali pakai
berbahan PET.
Hasil penelitiannya menunjukkan secara kuantitatif dan kualitatif ada
mikroplastik di air kemasan di dalamnya.
Kepala Laboratorium Kimia UI itu mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan
UI bersama Greenpeace sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemasan
galon guna ulang berbahan Polikarbonat (PC).
Agustino sekaligus membantah informasi yang beredar yang menyatakan ada
kandungan mikroplastik dalam galon guna ulang yang lebih berbahaya dari
kemasan plastik lainnya termasuk galon sekali pakai.
Dia pun menyayangkan bahwa apa yang disampaikannya itu telah dipelintir
pihak-pihak tertentu.
Padahal data yang ia sampaikan terkait kandungan mikroplastik pada galon
sekali pakai, bukan pada kemasan plastik yang lain.
Klarifikasi serupa juga disampaikan Periset Utama Kampanye Plastik
Greenpeace Indonesia Afifah Rahmi Andini dimana riset yang ia lakukan
bersama laboratorium kimia anorganik UI adalah mengenai kandungan
mikroplastik dalam galon sekali pakai dan bukan galon guna ulang.
Uji sampel
Sebelumnya Greenpeace dan laboratorium kimia anorganik Universitas
Indonesia baru-baru ini melakukan uji terhadap sampel galon sekali pakai yang
beredar di kawasan Jabodetabek.
Hasil penelitian menunjukkan ditemukannya kandungan mikroplastik dalam
sampel galon sekali pakai ukuran 15 liter sebanyak 85 juta partikel per liter atau
setara dengan berat 0,2 mg/liter.
Sementara kandungan mikroplastik dalam galon sekali pakai ukuran 6 liter
sebanyak 95 juta partikel/liter atau setara dengan berat 5 mg/liter.

Analisis karakterisasi terhadap mikroplastik yang terkandung dalam sampel
menunjukkan bahwa mayoritas bentuk partikel mikroplastik adalah fragmen,
dengan ukuran yang berkisar antara 2,44 hingga 63,65 μm.
Baca juga: Greta Thunberg buka suara soal "greenwashing" hingga pakaian miliknya
Meskipun temuan mikroplastik dalam sampel memang tidak melebihi batas
aman yang ditetapkan oleh WHO, namun bila dikonsumsi dalam jangka panjang
bisa berpotensi berisiko tinggi bagi kesehatan manusia.
Karenanya, penelitian ini juga mengestimasi paparan harian mikroplastik air
minum dalam kemasan galon sekali pakai pada tubuh manusia dengan cara
memberikan kuesioner terhadap 38 responden di wilayah Jabodetabek yang
mengkonsumsi galon sekali pakai yang sampelnya diuji.
Hasilnya, data konsentrasi mikroplastik per liter air minum dalam kemasan dan
data konsumsi masyarakat per hari dapat dihitung. Di mana, paparan harian
mikroplastik dari sampel galon sekali pakai ukuran 6 liter sebesar 9,450 mg/hari
dan dari sampel galon sekali pakai 15 liter sebesar 0,378 mg/hari.
Karenanya, hasil penelitian ini merekomendasikan agar produsen galon sekali
pakai harus bertanggungjawab untuk memantau dampak penggunaan kemasan
plastik terhadap kualitas air minum yang dipasarkan kepada masyarakat.
Selain itu, produsen galon sekali pakai juga diminta selalu menunjukkan
komitmen serius terhadap regulasi pengurangan sampah plastik nasional.
Isu kanker
Bahaya paparan racun plastik dalam kemasan galon yang banyak digunakan
masyarakat saat ini menjadi isu yang meresahkan karena dihembuskan bisa
menyebabkan kanker.
Guru Besar Fakultas Kedokteran UI yang juga Ketua Umum Yayasan Kanker
Indonesia Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP
mengatakan tidak ada bukti air galon guna ulang menyebabkan penyakit kanker.
Menurutnya, yang pasti 90-95 persen kanker itu disebabkan dari faktor
lingkungan dimana sebagian besar karena paparan-paparan gaya hidup seperti
kurang olahraga dan makan makanan yang salah, merokok, dan lain
sebagainya. Dan sampai sejauh ini belum ada penelitian air galon
menyebabkan kanker.
Pernyataan Prof Aru ini membantah tudingan beberapa pihak yang membangun
narasi menyudutkan bahwa air kemasan galon berbahan polikarbonat yang

selama puluhan tahun digunakan oleh industri minuman karena ramah
lingkungan dan terbukti aman melindungi kualitas produk air minum yang
dikonsumsi masyarakat luas selama ini.
Penegasan yang sama juga disampaikan Anggota Yayasan Kanker Indonesia
Dr. Nadia A Mulansari SpPD-KHOM yang mengatakan penyebab kanker itu
multifactorial, di mana sekitar 10-15 persen sifatnya genetik dan sisanya sekitar
90-95 persen itu sporadik atau lebih ke arah faktor lingkungan.
Yang jelas, kata dokter Nadia, penyebab utama kanker yang sudah terbukti dari
berbagai penelitian itu adalah rokok dimana rokok menyebabkan sekitar 20-30
kasus kanker.
Faktor risiko yang lain yang bisa berpengaruh terhadap terjadinya kejadian
kanker adalah obesitas atau kegemukan, pemakaian hormonal yang panjang,
usia mensturasi dini, wanita yang tidak menyusui, terpapar bahan-bahan cat,
dan pupuk kimia. Intinya, penyebab kanker itu multifactoria atau banyak faktor-
faktor lain yang berkontribusi terhadap suatu sel sehingga membuat sel itu
berubah menjadi sel kanker.
Terkait air galon yang diisukan bisa menyebabkan kanker, dokter Nadia malah
menyatakan bahwa air putih adalah paling sehat.
Narasi negatif dan serangan terhadap air kemasan galon guna ulang berbahan
polikarbonat terjadi dalam dua tahun terakhir bersamaan dengan munculnya air
kemasan galon sekali pakai yang dikritik para aktifis lingkungan karena
berpotensi menambah sampah plastik yang mencemari
lingkungan.
Dokter Nadia mengatakan air galon guna ulang itu yang telah diizinkan beredar
di Indonesia sudah pasti menggunakan plastik yang ―food grade‖.
Sebelumnya, dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kandungan) dan spesialis
anak juga memastikan air galon guna ulang aman dikonsumsi ibu hamil dan
anak balita. Dr. M. Alamsyah
Aziz, SpOG (K), M.Kes., KIC, dokter spesialis kandungan yang juga Ketua Pokja
Infeksi Saluran Reproduksi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
(POGI), mengatakan sampai saat ini tidak pernah menemukan adanya
gangguan terhadap janin karena ibunya meminum air galon.
Karenanya, dia meminta para ibu hamil agar tidak khawatir menggunakan
kemasan air minum galon guna ulang ini, karena aman dan tidak berbahaya
terhadap ibu maupun pada janinnya.

Berbicara tentang ibu hamil, kata dokter Alamsyah, yang perlu diperhatikan itu
adalah terkait asupan gizi serta makronutrien dan mikronutrien yang baik selama
kehamilan. Menurutnya, itu akan
berdampak terhadap suplai kebutuhan gizi yang baik untuk pertumbuhan janin.
Selain aman untuk ibu hamil, penggunaan air minum dalam galon guna ulang ini
juga terbukti aman dikonsumsi anak-anak balita seperti yang disampaikan dokter
spesialis anak, Dr. dr. Farabi El Fouz, Sp.A, M.Kes. Menurutnya, selama
kemasan itu sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan Kemenperin, maka aman
untuk dikonsumsi.
Sepertinya praktik ―greenwashing‖ memang telah meluas menjadi instrumen
untuk saling menjatuhkan citra produk di mata konsumen, namun sudah saatnya
konsumen di tanah air semakin cerdas untuk menganalisis dan mengolah
informasi.
Baca juga: Riset: Konsumen Indonesia semakin lebih sadar lingkungan
Baca juga: Celah ekonomi dari produk hijau
Baca juga: LIPI: Pembakaran plastik tak sempurna dapat bahayakan lingkungan
Editor: Maria
Rosari Dwi Putri
https://www.antaranews.com/berita/2478149/greenwashing-kelewat-batas-
dalam-isu-mikroplastik-kemasan-pangan?utm_medium=mobile
Mahasiswa PMII Geruduk Pemkab Ponorogo
Tuntut Solusi Pencemaran Sampah
Charolin Pebrianti - detikJatim
Jumat, 01 Apr 2022 13:33 WIB
Demo mahasiswa di Ponorogo (Foto: Charolin Pebrianti/detikJatim)
Ponorogo - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor Pemkab
Ponorogo, di Jalan Alun-Alun Utara. Mereka memprotes persoalan
sampah.

Para mahasiswa memprotes pemkab untuk mengatasi permasalahan
sampah di TPA Mrican, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Sebab, saat ini
gunungan sampah mengganggu kenyamanan warga.
Selain berorasi di Depan Kantor
Pemkab Ponorogo, para
demonstran ini juga bergerak ke
kantor DPRD Ponorogo.
"Masalah lingkungan banyak
bentuknya, mulai dari pencemaran
udara, pencemaran air, dan
pencemaran tanah," tutur Ketua
Cabang PMII Ponorogo, Agus
Mujiranto kepada wartawan di
lokasi, Jumat (31/3/2022).
Baca juga:
Mahasiswa Ponorogo Demo Tuntut Harga Migor Stabil dan Penanganan Sampah
Agus menambahkan, ada beberapa permasalahan yang dirasakan warga
di sekitar TPA Mrican. Misalnya soal air lindi dari gunungan sampah yang
berbau dan mengontaminasi air warga.
"Bau yang ditimbulkan dapat tercium hingga radius 2 kilometer, bahkan
bau ini akan lebih parah ketika datang hujan atau pun terbawa angin,"
imbuh Agus.
Sedangkan, air yang terkontaminasi lindi ini mengalir ke lahan pertanian
karena aliran anak sungai dari TPA Mrican itu juga dimanfaatkan oleh
warga sebagai irigasi pertanian. Dampak dari air lindi ini mengakibatkan
tanaman pertanian mengalami penurunan produksi panen hingga
mencapai 50 persen.
"Dampak pada kesehatan para petani dan warga yakni air lindi tersebut
telah menyebabkan penyakit kulit," papar Agus.
Baca juga:
Puluhan Mahasiswa Demo Kedatangan Wapres Ma'ruf Amin di Ponorogo
Menurutnya, ketika musim kemarau datang, sampah plastik yang ada di
TPA Mrican sebagian diterpa angin lalu terbang ke pemukiman warga,
sungai-sungai dan lahan pertanian sekitar.

