Dokumen tersebut merangkum transformasi struktural ekonomi Indonesia, termasuk proses akumulasi sumber daya produksi, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Dokumen juga menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendukung transformasi struktur, seperti kebijakan nilai tukar, fiskal, moneter, perdagangan dan deregulasi sektor riil dan moneter. Ringkasannya, transformasi struktural Indonesia telah bergeser dari ekonomi agrar

1. ORMASI STRUKTUR
EKONOMI INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
(STIA)
NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH - KERINCI
DI SUSUN OLEH
• SAHIBUL AMRI
• WINDI AGUSTIN
• INDAH MARSELINA
SISTEM EKONOMI INDONESIA

2. TRANSFORMASI STRUKTURAL
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

3. TRANSFORMASI STRUKTURAL
Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari
sektor tradisonal yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi
dengan produktivitas tinggi (Szirmai et al., 2012).
Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi
dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern.
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

4. PROSES TRANSFORMASI STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

5. Proses Akumulasi Sumber Daya Produksi
• Sumber daya produksi adalah aset-aset produktif atau faktor-faktor produksi
(Tanah, tenaga kerja, kapital produksi (output) diperlukan peningkatan atau
tambahan faktor-faktor produksi (input).
• Akumulasi menyangkut proses pembinaan sumber daya produksi (produktive
resources) untuk meningkatkan kemampuan berproduksi secara kontinu.
Selama masa pembangunan 25 tahun telah terjadi akumulasi sumber daya
produksi dalam jumlah yang besar dan sangat berarti.
• Indikator adanya akumulasi sumber daya produksi
• Kelemahan/ kekurangan yang menyertai proses akumulasi
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

6. • Sumber daya produksi khususnya investasi
sangat penting bagi pembangunan baik secara
kuantitatif (menyangkut jumlahnya) maupun
secara kualitatif (menyangkut alokasinya).
• Alokasi sumber dayaproduksi dalam proses
pembangunan menyangkut pola penggunaan
sumber daya produksi antar sektor, antar
daerah dan antar lingkungan kota dan daerah
pedesaan.
Proses Alokasi Ssumber Daya Produksi
• Ketimpangan dalam distribusi pendapatan (baik antar
kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan
pededaan, atau antar kawasan dan propinsi) dan
kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai
perekonomian Indonesia.
• Pada awal pemerintahan Orde Baru, perencanaan
pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya
bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan
terjadi: namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I dimulai,
mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin
tidak tepat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses
mengalirnya ke bawahnya sangat lambahn. (Tulus
Tambunan, 1996).
• Masalah distribusi pendapatan menyangkut kemiskinan,
baik kemiskinan absolut maupun ktimpangan relatif.
Proses Distribusi Pendapatan
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

7. Proses Perubahan Institusional/ Kelembagaan
Dimensi Ekonomis – Sosiologis :
• Ini menyangkut ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan pelaku ekonomi, yaitu secara
spesifik: antara saudagar besar di bidang niaga dan industri, golongan pedagang perantara (tengkulak) dan golongan
produsen kecil (petani rakyat, pengrajin, pengusaha industri kecil/ menengah, pedagang eceran).
• Golongan produsen kecil/ menengah meliputi sebagian besar rakyat penduduk sebagai produsen dan sekaligus sebagai
konsumen. Kedudukan ekonominya sangat lemah dihadapkan dengan kekuatan saudagar besar dan para pedagang
perantara dala jaringan mata rantai niaga dan industri.
• Salah satu sasaran pokok kebijaksanaan pembangunan ialah mewujudkan perubahan struktural di bidang ekonomi-
sosiologis dalam arti: transformasi dari ketimpangan menjadi keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan golongan saudagar
besar, golongan pedagang perarntara, golongan produsen kecil.
• Kesempatan usaha lebih banyak dimanfaatkan oleh kaum saudagar dengan konglomeratnya.
• Dalam hubungan dengan ketimpangan pada perimbangan kekuatan pelaku ekonomi harus dilihat peran gerakan koperasi
sebagai alat perjuangan ekonoi bagi kaum produsen kecil.
Dimensi Ekonomis Regional
• Adanya perbedaan dan ketimpangan pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas suatu nwegara
(atau secara regional dan internasional di berbagai belahan dunia)
• Perbedaan tersebut tidak semakin berkurang, melainkan cenderung menjadi semakin besar.
• Kesemuanya itu disebabkan karena adanya apa yang dikenal sebagai cumulative causation, yaitu proses sebab-akibat yang
mengandung dampak secara kumulatif.
• Kalau hal itu dibiarkan tanpa intervensi kebijaksanaan negara, maka perkembangan proses cumulative causation selanjutnya
akan menciptakan dua lingkaran kegiatan sekaligus
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

