2. MASA ORDE LAMA
Perekonomian Indonesia kurang memuaskan. Hal ini disebabkan
antara lain ;
🞇 Sering terjadi pergantian Kabinet
🞇 Keadaan Politik & Keamanan yang tidak stabil
🞇 Kebijakan ekonomi yang sering berubah-ubah.
Beberapa masalah ekonomi yang terjadi pada masa Orde Lama,
antara lain;
🞇 Terjadi Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Asing ( 1951-
1958 )
🞇 Adanya kebijakan ” Anti Modal Asing ”, akibatnya :
- Indonesia kekurangan modal
- Hilangnya pangsa Pasar di Luar Negeri
- Tekanan pada NPI (Neraca Pembayaran Internasional)
3. MASA PERALIHAN (1966-1968)
Setelah terjadinya peristiwa G30 S/PKI yang gagal pada tahun 1965,
Perekonomian Indonesia makin memburuk, dengan kondisi antara lain ;
• Tertundanya pembayaran Hutang luar Negeri sebesar mencapai US $ 2
Milyar
• Turunnya penerimaan ekspor
• Inflasi yang sangat tinggi ( 30-50 % ) per bulan
• Makin buruknya kondisi prasarana perekonomian (Jalan, jembatan,
irigasi, dsb )
Untuk mengatasi keadaan diatas maka ditetapkan beberapa langkah
prioritas kebijakan ekonomi berupa upaya-upaya:
🞇 Memerangi hiperinflasi,
🞇 Mencukupkan stok bahan pangan, khususnya beras,
🞇 Merehabilitas prasarana perekonomian,
🞇 Meningkatkan ekspor,
🞇 Menyediakan dan menciptakan lapangan kerja, dan
🞇 Mengundang kembali investasi asing.
4. MASA ORDE BARU (1969-1997)
Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi di dasarkan pada
kebijakan berdasarkan konsep ” TRILOGI PEMBANGUNAN ”, yang
mengandung 3 ( tiga ) unsur pokok, yang mencerminkan 3 ( tiga )
segi permasalahan dalam pembangunan sebagai suatu proses
kegiatan secara terus menerus.
🞇 Pemerataan : adalah suatu pembagian hasil produksi kepada
masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya.
🞇 Pertumbuhan Ekonomi : Menunjukkan usaha kearah
peningkatan produksi secara keseluruhan dimasyarakat. Hasil
produksi yang merupakan produksi nasional, membawa
pendapatan bagi masyarakat melalui berjalannya mekanisme
pasar.
🞇 Stabilitas Nasional : Merupakan syarat pokok bagi upaya
pembangunan yang berkesinambungan
5. Trilogi Pembangunan, yang menempatkan pemerataan sebagai ” prioritas”,
mendapat banyak hambatan, terutama masih kaburnya tolok ukur atau
indikator penentuan alokasinya, sehingga hasilnyapun sukar diukur atau
bahkan mudah menyimpang. Oleh karena itu ” pemeratan hanya dapat
dicapai melalui ” Delapan jalur pemerataan ”, yaitu ;
Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan
🞇 merataan Kebutuhan Pokok rakyat
🞇
🞇 Pemerataan pembagian pendapatan, khususnya melalui usaha-usaha
padat karya
🞇 Pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan pembangunan
regional
🞇 Pemerataan dalam pengembangan usaha, khususnya memberikan
kesempatan yang luas bagi golongan ekonomi lemah untuk memperoleh
akses perkreditan dan penggalakkan Koperasi.
🞇 Pemerataan Kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda
dan kaum wanita
🞇 Pemerataan penyebaran penduduk melalui transmigrasi dan
pengembangan wilayah
🞇 Pemerataan dalam memperoleh Keadilan Hukum.
6. PEMBANGUNAN PADA MASA
ORDE BARU
Pada masa Orde baru, pembangunan
dilakukan secara bertahap melalui
REPELITA ( Rencana pembangunan
Lima Tahun ).