"Kami betul mengharapkan upaya dari pemerintah Kabupaten Ponorogo
untuk betul-betul mencarikan solusi dan mengawal permasalahan ini
sampai selesai," tandas Agus.
Berikut tuntutan para mahasiswa:
1. Menambah pengadaan mesin pengolahan sampah menjadi briket.
Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air lindi
sehingga tidak mencemari saluran air di sekitarnya.
2. Melakukan peninjauan kembali mengenai luas lahan TPA yang berada
di Desa Mrican.
3. Melakukan pemilahan sampah secara serius antara organik, an-organik,
dan B3.
4. Memberikan ganti rugi serta pelayanan kesehatan yang terdampak di
sekitar TPA Mrican.
Simak Video "Demo Mahasiswa IAIN Parepare Ricuh, Gedung Rektor Dilempari Air
Mineral"
(hil/iwd)
demo demo mahasiswa mahasiswa pmii sampah di ponorogo pemkab
ponorogo ponorogo detikjatim
Baca artikel detikjatim, "Mahasiswa PMII Geruduk Pemkab Ponorogo Tuntut Solusi
Pencemaran Sampah" selengkapnya https://www.detik.com/jatim/berita/d-
6011492/mahasiswa-pmii-geruduk-pemkab-ponorogo-tuntut-solusi-
pencemaran-sampah
.
Sampah Berserakan di Titik Nol IKN Nusantara
Jadi lokasi pengunjung hingga 1.500 orang per hari
Verified
Ervan Masbanjar
01 Apr 22 | 16:00
Penajam, IDN Times - Lokasi titik nol atau geodesi Ibu Kota Negara (IKN)
Nusantara kotor oleh tumpukan sampah pengunjung. Popularitas IKN
berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Kalimantan Timur (Kaltim) membuat warga menjadikan tempat ini sebagai
objek wisata.
Prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia yang
dilakukan Presiden dan rombongan di Titik Nol IKN, Senin (14/3/2022). (Dok. KLHK
Hanya saja, sampah mereka pun banyak yang tertinggal dan mengotori
tempat bersejarah itu. Tempat prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara
oleh Presiden Joko Widodo bersama 34 gubernur dari seluruh Indonesia
―Akhir-akhir ini pasca kunjungan pak presiden dan 34 gubernur se
Indonesia lokasi itu menjadi tempat masyarakat berwisata, tetapi
sayangnya sampah begitu saja ditinggal masyarakat pengunjung sehingga
terlihat kumuh,‖ keluh Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman kepada
IDN Times, Jumat (1/4/2022).
1. Hari libur jumlah pengunjung mencapai 1.500 orang
Adi mengatakan, masyarakat Kaltim bangga IKN dipindahkan ke PPU.
Presiden RI serta Gubernur Kaltim telah mengunjungi lokasi itu bahkan
hingga berkemah di situ.
―Wajar banyak masyarakat yang mendatangi lokasi itu karena ingin
mengetahui tempat bersejarah tersebut. Dalam satu hari saat weekend
jumlah pengunjung yang masuk ke titik nol IKN bisa capai 1.500 an
masyarakat umum per hari. Hal ini berdasarkan data dan informasi dari
pos penjagaan yang kami terima,‖ sebutnya.
Tapi kini, lanjutnya, muncul persoalan lain yakni terdapat tumpukan
sampah. Sampah itu berupa bekas minuman kemasan lantar, kotak atau
bungkusan bekas makanan milik pengunjung.
Pernah ada satu komunitas melakukan giat bersih-bersih sampah di lokasi
itu, tetapi saking banyaknya sampah itu, mereka kebingungan untuk
membawa dan membuangnya.

―Persoalan sampah ini kami jadikan bahasan dalam rapat untuk mencari
solusinya, agar sampah tidak menjadi momok negatif di lokasi titik nok IKN
itu,‖ tukasnya.
Baca Juga: Kegiatan di IKN, Presiden Kunjungi Titik Nol IKN di Sepaku PPU
Topic:
IKN NUSANTARA PENAJAM PASER UTARA SAMPAH KALIMANTAN
TIMUR
https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/ervan-masbanjar-1/sampah-
berserakan-titik-nol-ikn-nusantara?utm_source=whatsapp
Jangan Kaget, Masalah Baru Muncul Setelah Presiden Bikin Ritual di Titik Nol
IKN,
Lihat Selasa, 05 April 2022 – 23:27 WIB
Komunitas pesepeda di Sepaku sedang membersihkan sampah yang menumpuk
ditinggalkan pengunjung di titik nol IKN Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Potongan Layar Video @info_sepaku.
Menurut Adi, titik nol IKN Nusantara sebenarnya memang sudah mulai
dikunjungi masyarakat, semenjak ditetapkan sebagai lokasi pembangunan
Istana Negara.
Baca Juga: Lihat, Puluhan Prajurit Marinir Duduk Terdiam, Tunggu Keputusan Akhir
"Tetapi kunjungan ini makin meningkat setelah Pak Presiden datang
melakukan ritual dan kemah di sana," terang Adi Kustaman saat
dikonfirmasi JPNN.com, Senin (4/4/2022).
Masyarakat berkunjung karena penasaran dan ingin melihat secara
langsung geodasi titik nol IKN Nusantara. Selain itu gerbang menuju ke
kawasan Hutan Tanam Industri (HTI) PT Itchi Hutani Manunggal (IHM)
saat ini memang dibuka untuk umum.
Adi menegaskan, dibukanya akses menuju Titik Nol IKN Nusantara bukan
berarti menjadikan lokasi tersebut sebagai objek wisata. Melainkan
memperkenalkan lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan
Republik Indonesia baru.
"Memang dibuka, tetapi sekali lagi, ini bukan untuk dijadikan tempat
wisata. Memang ada kebijakan dari Kecamatan, PUPR, dan dua desa

terkait," jelasnya. "Masyarakat sangat antusias mendukung,
pembangunan IKN, setelah pak Jokowi berkemah dan melaksanakan ritual
penyatuan tanah dan air di sana. Masyarakat hanya mau melihat
suasananya seperti apa dan gimana sih di sana," sambungnya.
Antusiasme masyarakat yang berkunjung, kata Adi, sangat terlihat ketika
akhir pekan. Pengunjung dari luar daerah tercatat bisa menyentuh hingga
1.500 orang. Kebanyakan mereka yang datang hanya ingin berswafoto di
atas patok atau geodasi titik nol IKN. Presiden Jokowi melaksanakan ritual
penyatuan tanah dan air, titik nol IKN Nusantara jadi viral & ramai
dikunjungi masyarakat, namun muncul masalah baru.
TAGS Titik Nol IKN Nusantara IKN Nusantara masalah sampah Warga
BERITA TITIK NOL IKN NUSANTARA LAINNYA: Giring PSI Berkemah di Titik Nol IKN
Nusantara, Lihat Gaya Rambutnya Jumat, 25 Maret 2022 – 11:11 WIB Tanggapi
Pengkritik Ritual
Penyatuan Tanah & Air di Titik Nol IKN, Petrus: Munafikin
Kamis, 17 Maret 2022 – 19:04 WIB Ketemu Langsung Jokowi, Ketua Dewan Adat
Dayak
Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul
"Jangan Kaget, Masalah Baru Muncul Setelah Presiden Bikin Ritual di Titik Nol IKN,
Lihat",
https://m.jpnn.com/news/jangan-kaget-masalah-baru-muncul-setelah-
presiden-bikin-ritual-di-titik-nol-ikn-lihat?page=2

Siaran Pers
Gakkum LHK kembali Tindak Pelaku Pembuangan Sampah
Ilegal di Kabupaten Bekasi dan Kota
Tangerang
01 April 2022 22:00
Nomor: SP. 110/HUMAS/PPIP/HMS.3/04/2022
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap upaya penegakan hukum
pada pengelolaan sampah ilegal. Komitmen ini ditunjukkan oleh KLHK
melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK dengan
melakukan penindakan terhadap pelaku pengelolaan sampah ilegal di
Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.
Setelah menetapkan ES (47th) pada 24 Februari 2022 sebagai tersangka
pengelolaan sampah ilegal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang ada,
penyidik Gakkum LHK pada tanggal 30 Maret 2022, telah menetapkan A
(52 th) sebagai tersangka pengelolaan sampah ilegal di Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi. Saat ini penyidik telah menahan kedua tersangka ES
dan A di Rutan Bareksrim di Mabes Polri.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan
bahwa kedua tersangka baik ES dan A, disangkakan telah melakukan
tindak pidana atau kejahatan pengelolaan sampah ilegal. Jumlah sampah
ilegal di lokasi ini diperkirakan mencapai 508.776 meter kubik. Sampah-
sampah ini dibuang di bantaran Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL)
dengan luasan lebih kurang 3,6 hektar.
―Di samping penindakan terhadap pengelolaan sampah ilegal di Bekasi,
penyidik Gakkum LHK saat ini sedang mendalami kasus pengelolaan
sampah ilegal di kota Tangerang. Sampah tersebut diduga terkontaminasi
limbah B3. Lokasi ini berada di Bantaran Sungai Cisadane. Berdasarkan
bukti-bukti dan pemeriksaan saksi, penyidik Gakkum LHK telah
menetapkan T (43 th), MS (59 th) dan G (52 th) sebagai tersangka,‖
tambahnya saat memberikan keterangan dalam konferensi pers yang
diadakan di Jakarta, pada Jumat, (1/4).

Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penetapan tersangka dan
penahanan terhadap kelima tersangka ini menunjukkan keseriusan dan
komitmen Gakkum LHK untuk mencegah pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah ilegal.
―Pengelolaan sampah ilegal tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai terjadi
seperti peristiwa meledak atau runtuhnya Tempat Pengelolaan Akhir (TPA)
di Leuwigajah Cimahi pada tahun 2005 yang telah menelan korban lebih
dari 150 jiwa. Pembuangan sampah ilegal yang berada di
bantaran sungai seperti ini tidak hanya mencemari tanah, air sungai, dan
mengganggu kesehatan masyarakat, serta merugikan negara karena
harus memulihkan lahan-lahan yang tercemar. Apalagi saat hujan,
tumpukan sampah ilegal ini dapat mengalami longsoran. Hal ini tentu saja
berbahaya bagi masyarakat serta lingkungan karena dapat masuk ke
badan air sungai,‖ tegasnya.
Dengan tegas Rasio Ridho Sani mengatakan penindakan kasus ini harus
menjadi pembelajaran dan peringatan bagi penanggung jawab dan
pengelola sampah, termasuk pemerintah daerah untuk menghentikan
pengelolaan atau pembuangan sampah ilegal. Apalagi tindakan ini sudah
mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat,
penanggung jawab dan/atau pelaku diancam hukuman sangat berat.
Berdasarkan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang No 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
penanggung jawab dan/atau pelaku pengelolaan sampah ilegal diancam
hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp 15 miliar.
Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan
komitmen KLHK jelas bahwa tidak berhenti untuk menindak pelaku tindak
pidana terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terhadap
pengelolaan TPA sampah ilegal di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.
―TPA sampah ilegal di kabupaten Bekasi merupakan pengaduan
masyarakat yang langsung ditujukan ke KLHK. Dari proses penyidikan,
berita acara dan saksi, diketahui tersangka A memiliki motif ekonomi yaitu
mengutip uang dari hasil pembuangan sampah ilegal. Dengan motif
ekonomi tersebut, kami sudah meminta penyidik untuk terus mendalami
penyidikan kasus ini. Penindakan kasus tidak berhenti pada tersangka ES
maupun A. Menurut kami, masih ada pihak-pihak terlibat dan patut dimintai
pertanggungjawaban,‖ kata Yazid Nurhuda.

Sementara itu, penyidikan untuk pengelolaan sampah ilegal di Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang dilakukan berdasarkan informasi yang didapat
dari pengaduan LSM SAIH kepada Walikota Tangerang. Penyidikan akan
terus dikembangkan untuk mendalami siapa saja yang terlibat dan
bertanggung jawab dalam kasus ini.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Penanganan Sampah Direktorat
Jenderal PSLB3 KLHK Novrizal Tahar menyampaikan bahwa upaya
penegakan hukum terkait pengelolaan sampah adalah langkah penting
yang harus dilakukan. Dikarenakan ini merupakan amanat Presiden RI
yang telah menetapkan target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui
pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar
70% pada tahun 2025. Target tersebut ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.
―Dalam rangka penegakan hukum ini pastinya akan memberikan efek jera
yang sangat ampuh, sehingga apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden
terkait pengelolaan sampah 100% tercapai di tahun 2025,‖ pungkasnya.
__
Jakarta, KLHK, 1 April 2022
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK
Nunu Anugrah
Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id
Youtube: Kementerian LHK
Facebook: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Instagram: Kementerianlhk
Twitter: @kementerianlhk
Copyright © 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia.
https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4744

NEWS
The Ellen MacArthur Foundation reports on „specific
and urgent actions‟ needed to meet flexible packaging goals
1 APRIL 2022
Save article
A new report from the Ellen MacArthur Foundation emphasises its position
on single-use flexible packaging: elimination first, upstream innovation
second, and widescale investment in collection, sorting and recycling
infrastructure where this is not yet possible. The report covers the ―urgent
actions‖ required by both businesses and policymakers to facilitate the
transition to a circular economy for flexible packaging – with an
intensification of measures needed across the flexibles value chain if it is to
meet some of the targets already set.A challenging context
Combining input from over 100 experts, the new report from the Ellen
MacArthur Foundation ―aims to support organisations in achieving their
circular economy for plastics goals by providing a practical direction
forwards for flexible packaging‖. The organisation provides 21 actions that
it says are necessary for meeting plastic packaging targets for 2025 and
beyond, with a specific focus on flexible plastic packaging, which it claims
represents between 30 and 40% of all plastic packaging by weight.
The organisation begins the report by acknowledging that while flexibles
are the fastest-growing plastic packaging category – with their low weight,
low cost, and high functionality properties helping to contribute to the
category‘s 5% annual growth globally between 2019 and 2020 – they are
largely single-use. This corresponds with low recycling and high leakage
rates. The organisation notes that flexibles account for 80% of plastic
waste leakage into the ocean globally, a ―disproportionate share‖.
The report covers business-to-consumer (B2C) flexible packaging, which
includes any flexible packaging that is used and disposed of by a
consumer in the home or on the go. According to the Ellen MacArthur
Foundation, very few plastic B2C flexibles are recycled anywhere in the
world,

with less than 8% recycled in Europe – the highest figure globally. The
recycling of flexibles is largely limited to PE, which is generally downcycled
into lower quality material for items such as garbage bags or rigid furniture
items.
The priority: removing single-use flexible packaging from the equation
―Eliminating and innovating away from single-use flexible packaging must
be the first and foremost part of any flexible packaging strategy,‖ explains
the Ellen MacArthur Foundation, ―because as soon as single-use flexible
waste is generated, regardless of material or geography, it is very hard
to deal with.‖
The organisation claims that current efforts to move away from single-use
flexibles through elimination and reuse are surface level, failing to harness
the reduction potential available. There needs to be more effort from the
design stage onwards, according to the organisation, to move away from a
packaging model based on single-use flexibles.
Therefore, the Ellen MacArthur Foundation calls on the direct elimination of
unnecessary flexible packaging as one of the actions signalled by the
report. This would mean ―immediate elimination‖ where there would be no
―unintended consequences‖ and in such a way that limits the impact on
the product itself and its supply chain.
For businesses, the organisation says that this would involve identifying
opportunities for direct elimination of unnecessary flexibles, which
reportedly make up to around 5% to 10% of flexible packaging portfolios on
average. In addition, when developing new products, the organisation
encourages businesses to embed a critical assessment of the need for
flexible packaging during its design.
For policymakers, this would apparently involve collaboration and cross-
sector initiatives to align plans on priority flexibles for elimination and to
drive ambition across the industry.
Another requirement for deconstructing the single-use flexible packaging
system, the organisation explains, is upstream innovation that aims to
identify and scale ways of delivering products without such materials. This
would encompass packaging design, as well as thinking about production
and business models to examine the potential for initiatives like reuse.

The Ellen MacArthur Foundation emphasises the need for businesses to
introduce a high-priority, well-resourced research and development agenda
as the central component of every strategy on flexible packaging. This
would simultaneously require businesses to acknowledge that current
efforts are ―well below where they need to be‖ in addressing the flexible
packaging challenge.
Meanwhile, policymakers should ―create a supportive policy landscape for
innovation‖, argues the organisation. This could involve a suite of
measures such as subsidiaries, bans, and extended producer
responsibility (EPR) – some of which are already being implemented in
some countries.
What about single-use flexibles that cannot be eliminated yet?
As the Ellen MacArthur Foundation notes, it is not yet possible to move
away from single-use flexible packaging without negative unintended
consequences. The solution, the organisation says, is ―unprecedented
efforts across packaging design, infrastructure, and policy‖, to be
―commenced immediately‖.
For single-use flexibles that cannot be eliminated, there will need to be
decisions made on which specific materials to use to best support a
circular economy, the organisation claims. On the one hand, this may
involve retaining plastic flexible packaging, but designing for recyclability
and scaling collection, sorting, and recycling systems. The organisation
notes that transitioning multi-material flexibles, which represent
approximately 40% of flexibles, to mono-materials would be an important
step in boosting recyclability.
On the other hand, businesses could consider substitutions to other
materials, such as paper-based or compostable plastic flexibles – which
would again need to be designed with circularity and end-of-life at the fore.
Early in the product‘s lifecycle, businesses also need to account for
reduction and regeneration when sourcing materials for paper-based
flexibles, avoiding driving up demand for virgin paper, according to the
organisation.
Similarly, before compostable flexibles are considered, the organisation
points to the need to demonstrate the mechanisms required to define
compostability and to prevent the contamination of recycling streams with

food waste. The issue the organisation identifies with the composting of
flexible paper or plastic packaging is that, by definition, it means the
materials are lost from the market (as they cannot be recycled or reused)
and could potentially increase virgin material input requirements.
To provide the collection, sorting, and recycling systems needed to support
these measures, the Ellen MacArthur Foundation recommends separate
recycling targets for flexibles. In addition, it suggests raising EPR fees for
flexibles to around €1,100 and placing significant investment in
infrastructure. This would address sticking points such as over 40% of
Europe‘s population not having access to a separate collection for
flexibles.
However, the Ellen MacArthur acknowledges that the recycling of plastic
flexibles has ―significant and inherent‖ quality or yield losses for
mechanical recycling and chemical recycling respectively.
The recycling of paper flexibles apparently presents a similar challenge.
Overall, the organisation says that elimination and upstream innovation
must be the priority to mitigate or eradicate these downstream losses.
CEFLEX support
Graham Houlder, project coordinator CEFLEX, commented on the report:
―Urgent action to improve the circularity of flexible packaging is needed
and CEFLEX welcomes the Ellen MacArthur Foundation stating it loud and
clear.
―We have many of the solutions and know what to do. CEFLEX will
continue to give focus and urgency to the in-depth technical and business
changes needed - working to ensure all flexible packaging materials are
returned to the economy at a competitive price and quality to replace
virgin materials.
―It requires industry, policy makers and investors to pull together to
accelerate progress around a sustainable business case to create real
momentum and scale.‖
In a statement responding to the report, CEFLEX stated that its‘ vision
involves a circular economy for flexible packaging by 2025. It believes that