8. ANALISA KEBIJAKAN TRANSFORMASI STRUKTURAL
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

9. ANALISA KEBIJAKAN TRANSFORMASI STRUKTURAL
Kebijakan Pengaturan Nilai Tukar Rupiah
• Dalam tahun 1986/1987 pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas yang diperlukan guna mendorong kegiatan invstasi
yang diperlukann guna mendorong kegiatan investasi, produksi dalam negeri dan ekspor.
• Mengingat penerimaan devisa hasil ekspor yang semakin menurun sebagai akibat merosotnya harga minyak bumi sejak
permulaan tahun 1986 dan untuk mengurangi tekanan terhadap nerraca pembayaran, pemerintah pada 12 September 1986
mendevaluasikan rupiah terhadap dollar AS sebesar 31%.
Kebijakan Fisikal Dan Keuangan Negara
• Dalam tahun 1983/1984 penerimaan pajak langsung naik 15,9%,pajak pendapatan naik 38,1%, pajak perseroan naik 12,3%,
lain-lain pajak langsung naik 30,2% Sedangkan penerimaan pajak tidak langsung naik 17,0%: bea masuk naik 6,7%, pajak
penjualann impor naik 10,8%, cukai naik 24,7%, pajak ekspor naik 26,8%, pajak tidak langsung lainnya naik 7,3%
• Kebijaksanaan pengeluaran pemerintah tahun 1983/1984 diarahkan untuk penghematan pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan berupa pengurangan subsidi BBM, subsidi pupuk dan penghapusan subsidi pangan serta penjadwalan kembali
beberapa proyek besar pemerintah (Laporan Bank Indonesia tahun 1983/1984).
Kebijakan Keuangan dan Moneter/ Perbankan
• Tanggal 1 Juni 1983 pemerintah mengambil serangkaian kebijaksanaan yang mendasar yang dikenal “Kebijaksanaan Moneter
1 Juni 1983”. Kebijaksanaan moneter tersebut dimaksudkan untuk meletakkan landasanlandasan yang kokoh bagi
perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang.
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN

10. Kebijakan Perdagangan dan Deregulasi Sektor Riil dan Moneter
Kebijakan Perdagangan
• Sejak 19 Desember 1984, APE (Angka Pengenal
Ekspor, atau APES (Angka Pengenal Ekspor
Sementara) dapat digunakan untuk melaksanakan
ekspor dari seluruh wilayah RI yang sebellumnya
hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu saja.
• Untuk mendorong ekspor non migas pada tahun-
tahun berikutnya, pemerintah menetapkan
serangkaian kebijaksanaan penyelematan, antara
lain paket 6 mei 1986 (dikenal Pakem 1986) yang
intinya untuk meningkatkan penerimaan devisa
negara dari ekspor nonn-migas dan beberapa
kemudahan dalam penanaman modal asing
ANALISIS
PROSES
PENGERTIAN
Deregulasi Sektor Riil dan Moneter
• Dewasa ini di bidang ekonomi riil (produksi,
pengangkutan, pemasaran) masih dialami banyak
hambatan dan rintangan karena adanya berbagai
peraturan dan ketentuan administratif yang
berbelit-belit dan sering tumpang tindih.
• Disisi lain bila diamati seolah-olah pemerintah
ragu-ragu untuk melakukan intervensi, dikala dan
dimana intervensi pemerintah justru di perlukan.
Terjadi kekaburan pikiran seakan-akan deregulasi
juga berarti nonintervensi.

11. KESIMPULAN
METODE PENELITIAN
KAJIAN PUSTAKA
PENDAHULUAN
Dari hasil Makalah yang telah kami bikin , Maka Dapat Disimpulkan bahwa :
• Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional
ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya
akumulasi modal fisik dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan produksi serta
pemanfaatan tenaga kerja (Chenery, 1960; dan Syrquin, 1988).
• Indonesia selama 1950—2015 mengalami proses perubahan struktur ekonomi secara nyata dari negara agraris
yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian hingga tahun 1970-an, sejak 1980-an
berkembang menjadi negara yang mulai mengandalkan diri dari sektor industry, dan sektor-sektor lain selain
sektor pertanian.

12. TERIMA KASIH
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH - KERINCI