Wakil Ketua DPRD Batam berencana membentuk pansus untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi di Pulau Janda Berhias, khususnya PT Batam Sentralindo yang melakukan reklamasi tanpa izin amdal dan belum membayar pajak galian C. Kegiatan reklamasi telah merusak ekosistem dan menciderai nelayan lokal. DPRD akan menagih pembayaran pajak dan menghentikan proyek sampai perusahaan memperoleh izin lingkun

1. AMDAL (Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan)
Pengertian AMDAL
Kriteria wajib AMDAL Proses AMDAL
Jenis AMDAL
Contoh kasus AMDAL AMDAL Lahan Basah
Fungsi AMDAL

2. Pengertiang AMDAL
• Adalah kajian mengenai dampak besar dan penting
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan (UULH No 23 tahun 1997)

3. Usaha-usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting :
Pengubahan bentang alam dan bentuk lahan
Eksploitasi SDA
Proses dan kegiatan yang secara potensial akan memberikan
pemborosan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
lingkungan alam, sosial ekonomi dan budaya serta
lingkungan buatan
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi SDA dan/atau perlindungan
cagar budaya
Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan , jenis hewan dan jasad
renik
Pembuatan dan penggunaan bahan hayati atau non hayati
Penerapan teknologi yang diprakirakan mempunyai potensi
besar untuk mempengaruhi lingkungan

4. Proses AMDAL
Pengumpulan data dan informasi tentang :
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Rona Lingkungan Awal
Proyeksi perubahan Rona Lingkungan Hidup
Awal sebagai akibat adanya usaha dan/atau
kegiatan
Penentuan dampak besar dan dan penting
tentang lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh
rencana usaha dan/atau kegiatan
Evaluasi dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup
Rekomendasi/saran tindak untuk pengambil keputusan, perencana
dan pengelola lingkungan hidup berupa :
Alternatif usaha dan/atau kegiatan
Rencana Pengelolaan Lingkungan
Rencana Pemantauan Lingkungan

5. KRITERIA DAMPAK BESAR DAN
PENTING
1. Jumlah manusia yang terkena dampak
2. Luas wilayah persebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Komponen LH lain yang terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

6. 1. PROYEK SIPIL
a. Real estate : > 25 ha u/kota metropolitan dan
> 100 ha u/kota/kab
b. Jalan tol u/semua besaran
c. Jalan Propinsi/kabupaten > 25 Km
d. Pelabuhan dan dermaga : > 300 meter
e. Bandar Udara : semua besaran
f. Jembatan : bentang > 500 meter
g. Terminal type B dan A
h. Bendungan
I. TPA luas > 10 ha
2. DIKNAS : GEDUNG PENDIDIKAN : luas bangunan > 10.000 m2
3. Diperindag : PUSAT PERDAGANGAN : luas bangunan > 10.000 m2 atau luas lahan > 5
ha
4. Dinas PARIWISATA :
Hotel : kamar > 200 kamar
5. Dinas Kesehatan :
Rumah sakit dengan bed > 200 atau RS type B dan A

7. Kegiatan usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak
penting, a.l :
pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, proses dan kegiatan yang
secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pence-maran dan
kerusakan lingkungan hidup , serta kemerosotan sumber daya alam
dalam pemanfaatannya; (PP No.27 th 1999 ttg AMDAL)
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 KEGIATAN-KEGIATAN
WAJIB AMDAL

8. JENIS – JENIS AMDAL
AMDAL TUNGGAL adalah hanya satu jenis usaha dan/atau kegiatan yang
kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan
AMDAL TERPADU/MULTISEKTORAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar
dan penting usaha/kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap LH dan
melibatkan lebih dari 1 instansi yang membidangi kegiatan tersebut
Kriteria kegiatan terpadu meliputi :
berbagai usaha/kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan dan
proses produksinya
Usaha dan kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
AMDAL KAWASAN adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting
usaha/kegiatan yang direncanakan terhadap LH dalam satu kesatuan hamparan
ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan RTRW yang ada.

