ini slide pelajaran pkn , membahas tentang budaya politik di Indonesia .... enjoy it guys .

2. Budaya politik merupakan sistem nilai dan
keyakinan yang dimiliki bersama oleh
masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat
berbeda budaya politiknya, seperti antara
masyarakat umum dengan para elitnya.
Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict
R. Anderson, kebudayaan Indonesia
cenderung membagi secara tajam antara
kelompok elite dengan kelompok massa.

3. Almond dan Verba mendefinisikan
budaya politik sebagai suatu sikap
orientasi yang khas warga negara
terhadap sistem politik dan aneka
ragam bagiannya, dan sikap terhadap
peranan warga negara yang ada di
dalam sistem itu.

4.  Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai
yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat,
takhayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui
oleh sebagian masyarakat. Budaya politik tersebut
memberikan alasan rasional untuk menolak atau
menerima nilai-nilai dan norma lain.
 Hakikat dan ciri budaya politik menyangkut
masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang
melandasi suatu pandangan hidup yang
berhubungan dengan masalah tujuan.

5.  Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan
empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang
menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik
dilakukan.
 Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari
sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat
yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu
politik.

6.  Orientasi Kognitif
Berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik,
peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.
 Orientasi Afektif
Berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para
aktor, dan penampilannya.
 Orientasi Evaluatif
Berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik
secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi
dan perasaan.

7.  Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
• Budaya Politik Militan
Budaya politik militan tidak memandang
perbadaan sebagai usaha mencari
alternatif yang terbaik tetapi melihatnya
sebagai usaha jahat dan menantang. Bila
terjadi krisis, yang dicari adalah kambing
hitamnya, bukan peraturannya yang
mungkin salah.

8. • Budaya Politik Toleransi
Budaya politik toleransi adalah budaya
politik yang pemikirannya berpusat pada
masalah atau ide yang harus dinilai.
Budaya politik ini berusaha mencari
konsensus yang wajar.
• Budaya politik yang memiliki sikap
mental absolut
• Budaya politik yang memiliki sikap
mental akomodatif

9.  Berdasarkan Orientasi Politiknya
• Budaya Politik Parokial
Tingkat partisipasi politiknya sangat rendah,
yang disebabkan faktor kognitif.
• Budaya Politik Kaula
Masyarakat bersangkutan sudah relatif maju,
tetapi masih bersifat pasif.
• Budaya Politik Partisipan
Budaya politik yang ditandai dengan kesadaran
politik sangat tinggi.

10. Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang
atau sekelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, seperti
memilih pimpinan negara atau upaya-upaya
mempengaruhi kebijakan pemerintah

11.  Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang
menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut
untuk ikut dalam kekuasaan politik.
 Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.
Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan
pembuatan keputusan politik menjadi penting dan
mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi
politik.

12.  Konflik antarkelompok pemimpin poolitik,
jika timbul konflik antarelit, maka yang dicari
adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan
kelas penentang melawan kaum aristokrat
yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi,
dan kebudayaan.
 Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam
urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah
sering merangsang timbulnya tuntutan-
tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan
untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan
politik.

13.  Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi
massa modern. Ide demokratisasi partisipasi
telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum
mereka mengembangkan modernisasi dan
industri yang cukup matang.

14.  Kegiatan pemilihan
 Lobbying
 Kegiatan organisasi
 Mencari koneksi
 Tindakan kekerasan

15.  Menduduki jabatan politik atau administratif
 Mencari jabatan politik atau administratif
 Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
 Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
 Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
(quasi-political)

16.  Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
(quasi-political)
 Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan
sebagainya
 Partisipasi dalam diskusi politik informal minat
umum dalam bidang politik
 Voting (pemberian suara)

17. Tingkatan partisipasi politik ini
mencerminkan kapasitas partisipan dalam
berpartisipasi politik. Semakin tinggi
tingkatan yang ditempati oleh seseorang
atau sekelompok orang, semakin tinggi
pula tingkatan partisipasi politiknya.
Namun tidak demikian dengan lingkup
partisipasi politiknya, semakin tinggi
malah semakin sedikit, artinya semakin
mengerucut pada jumlah tertentu.

19. KELOMPOK: 1