SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
KERJASAMA DAN
PROSEDUR OPERASI
Curug, 21 April 2014
Biaya
Pemerintah bertanggung jawab terhadap kerugian atas
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta
berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM104/SR 291/Phb-83. Biaya biaya yang harus di ganti
adalah:
1. Biaya operasi langsung (direct operating cost)
pesawat udara atau kapal yang dikerahkan.
2. Bahan bakar pelumas kendaraan bermotor,
3. Akomodasi dan angkutan yang dikeluarkan untuk
operasi SAR,
4. Logistik yang dipakai di lapangan atau lokasi SAR
Pergantian biaya biaya tersebut dapat di ajukan
kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Chapter 3
KERJA SAMA
Antar
negara
Dinas
Dinas Lain
Kerjasama antar negara
• mengkoordinasikan organisasi SAR-nya dengan
negara-negara tetangga
Organisasi
SAR
• mengkoordinasikan operasi-operasi
• mengembangkan prosedur SAR-nya untuk
memudahkan koordinasi operasi SAR-nya
Operasi
SAR
• negara anggota harus mengijinkan masuknya rescue unit
dari negara lain ke wilayah teritorialnya yang bertujuan
melakukan Operasi SAR
Ijin Masuk
Kerjasama antar negara (2)
• mengajukan permohonan ijin,
• memberikan gambaran terperinci dari rencana yang
akan dijalankan dan apa saja yang diperlukan
Bila
Diijinkan
• Secepatnya memberikan jawaban atas permintaan
tersebut, dan
• Sesegera mungkin menyampaikan persyaratan-
persyaratannya.
Bila
diijinkan (2)
• Ketentuan yang dapat mempercepat masuknya rescue
unit tersebut dengan meminimalkan prosedur-prosedur
formal yang harus dilakukan
perjanjiaan
Kerjasama antar negara (3)
• Bertujuan untuk
untuk
meningkatkan
efisiensi dalam hal
pencarian serta
penyelamatan.
Latihan
Gabungan
Kerjasama antar negara
3.1.6. Rekomendasi : Setiap negara anggota ICAO sebaiknya
memberikan wewenagnya ke tiap-tiap RCC-nya untuk :
a. Meminta bantuan kepada RCC lainnya termasuk pesawat,kapal
laut, personel atau perlengkapan lainnya yang mungkin
diperlukan.
b. Memberikan ijin masuk kepada pesawat, kapal laut, personel
atau perlengkapan ke wilayah teritorialnya.
c. Membuat perjanjian yang dianggap perlu dengan dinas bea dan
cukai, imigrasi atau dinas-dinas lainnya untuk mempercepat
masuknya pesawat, kapal, personel atau perlengkapan ke
wilayah teritorialnya.
3.1.7. Rekomendasi : Setiap negara anggota ICAO sebaiknya
memberikan wewenangnya kepada tiap-tiap RCC-nya untuk
memberikan bantuan kepada RCC lainnya apabila diminta, termasuk
Latihan Gabungan
3.1.8. Rekomendasi : Negara anggota ICAO sebaiknya membuat
perjanjian untuk melakukan latihan gabungan yang melibatkan
unit SAR mereka masing-masing, untuk meningkatkan efisiensi
dalam hal pencarian serta penyelamatan.
 Latihan gabungan yang dilakukan antara Kantor SAR
Pontianak dan RCC Kutcing bertujuan untuk meningkatkan
kerjasama dan koordinasi yang pernah terjalin selama ini antar
kedua Negara apabila terjadi kecelakaan laut dan udara. Hal ini
dilakukan karena wilayah kedua Negara sangat berdekatan dan
memiliki perbatasan yang rapat, contohnya dalam masalah
kecelakaan pelayaran,selat Malaka yang merupakan jalur niaga
yang paling padat berbatasan langsung dengan Malaysia. Pada
saat latihan bersama diharapkan terjadi transfer teknologi,