REPELITA I ( 1 April 1969 – Maret 1974
)
Program-Program yang dilaksanakan :
🞇 Rehabilitasi Ekonomi ;
🞇 Sarana penunjang produksi pangan (
Waduk, irigasi, dsb )
🞇 Prasarana angkutan (Jalan,
Jembatan, Pelabuhan, dsb )
Kendala-kendala :
🞇 Kurang tersedianya dana
pembiayaan pembangunan
Faktor penyebabnya :
🞇 Rendahnya tabungan dalam negeri
🞇 Rendahnya ekspor ( devisa sedikit
Usaha yang dilakukan :
🞇 Pinjaman Luar Negeri
🞇 Menggalakkan Modal Asing
Melalui upaya-upaya yang telah
dilakukan, maka selama PELITA I
tersebut, angka pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 8,40 % per tahun.
Tantangan :
🞇 Isu pemerataan
🞇 Rendahnya penyerapan Tenaga
Kerja
7. REPELITA II ( 1 April 1974 – 31
Maret 1979 )
Keberhasilan Pelita I, menimbulkan
dampak terhadap:
🞇 Kesenjangan ekonomi
🞇 Dominasi Modal Asing
Dengan kondisi seperti tersebut di
atas, maka kebijakan pembangunan
yang berpegang pada Trilogi,
difokuskan kepada:
🞇 Pertumbuhan ekonomi
🞇 Pemerataan
🞇 Stabilitas
Tantangan yang dihadapi :
🞇 Makin melebarnya kesenjangan
ekonomi
🞇 Meningkatnya jumlah
pengangguran
Usaha yang dilakukan :
🞇 Memberikan kesempatan
berusaha yang lebih luas kepada
pengusaha-pengusaha Kecil,
melalui beberapa kebijakan,
antara lain ;
🞇 Kebijakan Moneter ( KIK, KMKP,
Penurunan Suku Bunga dsb )
🞇 Devaluasi Rupiah, untuk
merangsang ekspor
Dengan berbagai upaya yang
dilakukan Pemerintah, maka secara
umum dalam PELITAII, berhasil
dipertahankan laju pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6 % per
tahun.
8. REPELITA III ( 1 April 1974 – 31 Maret 1979 )
Dengan makin makin gencarnya isue tentang
kesenjangan ekonomi. Kesenjangan-kesenjangan
nyata yang terjadi antara lain ;
🞇 Kesenjangan antar daerah dan antar sektor
🞇 Kesenjangan tingkat pendapatan dan kesempatan
kerja
🞇 Kesenjangan antara Usaha Kecil dengan Usaha
besar
🞇 Kesenjangan dalam memperoleh pendidikan,
kesehatan, dan Peradilan/Hukum
Maka pada Pelita III, prioritas pembangunan sesuai
landasan Trilogi, diarahkan pada ” Pemerataan ”
dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan, yang
ditunjang dengan dikeluarkannya kebiajakan ”
Delapan Jalur pemerataan ”.
Tantangan yang dihadapi;
🞇 Adanya resesi dunia
🞇 Turunnya harga minyak (karena Perang Teluk)
🞇 Dampak devaluasi Rupiah yang masih terasa
🞇 Inflasi di atas 20 % per tahun
Usaha yang dilakukan pemerintap:
🞇 Meningkatkan Tabungan dalam negeri
🞇 Melakukan devaluasi rupiah sebesar 28 %
🞇 Melakukan deregulasi sistem plafon( pagu )
kredit, dan kebebasan menentukan tingkat
Suku Bunga bagi Bank-Bank umum.
🞇 Peningkatan alokasi dana APBN & APBD
bagi perluasan Kesempatan Kerja,
Pendidikan, dan fasilitas Kesehatan.
Selama Pelita III, pertumbuhan ekonomi hanya
mencapai rata-rata 2,4 % per tahun. Hal ini tidak
terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi,
khususnya kondisi eksternal ( resesi dunia ),
serta Perang Teluk yang berdampak pada
ekonomi di dalam negeri.