the actions presented by the Ellen
MacArthur Foundation are achievable ―in a relatively short time frame‖ so
long as the industry acts on the ―tangible opportunities‖ for making flexibles
circular.
One of the major initiatives developed with the goal of meeting these
targets includes CEFLEX‘s Designing for a Circular Economy Guidelines
(D4ACE). A recently announced collaboration with
UK Research and Innovation (UKRI) to further develop the guidelines will
involve Queens University Belfast, the University of Maastricht, and the
University of Ghent peer-reviewing CEFLEX‘s existing data and further
testing to be conducted into flexible packaging structures that are not yet
widely sorted or mechanically recycled.
CEFLEX says it has also worked with the 4evergreen alliance on design
guidelines for fibre-based packaging, while it is in talks with Flexible
Packaging Europe, the European Aluminium Foil Association, and other
key players to develop design guidelines for aluminium-based flexible
packaging. The group adds that it would ―welcome a legal requirement for
packaging to meet design-for-recycling guidelines‖.
Like the Ellen MacArthur Foundation, CEFLEX also emphasises the need
for an extensive and effective collection system. In a position paper
released last year, CEFLEX called for all flexible packaging to be targeted
for collection and sorting in a separate stream that does not involve
mixing with paper, board, or glass, which could reduce recycling quality.
CEFLEX echoes the Ellen MacArthur Foundation‘s call for an investment in
infrastructure of at least €2 billion to achieve a four-fold increase in
recycling capacity by 2025. Alongside this,
CEFLEX calls on EU Member States in particular to ―ensure that the
obligation to separately collect waste is implemented‖, as well as to
introduce or enhance EPR schemes.
Finally, CEFLEX notes that its Quality Recycling Process (QRP) aims to
address the issues raised by the Ellen MacArthur Foundation by
―developing a modular and responsible sorting and recycling approach‖.

Trials of the QRP have demonstrated ―good yields and delivered recyclate
quality suitable for replacing virgin polymer grades in a number of
demanding film and flexible packaging applications‖, according to Dana
Mosora, workstream lead at CEFLEX. The commercial launch of
CEFLEX‘s next-generation waste processing plant based on its QRP is
expected in 2023.
Topics CEFLEX Collaboration Design Ellen MacArthur Foundation
Flexibles Sustainability
Site powered by Webvision Cloud
https://packagingeurope.com/news/the-ellen-macarthur-foundation-reports-
on-specific-and-urgent-actions-needed-to-meet-flexible-packaging-
goals/8068.article
Sampah laut di kapal Dempo
Husniyati Amirullah
01 April 2022
Just for documentation
Sinergisitas Action Tim volunteer the grEEn foundation Indonesia ( tgfI) vs
Managemen Tekhnis
Kapal Gunung Dempo menuju Indonesia bebas sampah laut. Memantau
potensi timbulan sampah kapal sebelum, selama dan setelah hari raya
besar tanah air. Bukan uka2 semua harus nyata jgn cm wacana. Ayo
bersama mendukung Indonesia bebas sampah laut smp 2025, klu blm
kelar
tambah lg menjadi 2030�
.

5 hrs ·
Custom Save · More LikeReactComment
Write a comment...
Komentar saya (RVT)
Sayang sekali aksi tersebut di atas tidak disertai narasi yang
memadai yang dibagikan melalui Facebook.
Muhammad Nizar ►►Indonesian Waste Platform
PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN CARA TOSS
Sampah yang diproses dengan cara TOSS (Teknologi Olah Sampah di
Sumbernya) atau RDF (Refuse-Derived Fuel) skala komunal, apabila
diterapkan maka hasil yang akan terlihat nyata adalah berkurangnya

sampah yang masuk ke TPA, serta akan berdampak langsung pada
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari sampah.
Hal tersebut juga mendukung Program Pemerintah dalam penyediaan
energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.
KLIK bersama Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Serambi
Mekkah menyelenggarakan Webinar dalam program KLIK Updates hari
Selasa, 12 April 2022 mulai pk. 09.00 WIB via Zoom.
Registrasi melalui link berikut :
www.bersamaklik.com
bit.ly/KLIKupdates22
"Commitment to be
Competent"
TEAM KLIK
23 hrs ·
Public group
Save · More
LikeReactCommentShare
Write a comment...
GROUP MENU
About
Discussion
Info
Add Members
Members5408
Photos7198
Events
Files233
Install Facebook on your Redmi Note
5A and browse faster
English (US)
Your PagesHelpSettings & PrivacyReport a ProblemTerms & PoliciesLogout (Riza)Back To
Top
KASUS SUBANG : Inilah Bentuk Bukti Yang Ada
di Dalam Kantong Sampah TKP!!
Galih Cipta Nugraha 3 April 2022, 10:24 WIB
Ilustrasi MImin membuang kantong plastik di TKP/Screenshoot/Youtube
Suki en Diego(MADAM SUCI) /

PRIANGANTIMURNEWS - Akhirnya sebuah fakta baru terungkap dalam
kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang benda dalam tong sampah
yang dipertanyakan banyak orang akhirnya terjawab oleh kartu tarot
Madam Suci.
Tong sampah di sekitar TKPpembunuhan ibu dan anak di Subang yang
diduga terdapat bukti yang dihilangkan terendus oleh anjing pelacak dari
kepolisian.
Namun dari jejak digital yang ada tak ada pembahasan yang menyebutkan
bahwa polisi menemukan sesuatu yang bisa menjadi alat bukti dari dalam
tong sampah tersebut.
Baca Juga: KASUS SUBANG: Tepat Sebelum Puasa! Tetangga Korban Di Tetapkan
Sebagai Tersangka!!
Lalu apakah sebenarnya yang ada dalam tong sampah tersebut sehingga
anjing pelacak mengendusnya Apakah pelaku pembunuh ibu dan anak ini
meninggalkan bukti atau jejak di sana.
Madam Suci menjawab lewat prediksi dan pembacaan kartu tarot miliknya
terkait sesuatu yang ada di dalam tong sampah tersebut.
Hal yang memang ini bisa menjadikan sebuah bukti ya bilamana tidak Hai
karena disini kartunya mengenai kejadian di malam itu ujar Madam Suci.
Baca Juga: KASUS SUBANG PALING UPDATE: Roy Suryo Ungkap Oknum Banpol
Terlibat....!!!
Madam Suci juga menunjukkan kartu tarot lainnya yang menggambarkan
bahwa barang yang berada di tong sampah tersebut memang sudah
terbakar dan di sini ada sebuah kondisi dimana memang Barangnya sudah
terbakar kata Madam Suci.
Kartu tarot terakhir yang dibacakan soal benda yang ada di tong sampah
dekat TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang itu menggambarkan jelas
benda atau barang tersebut apa sebenarnya yang dibakar di situ,
Halaman: 1 2 Selanjutnya
Editor: Galih Cipta Nugraha

Sumber: YouTube Suki en Diego (MADAM SUKI)
lanjutan
KASUS SUBANG : Inilah Bentuk Bukti Yang Ada di Dalam Kantong
Sampah TKP!!
Galih Cipta Nugraha 3 April 2022, 10:24 WIB
Ilustrasi MImin membuang kantong plastik di TKP/Screenshoot/Youtube Suki en
Diego(MADAM SUCI) /
Apa sebenarnya yang dimasukkan ke tong sampah tersebut di tong
sampah tersebut yang terbakar adalah baju mereka dan mungkin
beberapa alat untuk membersihkan.
Baca Juga: TERUNGKAP KASUS SUBANG: Penyidik Berhasil Temukan Bukti Baru,
TKP Baru dan Juga Saksii...
Seperti lapnya kaos tangan apapun itu yang pada malam itu digunakan
untuk pembantaian.
Meskipun Madam Suci kembali menegaskan hasil kartu tarot miliknya soal
benda yang dibuang pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang ke
dalam tong sampah.
Jadi segala hal yang dilakukan di malam itu dibersihkan kata Madam Suci.
Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sudah menegaskan nama-nama
tersangkapembunuh ibu dan anak di SubangJawa Barat baik pelaku pun
akan diumumkan sebelum puasa.
Baca Juga: Klarifikasi Berita Yosef dan Yoris Ditangkap Polda Jabar, Rohman Hidayat:
Itu Tidak benar
Bahkan Kapolda sudah mengaitkannya jika pengumuman kasus
pembunuhanibu dan anak yang akan dilakukannya itu sebagai kado
puasa.
Mudah-mudahan menjadi kado bulan puasa karena sudah mengarah
kepada tersangka nya kata Kapolda Jabar Suntana di Purwakarta, Selasa,
22 Maret 2022.***
Halaman: 1 2

Editor: Galih Cipta Nugraha
Sumber: YouTube Suki en Diego (MADAM SUKI
KASUS SUBANG : Inilah Bentuk Bukti Yang Ada di Dalam Kantong
Sampah TKP!!
©2022 Pikiran Rakyat Media Network
https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-
1224148167/kasus-subang-inilah-bentuk-bukti-yang-ada-di-dalam-
kantong-sampah-tkp?page=2
Diduga Alami Kecelakaan, Mayat Bule Ditemukan
di Sungai TPA Suwung
3 April 2022 17:35 PM
EVAKUASI: Proses evakuasi
jenazah Andrew di aliran Sungai
TPA Suwung. (ISTIMEWA)
DENPASAR, BALI EXPRESS – Sesosok jenazah pria asing di aliran
sungai TPA Suwung, Jalan Pulau Serangan, Denpasar Selatan,
menggegerkan warga sekitar pada Minggu (3/4) pagi. Diduga,
pria itu tewas dan hanyut usai mengalami kecelakaan.
Menurut Kapolsek Denpasar Selatan Kompol I Gede Sudyatmaja yang
dikonfirmasi, korban merupakan warga negara asing (WNA) asal Inggris
bernama Michael Andrew, 36. ―Kami mengetahui identitasnya dari dompet
korban yang berisi identitas diri berupa Driver License (SIM), ATM Mandiri,
kartu post office, uang tunai Rp 607 ribu, kartu vaksin covid-19, hingga
kunci kamar,‖ tandasnya.

Dijelaskan, berdasar keterangan pacar sekaligus calon istri korban Indah
Prihartini 36, awalnya Andrew yang tinggal bersamanya di Kertha Lestari
Perumahan Southernland Regency, Sidakarya, Densel ini berpamitan
untuk pergi ke salah satu bar AMV di Legian, Kuta Badung, pada Jumat
(1/4) malam. Korban berangkat seorang diri menaiki sepeda motor Honda
Scoopy warna abu bernopol AG 5052 QJ.
Sampai pada Sabtu (2/4) sekitar pukul 01.00, Andrew mengaku akan
pulang pesan WA kepadanya. Akan tetapi dia tak kunjung sampai di
rumah. ―Calon istrinya yang berusaha menghubungi juga tidak bisa karena
nomor korban sudah tak aktif,‖ ucap Perwira Melati Satu di pundak itu.
Kemudian sekitar pukul 12.30, wanita itu mendapat kabar dari
karyawannya bernama Kadek Putrawan, 22, yang bekerja di Villa daerah
Kerobokan, Kuta Utara. Bahwa, ketika berangkat kerja Putrawan melihat
polisi lalu lintas di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar Selatan. Saat
didekati, ternyata ada motor Scoopy milik korban jatuh ke sungai.
Sandal dan helmnya berserakan di atas, namun orangnya sudah hilang.
Hal ini tentu membuat calon istri Andrew khawatir, apalagi bule ini tak
kunjung ditemukan. Hingga keesokan harinya kabar duka sampai di telinga
Indah. Sang pacar yang berperawakan tinggi gempal tersebut ditemukan
sudah menjadi mayat oleh saksi Putu Kurniawan, 28, di aliran sungai TPA
Suwung.
Kala itu sekitar pukul 10.00, saksi sedang bekerja di TPA Suwung.
Kemudian, dia melihat jenazah dalam keadaan telungkup berada di bibir
kanan sungai. ―Korban saat ditemukan menggunakan celana kain pendek
warna hitam, baju kaos warna hitam serta terdapat tatto pada lengan
kanan, diduga hanyut dari aliran sungai tempat dia kecelakaan
sebelumnya,‖ tuturnya.
Saksi pun memberitahu rekan-rekannya bahwa ada mayat terapung,
hingga masyarakat sekitar ikut heboh. Lalu temuan menggegerkan ini
dilaporkan ke polisi dan instansi terkait. Kemudian aparat Polsek Denpasar
Selatan, Tim SAR Polairud Polda Bali, serta BPBD Denpasar tiba untuk
melakukan evakuasi dan pemeriksaan.
Kondisi tubuh korban terdapat sebuah luka pada betis sebelah kiri dan
rambutnya sudah mengelupas dari kulit kepala disinyalir akibat kecelakaan

yang dia alami sebelumnya. Kini jenazah
Andrew telah dievakuasi ke RS Sanglah guna pemeriksaan dan
penyelidikan lebih lanjut oleh petugas.
Reporter: I Gede Paramasutha
Jl. Kapten Cok Agung Tresna No. 63
Renon, Denpasar
Telp : (0361) 4754165.
Email : redaksi.baliexpress@gmail.com
Iklan : iklanbaliexpress@gmail.com
https://baliexpress.jawapos.com/bali/03/04/2022/diduga-alami-kecelakaan-
mayat-bule-ditemukan-di-sungai-tpa-suwung/
Keren! Ratusan Ton Sampah Plastik Disulap untuk
Pengaspalan Jalan di Garut
Farauq Arfiansah 3 April 2022, 16:50 WIB
Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, didamingi Kadis PUPR Garut, Luna Aviantrini,
melakukan peninjauan pengaspalan di area Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut,
Kamis 31 Maret 2022 malam./Agus Somantri/Galamedia /
PRFMNEWS - Ratusan ton sampah plastik di Garut disulap menjadi bahan
canpuran hotmix untuk proses perbaikan jalan.
Pemerintah Garut menggunakan ratusan ton sampah plastik yang nantinya
akan menjadi bahan campuran hotmix yang digunakan pengaspalan jalan.
Pengaspalan jalan dengan campuran hotmix dan sampah plastik dilakukan
untuk perbaikan jalan yang ada di garut.

Hal tersebut seperti yang dilansir prfmnews.id dari laman infogarut.id,
Sabtu, 2 April 2022,
Pemerintah Kabupaten Garut menggunakan 216 ton sampah plastik yang
diolah menjadi campuran hotmix.
Baca Juga: Detik-detik Warga Baleendah Bandung Tangkap Buaya Pakai Tangan
Kosong Diiringi Jeritan Histeris Emak-emak
Helmi Budiman, Wakil Bupati Garutmengatakan penggunaan sampah
plastik dalam pengaspalan jalan merupakan suatu bentuk inovasi.
Bahkan Helmi Budiman mengungkapkan kalau jalan yang diaspal
menggunakan bahan bercampur sampah plastik akan lebih kuat
dibandingkan yang biasa.
"Dengan ditambahkan 10 persen plastik ini akan menambah kekuatan 40
persen," ungkap Wakil Bupati tersebut.
Ratusan ton sampah ini akan digunakan do enam titik jalan yang ada di
Garut. Keenam titik tersebut yaitu wilayah perkotaan, Kadungora-Leles,
Samarang dan Karangpawitan.
Halaman: 1 2
Editor: Indra Kurniawan
Sumber: Jabarprov.go.id
©2022 Pikiran Rakyat Media Network
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-134151589/keren-
ratusan-ton-sampah-plastik-disulap-untuk-pengaspalan-jalan-di-garut
Keren! Ratusan Ton Sampah Plastik Disulap untuk Pengaspalan Jalan di Garut
Farauq Arfiansah 3 April 2022, 16:50 WIB
Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, didamingi Kadis PUPR Garut, Luna Aviantrini,
melakukan peninjauan pengaspalan di area Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut,
Kamis 31 Maret 2022 malam./Agus Somantri/Galamedia /

Helmi juga mengungkapkan mengenai pengerjaan titik-titik tersebut yang
akan dikerjakan dalam bulan Ramadhan ini, meskipun tidak semua.
Ada empat titik yang rencananya akan dikerjakan dalam bulan Ramadhan,
sala satunya di sekitar area Gedung Pendopo ke Jalan Bank.
"Jadi ini yang diperkotaan, kemudian yang dari Tarogong ke Samarang,
kemudian juga yang di daerah Pembangunan, Karangpawitan - Wanaraja,
nah ini jadi Insya Allah kita gelar pada bulan Ramadhan ini," lanjut Helmi.
Total yang dianggarkan Pemerintah Garut untuk tahun 2022 yaitu untuk
sepanjang 23 kilomoter dan tahun depan akan ditargetkan sepanjang
jalan50 kilometer.***
Halaman: 1 2
Editor: Indra Kurniawan
Sumber: Jabarprov.go.id
TAGS kalan Garut aspal sampah plastik
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-134151589/keren-
ratusan-ton-sampah-plastik-disulap-untuk-pengaspalan-jalan-di-
garut?page=2
3 Pria Buang Segerobak Sampah ke Pantai Carita
Ditangkap-Minta Maaf!
Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 04 Apr 2022 18:26 WIB
Pandeglang - Pihak Pemkab Pandeglang telah mengetahui informasi dua
pria yang membuang sampah satu gerobak di Pantai Carita yang videonya
viral. Setelah ditelusuri, ternyata ada tiga orang pelaku, yaitu Samsuri,
Arman, dan Kadrani.

Mereka kedapatan membuang sampah menggunakan gerobak di bibir
Pantai Carita saat matahari tenggelam. Video perbuatan tidak terpuji itu
direkam wisatawan dan viral di medsos.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang Ramadani
mengatakan ketiganya adalah pedagang di lokasi wisata Carita.
Segerobak sampah yang dibuang ke pantai yang jadi objek wisata di Desa
Sukajadi, Kecamatan Carita.
Baca juga: Eks Ketua Dewan Kesenian Banten Ditahan Imbas Korupsi Dana Hibah
"Mereka pedagang, pelakunya sudah ditangkap dan meminta maaf," kata
Ramadani kepada detikcom di Pandeglang, Senin (4/4/2022).
Mereka sendiri sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang
sama. Para pelaku sudah memohon maaf dan berjanji akan menjaga
kebersihan Pantai Carita.
Jika mengulangi tentunya akan mendapat sanksi sesuai ketentuan
berlaku.
Baca juga:Tanah-Bangunan Rp 11 M Milik Tubagus Chaeri Wardana Dilelang KPK
Jika merujuk pada Perda tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban
(K3) Nomor 4 Tahun 2008, para pelaku bisa dikenai sanksi denda. Tapi
Pemkab Pandeglang mengutamakan pemberian pemahaman.
"Kalau mereka ternyata nanti mengulangi perbuatannya lagi baru kita
kenakan sanksi," ucapnya.
(bri/jbr)
pantai carita pandeglang banten buang sampah sembarangan buang
sampah ke pantai
Baca artikel detiknews, "3 Pria Buang Segerobak Sampah ke Pantai Carita Ditangkap-
Minta Maaf!" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6016202/3-pria-
buang-segerobak-sampah-ke-pantai-carita-ditangkap-minta-maaf.

