6. Oleh :
KELOMPOK 3
Aqila Anindityaputri (X MIA 6/07)
Irma Rizky N. (X MIA 6/18)
Risa Sofi Utami (X MIA 6/29)
Yulita Setioningrum (X MIA 6/32)
START QUIT
8. • Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno.
• Demos = rakyat, Kratos = pemerintahan/kekuasaan.
• Dengan demikian, demokrasi adalah kekuasaan/ pemerintahan yang berasal dari
rakyat.
• Dalam pemerintahan yang berkuasa adalah rakyat, sedangkan pemerintahan yang
mempertanggungjawabkan kepada rakyat
• Pelaksanaan Demokrasi pada zama Yunani Kuno rakyat dilibatkan langsung dalam
pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan
• Di Yunani Kuno dikenal juga dengan demokrasi langsung/murni, karena wilayahnya
yang tidak begitu luas dan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak.
10. 3. Unsur Unsur Demokrasi Sebagai Bentukpemerintahan(hakikat WN
dalamsistemdemokrasi)
11. b. Kebebasan
1) Kebebasan berekspresi memungkinkan segala
masalah bisa diperdebatkan, memungkinkan
pemerintah dikritik, dan memungkinkan adanya
pilihan pilihan lain.
2) kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat
berkumpul untuk melakukan diskusi
3) Kebebasan berserikat memungkinkan orang
orang untuk bergabung dalam suatu partai atau
kelompok penekan untuk mewujudkan
pandangan atau cita cita politik mereka.
12. c. Supremasi Hukum(Daulat Hukum)
Unsur penting lainya, adalah supremasi
hukum (rule of law). Agar kebebasan dapat
tumbuh subur, rakyat harus yakin bahwa
kebebasan itu berlaku tetap. Rakyat baru
yakin akan hal itu apabila ada pihak pihak
yang bertugas untuk menegakkanya,
terutama para hakim dan polisi, tidak
dikendalikan oleh penguasa.
13. d. Pengakuan akan Kesamaan Warga Negara
1) Bidang ekonomi, setiap individu memiliki hak
yang sama melakukan usaha ekonomi
(berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan
sebagainya) Untuk memenuhi dan meningkatkan
taraf hidupnya.
2) Bidang budaya, setiap individu mempunyai
kesamaan hak dalam mengembangkan seni,
misalnya, berkreasi dalam seni tari, seni lukis,
seni musik, seni pahat, seni bangunan
(arsitektur), dan sebagainya.
14. 3) Di bidang politik, setiap orang memilih hak politik
yang sama, yakni setiap individu berhak secara bebas
memilih, menjadi anggota salah satu partai politik,
mendirikan partai politik. hak dalam pengambilan
keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat
melalui mekanisme yang disepakati dengan tanpa adanya
status, kedudukan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya.
4) Di bidang hukum, setiap individu memiliki
kedudukan yang sama, yakni berhak untuk mengadakan
pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.
5) Di bidang pertahanan dan keamanan, setiap
individu mepunyai hak dan kewajiban yang sama dalam
pembelaan negara.
15. e. Pengakuan akan Supremasi Sipil atas Militer
Hal ini mengandung dua arti.
Pertama, sipil mengendalikan militer.
Kedua, militer aktif tidak diperkenankan menjadi pejabat
negara (lurah, camat, walikota, bupati, gubernur,
presiden, dan sebaliknya).Militer hanya bertanggung
jawab mengamankan negara terhadap ancaman dari luar.
16. 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di
dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan
agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan
Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-
undang yang berlaku
4. Hak WN dalam Proses Demokrasi