9. REPELITA IV ( 1 April 1989 – 31 Maret 1993 )
Selama Pelita IV strategi pembangunan tetap berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu :
Pemerataan, Pertumbuhan, dan Stabilitas. Namun upaya perbaikan kinerja perekonomian
menghadapi kendala, yaitu;
🞇 Turunnya harga Migas
🞇 Turunnya Cadangan Devisa
🞇 Krisis likuiditas perbankan akibat langkanya aliran dana masuk dari masyarakat
🞇 Inflasi masih cukup tinggi ( 52,9 %)
🞇 Kesenjangan makin melebar
Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain ;
🞇 Melakukan deregulasi ;
- Memberikan kemudahan impor bahan baku industri dalam negeri
- Memberikan kemudahan bagi Perusahaan PMA, untuk : melakukan pinjaman Bank, dan
kegiatan distribusi barang & jasa.
🞇 Melakukan Devaluasi Rupiah ( dari Rp 625/$ menjadi Rp.970/$, kemudian dari Rp.1.134/$
menjadi Rp.1.644/$, dengan Sistem Kurs bebas ) , yang bertujuan untuk meningkatkan Ekspor
Non Migas, mengendalikan impor, dan meningkatkan penerimaan pajak.
🞇 Melakukan kebijakan imbal beli (Counter Purchase)
1. Pembeli dari luar negeri diwajibkan membeli barang dalam negeri minimal = nilai yang di
ekspornya.
2. Memperlancar perizinan si bidang produksi, jasa serta investasi.
3. Mobilisasi dana di pasar uang ( dengan mempermudah persyaratan pendirian Bank
umum, perizinan, serta mengizinkan masuknya Modal Asing )
4. Deregulasi di Bidang perdagangan & hubungan laut ( berupa, penyederhanaan izin usaha, izin
trayek, pembelian kapal, pengahapusan Tata Niaga Impor, penghapusan bea masuk & bea
masuk tambahan )
5. Penyederhaan proses impor mesin.
6. Penyederhanaan izin masuk dan bekerja bagi Tenaga Kerja Asing
Dengan kerja keras, menghadapi berbagai kendala dan tantangan perekonomian global, akhirnya
dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai di atas 7 % per tahun.
10. REPELITA V ( 1 April 1993 – 31 Maret 1998 )
Dengan tetap berlandaskan pada Trilogi pembangunan. Pada Pelita V ini
penekanan kebijakan diarahkan pada ” Pemerataan ”, dengan prioritas ”
Sektor industri yang didukung oleh Sektor Pertanian ”
Kendala-kendala yang dihadapi :
🞇 Munculnya Blok-blok Perdagangan Dunia (AFTA, NAFTA,APEC, dsb)
🞇 Persaingan bisnis makin kompetitif
🞇 High Cost
🞇 Kualitas SDM masih rendah
🞇 Utang Luar negeri makin meningkat
Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain ;
🞇 Melakukan diversifikasi produk ekspor ( khususnya Non Migas )
🞇 Melakukan deregulasi, antara lain ; tentang pengaturan Investasi Asing.
Selama Pelita V, laju Pertumbuhan Ekonomi, dapat dipertahankan, rata-rata
di atas 6 % per tahun.
11. REPELITA VI ( 1 April 1998 – 31 Maret 2002 )
Dalam Pelita VI, kebijakan pembangunan dilandasi oleh Trilogi
pembangunan, dengan tetap mengedepankan ” Pemerataan ”
Tantangan yang dihadapi antara lain,
🞇 Income per Kapita masih rendah
🞇 Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
🞇 Kesenjangan makin meningkat
🞇 Bertambahnya jumlah penduduk miskin
🞇 Rendahnya penyerapan Tenaga Kerja
🞇 Rendahnya kualitas SDA dan lingkungan
🞇 Masih tingginya Angka Kematian Ibu & Bayi
Melalui berbagai upaya/kebijakan yang dilakukan, selama Pelita VI, sasaran
pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 %, dapat dicapai.
12. MASA PEMERINTAHAN B.J.
HABIBIE
Dengan pimpinan B.J Habibie tidak berjalan
lama dimana keadaan tidak mencerminkan
adanya perubahan baru, bahkan KKN semakin
menjadi. Melalui pelaksanaan pemilu 1999
terpilih Gusdur sebagai presiden RI dan
Megawati sebagai wakil presiden. Dan lahirlah
pemerintah Reformasi (perubahan).