NEWS
SYSTEMIQ: European plastics system will need
to make use of emerging technologies to meet
circularity goals
4 APRIL 2022
According to a new report bySYSTEMIQ, the current measures being
taken to adapt the European plastics system will not be enough to meet
agreed climate goals, circularity policies, and the European Green Deal.
The organisation says that recycling alone cannot fully enable a
circular economy or mitigate carbon emissions and calls urgently for
innovation, investment, and policy support across the value chain. In
particular, the report emphasises the need to develop less mature
pathways, such as green hydrogen, chemical recycling, and carbon
capture, to support existing measures.
The precedent
In the ‗ReShaping Plastics – Pathways to a Circular, Climate Neutral
Plastics System in Europe‘ report, SYSTEMIQ says that, in 2020, around
14% of plastic waste was recycled. This is a slightly lower figure than that
suggested by AMI, which put forward the figure of 23.1% for the overall
mechanical recycling rate in Europe in 2021.
However, both groups concur that a significant amount of plastic is lost
either to landfill or incineration, or uncounted for due to gaps in waste data.
SYSTEMIQ, for example, estimates that 50% of Europe‘s plastic waste is
incinerated for energy recovery, while around 8-15 million tonnes of plastic
are unaccounted for because of gaps in waste data. While some of this
could be attributed to the plastic being ‗in use‘ within the economy,
the organisation says that this explanation does not encompass all of the
missing data. ―This data gap presents a major challenge to the
understanding of the environmental and climate impacts of
plastic,‖ the organisation warns.
No silver bullet

SYSTEMIQ emphasises that current efforts to foster a circular economy
and reach net-zero emissions will ―still leave a highly resource inefficient
system, and are not yet fast enough to align with the goals of the Circular
Plastics Alliance, European Green Deal, or the Paris and Glasgow
climate agreements.‖ There is no ―silver bullet‖, the organisation says, and
warns against recycling as a catch-all policy – echoing similar calls from
WWF, which says that reduction and reuse must be the priority going
forward.
For example, in SYSTEMIQ‘s ‗Current Actions Scenario‘ – one above the
baseline scenario – which involves all current commitments, such as
European legislation and voluntary company commitments, being
implemented and enforced, the system circularity rate would be around
33%,
corresponding to 92Mt of CO2 and 44Mt of virgin fossil plastic use. This is
only just double the baseline scenario, which gives a figure of 14% for
system circularity based on current measures alone.
The report identifies ―a collaborative, systematic approach needed across
all stakeholders‖ with partnership between upstream and downstream
solutions being essential and ―most effective when deployed together‖.
While this would significantly reduce GHG emissions and plastics
waste in the next decade and beyond, the organisation claims it is also not
enough to reach the target of net-zero carbon emissions by 2050.
For SYSTEMIQ‘s ‗Reduction & Substitution Scenario‘ wherein plastic use
is significantly reduced through elimination, substitution (e.g., to
compostable packaging), reuse, and the introduction of Deposit Return
Schemes (DRS), the system circularity rate in Europe would be around
52% by 2050.
In the next scenario, where collection, sorting, and recycling – including
chemical recycling – is rapidly expanded and scaled, SYSTEMIQ places
system circularity at 69% in 2050, alongside 41Mt of CO2 emissions and
24Mt of virgin fossil plastic use. This scenario would rely on the
upstream innovation in the previous scenario, as well as downstream
solutions like Extended Producer Responsibility (EPR), but would still not
reach net-zero emissions.

Jyrki Katainen, president of the Finnish Innovation Fund Sitra and chair of
the SYSTEMIQ report‘s steering committee, says: ―One of the report‘s key
findings is that the European plastics system is already adapting to
address the challenges of climate change mitigation and circularity but
commitments on behalf of industry and policymakers do not go far or fast
enough. We must adapt and we must do so at pace.‖
The potential of emerging technologies
Therefore, SYSTEMIQ puts forward the need to develop multiple, less
mature technologies, innovations, and approaches – alongside existing
efforts to foster a circular economy in Europe – to decarbonise the plastics
industry, further decrease GHG emissions, and enhance circularity.
The organisations identify the next three to five years as a ―critical window‖
for industry action. The decisions made now will determine whether the
European plastics system will achieve circularity and net zero emissions by
2050, according to the report.SYSTEMIQ identifies what it calls ―less
mature pathways‖ to a circular economy as an area requiring significant
support, innovation, and investment. This includes green hydrogen, the
use of carbon capture and storage (CCS) technologies, shifting to bio-
based polymers, and electrifying stream crackers. These solutions would
reportedly ―decouple plastic from fossil fuel feedstocks‖ and are ―critical‖ to
achieving the established targets alongside existing circular economy
measures.
Some of these solutions are beginning to appear on the packaging market
– in both plastics and other segments – in very early iterations. Some
companies, including The Coca-Cola Companies, Suntory Group, Braskem
and Sojitz Corporation, have begun the process of commercialising
bioMEG technologies to allow for the production of bio-based PET
beverage bottles. Meanwhile,
Essity announced last year that it would be using green hydrogen instead
of natural gas to enable CO2-free tissue production at a pilot plant in
Germany.
There is also a dearth of chemical recycling technologies beginning to
emerge. A report from ecoprogidentified more than 90 chemical recycling
projects focused on plastics worldwide; while around 20 plants appear to
be operational, this is mostly for research and development at

present. Some examples include Eastman‘s $1 billion investment in a
polyester renewable plant in France and Mura Technology‘s HydroPRS
hydrothermal advanced recycling technology for plastics deemed
unrecyclable.
In a scenario suggested by SYSTEMIQ where carbon-intensive fuels are
substituted for low-carbon hydrogen alternatives and CCS technologies are
scaled, system circularity would be approximately 78%, while CO2
emissions and virgin fossil plastic use would be 25 and 20 Mt respectively.
This scenario, SYSTEMIQ notes, would also require chemical recycling to
improve its carbon profile; again, such solutions are emerging, such as
Dow‘s collaboration with Plastogazon a hydrocracking technology that is
reportedly less energy-intensive than other forms of advanced recycling.
‗Net-Zero System Change Scenario‘, the last scenario presented by
SYSTEMIQ, relies on the introduction of alternative feedstock, including
bio-based options, and the electrification of steam crackers. Combined with
the measures involved with all the other scenarios, by 2050, this would
allegedly put circularity at 78% with virgin fossil use dropping to 11Mt and
CO2 emissions reaching net-zero.
Recycling isn‘t the solution – but what is?
Expressing support for the report, Virginia Janssens, managing director of
Plastics Europe, which commissioned the report, says: ―Plastics Europe
welcomes the report. It is insightful and thought provoking and will make a
valuable contribution to informing and guiding the decisions of Plastics
Europe, our members, and all stakeholders.
―Plastics Europe‘s members have been investing and innovating to support
the EU‘s net zero and circularity ambitions for a long time, and this has
accelerated in recent years.
―However, we support the report‘s central finding that faster systemic
change is essential, and that circularity is the most important medium-term
lever of the European plastics system‘s transition.‖
A recent report from the Ellen MacArthur Foundation has likewise called on
urgent action from the industry and from policymakers, specifically in
relation to facilitating the transition to a circular economy for single-use
flexible packaging. However, the report emphasises that elimination must

be a priority, followed by upstream innovation. The organisation cautions
that the substitution of materials, such as using compostable plastics in the
place of fossil-based options, could have unintended consequences like
removing the material from the market by its very nature.
Meanwhile, the WWF‘s chemical recycling principles begin to suggest a
framework for the industry. The principles stipulate that chemical recycling
should complement mechanical recycling, avoid competing for feedstock,
and demonstrate a reduced carbon footprint compared with the production
of virgin resin. The organisation adds that only material-to-material
applications where the recycled product is recyclable itself should be
considered by the chemical recycling sector.
The WWF‘s overall stance, however, appears to warn against yet-to-
mature technologies like chemical recycling, which it says are untested and
likely to introduce the same challenges as existing systems. Erin Simon,
head of plastics and business at WWF-US, told Packaging Europe:
―The broken system that we have today, that‘s not working for existing
mechanical recycling, we‘re going to have those same challenges,
because it‘s a shared system that requires infrastructure, policy, and a
steady stream of investment to keep the doors open. Those are the things
that mechanical recycling is already faced with, so those don‘t just go away
with a new technology.‖
The UN Environment Assembly‘s recent announcement that it would begin
the process of creating a legally binding treaty on plastic waste could push
investment and innovation in the novel technologies touched on in
SYSTEMIQ‘s report. The treaty is set to be complete by the end of
2024 – which places it near the periphery of the ―critical‖ period
SYSTEMIQ identifies for action needed to meet existing circularity goals by
2050.
These arguments largely share the same thread as SYSTEMIQ‘s report:
recycling, by itself, cannot be the solution. This doesn‘t mean, however,
that there is not a great deal of uncertainty surrounding whether emerging
technologies can fill this gap.
―How close the system comes to transformation will depend on the level of
leadership shown by key decision makers across all stakeholder groups,‖
concludes Yoni Shiran, programme director and partner at SYSTEMIQ. ―A

new plastics system is within reach but will require bold action. It
needs industry, public sector, investors, and civil society to come out of
their ―trenches‖ and collaborate in a deeper way based on a shared fact-
base – that was the main objective of this programme.‖
Topics
Chemical recycling Collaboration Featured Stories Sustainability
https://packagingeurope.com/news/systemiq-european-plastics-system-
will-need-to-make-use-of-emerging-technologies-to-meet-circularity-
goals/8073.article
FMCG desak akademisi jangan ditunggangi industri
terkait pelabelan BPA
Muhammad Yusuf
Sel, 5 April 2022 20.06·Bacaan 3 menit
Koordinator riset dan teknologi FMCG Insights Muhammad Hasan
mendesak kalangan akademisi untuk lebih kritis dan tidak mengekor sikap
industri air kemasan yang meremehkan potensi bahaya Bisfenol A atau
BPA sebagai bahan kimia yang bisa memicu kanker dan kemandulan pada
galon keras polikarbonat.
"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara terbuka dan
berulang kali menekankan perlunya mengantisipasi dampak peredaran
luas galon polikarbonat yang mengandung BPA pada kesehatan
masyarakat di masa datang, tapi ironisnya sebagian akademisi masih
menganggapnya sebagai hal biasa dan malah membawa-bawa analogi
yang rancu," kata Hasan melalui pernyataan tertulis yang diterima di
Jakarta, Selasa malam.
Dia merespon pernyataan terbaru sejumlah akademisi di media massa
yang terkesan menganggap enteng efek paparan sinar matahari pada
galon guna ulang. "Ini sangat kita sayangkan. Apalagi sebagian akademisi

sampai membawa-bawa permisalan efek paparan sinar matahari pada
kursi plastik," katanya.
Menurut Hasan analogi tersebut adalah bentuk sofistikasi masalah yang
justru menutup celah bagi publik untuk memahami risiko BPA secara utuh.
"Pengandaian itu mengecoh dan memberi angin pada industri yang sedari
awal menentang inisiatif BPOM terkait pengendalian dampak BPA.
Faktanya, efek paparan sinar matahari pada kursi plastik bisa jelas terlihat
mata, sementara peluluhan BPA hanya bisa dikenali dari uji laboratorium,"
ujarnya.
Ia mengatakan kursi plastik bukanlah bahan kontak pangan sehingga
produksinya tidak menuntut standar mutu dan keamanan yang tinggi,
seperti dalam produksi galon polikarbonat untuk air kemasan.
Hasan juga mengkritisi akademisi yang ingin menyudahi wacana pelabelan
risiko BPA dengan dalih untuk meredam kegaduhan masyarakat.
―Jauh lebih bijak bila akademisi menggelar riset membantu BPOM,‖
katanya.
Baca juga: Kandungan BPA pada galon isi ulang berbahaya? Ini penjelasan BPOM
Baca juga: Disprindag Larang Air Galon Tak SNI Dijual di Toko
Dia mencontohkan minimnya riset terkait level peluluhan BPA pada galon
guna ulang yang usianya sudah di atas lima tahun namun masih beredar
di pasar, atau keamanan galon yang pengangkutannya menggunakan truk
terbuka, atau mutu galon yang kerap dicuci dan disikat berulang.
Seiring perkembangan riset dan sains mutakhir, kata Hasan, otoritas
keamanan pangan di berbagai negara mengkhawatirkan residu BPA pada
kemasan polikarbonat dan efeknya pada kesehatan manusia.
Di Perancis dan Kanada telah melarang peredaran semua kemasan
pangan yang mengandung BPA, setelah sebelumnya sebatas melarang
penggunaannya pada kemasan botol bayi, katanya.
Di Indonesia, BPOM mengharuskan produsen pangan yang menggunakan
kemasan plastik polikarbonat menaati ambang batas migrasi BPA yang
ditetapkan sebesar 0,6 mg/kg. BPOM mengecek kepatuhan industri atas

aturan yang sifatnya self-regulatory tersebut dengan menggelar
audit secara rutin.
Hasil pemantauan BPOM per Februari 2022 menyebut level migrasi BPA
pada galon guna ulang yang beredar luas di masyarakat serta
menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan baik pada sarana
produksi maupun distribusi.
"Ini peringatan pertama dari BPOM setelah dalam rentang enam tahun
sebelumnya lembaga menyatakan level migrasi BPA pada galon guna
ulang masih di bawah ambang batas berbahaya," ujarnya.
Ia menambahkan BPOM juga telah merancang sebuah kebijakan
pelabelan risiko BPA pada galon polikarbonat untuk mengantisipasi apa
yang digambarkan oleh pejabat lembaga sebagai masalah-masalah
kesehatan publik yang mungkin muncul di masa datang.
Dalam rancangan peraturan BPOM, saat ini memasuki fase pengesahan,
produsen galon air minum yang menggunakan galon polikarbonat wajib
mulai mencantumkan label "Berpotensi Mengandung BPA" kurun tiga
tahun sejak peraturan disahkan. Sementara produsen yang
menggunakan kemasan selain polikarbonat diperbolehkan mencantumkan
label "Bebas BPA".
Baca juga: Disinformasi Bisfenol A senyawa berbahaya dalam plastik kemasan
Baca juga: "Greenwashing" kelewat batas dalam isu mikroplastik kemasan pangan
https://id.berita.yahoo.com/fmcg-desak-akademisi-jangan-ditunggangi-
130607331.html
ITC moves beyond plastic neutrality; sustainably
managed over 54,000 tonnes of plastic waste in
FY22
The company said its flagship solid waste management programme Well-
Being Out of Waste‘ (WOW) has so far covered 1.8 crore citizens across
46.7 lakh households in India‘s large cities and small towns.

PTI
APRIL 06, 2022 / 12:38 PM IST
(Image: Reuters)
ITC Trade Watchlist Portfolio Message Set Alert
NSELIVE
06 Apr, 2022 16:04
259.60
0.15 (0.06%)
Volume 19597941
Todays L/H 257.30263.35
More
Diversified entity, ITC Ltd on Wednesday said it is accelerating its move to
go beyond plastic neutrality, having sustainably managed more than
54,000 tonnes of plastic waste across India in 2021-22.
The company said its flagship solid waste management programme Well-
Being Out of Waste‘ (WOW) has so far covered 1.8 crore citizens across
46.7 lakh households in India‘s large cities and small towns.
"Through a large-scale and integrated solid waste management
programme, ITC moved beyond plastic neutrality this year. In addition, the
company is also using cutting-edge innovations to develop sustainable
alternatives to plastic packaging for the industry,‖ Sanjiv Rangrass group
head, ITC Life Sciences & Technology, Central Projects, EHS & Quality
Assurance, ITC Ltd said in a statement.

He further said, "The efforts to move beyond plastic neutrality and
sustainable management of waste will continue apace in the years ahead
as part of our Sustainability 2.0 agenda.‖
Under its Chairman Sanjiv Puri‘s Sustainability 2.0 vision, the company is
striving for inclusive strategies that can support even more livelihoods and
pursue newer pathways to fight climate change.
Copyright © e-Eighteen.com LtdAll rights resderved. Reproduction of news articles,
photos, videos or any other content in whole or in part in any form or medium without
express writtern permission of moneycontrol.com is prohibited.
https://www.moneycontrol.com/news/business/itc-moves-beyond-plastic-
neutrality-sustainably-managed-over-54000-tonnes-of-plastic-waste-in-
fy22-8323471.html
Sampah laut di kapal Dempo (lanjutan)
Husniyati Amirullah
Just for documentation
grEEn action to laut Indonesia
Zona 1, Mks-Sby-Jkt via kapal Gunung Dempo tgl 30 Maret - 2 April 2022.
Urgensi sampah laut Indonesia para pihak hrs bs saling support n tdk
diam, qt juara 1 mn aksimu? Atau senang juara 1
penyumbang sampah laut terbanyak di dunia. Time action : sebelum,
selama n sesudah hari raya besar di tanah air. Baru 3 hari diatas laut kami
sdh mendapati banyak yg hrs dibenahi menuju 2025 bebas sampah laut .
Sebelumx kami berterima kasih kpd pihak managemen kapal Dempo yg
bgt baik menyambut keberadaan kami, hanya sayang tdk bs bertemu
nahkodax, pdhl mmg para nahkodalah target kami spy mrk bs paham akan
lingkungn diatas kapal n care to laut kita.
7 hrs ·
Custom
Save · More
LikeReactComment
4

Irsal Maing
Kereen Kaka.
1 · Like · React · Reply · More · 6 hours ago
Husniyati Amirullah replied · 1 reply
Emy Hasan
Mantaaap �
�
1 · Like · React · Reply · More · 5 hours ago
Husniyati Amirullah replied · 1 reply
Write a comment...
·
6 April 2022
On our way to circularity and zero emissions goals
The European plastics system has to
change within 5 years
April sees the release of ReShaping Plastics, a new groundbreaking report
which shows us the pathways to a circular, climate neutral plastics system
in Europe. This report by Systemiq was commissioned by PlasticsEurope
but was composed in full scientific independence. Standing guard over this
independence was Maastricht University‘s own Circular Plastics professor
Kim Ragaert, who co-chaired the steering committee along with former
European Commission vice-president Jyrki Katainen.
Approach
ReShaping Plastics focuses on four of the most important plastic-using
sectors: packaging, household goods, automotive, and construction, and
presents six scenarios, outlining which actions should be prioritized for
different plastic applications in order to meet circularity and climate
mitigation goals. To achieve net-zero carbon emissions by 2050, multiple
less mature, innovative technologies and approaches need to be
developed and deployed in addition to proven circular economy levers to
further decrease GHG emissions and decouple plastic from fossil fuel
feedstocks.

Integrated systems change
The conclusions are clear: we need complimentary, integrated systems
change if we are ever to reach net carbon zero. Different technologies will
have a key role to play, from electrification of crackers to (mechanical and
chemical) recycling of plastics. But also smart reductions and adapted
product design have a role to play. This is exactly the kind of insights we
are bringing to students in our new Circular Engineering bachelor and the
type of research which is being spearheaded at FSE‘s Circular Chemical
Engineering department (CCE).
Faculty of Science and Engineering
Full report here
Read more about the Circular Chemical Engineering department (CCE).
Also read:
A second chance for plastic
Wednesday, April 6, 2022
If we were to replace plastic with paper or glass, would the environment benefit?
Surprisingly, no,
says professor of Circular Plastics Kim Ragaert. She is calling for an alternative
approach aimed
at increasing awareness of and knowledge about recycling.
Read more
Growers will be able to measure vitamins in the greenhouse
Tuesday, April 5, 2022
As a vegetable or fruit grower, measure how many vitamins are in your products? That
is still in the
future, but in the Food Screening EMR project companies and knowledge institutes are
working
on a device that will make this possible.
Read more
SURF joins Maastricht University and partners in efforts in the field of quantum
computing

Maastricht University, Nikhef, CERN and SURF will address some specific challenges
for the
LHCb experiment in order to determine which elements of the data analysis chains are
best suited
for a quantum computing approach.
Read more
More news
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/european-plastics-system-has-
change-within-5-years
6 April 2022
A second chance for plastic
If we were to replace plastic with paper or glass, would the environment
benefit? Surprisingly, no, says professor of Circular Plastics Kim Ragaert.
She is calling for an alternative approach aimed at increasing awareness of
and knowledge about recycling. ―We should see plastic as a raw material
rather than as waste.‖
Many people think they are being environmentally conscious by choosing a
glass instead of a plastic bottle, or a paper instead of a plastic bag. In her
TED Talk ‗Plastic Rehab‘, Kim Ragaert points out that opting for the plastic
variant can be the better choice. The process of producing and recycling
plastic often has a smaller ecological footprint than that of materials such
as glass and paper. ―Plastic is not all bad,‖ she says. ―But we have to be
conscious of how we use it.‖
Hot topic
Even as a child, Ragaert was curious about materials, how they are put
together and how we can reuse them. Of particular interest was that highly
versatile material: plastic. So it is perhaps of little wonder that she was

recently appointed professor of Circular Plastics at Maastricht University.
She describes her new employer as a young, dynamic institution that offers
abundant opportunities.
Within her research field, too, opportunities abound. ―When I started this
research around 10 years ago, neither industry nor academia had much
interest in topics like recycling and sustainable plastic. New European
legislation and increased social pressure have since triggered a sea
change. Recycling has become a hot topic, but the research is still in its
infancy.‖
Victim of its own success
Why does plastic have such a bad image, especially when research shows
that it‘s not all bad? ―A lot of disposable stuff is made out of plastic, so
we‘ve come to see it as ‗junk‘. Plastic pollution is also highly visible. Not to
mention the negative stories doing the rounds in the media, microplastics
affecting our health and the like, though as yet there‘s little scientific
evidence to back that up.‖
Faculty of Science and Engineering
Kim Ragaert has been professor of Circular Plastics at the Faculty of
Science and Engineering since September 2021. Her background is in
mechanical engineering and materials science. She obtained her PhD in
Engineering Sciences at Ghent University, then worked as a researcher,
assistant and associate professor and coordinator of projects such as C-
PlaNeT. In 2020 she was awarded the prestigious title of European
Plastics Recycling Ambassador of the Year.
Ragaert is also involved in the recently published 'ReShaping Plastics', a
pioneering report that puts us on the road to a circular, climate-neutral
plastics system in Europe.
Plastic is, as it were, a victim of its own success. ―It‘s lightweight, strong
and versatile, which makes it economically appealing. But there are many
different subtypes of plastic and, in a practical sense, therein lies the rub.
Good plastic recycling is much more complicated than just
tossing everything together into the recycling bin.‖

Licence to litter
Naturally, we need to avoid creating a great deal of additional waste.
Ragaert regrets measures such as the European Single Use Plastics
Directive, which prohibits disposable products from being made of plastic
instead of banning them altogether. ―This gives people a ‗licence to litter‘
by implying you can just use alternatives like bamboo straws or
biodegradable soup cups once and then throw them out. That way they‘re
not recycled and we end up polluting the environment even more. I‘d rather
see a European Single Use Product Directive—let‘s reuse all our products
more often, taking plastic as an example. We should see it as a raw
material rather than as waste.‖
Good plastic recycling is much more complicated than just tossing
everything together into the recycling bin.
Valuable material
A stronger commitment to plastic recycling would require a different, more
responsible mindset.
―For starters, product developers will have to design products that take the
recycling process into account. The government can encourage this
through legislation and subsidies. In addition, we have to raise awareness;
consumers need to know that plastic is a valuable material, that we can
really do something with it as long as we reuse it properly. Then demand
will eventually arise again automatically, and it will become easier for
product developers and retailers to use plastic again.
Often they shy away from it because consumer pressure is high and plastic
has a bad image.‖
Fishing nets
Recycling should result in less new waste, but what do we do with the
plastic that is already polluting our oceans? ―Plastic that has long been
exposed to UV light and seawater can be even more difficult to process.
Fortunately, there are innovative startups that have succeeded, for
example, in turning discarded fishing nets—which make up a large part of
marine litter—into new fishing nets. In any event, plastic waste has to be

removed from the sea, of course, and we have to avoid creating more
marine pollution. Globally, the Western world should take responsibility by
helping to develop the collection and recycling infrastructure in countries
where a great deal of litter is currently generated. That way, packaging will
find its way into the circular economy there too.‖
Unselfish
Ragaert would rather contribute to a better world than help companies turn
a profit. ―That's why I chose academia; I want to do my part through my
research.‖ But she also tries to set a good example in everyday life. ―I sort
my waste, reuse products wherever possible, drink from the tap or from a
refillable bottle, buy products made from recycled plastic, replenish soap
from large bottles instead of buying small ones. Every little bit helps, and if
we all contribute, we can generate a critical mass for all materials. If people
stop buying those cute little 0.15L soft-drink cans or 20g of pre-packaged
nuts, they‘ll soon disappear from the shelves.‖
By: Milou Schreuders (text), Sem Shayne (photography)
Also read:
The European plastics system has to change within 5 years
Wednesday, April 6, 2022
April sees the release of ReShaping Plastics, a new groundbreaking report which
shows us the pathways to a circular, climate neutral plastics system in Europe.
Growers will be able to measure vitamins in the greenhouse
As a vegetable or fruit grower, measure how many vitamins are in your products? That
is still in the future, but in the Food Screening EMR project companies and knowledge
institutes are working on a device that will make this possible.
SURF joins Maastricht University and partners in efforts in the field of quantum
computing
Maastricht University, Nikhef, CERN and SURF will address some specific challenges
for the
LHCb experiment in order to determine which elements of the data analysis chains are
best suited for a quantum computing approach.
Read more
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/second-chance-plastic

Hari Kesehatan Sedunia Wahana Visi ajak masyarakat
stop bakar sampah
Kamis, 7 April 2022 18:09 WIB
Zat-zat tersebut dapat merusak perkembangan saraf
Jakarta (ANTARA) - Organisasi kemanusiaan Wahana Visi Indonesia
(WVI) mengajak masyarakat untuk berhenti membakar sampah dan mulai
mengelola-nya dengan tepat demi masa depan anak.
"Dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia tahun ini, kami mengajak
masyarakat untuk stop membakar sampah dan mulai mengelola-nya
dengan tepat demi masa depan anak," tutur Project Manager PHINLA
Wahana Visi Indonesia (WVI) Franz Sinaga melalui siaran pers di Jakarta,
Kamis.
Sampah rumah tangga dapat dikelola di bank sampah untuk mengurangi
dampak lingkungan sekaligus menambah pendapatan keluarga, katanya.
Baca juga: Bank Sampah "Nasi Rames" di Rawa Bunga kumpulkan 266 kilogram
sampah
Baca juga: KLHK sebut bank sampah dapat berkontribusi turunkan emisi GRK
Ajakan ini penting karena asap dari pembakaran sampah mengandung
zat-zat beracun seperti Dioxins, Arsenic, Mercury dan lain sebagainya.
"Zat-zat tersebut dapat merusak perkembangan saraf dan perkembangan
organ lain pada anak jika terhirup dalam jangka waktu yang lama,"
katanya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat
yang membakar sampah di lingkungan tempat tinggal-nya, katanya.
Menurut dia, setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan
perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan
tinggal yang bersih dan aman.
Untuk itu, WVI bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui proyek
PHINLA yang didanai oleh pemerintah Jerman (BMZ) dalam memberikan
edukasi terkait pengelolaan sampah, menggaungkan kampanye

perubahan perilaku serta memberikan pendampingan dalam mengelola
bank sampah.
Proyek yang dimulai dari Desember 2019 dan berakhir pada Juni 2023 ini
bertujuan untuk mendorong masyarakat memiliki penghasilan tambahan
melalui kegiatan pengelolaan sampah dan dapat mengelola keuangan
rumah tangga dengan baik.
Hingga saat ini, proyek PHINLA telah membantu mengembangkan
sepuluh bank sampah yang beroperasi di Kelurahan Penjaringan,
Cilincing, Semper Barat, Marunda dan Cipinang Besar Selatan.
"Kami juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung
pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah ini agar
dapat meminimalisir dampak bagi kehidupan anak-anak di Indonesia," kata
Franz.
Baca juga: BUMN ajak warga lingkar Mandalika pilah sampah jadi emas
Baca juga: Pelajar SD Kalbar raih penghargaan kategori nasabah cilik bank sampah
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
https://www.antaranews.com/berita/2807977/hari-kesehatan-sedunia-
wahana-visi-ajak-masyarakat-stop-bakar-sampah?utm_medium=mobile
Perlu dicatat:
Belum berkolaborasi dengan lembaga lain,
tetapi simak saja dulu

TUNGKU BAKAR SAMPAH TANPA ASAP
Dipedesaan dan pulau terpencil pada umumnya tidak tersedia
pengangkutan sampah untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir
(TPA). Sampah harus dikelola sendiri yang umumnya dengan dibakar di
tempat sampah terbuka (open pit). Tentunya pembuangan sampah
terbuka ini banyak menimbulkan masalah, selain tampak kotor, juga

Plastik n Sampah Pantauan April 2022.pdf

Plastik n Sampah Pantauan April 2022.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Plastik n Sampah Pantauan April 2022.pdf

Similar to Plastik n Sampah Pantauan April 2022.pdf (20)

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Plastik n Sampah Pantauan April 2022.pdf