Budaya politik di Indonesia ditandai oleh hirarki sosial yang ketat, pola hubungan patronase, dan kecenderungan neo-patrimonialisme dimana birokrasi modern berdampingan dengan tradisi patrimonial. Partisipasi politik rakyat bervariasi dari rezim otoriter hingga demokratis."

1. Budaya politik
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara,
penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma
kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga
dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik
untuk masyarakat seluruhnya.
Bagian-bagian budaya politik
Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :
1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif)
Tipe-tipe Budaya politik ==
Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat
rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi
orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak
memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik
ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di
Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala
suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang
ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan
sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya
politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang
tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat
pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun
frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang
dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas
pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat
terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak
suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai
tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh
pemerintah.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik
yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan

2. politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya
sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum,
tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi
aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada
peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi
mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Budaya politik yang berkembang di indonesia == Gambaran sementara tentang budaya politik
Indonesia, yang tentunya haruus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah pengamatan
tentang variabel sebagai berikut :
Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang
dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas,
kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik
partisipan di lain pihak, di satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan hak
dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan oleh isolasi
dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan
primordial.
Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di kenal melalui indikatornya
berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap
keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan
sifat patrimonial; sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain bapakisme, sikap
asal bapak senang.
Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan
pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
1. REDIRECT Nama halaman tujuan
Budaya Politik di Indonesia
Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat
hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa
(wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan
hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian
rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar'
kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa
dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara
lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Kecendrungan Patronage

3. Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola
hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam
ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari
atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik
Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya
kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya
meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi,
perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter
patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi modern:
Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari
atas ke bawah dalam organisasi
Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas
dan tanggung jawab yang tegas
Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang
mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas
dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
Partisipasi politik
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu
pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses
politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan
oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi
politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari
sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk
ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

4. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberative
democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain
terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat
pemilih (hanya berkisar 50 - 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu
terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang
dengan konsep deliberative democracy.
Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan
yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin
politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partispasi
masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masihng-
masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor
utama pembuatan keputusan.
Dengan meilhat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan
bisa dilihat dalam spektrum:
Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh
para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya.
Rezim partisipatif - warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para
pemimpinnya.
Rezim demokratis - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.
Makna Sosialisasi politik
Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.
Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di
mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman¬-pengalaman
serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik, merupakan proses yang ber¬langsung lama dan rumit
yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-
pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan,
nilai-nilai, dan sikap¬-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana
individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara
berangsur-angsur. Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat
memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.
Sedangkan menurut Rush & Althoff menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses
bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan
tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh
lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh
interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

5. Studi tentang sosialisasi politik menjadi kajian yang sangat menarik akhir-akhir ini. Ada dua alasan yang
melatar belakangi sehingga sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri dalam politik kenegaraan.
Pertama, sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik
dan positif. Dengan demikian, sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan
sistem serta kultur (budaya) politik yang ada. Kedua, sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya
dengan sistem politik dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik.
Proses dan Metode Sosialisasi Politik
Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan
Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan
menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan
dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka
berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva,
kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti
agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran
akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan
warga negara dalam sistem politik.
Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Menurut Easton dan Hess, anak-anak
mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah
awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat)
tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu sebagai berikut.
1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta
dan pejabat pemerintah.
3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen),
mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas
yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
Menurut Rush dan Althoff Metode Sosialisasi Politik ada tiga yaitu:
1. Imitasi
Imitasi merupakan Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam
sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyakbercampur dengan kedua
mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi.
2. Instruksi
Instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri seseornag dengan sengaja dapat ditempatkan dalam
suatu situasi yang intruktif sifatnya.

6. 3. Motivasi
Motivasi merupakan proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.
Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak
diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan
mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan
tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya
tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap pembentukan jati diri atau
kepribadian politik. Sosialisasi politik langsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau
pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.
Proses sosialisasi politik tidak langsung meliputi metode berikut:
1. Pengoperasian Interpersonal
Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisitdalam keadaan sudah
memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungna-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal.
2. Magang
Metode belajat magang ini terjadi katrna perilau dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam
situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan
secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.
3. Generalisasi
Terjadi karena nilai-nilai social diperlakukan bagi bjek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan
demikian membentuk sikap-sikap politik terentu.
Proses sosialisasi langsung terjadi melalui:
1. Imitasi
Merupakan mode sosiaisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup
mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar.
2. Sosialisasi Politik Antisipatoris
Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh actor.
Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi social yang
tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan
peranan-peranan tersebut.
3. Pendidikan Politik
Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang
disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau

7. pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik
sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerukan informasi
minimaltentang hak-hak dan kewajiban yang mereka mliki untuk dapat memasuki arena kehidupan
politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-
hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat
terpelihara.
4. Pengalaman Politik
Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya
berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalamn-pengalamannya didalam proses politik.
Agen-Agen sosialisasi politik
Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain :
1. Keluarga
Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga, orang
tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tentang segala hal yang menyangkut politik sehingga
tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.
2. Sekolah
Di sekolah melalui pelajaran civis education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling
bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai
politik, teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang
kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.
3. Partai politik
Sosialisasi politik disini dimaksudkan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para
anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat memperoleh sikap dan
orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat dan berlangsung seumur
hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun secara tidak sengaja melalui
kontak dan pengalaman sehari-hari. Partai politik melakukan pendidikan politik melalui kegiatan kursus,
latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan untuk menyebarkan
nilai dan simbol yang dianggap ideal dan baik.
Selain melalui keluarga, sekolah dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan melalui
peristiwa sejarah yang telah berlangsung (pengalaman toko-toko politik yang telah tiada). Melalui
seminar, dialog, debat dan sebagainya yang disiarkan ke masyarakat toko-toko politik juga secara tidak
langsung melakukan sosialisasi politik.
Apabila sosialisasi politik bisa dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka
masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan melahirkan budaya politik

8. yang bertanggung jawab. Masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya, dasar kesadaran politik yang
baik dan tinggi. Tolok ukur keberhasilan sosialisasi politik terletak pada sejauh mana pendidikan politik
yang telah dilakukan (melalui berbagai sarana), sehingga menghasilkan masyarakat yang mempunyai
kesadaran dan budaya politik etis dan normatif dalam mewujudkan partisipasi politiknya.
Sosialisasi Politik dan Perubahan
Sifat sosialisasi politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan
lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat serta
sifat dari perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari
sosialisasi politik Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan dalam satu pemerintahan non totaliter,
akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin totaliter sifat perubahan
politik, semakin kecil jumlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik itu.
Dalam The Civic Culture, Almond dan Verba mengemukakan hasil survei silang mengenai kebudayaan
politik. Penelitian mereka menyimpul¬kan bahwa masing-masing kelima negara yang ditelitinya,
Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, mempunyai kebudayaan politik tersendiri. Amerika
dan Inggris dicirikan oleh penerimaan secara umum terhadap sistem politik, oleh suatu tingkatan
partisipasi politik yang cukup tinggi dan oleh satu perasaan yang meluas di kalangan para responden
bahwa mereka dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sampai pada satu taraf tertentu.
Tekanan lebih besar diletakkan orang-orang Amerika pada masalah partisipasi, sedangkan orang Inggris
memperlihatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemerintahan mereka. Kebudayaan politik dari
Jerman ditandai oleh satu derajat sikap yang tidak terpengaruh oleh sistem dan sikap yang lebih pasif
terhadap partisipasinya. Meskipun demikian, para respondennya merasa mampu untuk mempengaruhi
peristiwa-peristiwa tersebut. Sedangkan di Meksiko merupakan bentuk campuran antara penerimaan
terhadap teori politik dan keterasingan dari substansinya.
Suatu faktor kunci di dalam konsep kebudayaan politik adalah legitimasi, sejauh mana suatu sistem
politik dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi itu dapat meluas sampai pada banyak aspek dari
sistem politik atau dapat dibatasi dalam beberapa aspek. Seperti di Amerika Serikat, kebanyakan orang
Amerika menerima lembaga presiden, kongres, dan MA, tetapi penggunaan hak-hak dari lembaga
tersebut selalu mendapat kritik dari masyarakat.
Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik
Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik
belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang nyata dan dimediai (sarana komunikasi) oleh
segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa
besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat.
Tidak salah jika dikemukakan bahwa segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu

9. proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.
Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan
struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik
masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja,
perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah
semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik. Kemudian perkumpulan-perkumpulan, relasi-relasi
dan partisipasi dalam kehidupan kaum dewasa melanjutkan proses tersebut untuk seterusnya.
Dalam suatu bangsa yang majemuk dan besar seperti Indonesia, India, Cina dan sebagainya, informasi
yang diterima oleh aneka unsur masyarakat akan berlainan karena faktor geografis baik yang di kota
maupun di desa. Pada sebagian besar negara berkembang, pengaruh media masa (radio, surat kabar
dan televisi) di pedesaan sangat terbatas. Oleh karena itu, pengaruh struktur-struktur sosial tradisional
dalam menterjemahkan informasi yang menjangkau wilayah tersebut amatlah besar. Heterogenitas
informasi ini memperkuat perbedaan orientasi dan sikap (attitude) diantara kelompok-kelompok yang
mengalami sosialisasi primer yang amat berbeda dari kelompok ataupun teman sebaya.
Berbeda dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus
informasi relatif homogen. Para elite politik pemerintahan mungkin mempunyai sumber-sumber
informasi khusus melalui badan-badan birokrasi tertentu, surat kabar tertentu yang ditujukan pada
kelompok kelas atau politik tertentu. Dengan demikian, semua kelompok masyarakat mempunyai akses
ke suatu arus informasi dan media massa yang relatif homogen dan otonom sehingga hambatan-
hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap
para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan
konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.
Sosialisasi Politik di berbagai Negara
1. Di Negara Liberal
Sosialisasi politik di negara liberal merupakan salah satu sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik
adalah proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota
masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya
dari berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai
proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan
baik.
2. Di Negara Totaliter
Sosialisasi politik di negara totaliter merupakan indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik ialah proses
sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai,
norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum

10. pengarahan yang penuh paksaaan psikologis, dan latihan penuh disiplin, partai politik dalam sistem
politik totaliter melaksanakan fungsi indoktinasi politik.
3. Di Negara Berkembang
Menurut Robert Le Vine dalam handout perkuliahan Rusnaini ( 2008:17) berpendapat bahwa “sosialisasi
politik pada negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada sistem-sistem lokal,
kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional”. Ada 3 faktor penting
dalm sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu :
1. Pertumbuhan pendidikan di negara-negara berkembang dapat melampui kapasitas mereka untuk
memodernisasi kelompok tradisional lewat industrinalisasi dan pendidikan.
2. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis
kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
3. Mungkin pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebgai saru kekuatan perkasa untuk
mengembangkan nilai-nilai tradisional.
4. Di Masyarakat Primitif
Proses sosialisasi politik pada masyarakat primitif sangat bergantung pada kebiasaan dan tradisi
masyarakatnya, dan berbeda pada tiap suku. Sosialisasi politik pada masyarakat primitif sangat
tergantung pada kebiasaan dan tradisi masyarakatnya, dan berbeda pada tiap suku.
C. Tipe – Tipe Budaya Politik
1. Berdasarkan Sikap yang ditunjukkan.
Negara dengan sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks mentut kerja sama yang luas untuk
mengintegrasikan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap seseorang
terhadap orang lain. Pada kondisi ini, budaya politik cenderung bersifat “militant” atau bersifat
“toleransi”.
a. Budaya politik militan
Budaya politik militan tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang
terbaik, tetapi melihatnya sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, yang dicari
adalah kambing hitamnya, bukan peraturannya yang mungkin salah.
b. Budaya politik toleransi
Budaya politik toleransi adalah budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau
ide yang harus dinilai.
2. Berdasarkan orientasi politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan
orientasi politik yang ditandai oleh sebagai karakter dalam budaya politik,setiap sistem politik
memiliki budaya politik yang berbeda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di masyarakat, Gabriel Almond
mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:
a. Budaya politik parochial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan
factor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah.)

11. b. Budaya politik kaula, yaitu masyrakat bersangkutan sudah relative maju (baik sosial maupun
ekonominya) tetapi masih pasif.
c. Budaya politik Partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat
tinggi.
Dalam kehidupan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik
merupakan gabungan ketiga klasifikasi tersebut di atas.