pengetahuan dan keahlian dari masing-masing Negara.
3.1.9. Rekomendasi : Negara-negara anggota ICAO sebaiknya
membuat perjanjian dimana personel dari RCC dan RSC-nya
Kerja sama dengan dinas-dinas
lain
3.2.1. Negara-negara anggota ICAO harus
mengatur semua pesawat, kapal dan fasilitas-
fasilitas yang bukan merupakan bagian dari
organisasi SAR-nya untuk dapat bekerja sama
sepenuhnya dalam upaya pencarian serta
pertolongan korban kecelakaan penerbangan.
3.2.2. Negara-negara anggota ICAO harus dapat
menjamin bahwa pelayanan pencarian dan
pihaknya telah bekerja sama dengan pihak yang
bertanggung jawab untuk menginvestigasi
kecelakaan serta pihak yang bertanggung jawab
dalam perawatan korban kecelakaan.
Kerja sama dengan dinas-dinas
lain
3.2.3. Rekomendasi : Untuk memudahkan
investigasi dalam suatu kecelakaan, rescue unit
sebaiknya disertai oleh orang-orang yang telah
memenuhi syarat untuk melakukan investigasi
kecelakaan pesawat.
3.2.4. Setiap negara harus menentukan SPOC
untuk menerima data tentang keadaan bahaya
COSPAS-SARSAT.
Chapter 4
LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN
INFORMATION
Setiap RCC harus selalu menyediakan informasi yang
masih baru mengenai hal-hal dibawah ini sesuai dengan
SAR Region-nya masing-masing :
Rescue unit, rescue subcentre dan alerting post ATS unit
Alat serta cara berkomunikasi yang dapat digunakan dalam operasi
SAR
Alamat serta nomor telepon dari semua operator atau perwakilannya
yang telah ditunjuk untuk terlibat dalam SAR diwilayahnya
Sarana milik umum dan pribadi termasuk fasilitas medis dan transportasi
yang kemungkinan besar akan digunakan dalam kegiatan SAR
Informasi Lainnya
Rekomendasi : Setiap RCC sebaiknya menyediakan semua informasi
lainnya demi kepentingan SAR, termasuk informasi yang berhubungan
dengan :
a. Lokasi, call sign, jam jaga dan frekuensi semua stasiun radio yang
besar kemungkinannya dapat dipakai dalam kegiatan SAR
b. Frekuensi yang digunakan untuk berjaga-jaga. Frekuensi yang
digunakan untuk pesawat yang akan berkomunikasi ke kapal 2182
KHZ MHZ.
c. Barang-barang rongsokan yang mungkin menyebabkan kesalahan
pencarian khususnya jika dilihat dari udara
d. Tempat-tempat penyimpanan barang-barang serta bungkusan yang
setiap saat dapat dijatuhkan dari udara. Bungkusan tersebut harus
memenuhi syarat seperti, kedap air, mudah mengapung dalam air,
mudah dilihat, dan mudah dibawa.
 Setiap RCC yang memiliki wilayah SAR (termasuk wilayah
pencarian) sebaiknya dapat dengan mudah mendapatkan
informasi yang menyangkut posisi, arah sebenarnya, kecepatan
dan callsign kapal-kapal di dalam wilayah tersebut, yang mungkin
dapat memberikan bantuan kepada pesawat yang memerlukan
pertolongan. Jika perlengkapan kurang maka meminta bantuan
kepada Negara anggota yang lainnya.
Catatan : Informasi tersebut akan disimpan oleh RCC dan dapat
diminta kalau dianggap perlu.
4.1.3. Peta SAR dengan skala besar harus terdapat pada setiap
RCC untuk menampilkan serta menggambarkan informasi yang
berhubungan erat dengan SAR.
Rencana Operasi
 Setiap RCC harus mempersiapkan rencananya
secara detail sebelum melakukan operasi SAR di
dalam SAR Region.
 Rencana Operasi tersebut harus menyebutkan secara
rinci perjanjian-perjanjian tentang pemberian
pelayanan serta pengisian kembali bahan bakar
pesawat, kapal serta kendaraan yang terlibat dalam
operasi SAR, termasuk pesawat, kapal serta
kendaraan yang disediakan oleh Negara lain.
Rencana Operasi
 Rekomendasi: Rencana operasi tersebut
sebaiknya berisi hal-hal rinci menyangkut
semua tindakan yang akan diambil, termasuk;
1. Cara-cara untuk melakukan operasi SAR di dalam SAR Region.
2. Penggunaan system komunikasi dan fasilitas yang ada.
3. Langkah-langkah yang diperlukan untuk bergabung dengan
RCC yang berdekatan/berbatasan
4. Prosedur siaga terhadap pesawat yang sedang melintas atau
kapal di laut.
5. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada personil SAR.
6. Kemungkinan pengerahan kembali perlengkapan yang mungkin
dibutuhkan dalam kondisi cuaca tertentu.
Rencana Operasi
(cont)
1. Prosedur untuk mendapatkan informasi penting
mengenai operasi SAR, seperti laporan cuaca,
NOTAM, dll.
2. Prosedur untuk mendapatkan bantuan dari RCC
lain termasuk bantuan kapal, pesawat, personil
serta perlengkapan lain yang mungkin diperlukan.
3. Prosedur untuk memberikan bantuan kepada
pesawat yang membutuhkan pertolongan.
4. Tindakan awal untuk membantu pesawat yang
diketahui atau dipercaya sedang mengalami
pembajakan udara dan sejenisnya
Prosedur persiapan bagi Rescue-Unit
Setiap Rescue Unit harus:
 Mengetahui rencana operasi yang ada dan yang perlu bagi
keberhasilan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 Memelihara kesiapan sejumlah kapal dan kendaraan untuk
penyelamatan.
 Menyediakan suplai yang terdiri dari ransum, peralatan medis,
peralatan pemberi signal, perlengkapan penyelamatan serta
perlengkapan untuk bertahan hidup.
 Tetap memberikan informasi terbaru kepada RCC mengenai jumlah
dan kesiapan dari perlengkapan-perlengkapannya.
4.3.2. Setiap rescue unit sebaiknya membuat perjanjian menyangkut
penambahan kapal atau kendaraan kalau dibutuhkan.
Pembersihan dari sisa-sisa Kecelakaan
 Setiap negara anggota ICAO harus memastikan bahwa sisa-
sisa kecelakaan pesawat terbang di dalam wilayah
teritorialnya, atau apabila kecelakaan pesawat terbang di
dalam wilayah teritorialnya, atau apabila kecelakaan pesawat
terbang tersebut terjadi di lautan bebas atau pada daerah
yang tidak bertuan tapi berdasarkan perjanjian menjadi
tanggung jawabnya, telah dibersihkan atau dilenyapkan
segera setelah investigasi
 kecelakaan selesai atau setelah dibuatkan peta, untuk
menghindari kekeliruan/kebingungan yang mungkin terjadi.
 4.5.2. Untuk mempermudah pelaksanaan point 4.5.1. di atas,
setiap negara anggota ICAO sebaiknya mengharuskan
setiap orang yang menemukan sisa-sisa kecelakaan pesawat
terbang untuk secepatnya memberitahu pihak yang
berwenang.
PROSEDUR OPERASI
5.1.1. Negara – negara anggota ICAO sebaiknya
menganjurkan kepada setiap orang yang melihat kecelakaan
atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa sebuah
pesawat dalam keadaan bahaya agar secepatnya memberikan
informasi tersebut kepada Alerting Post atau RCC yang ada.
5.1.2. Pihak yang berwenang atau unsur organisasi SAR yang
mengetahui bahwa sebuah pesawat dalam keadaan bahaya
harus sesegera mungkin memberikan informasi tersebut
kepada RCC.
5.1.3. RCC harus sesegera mungkin mengevaluasi informasi
yang diterima tersebut dan menentukan tingkat operasi yang
diperlukan.
5.1.4. Ketika informasi mengenai pesawat dalam keadaan
bahaya diterima dari sumber lain selain ATS unit, RCC harus
menentukan tingkat emergency yang sesuai serta menerapkan
prosedur yang tepat sesuai dengan tingkat emergency tersebut.
 Uncertainty Phase (fase ketidakpastian).
Selama fase ketidakpastian, RCC harus bekerja sama
sepenuhnya dengan ATS Unit serta pihak-pihak yang
berwenang lainnya agar laporan yang masuk dapat
dievaluasi dengan cepat.
 Alert Phase (fase siaga)
Pada saat terjadi fase siaga, RCC harus memberitahu
SAR service Unit dan rescue unit dan mengambil
inisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan yang
dianggap perlu.
Prosedur bagi RCC selama fase
emergency.
Prosedur bagi RCC selama fase
emergency.
Distress Phase (fase darurat)
Ketika suatu pesawat diyakini berada dalam keadaan bahaya
atau ketika fase darurat akan segera terjadi, RCC harus :
 Berinisiatif melakukan tindakan melalui SAR service unit dan
Rescue
 Unit sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun.
 Memastikan posisi pesawat,memperkirakan tingkat
ketidakpastian dari posisi pesawat tersebut, dan berdasarkan
informasi ini menentukan seberapa luas daerah yang akan
dicari.
 Memberitahu operator jika memungkinkan mengenai
perkembangan informasi
 Memberitahu RCC tetangga mengenai kemungkinan adanya
permintaan bantuan apabila diperlukan.
 Memberitahu ATS unit terkait, ketika informasi mengenai
keadaan bahaya telah diterima dari sumber-sumber lainnya.
Prosedur bagi RCC selama fase
emergency.
Distress Phase (fase darurat)
 Meminta pesawat, kapal, stasiun radio pantai atau
pelayanan-pelayanan lain untuk tetap berjaga-jaga apabila
ada berita dari pesawat yang sedang dalam keadaan bahaya
atau dari pemancar lokasi emergency (emergency locator
transmitter).
Catatan : Frekuensi-frekuensi yang digunakan untk ELT
terdapat pada Annex 10 Vol I,yaitu 121,5 MHz dan 406 MHZ.
2) Membantu pesawat yang sedang dalam keadaan bahaya.
3) Memberikan informasi kepada RCC mengenai sejauh
mana perkembangan yang telah dicapai dalam pencarian
maupun penyelamatan korban kecelakaan.
Prosedur bagi RCC selama fase
emergency.
Distress Phase (fase darurat)
 Dari informasi yang ada, menyusun langkah -
langkah untuk untuk pelaksanaan operasi SAR
kemudian secepatnya menyampaikan langkah-
langkah tersebut kepada pihak
berwenangsebagai acuan dalam melaksanakan
operasi SAR.
 Memberikan petunjuk / pedoman tambahan pada
point g jika dianggap perlu.
 Memberitahu negara dimana pesawat didaftarkan.
 Memberitahu pihak yang berwenang menangani
investigasi kecelakaan.
Sinyal SAR
 Click Here
Operasi SAR dinyatakan selesai
apabila :
a. Seluruh korban telah berhasil ditemukan,
ditolong dan dievakuasi;
b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
dimulainya operasi SAR tidak ada tanda-
tanda korban akan ditemukan.
 Operasi SAR yang telah dihentikan atau
dinyatakan selesai dapat dibuka kembali
dengan pertimbangan adanya informasi baru
mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan
atau korban musibah.
 Operasi SAR dapat diperpanjang
pelaksanaanya dengan biaya ditanggung oleh
pihak yang meminta.
 KKR : kantor koordinasi rescue
 SKR : Sub koordinasi Rescue
THANK YOU FOR YOUR KIND
ATTENTION

More Related Content

Similar to Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx

244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaranisetiawa1
 
MAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATION
MAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATIONMAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATION
MAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATIONSelfiya_
 
Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005
Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005
Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005Yusrizal Mahendra
 
Prosedur darurat
Prosedur daruratProsedur darurat
Prosedur daruratMayeng Coey
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011tnt-akpar
 
Pmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea impor
Pmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea imporPmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea impor
Pmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea imporDianNovi3
 
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptxAEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptxAntonAbdullah1
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawMariske Myeke Tampi
 
Assignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdf
Assignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdfAssignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdf
Assignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdfZhoelMaulana1
 
Skop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udara
Skop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udaraSkop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udara
Skop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udaraJulmazli Dempollok
 
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Bayu Ardiansyah
 

Similar to Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx (20)

244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
244019935 isps-code-langkah-khusus-keamanan-pelayaran
 
Makalah lapter
Makalah lapterMakalah lapter
Makalah lapter
 
MAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATION
MAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATIONMAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATION
MAKALAH ANALISIS KASUS SOUTHWEST AIRLINE CORPORATION
 
Annex 1 - Oil Polution.docx
Annex 1 - Oil Polution.docxAnnex 1 - Oil Polution.docx
Annex 1 - Oil Polution.docx
 
Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005
Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005
Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknik Bandar Udara SKEP/77/VI/2005
 
Prosedur darurat
Prosedur daruratProsedur darurat
Prosedur darurat
 
Pm 77
Pm 77Pm 77
Pm 77
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
 
Pm 77
Pm 77Pm 77
Pm 77
 
Pmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea impor
Pmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea imporPmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea impor
Pmk193 pmk.03-2015 pembebasan bea impor
 
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptxAEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
 
Transportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation LawTransportation Law - Air Transportation Law
Transportation Law - Air Transportation Law
 
Assignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdf
Assignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdfAssignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdf
Assignment Week 4_04211840000113_Zhoel Maulana.pdf
 
FOO
FOOFOO
FOO
 
Lapter nanda
Lapter nandaLapter nanda
Lapter nanda
 
Draft OM TransLNG
Draft OM TransLNGDraft OM TransLNG
Draft OM TransLNG
 
Skop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udara
Skop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udaraSkop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udara
Skop dan bidang tugas pegawai kawalan trafik udara
 
Seminar kel
Seminar kelSeminar kel
Seminar kel
 
Skep 40-iii-2010 ac incident accident report
Skep 40-iii-2010 ac incident  accident reportSkep 40-iii-2010 ac incident  accident report
Skep 40-iii-2010 ac incident accident report
 
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
 

Recently uploaded

Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 

Recently uploaded (20)

Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 

Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx

  • 2. Biaya Pemerintah bertanggung jawab terhadap kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM104/SR 291/Phb-83. Biaya biaya yang harus di ganti adalah: 1. Biaya operasi langsung (direct operating cost) pesawat udara atau kapal yang dikerahkan. 2. Bahan bakar pelumas kendaraan bermotor, 3. Akomodasi dan angkutan yang dikeluarkan untuk operasi SAR, 4. Logistik yang dipakai di lapangan atau lokasi SAR Pergantian biaya biaya tersebut dapat di ajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  • 4. Kerjasama antar negara • mengkoordinasikan organisasi SAR-nya dengan negara-negara tetangga Organisasi SAR • mengkoordinasikan operasi-operasi • mengembangkan prosedur SAR-nya untuk memudahkan koordinasi operasi SAR-nya Operasi SAR • negara anggota harus mengijinkan masuknya rescue unit dari negara lain ke wilayah teritorialnya yang bertujuan melakukan Operasi SAR Ijin Masuk
  • 5. Kerjasama antar negara (2) • mengajukan permohonan ijin, • memberikan gambaran terperinci dari rencana yang akan dijalankan dan apa saja yang diperlukan Bila Diijinkan • Secepatnya memberikan jawaban atas permintaan tersebut, dan • Sesegera mungkin menyampaikan persyaratan- persyaratannya. Bila diijinkan (2) • Ketentuan yang dapat mempercepat masuknya rescue unit tersebut dengan meminimalkan prosedur-prosedur formal yang harus dilakukan perjanjiaan
  • 6. Kerjasama antar negara (3) • Bertujuan untuk untuk meningkatkan efisiensi dalam hal pencarian serta penyelamatan. Latihan Gabungan
  • 7. Kerjasama antar negara 3.1.6. Rekomendasi : Setiap negara anggota ICAO sebaiknya memberikan wewenagnya ke tiap-tiap RCC-nya untuk : a. Meminta bantuan kepada RCC lainnya termasuk pesawat,kapal laut, personel atau perlengkapan lainnya yang mungkin diperlukan. b. Memberikan ijin masuk kepada pesawat, kapal laut, personel atau perlengkapan ke wilayah teritorialnya. c. Membuat perjanjian yang dianggap perlu dengan dinas bea dan cukai, imigrasi atau dinas-dinas lainnya untuk mempercepat masuknya pesawat, kapal, personel atau perlengkapan ke wilayah teritorialnya. 3.1.7. Rekomendasi : Setiap negara anggota ICAO sebaiknya memberikan wewenangnya kepada tiap-tiap RCC-nya untuk memberikan bantuan kepada RCC lainnya apabila diminta, termasuk
  • 8. Latihan Gabungan 3.1.8. Rekomendasi : Negara anggota ICAO sebaiknya membuat perjanjian untuk melakukan latihan gabungan yang melibatkan unit SAR mereka masing-masing, untuk meningkatkan efisiensi dalam hal pencarian serta penyelamatan.  Latihan gabungan yang dilakukan antara Kantor SAR Pontianak dan RCC Kutcing bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang pernah terjalin selama ini antar kedua Negara apabila terjadi kecelakaan laut dan udara. Hal ini dilakukan karena wilayah kedua Negara sangat berdekatan dan memiliki perbatasan yang rapat, contohnya dalam masalah kecelakaan pelayaran,selat Malaka yang merupakan jalur niaga yang paling padat berbatasan langsung dengan Malaysia. Pada saat latihan bersama diharapkan terjadi transfer teknologi, pengetahuan dan keahlian dari masing-masing Negara. 3.1.9. Rekomendasi : Negara-negara anggota ICAO sebaiknya membuat perjanjian dimana personel dari RCC dan RSC-nya
  • 9. Kerja sama dengan dinas-dinas lain 3.2.1. Negara-negara anggota ICAO harus mengatur semua pesawat, kapal dan fasilitas- fasilitas yang bukan merupakan bagian dari organisasi SAR-nya untuk dapat bekerja sama sepenuhnya dalam upaya pencarian serta pertolongan korban kecelakaan penerbangan. 3.2.2. Negara-negara anggota ICAO harus dapat menjamin bahwa pelayanan pencarian dan pihaknya telah bekerja sama dengan pihak yang bertanggung jawab untuk menginvestigasi kecelakaan serta pihak yang bertanggung jawab dalam perawatan korban kecelakaan.
  • 10. Kerja sama dengan dinas-dinas lain 3.2.3. Rekomendasi : Untuk memudahkan investigasi dalam suatu kecelakaan, rescue unit sebaiknya disertai oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan investigasi kecelakaan pesawat. 3.2.4. Setiap negara harus menentukan SPOC untuk menerima data tentang keadaan bahaya COSPAS-SARSAT.
  • 12. INFORMATION Setiap RCC harus selalu menyediakan informasi yang masih baru mengenai hal-hal dibawah ini sesuai dengan SAR Region-nya masing-masing : Rescue unit, rescue subcentre dan alerting post ATS unit Alat serta cara berkomunikasi yang dapat digunakan dalam operasi SAR Alamat serta nomor telepon dari semua operator atau perwakilannya yang telah ditunjuk untuk terlibat dalam SAR diwilayahnya Sarana milik umum dan pribadi termasuk fasilitas medis dan transportasi yang kemungkinan besar akan digunakan dalam kegiatan SAR
  • 13. Informasi Lainnya Rekomendasi : Setiap RCC sebaiknya menyediakan semua informasi lainnya demi kepentingan SAR, termasuk informasi yang berhubungan dengan : a. Lokasi, call sign, jam jaga dan frekuensi semua stasiun radio yang besar kemungkinannya dapat dipakai dalam kegiatan SAR b. Frekuensi yang digunakan untuk berjaga-jaga. Frekuensi yang digunakan untuk pesawat yang akan berkomunikasi ke kapal 2182 KHZ MHZ. c. Barang-barang rongsokan yang mungkin menyebabkan kesalahan pencarian khususnya jika dilihat dari udara d. Tempat-tempat penyimpanan barang-barang serta bungkusan yang setiap saat dapat dijatuhkan dari udara. Bungkusan tersebut harus memenuhi syarat seperti, kedap air, mudah mengapung dalam air, mudah dilihat, dan mudah dibawa.
  • 14.  Setiap RCC yang memiliki wilayah SAR (termasuk wilayah pencarian) sebaiknya dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang menyangkut posisi, arah sebenarnya, kecepatan dan callsign kapal-kapal di dalam wilayah tersebut, yang mungkin dapat memberikan bantuan kepada pesawat yang memerlukan pertolongan. Jika perlengkapan kurang maka meminta bantuan kepada Negara anggota yang lainnya. Catatan : Informasi tersebut akan disimpan oleh RCC dan dapat diminta kalau dianggap perlu. 4.1.3. Peta SAR dengan skala besar harus terdapat pada setiap RCC untuk menampilkan serta menggambarkan informasi yang berhubungan erat dengan SAR.
  • 15. Rencana Operasi  Setiap RCC harus mempersiapkan rencananya secara detail sebelum melakukan operasi SAR di dalam SAR Region.  Rencana Operasi tersebut harus menyebutkan secara rinci perjanjian-perjanjian tentang pemberian pelayanan serta pengisian kembali bahan bakar pesawat, kapal serta kendaraan yang terlibat dalam operasi SAR, termasuk pesawat, kapal serta kendaraan yang disediakan oleh Negara lain.
  • 16. Rencana Operasi  Rekomendasi: Rencana operasi tersebut sebaiknya berisi hal-hal rinci menyangkut semua tindakan yang akan diambil, termasuk; 1. Cara-cara untuk melakukan operasi SAR di dalam SAR Region. 2. Penggunaan system komunikasi dan fasilitas yang ada. 3. Langkah-langkah yang diperlukan untuk bergabung dengan RCC yang berdekatan/berbatasan 4. Prosedur siaga terhadap pesawat yang sedang melintas atau kapal di laut. 5. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada personil SAR. 6. Kemungkinan pengerahan kembali perlengkapan yang mungkin dibutuhkan dalam kondisi cuaca tertentu.
  • 17. Rencana Operasi (cont) 1. Prosedur untuk mendapatkan informasi penting mengenai operasi SAR, seperti laporan cuaca, NOTAM, dll. 2. Prosedur untuk mendapatkan bantuan dari RCC lain termasuk bantuan kapal, pesawat, personil serta perlengkapan lain yang mungkin diperlukan. 3. Prosedur untuk memberikan bantuan kepada pesawat yang membutuhkan pertolongan. 4. Tindakan awal untuk membantu pesawat yang diketahui atau dipercaya sedang mengalami pembajakan udara dan sejenisnya
  • 18. Prosedur persiapan bagi Rescue-Unit Setiap Rescue Unit harus:  Mengetahui rencana operasi yang ada dan yang perlu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugasnya.  Memelihara kesiapan sejumlah kapal dan kendaraan untuk penyelamatan.  Menyediakan suplai yang terdiri dari ransum, peralatan medis, peralatan pemberi signal, perlengkapan penyelamatan serta perlengkapan untuk bertahan hidup.  Tetap memberikan informasi terbaru kepada RCC mengenai jumlah dan kesiapan dari perlengkapan-perlengkapannya. 4.3.2. Setiap rescue unit sebaiknya membuat perjanjian menyangkut penambahan kapal atau kendaraan kalau dibutuhkan.
  • 19. Pembersihan dari sisa-sisa Kecelakaan  Setiap negara anggota ICAO harus memastikan bahwa sisa- sisa kecelakaan pesawat terbang di dalam wilayah teritorialnya, atau apabila kecelakaan pesawat terbang di dalam wilayah teritorialnya, atau apabila kecelakaan pesawat terbang tersebut terjadi di lautan bebas atau pada daerah yang tidak bertuan tapi berdasarkan perjanjian menjadi tanggung jawabnya, telah dibersihkan atau dilenyapkan segera setelah investigasi  kecelakaan selesai atau setelah dibuatkan peta, untuk menghindari kekeliruan/kebingungan yang mungkin terjadi.  4.5.2. Untuk mempermudah pelaksanaan point 4.5.1. di atas, setiap negara anggota ICAO sebaiknya mengharuskan setiap orang yang menemukan sisa-sisa kecelakaan pesawat terbang untuk secepatnya memberitahu pihak yang berwenang.
  • 20. PROSEDUR OPERASI 5.1.1. Negara – negara anggota ICAO sebaiknya menganjurkan kepada setiap orang yang melihat kecelakaan atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa sebuah pesawat dalam keadaan bahaya agar secepatnya memberikan informasi tersebut kepada Alerting Post atau RCC yang ada. 5.1.2. Pihak yang berwenang atau unsur organisasi SAR yang mengetahui bahwa sebuah pesawat dalam keadaan bahaya harus sesegera mungkin memberikan informasi tersebut kepada RCC. 5.1.3. RCC harus sesegera mungkin mengevaluasi informasi yang diterima tersebut dan menentukan tingkat operasi yang diperlukan. 5.1.4. Ketika informasi mengenai pesawat dalam keadaan bahaya diterima dari sumber lain selain ATS unit, RCC harus menentukan tingkat emergency yang sesuai serta menerapkan prosedur yang tepat sesuai dengan tingkat emergency tersebut.
  • 21.  Uncertainty Phase (fase ketidakpastian). Selama fase ketidakpastian, RCC harus bekerja sama sepenuhnya dengan ATS Unit serta pihak-pihak yang berwenang lainnya agar laporan yang masuk dapat dievaluasi dengan cepat.  Alert Phase (fase siaga) Pada saat terjadi fase siaga, RCC harus memberitahu SAR service Unit dan rescue unit dan mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Prosedur bagi RCC selama fase emergency.
  • 22. Prosedur bagi RCC selama fase emergency. Distress Phase (fase darurat) Ketika suatu pesawat diyakini berada dalam keadaan bahaya atau ketika fase darurat akan segera terjadi, RCC harus :  Berinisiatif melakukan tindakan melalui SAR service unit dan Rescue  Unit sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun.  Memastikan posisi pesawat,memperkirakan tingkat ketidakpastian dari posisi pesawat tersebut, dan berdasarkan informasi ini menentukan seberapa luas daerah yang akan dicari.  Memberitahu operator jika memungkinkan mengenai perkembangan informasi  Memberitahu RCC tetangga mengenai kemungkinan adanya permintaan bantuan apabila diperlukan.  Memberitahu ATS unit terkait, ketika informasi mengenai keadaan bahaya telah diterima dari sumber-sumber lainnya.
  • 23. Prosedur bagi RCC selama fase emergency. Distress Phase (fase darurat)  Meminta pesawat, kapal, stasiun radio pantai atau pelayanan-pelayanan lain untuk tetap berjaga-jaga apabila ada berita dari pesawat yang sedang dalam keadaan bahaya atau dari pemancar lokasi emergency (emergency locator transmitter). Catatan : Frekuensi-frekuensi yang digunakan untk ELT terdapat pada Annex 10 Vol I,yaitu 121,5 MHz dan 406 MHZ. 2) Membantu pesawat yang sedang dalam keadaan bahaya. 3) Memberikan informasi kepada RCC mengenai sejauh mana perkembangan yang telah dicapai dalam pencarian maupun penyelamatan korban kecelakaan.
  • 24. Prosedur bagi RCC selama fase emergency. Distress Phase (fase darurat)  Dari informasi yang ada, menyusun langkah - langkah untuk untuk pelaksanaan operasi SAR kemudian secepatnya menyampaikan langkah- langkah tersebut kepada pihak berwenangsebagai acuan dalam melaksanakan operasi SAR.  Memberikan petunjuk / pedoman tambahan pada point g jika dianggap perlu.  Memberitahu negara dimana pesawat didaftarkan.  Memberitahu pihak yang berwenang menangani investigasi kecelakaan.
  • 26. Operasi SAR dinyatakan selesai apabila : a. Seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi; b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR tidak ada tanda- tanda korban akan ditemukan.
  • 27.  Operasi SAR yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan atau korban musibah.  Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaanya dengan biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.
  • 28.  KKR : kantor koordinasi rescue  SKR : Sub koordinasi Rescue
  • 29. THANK YOU FOR YOUR KIND ATTENTION