9. AMDAL LAHAN BASAH
• Panduan penyusunan AMDAL LAHAN BASAH sesuai dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2000
• Salah satu kategori wilayah yang perlu dioptimalkan
pembangunannya adalah kawasan lahan basah
• TIPELOGI EKOSISTEM terbagi menjadi 3 zona :
Ekosistem sungai
Ekosistem pantai
Ekosistem Sekitar Waduk dan Rawa Berhutan Bakau

10.  Sempadan Sungai :
kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai
Kriteria sempadan sungai :
Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan
50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar
permukiman
Untuk sungai di kawasan permukiman lebar sempadan sungai
seharusnya cukup untuk membangun jalan inspeksi yaitu 10
sampai 15 meter

11. Sempadan Pantai :
kawasan tertentu sepanjang pantai yang
mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan dan melindungi kelestarian
fungsi pantai dari gangguan kegiatan ataupun
proses alam.
Kriteria :
dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional
dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter
dari titik pasang tertinggi ke arah darat

12. KAWASAN SEKITAR WADUK/DANAU
Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
waduk/danau. Perlindungan terhadap kawasan sungai/waduk
dilakukan untuk melindungi danau/waduk. Kriteria :
sepanjang tepian danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi
ke arah darat
KAWASAN RAWA BERHUTAN BAKAU
Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau
(mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada
perikehidupan pantai dan lautan. Kriteria :
Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah
tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

13.  RAWA :
Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi secara terus menerus
atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta
mempunyai ciri-ciri khusus
TERMASUK DALAM KAWASAN PENGELOLAAN KAWASAN
LINDUNG
Kawasan hutan lindung Kawasan suaka alam darat
Kawasan bergambut Kawasan mangrove
Kawasan resapan air Taman Nasional
Sempadan pantai Taman hutan raya
Sempadan sungai Taman wisata alam
Kawasan sekitar waduk/danau Kawasan cagar budaya dan
Kawasan sekitar mata air Ilmu pengetahuan
Kawasan suaka alam laut dan perairan Kawasan rawan bencana

14.  Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
 Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan
lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari
rencana usaha dan/atau kegiatan
 Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan
dan pemantaua nlingkungan hidup
 Memberi informasi bagimasyarakat atas dampak yang
ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

15. BATAM, TRIBUN- Setelah melihat langsung ke lokasi Pulau Janda
Berhias, semakin menguatkan tekad Wakil Ketua III DPRD Batam,
Aris Hardy Halim untuk membentuk pansus terkait masalah ini.
Karena ketika di pulau yang terletak dekat Belakangpadang ini, Aris
melihat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan PT
Batam Sentralindo, sebagai pemegang hak pengelolaan lahan.
"Sudah selayaknya DPRD membentuk pansus karena di sana telah
banyak terjadi pelanggaran. Contohnya, pajak galian C-nya belum
disetorkan kepada pemerintah daerah," kata Aris, usai melihat
Janda Berhias, Jumat (8/4/2011).
Selain itu, perusahaan juga belum mengantongi izin analisis
mengenai dampak lingkungan (amdal) dari Pemerintah Kota
Batam. Padahal mereka sudah melakukan pemotongan bukit yang
kemudian dipakai menimbun laut disekitarnya untuk reklamasi.

16. "Kita akan tagih galian C-nya dan kita juga akan lihat amdalnya. Karena
di sekeliling pulau ini ada ekosistemnya. Kalau ekosistemnya rusak
bagaimana. Sementara tak sedikit nelayan yang menggantungkan
pencarian dari sini," sebut Aris.
Menurutnya, apabila pajak galian C ini benar-benar disetorkan pada
pemerintah maka akan menambah kas daerah cukup besar. Karena
berdasarkan pemaparan pekerja, lahan yang sudah direklamasi
sebesar 10 hektare atau 100 ribu meter persegi.
"Untuk menimbun laut seluas itu, berapa kubik yang diperlukan. Bisa
sejuta kubik. Kalau dikali Rp 3000 paling tidak bisa menambah
PAD Rp 3 miliar. Kalau masuk kas daerah ini luar biasa," ujar politisi
PKS ini.
Aris juga mempermasalahkan izin kerja perusahaan. Karena
menurutnya, tanpa amdal maka perusahaan tak akan diizinkan untuk
melakukan reklamasi.
Sementara izin yang dipakai perusahaan saat ini hanyalah izin usaha
dari pemerintah pusat.
"Sebelum ada izin dari Pemko seharusnya belum boleh dikerjakan.
Sehingga seharusnya pekerjaan ini sudah dihentikan," kata Aris tegas.

17.  Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA)
dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Pulau
Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak
lingkungan (Amdal) seperti yang digariskan. Dari 274
industri penghasil limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan
pengelolaan pembu angan limbahnya secara baik.
Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau
dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih