MJ
Uploaded byMiftahul Jannah
146 views

Perbankan Syariah

1. Dokumen ini membahas sejarah perkembangan akuntansi syariah mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga pengembangan pendekatan-pendekatan dalam akuntansi syariah modern. 2. Terdapat beberapa argumen yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat Muslim, di antaranya praktik akuntansi yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. 3. Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer diang

Embed presentation

Download to read offline
1 / 131
2 / 131
3 / 131
4 / 131
5 / 131
6 / 131
7 / 131
8 / 131
9 / 131
10 / 131
11 / 131
12 / 131
13 / 131
14 / 131
15 / 131
16 / 131
17 / 131
18 / 131
19 / 131
20 / 131
21 / 131
22 / 131
23 / 131
24 / 131
25 / 131
26 / 131
27 / 131
28 / 131
29 / 131
30 / 131
31 / 131
32 / 131
33 / 131
34 / 131
35 / 131
36 / 131
37 / 131
38 / 131
39 / 131
40 / 131
41 / 131
42 / 131
43 / 131
44 / 131
45 / 131
46 / 131
47 / 131
48 / 131
49 / 131
50 / 131
51 / 131
52 / 131
53 / 131
54 / 131
55 / 131
56 / 131
57 / 131
58 / 131
59 / 131
60 / 131
61 / 131
62 / 131
63 / 131
64 / 131
65 / 131
66 / 131
67 / 131
68 / 131
69 / 131
70 / 131
71 / 131
72 / 131
73 / 131
74 / 131
75 / 131
76 / 131
77 / 131
78 / 131
79 / 131
80 / 131
81 / 131
82 / 131
83 / 131
84 / 131
85 / 131
86 / 131
87 / 131
88 / 131
89 / 131
90 / 131
91 / 131
92 / 131
93 / 131
94 / 131
95 / 131
96 / 131
97 / 131
98 / 131
99 / 131
100 / 131
101 / 131
102 / 131
103 / 131
104 / 131
105 / 131
106 / 131
107 / 131
108 / 131
109 / 131
110 / 131
111 / 131
112 / 131
113 / 131
114 / 131
115 / 131
116 / 131
117 / 131
118 / 131
119 / 131
120 / 131
121 / 131
122 / 131
123 / 131
124 / 131
125 / 131
126 / 131
127 / 131
128 / 131
129 / 131
130 / 131
131 / 131
1 PERBANKAN SYARIAH Oleh : MIFTAHUL JANNAH (43214110059) NURUL AZIZAH (43214110092) Dosen : Shinta Melzatia, SE. M.Ak. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017
2 BAB I Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah 1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut: a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah tertulis dan berdokumen b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang berutang c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang menyaksikan proses transaksi e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi 2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
3 3. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. 4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah : a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu. b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
4 c. Heaps (1895) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir. d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping. Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah sebagai berikut: 1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut. 2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar. 5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat. a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
5 c. Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. 6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah: a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. c. Pendekatan Hibrid Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. 7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah: a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer : Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer : Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
6 b. Kelebihan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam : Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam : Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya c. Kelebihan Pendekatan Hibrid : Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Kekurangan Pendekatan Hibrid : Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah). 8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini 9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya
7 adalah karena faktor-faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena: a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and other dealings b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who have adopted the Western model of banking c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in their investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the basis of interest. 10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal: a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi. b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
8 11. Penjelasan tentang akuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya terhadap akuntansi syariah: Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah. 12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam pengembangan akuntansi syariah: Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara. 13. Jelaskan permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah. kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya. Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum dan etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal
9 yang sangat penting untuk diperkenalkan adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke- Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim. 14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan. Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan tersebut dan berikan penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. 15. Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.
10 BAB II Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah 1. kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah. Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba : َ‫َّل‬‫ذ‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬ََ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ُ‫ل‬ُ‫و‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ُ‫م‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََ ‫ب‬َِ‫ا‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ق‬ َّ‫ك‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََِّّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ُ‫ت‬ُ‫خ‬َ‫ب‬َ‫ط‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ُ‫ل‬َ‫خ‬َّ‫ط‬ْ‫ن‬‫َن‬ َ‫ل‬َِ ِ‫ب‬‫م‬َ‫م‬َّ‫َن‬ َ‫ل‬ِ‫ن‬ََ َّ‫أ‬ُ‫ن‬ْ‫ه‬َ‫ن‬ِ ‫ك‬ُ‫ن‬‫ك‬َ‫و‬ ‫ك‬َ‫م‬ْ‫ه‬َِ َُّْ‫ط‬َ‫ب‬َّ‫َن‬ ‫م‬َّ‫ث‬َِ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ ْ‫م‬َ‫ح‬ََ ََّ ُُ ََّْ‫ط‬َ‫ب‬َّ‫َن‬ َ‫ق‬ََْ‫ح‬ ََّ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275) ُ‫م‬َ‫ح‬َّ‫م‬َ‫ذ‬ ُُ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ ‫و‬ِ ََُّ‫ذ‬ ََّ ِ‫ص‬َ‫و‬‫ق‬ْ‫ت‬‫َن‬ َُُّ َ‫ي‬ ِ‫ُح‬‫ذ‬ََ ْ‫م‬ُ‫و‬ َ‫كف‬ْ‫ر‬َ‫و‬ ََ‫َّأ‬‫ط‬ِ‫م‬ Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S. Al-Baqarah: 276) ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬‫ك‬َ‫ذ‬ َ‫َّل‬ِِ‫ي‬ْ‫َن‬ َ َّ‫ك‬ُ‫ن‬َََ‫ا‬ َ َّ‫ك‬ُ‫و‬ْ‫ه‬‫َن‬ َُ َ ََُّّ‫ف‬ََ ََّ َ‫ا‬ِ‫و‬َ ‫ك‬ََ َ‫ل‬ََ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ َّ‫ِأ‬َ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ُ‫و‬ َ‫ل‬َّ‫ط‬ِ‫ن‬ََِّ‫ن‬َُ “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278) ‫ك‬ََ ََّ ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ط‬َََْ‫م‬ َّ‫ل‬ِ‫ب‬َ ‫ك‬ ِ‫ب‬‫ف‬ َ َ‫ُك‬ َََّ‫ط‬ِ‫ن‬ ‫و‬ِ‫ى‬ ِ‫َم‬ َ‫ك‬َََّ‫ا‬ ِ‫كن‬ْ‫ن‬‫َن‬ َ‫ل‬َ‫ى‬ َ َ‫ُك‬ َََّ‫ذ‬ ‫ق‬َّ‫ن‬ِ‫د‬ ُِ ‫ك‬ََ ََّ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ط‬َََْ َّ‫ل‬َِ َ‫ك‬‫َك‬‫و‬ ٍَ َ‫َُّمأ‬‫ق‬َّ‫ذ‬ َُِْ َ‫ت‬َّ‫ه‬ ََّ ُِ َ‫ل‬ِ‫و‬‫َّن‬ُ‫ن‬َ‫ى‬ ُ‫أ‬ُُ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ُ‫ر‬َُُِِّ‫م‬َّ‫َن‬
11 dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba, oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga telah di jabarkan tentang akuntansi syariah. ‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬َ‫ا‬ َ‫ل‬‫ذ‬ ِ‫ي‬ْ‫ن‬َ َ‫ك‬ُ‫ن‬ََ‫ا‬ َََِ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ََ‫ق‬َْ َ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ق‬ِ ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫م‬َ‫ه‬َ‫ا‬ َُ‫و‬َ‫م‬َ‫ى‬ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫و‬‫ك‬َ‫ى‬ َّ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َّ‫ط‬َ َ‫ي‬ِْ‫َك‬‫و‬ ِ‫م‬َّ‫ق‬ََِّ‫كن‬ِ ََ ََّ َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ي‬ِْ‫َك‬‫و‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ َ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫د‬ ُ ُْ َّ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ط‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ِ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ِ‫ت‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫م‬ َ‫ح‬َّ‫َن‬ ِ‫م‬ْ‫ه‬َ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َ ُْ ُ‫ت‬ْ َ‫ف‬ ََ ََّ َّ‫م‬َ‫ط‬َّ‫ب‬َ‫ذ‬ ُ‫ت‬َّ‫ن‬ َِ ‫ك‬‫َّو‬‫ط‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫أ‬‫ك‬َ‫و‬ ْ‫ن‬ََِّ‫ي‬ ِ‫ت‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫م‬َ‫ح‬َّ‫َن‬ ‫ك‬‫طن‬ِ‫ر‬َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ‫ك‬‫طر‬ َِِ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ََ ُْ‫ط‬ ِ‫خ‬َ‫ه‬َّ‫ى‬َ‫ذ‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ ِ‫م‬ُ‫ذ‬ َ‫ُك‬ُ َّ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ط‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ُ‫ت‬َ‫ط‬ِ‫ن‬ ََّ ِ‫م‬َّ‫ق‬ََِّ‫كن‬ِ ََُّ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ن‬َ‫ه‬َّ‫ا‬َ ََّ ِ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ق‬‫ط‬ ِ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫ل‬ َِ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬‫ك‬ َ‫ه‬ ِ‫ف‬ َّ‫أ‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َّ‫أ‬َ‫ن‬ ‫َك‬‫ه‬‫ك‬ُ‫ك‬َ‫ذ‬ ِ‫ل‬َّ‫ط‬َ‫ل‬ُ‫ه‬ َ‫ف‬ َ‫م‬ُ‫ه‬ َََ‫ى‬ ِ‫أ‬‫َك‬َْ‫ا‬ ََ َََّ ََّ َّ‫ل‬ ْ‫م‬ َِ َ‫أ‬ َّ‫ك‬َ‫ا‬ َََّْ َ‫ل‬ َِ َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ ِ‫م‬ََ‫ق‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ َُِْ ‫ك‬َ‫م‬ََُُ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ََِ‫ب‬‫و‬َ‫ي‬ُ‫ه‬َ‫ى‬ ‫ك‬َ‫م‬ََُُ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ِ‫أ‬ َََّ‫ر‬ُ َّ َ ََ ََّ َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ ُ‫م‬ََ‫ق‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ َََِ‫ا‬ ‫ك‬ََ َ‫ك‬ُ‫د‬ُ‫ا‬ ََ ََّ َ‫ك‬ََُ‫ن‬َّ‫ى‬َْ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َْ ََ‫ط‬ ِ‫ر‬َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ََ‫ط‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ ِ‫ت‬ِ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬ََِ ُ‫ق‬َ‫ى‬َّ‫و‬َ‫ا‬ َ‫ق‬َّ‫ن‬ِ‫د‬ ِ ُْ ُ‫ق‬ َ‫ك‬َّ‫و‬َ‫ا‬ ََّ ِ‫ك‬َ‫ا‬‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ن‬‫ل‬ِ‫ن‬ َّ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ ِ‫َو‬‫ه‬ ََْ‫ا‬ َ‫ُك‬ ‫َك‬ْ َََّْ َِْ‫ا‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ َ‫أ‬‫ك‬ُ‫ك‬َْ ‫ك‬ َ‫ف‬‫ك‬ َ‫ة‬ِْ ‫ك‬ ََ ِ‫كا‬ َ‫ح‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ه‬َّ َُ‫ذ‬ ِ‫ق‬ُْ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َّ‫ط‬َ َ‫َّم‬‫ط‬َ‫ل‬َ‫ى‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫ن‬‫َك‬‫ن‬ُ‫ه‬ ََْ‫ا‬ ‫َك‬ُ‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َْ ََُّ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ َََِ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ه‬ََِّ‫ذ‬‫ك‬َ‫ب‬َْ ََ ََّ ْ‫كف‬َُُ‫ذ‬ َ‫ي‬ِْ‫ك‬َ‫و‬ ََ ََّ َ‫ق‬‫ط‬ِ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ِ‫ا‬ ََّ َ‫ك‬ُ‫ل‬ََِّ‫ر‬َْ ُ‫ت‬ْ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫س‬‫ك‬ُ‫ى‬ُ‫ى‬ ُ‫ك‬ِ َّ‫أ‬ َ‫ك‬ُ‫و‬َْْ ََّ َ ُْ ُ‫أ‬ُ‫ك‬ُ‫م‬ِ‫ب‬‫ل‬َُِ‫ذ‬ ََّ ُ ُْ ُ ُْ ََّ ِ‫ب‬‫م‬ُ‫ك‬ِ َ‫م‬ َّ‫ا‬َ‫ا‬ َ‫أ‬‫ط‬ِ‫ل‬َ‫د‬ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
12 Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa. Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi (maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran- ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan transparan. Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur (al-amin), barang dagangannya laku terjual.
13 Ketika Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al- Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah. Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka system pajak dan fiscal tidak berlaku. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik. Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik dari ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga
14 keuangan berupa Baitul Mal yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara. Peranan ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada inovasi- inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat. Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya. Terbukti di dunia- dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di indonesia semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika dilihat tahapan-tahapannya. Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan. Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka
15 yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja. Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut:  BaitulMal Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan. Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan pada pengaturan suplai dan moneter. Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin
16 mapan bentuknya pada masa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:  Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.  Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.  Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.  Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya[11].  Wilayatul Hisbah Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum
17 muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al- Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah[12].  Etika Bisnis Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menghapus Riba Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya. b. Keadilan Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum
18 muslimin saja. Hal ini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami. c. Prinsip dan etika bisnis lainnya Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar. 3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa keakhalifahan: 1) Pada masa Abu Bakar Sidiq Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan negara. 2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah : a) Properti baitul mal di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.[14] Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan- tunjangan lainnya dalam basis regular dan tepat. b) Kepemilikan Tanah
19 Pada masa pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melaui perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir. Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay, dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang. c) Zakat dan Ushr Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang- sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua. Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama dalam mausia umum. d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. [17]
20 3) Masa Usman bin Affan Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan administerasi. 4) Kholifah Ali bin Abi Thalib Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah. Pasca khulafa’urrasyidin. Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
21 mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.[19] Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya. Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita. 4. Sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia Internasional. Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan negara itu.
22 Desember 1970, mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan: 1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam 2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi 3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. 4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam. 5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. 6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat. 7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral. 8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut: 9. Mengatur investasi modal Islam. 10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam. 11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya. 12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah- masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara- negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank
23 yang berpusat di Jeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam. Lembaga Keuangan Syariah Modern Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya: 1) Lembaga zakat Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-banyaknya.
24 Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita. Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya untuk menerima zakat tersebut.[21] 2) Baitul Mal Wattamwil (BMT) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.[22] Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.[23]. 5. peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus. Islamic Development Bank (IDB), Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya
25 di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan. Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC). Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia. Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali. Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari), total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%), pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%). Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015. (boz) Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI) Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan bersih. Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar
26 Akuntansi Perbankan Syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG TERKAIT DALAM KEUANGAN PERBANKAN ISLAM : Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi. PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha). Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi- keuangan Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam bukan hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru ekonom muslim yang mencoba
27 melakukan eksplorasi keilmuan menggunakan wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki. Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development Bank yang bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf. Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan berkembang. Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya industri keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan yang mampu menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya). Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai berikut: 1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar 2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz 3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali 4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah.
28 Selanjutnya perkembangan aplikasi keuangan syariah di dunia menyebar pada praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992 (berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil) Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010 pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariaHnasional. Islamic Financial Services Board (IFSB), Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D. Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank (IDB). Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23 September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut.
29 Setelah melalui sejumlah pertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002. Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement (BIS). Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia.. International Isntitute of Islamic Thought (IIIT) International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit, lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon, Virginia. Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral pengetahuan. Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama dengan Karim Business Consulting. 6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan jelaskan karakteristiknya masing – masing. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia 1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
30 2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; 3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; 4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial; 5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah 1. Berdasarkan prinsip syariah. 2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah. 3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah. 4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri khas dari praktek ekonomi syariah. 5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam. Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia A. Asuransi Syariah Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Produk dan Mekanisme Operasional Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada
31 Asuransi Syariah Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.  Takaful Umum Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.  Takaful Keluarga Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.  Takaful lainnya  Fulnadi (Asuransi Pendidikan) Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.  b) Dana Tunai Harian Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan.  c) Santunan Kematian Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan  d) Santunan Cacat Tetap Total Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan. Tujuan berdirinya Asuransi Syariah Tujuannya ialah sebagai berikut: • Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. • Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
32 • Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. • Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. • Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. • Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja) Karakteristik Asuransi Syariah : 1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. 2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. 3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi. 4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. 5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
33 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 1 Akad Tolong-menolong dan investasi Jual-beli (tabaduli) 2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolahnya Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya 3 Investasi dana Investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah) Investasi dana berdasarkan bunga (riba) 4 Pembayaran klaim Dari rekening tabarru’ (dana sosial) seluruh peserta Dari rekening dana perusahaan 5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil Seluruhnya menjadi milik perusahaan 6 Dewan pengawas syariah Ada dewan pengawas syariah mengawasi manajemen, produk, dan investasi Tidak ada
34 B. Pegadaian Syariah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut : Jenis barang yang digadaikan:  Perhiasan  Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya  Kendaraan Biaya biaya:  Biaya administrasi pinjaman  Jasa simpanan Proses pelelangan barang gadai Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah  Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda bergerak) sebagai jaminan.  Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran barang.  Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.  Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
35 Karakteristik Penggadaian Syariah 1. Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada golongan barang. 2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari 3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman 4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan lelang. 5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk golongan BCD 88 – 86% 6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L. 7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase dikali uang pinjaman 8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan 9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS. C. Baitul Maal Wattamwil (BMT) LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. 2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan. 3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar. 4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
36 5. LKMS BMT mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive berusaha. Peran BMT di masyarakat : 1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak 2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah 3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin) 4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Fungsi BMT di masyarakat: 1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. 2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Mengembangkan kesempatan kerja. 4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk- produk anggota 5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak. D. Koperasi Syariah Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6] 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; 2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di
37 dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam; 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; 5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; 7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Landasan Koperasi Syariah 1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan. 3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). Karakteristik Koperasi Syariah 1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha 2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba) 3. Berfungsinya institusi zakat 4. Mengakui mekanisme pasar 5. Mengakui motif mencari keuntungan 6. Mengakui kebebasan berusaha 7. Mengakui adanya hak bersama. E. Reksa Dana Syariah Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.[9] Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada
38 para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Tujuan berdirinya Reksadana Syariah Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup: 1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba. 2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang halal. 3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan). Bagian-bagian Reksa Dana Syariah a) Pasar Modal Syariah Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.[10] Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah: 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
39 Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut : 1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek 2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang 3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan 4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali 5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST 6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST 7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah 8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST 9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST b) Pasar Uang Syariah Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut Pertama : Ketentuan Umum 1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. 2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip- prinsip syariah. 4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:  bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.  bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
40 Kedua : Ketentuan Khusus 1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. Ciri Pasar Uang Syariah:  Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.  Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.  Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Manfaat Reksadana Syariah Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah sebagaiberikut : 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko. 2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. 3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Ciri-Ciri Reksa Dana 1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor 2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang 3. Beresiko 4. Lebih transparan 5. Pembukuan ditutup setiap hari 6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari. 7. Return > tingkat bunga deposito 8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak 9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
41 10. Hal-hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini. a. Kelembagaan Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. b. Hubungan Investor dan Perusahaan Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugi an tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. c. Kegiatan Investasi Reksa Dana Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang
42 sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya. 7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya. Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah. Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah. Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar. "Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (17/6).
43 Menurut dia, urgensi keberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan mikro yang telah dan terus dilakukan. Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. "Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya. Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah. Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan. Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU LKM. Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah. BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah
44 lainnya, termasuk bank syariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro- kecil secara maksimal. Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan lembaga keuangan syariah sendiri. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari ekonomi syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7). Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga zakat pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar biasa,'' tegas Didin. Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga semester I 2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar. 8. Peraninstitusi seperti BI, Departemen Keuangan, MUI, dan IAI terhadap pengembangan industri perbankan syariah. Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat itu, karena dunia perbankan
45 adalahsalah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian. Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang besar. Bank Indonesia menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatanusahatertentu dari bank, melaksanakanpengawasan bank dan mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan perundang- undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur dalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, namun jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia, juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia Sebagai pengawas dan pembina bank, Bank Indonesia bertindak sebagaiseorang bapak kepada anaknya. Bila seorang anak keliru dalam melakukan suatu tindakan maka seorang bapak yang baik akan berusaha memberitahukan kepadaanaknya perihal kekeliruannya itu bahkan lebih dari itu bapak tersebut akanmengusahakan supaya anaknya tidak keliru dalam mengambil suatu tindakan.Demikian juga halnya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasanperbankan syariah di Indonesia.Bank Indonesia yang memegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengankewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkanketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank sertamengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan segalausaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankanyang sehat.Pada pokoknya,Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tigabidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2)mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur danmengawasibank.Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank,menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izinatas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan Pembinaan dan pengawasanbank
46 dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud denganpembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkanperaturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan,kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatanoperasional bank. Disamping itu, bank Indonesia berwenang menetapkanketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian (Pasal 25),dimana prinsip kehati- hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambubagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guan mewujudkan sistemperbankan yang sehat Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkanoleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil.Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan.Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesiamencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut: 1) Power to Licence; 2) Power to Regulate; 3) Power to Control; 4) Power to Impose Sunction. Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlakubagi semua jenis bank sesuai Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnyabank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dantanggung jawab.Dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat aspek pengawasanBank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya elemen- elemen yangterdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankankonvensional, yakni posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung jawab DewanPengawas Syariah (DPS), serta hubungannya dengan Majlis Ulama Indonesia(MUI). DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintahuntuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah dilembaga keuangan syariah.Ketika bank syariah ingin meluncurkan suatu produk layanan jasakeuangan, maka selama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan shariah compliance Dari DPS. Jika produk yang akan diluncurkan oleh suatu bank syariah belum mendapat persetujuan kesesuai dengan prinsip syariah dariDPS maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin produk layanan jasa keuangantersebutDalammenjalankan tugas otoritas tunggal pengawasan jasa keuanganperbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan ataspelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi dengan bank syariah, khususnyadalam hal ini adalah tugas dalam menjalankan prinsip syariah. Yang termasuk pihak terafiliasi dengan bank syariah, salah satunya adalah
47 DPS.Hal di atas dapat dipahami, bahwa prinsip-prinsip syariah (shariahompliance) setelah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI,selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Artinya, pelanggaranterhadap prinsip syariah, secara langsung adalah pelanggaranterhadap PeraturanBank Indonesia, sehinggasebagai otoritas jasa keuangan perbankan sebelum OJK,Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam menjatuhkan sanksi padasektor perbankan, termasuk mencabut izin usaha dan izin orang perorangan. 9. Dengan melihat data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI, simpulkanlah perkembangan bank syariah di Indonesia dan prospeknya dalam sepuluh tahun ke depan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam peraturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal ini ditunjukan denagn akselerasi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah 2010 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding 2009. hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap kondisi fundamental makro ekonomi dalam situasi perekonomian dunia yang cenderung pulih, serta dinamik internal industri perbankan syariah. Faktor-faktor pendukung industri perbankan syariah mencakup pertumbuhan secara un-organic akibat penambahan pemain baru dalam industri, baik bank umum, unit usaha syariah (UUS) maupun BPRS. Pada tahun 2009, jumlah bank umum syariah yang beroperasi bertambah dengan adanya konversi usaha 3 bank, yaitu Bank jasa Artha, Bank Persyarikatan dan Bank Hasfa yang masing-masing diakusisi oleh BRI, Bukopin dan Panin menjadi Bank Umum Syariah. Pertumbuhan secara un-organic tersebut juga didukng dengan pertumbuhan organic melalui pertumbuhan volume usaha yang di dukung oleh peningkatan jumlah jaringan kantor bank syariah. Per awal November 2009 silam, masyarakat dapat menikmati layanan jasa perbankan melalui 1.101 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 6 Bank Umum Syariah dan 25 UUS dan 138 BPR Syariah.
48 Tahun 2010 membuka peluang besar lagi bagi peningkatan volume usaha dan kenerja perbankan syariah. Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun kedepan masih relatif tinggi, seiring dengan credit rating yang mengalami peningkatan. Gencarannya progam edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah maupun pihak-pihak terkait lainnya makin menciptakan situasi yang kondusif bagi industri pasar modal ini. Berdasarkan suatu penelitian pada sebuah bank syariah terhadap sekitar 3.200 nasabah di seluruh Indonesia, diketahui bahwa lebih dari 70 % nasabah memilih bank syariah dalam melakukan transaksi perbankan dengan alasan utama sesuai keyakinan agama. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan dalam melakukan transasksi keuangan tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Alasan utama lainnya yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah adalah karena pelayanan bank syariah yang cepat dan memuaskan sebesar 38% serta karena lokasi kantor bank strategis sebesar 30%, di samping alasan-alasan rasional lainnya. Memperhatikan hal di atas, sebenarnya prospek ekonomi syariah cukup menjanjikan dimasa depan. Hal ini, disebabkan adanya kesadaran sebagian masyarakat, terutama yang berpendidikan tinggi untuk menjalankan kehidupan sosial ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan kesiapan sarana dan prasarana guna mendukung berkembangnya perekonomian secara optimal di masa depan. Sarana dan prasarana tersebut, tidak hanya bersifat material, tetapi juga non material, serta sistem pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan tersebut, sehingga tercipta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah di masa depan Secara spesifik kinerja perbankan syariah nasional pada aspek pendanaan (dana pihak ketiga) menunjukan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Industri perbankan syariah masih mampu menjaga pertumbuhan tinggi dari DPK perbankan syariah, dimana angka pertumbuhan year on year hingga bulan Oktober 43 %. Diperkirakan pada tahun 2011 DPK perbankan syariah masih akan tumbuh dengan pesat mengingat jaringan kantor perbankan syariah akan signifikan meningkat sebagai implikasi dari munculnya bank syariah baru pada tahun sebelumnya. Sementara itu, sisi pembiayaan perbankan syariah, diperkirakan akan pula mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi. Hingga Oktober tahun 2010 secara YoY pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah nasional mencapai 39 %, jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan nasional. Angka ini tentu sedikit banyak mempresentasikan kontribusi perbankan syariah terhadap dunia usaha nasional, khususnya dunia usaha mikro. Meskipun perbankan syariah mengalami high growth, namun industri perbankan syariah masih harus mengatasi beberapa tantangan, agar dapat mempertahankan pertmbuhan yang tinggi tersebut secara lebih
49 berkesinambungan. Setidaknya ada 5 tantangan utama perbankan syariah selain tantangan-tantangan lainya yang juga perlu dihadapi. 1. Pertama, sumber daya manusia. Dengan semakin meningkatnya kapasitas ekspensi BUS dan UUS di masa depan, maka semakin menuntut penambahan SDM berkualitas dalam jumlah memadai. 2. Ketiga, aspek regulasi. Pengembangan perbankan syariah tidak terlepas dari aspek regulasi. Jika ketentuan perundang-undangan tidak kondusif bisa menghambat pertumbuhan perbankan syariah, karena itu dukungan dari aspek hukum saat ini sangat mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu masyarakat ekonomi syariah dan ikatan ekonomi Islam Indonesia serta MUI harus mengawal dan mendesak terus janji pemerintah untuk segera mengeluarkan beberapa UU yang terkait. 3. Keempat, optimalisasi jaringan pelayanan. Kebijakan pembukaan office chaneling bank syariah yang dimulai bulan Maret 2006, sepanjang tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebijakan office chanelling pada dasarnya terfokus untuk menjawab masalah cakupan pelayanan perbankan yang terbatas. Namun, sangat disayangkan pembukaan office chanelling tersebut tidak diimbangi dengan progam edukasi dan sosialisasi. 4. Kelima, inovasi produk. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesign pro duk-produknya. Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada seminar Akhir Tahun perbankan syariah 2005, kendala-kendala perkembangan bank syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Jaringan kantor pelayanan dan keaungan syariah masih relatif terbatas. 2. SDM yang kompeten dan profesional masih belum optimal. 3. Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang. 4. Sinkronisasi kebijakan dengan intitusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal. 5. Rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005. Bank Indonesia dan para stakeholder yang terlibat lainnya yakin bahwa pengembangan bank syariah dianggap masih mempunyai prospek yang tinggi,
50 jika kendala jaringan dapat diatasi. Hal tersebut diyakini karena peluang yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut : 1. Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. 2. Pengembangan instrumen keuangan syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/ pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri perbankan syariah nasional. 3. Potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri perbankan syariah nasional. Tantangan yang sangat jelas terlihat pada masa yang akan datang dari perbankan syariah nasional adalah bagaimana menjaga laju pertumbuhan pembiayaan ini dengan kinerja yang juga baik dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalahnya. Di samping itu, tantangan yang lain juga harus diperhatikan adalah pembiayaan perbankan syariah masih terkonsentrasi menggunakan akad beresiko kecil yaitu produk-produk menggunakan akad berbasis jual beli serta masih berada pada sektor-sektor ekonomi yang belum variatif, yaitu masih dominan berada pada sektor jasa dan perdagangan. Di luar perkembangan fisik yang terlihat ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang perkembangan industri perbankan syariah nasional juga semakin memperlihatkan keberkahannya berupa kemanfaatan bagi masyarakat dhuafa. Oleh karena itu, mungkin sebaiknya diperkenalkan pula variabel/ angka perkembangan berupa derajat kemanfaatan ini sebagai parameter kemanfaatan perbankan syariah nasional bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh industri perbankan yang terbilang mapan. Semoga usaha-usaha pengembangan industri ini oleh pihak-pihak terkait, semakin dimudahkan oleh Allah swt. Sehingga perbankan syariah nasional mampu berperan signifikan dalam perkembangan nasional dan lebih luas lagi dalam mendukung perekonomian nasional. 10. Identifikasilah permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah Indonesia pada saat ini. Beberapa masalah dan problematika yang dihadapi oleh industri perbankan syariah, hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh beberapa bank umum atau konvesional. Bedanya adalah dari penerapan aturan yang ada pada bank itu sendiri, bank syariah memakai aturan kesyariahan yang bersumber pada hukum-hukum islam, sedangkan bank umum atau konvesional menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Adapun beberapa problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah dapat kita kategorikan pada beberapa masalah yang diantaranya adalah : Pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko. Jenis deposan seperti ini pada
51 umumnya lebih cenderung untuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan system bunga / riba atau pada pasar modal (stock market). kedua, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity). Tentu saja bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu- waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip musyarakah atau kemitraan. Pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar mudarabah, atau bahkan meminjam dari bank konvensional dengan system bunga. Sebaliknya bank Islam akan lebih senang –dengan alasan resiko– berinvestasi atas dasar musyarakah ketimbang mudarabah, karena dalam mudarabah, jika suatu usaha mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya. Sikap konservatif investor dan bank tersebut akan menimbulkan likuiditas berlebihan. Bank Islam pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya (baik pada kasnya sendiri maupun bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para nasabah potensialnya. Ketiga, adalah problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank- bank berasas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. Long gestation project (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan. keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Bank Islam terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang bertujuan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian bank-bank Islam yang ada saat ini masih kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang besar, padahal dana zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif. kelima adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah.
52 Dalam kasus ini industri perbankan syariah pun juga banyak mengalami masalah dalam sistemnya, karena selama ini hanya bank umum atau konvesional saja yang mendapatan sorotan lebih dari para pakar ekonomi tentang masalah dan problematika yang sedang dihadapi. 11. Peran Indonesia dalam pengembangan bank syariah di tingkat internasional. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam perbankan syariah sudah semakin nampak. Hal ini terbukti adanya UU No.7 Tahun 1992 dan perubahannya UU perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Tidak hanya sebatas itu peran pemerintah juga memberikan kontribusi dana untuk dikelola oleh bank syariah yaitu tentang dana haji yang sebelumnya dikelola oleh bank-bank nasional. Disamping itu pemerintah telah memberikan izin kepada bank-bank syariah dan konvensional untuk membuka cabang atau unit yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan bank syariah mampu tumbuh dan berkembang dengan pesat dan memberikan perubahan kepada perekonomian nasional sehingga Indonesia menjadi Negara yang lebih maju. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah harus proaktif mengundang investor mancanegara (terutama dari Timur Tengah) untuk berinvestasi di industri perbankan syariah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah Singapura yang rajin melakukan pendekatan personal kepada para investor Timur Tengah. Terkait dengan hal ini, Pemerintah terlebih dulu harus merevisi Undang- undang tentang Pajak Pertambahan Nilai agar transaksi murabahah di bank syariah tidak dikenakan pajak ganda. Karena untuk menjaring investor asing, Indonesia perlu membuat regulasi yang mengakomodasi pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu, agar peran Pemerintah bisa optimal maka diperlukan juga sinergi antar instansi Pemerintah dan stakeholder perbankan syariah (seperti Bank Indonesia) untuk bergotong royong mengembangkan industri perbankan syariah Indonesia. 12. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat Muslim hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para khalifah pemerintahan Islam, adapun bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain tidak memiliki dasar syariah yang kuat untuk dikembangkan. Setujukah anda dengan pendapat tersebut dan berikan argument guna menerima atau menolak pandangan tersebut. Tidak setuju, karena selain baitul maal lembaga keuangan yang lain juga sudah sesuai syariat islam. Dan apabila di katakan bid’ah termasuk ke dalam bid’ah yang hasanah.
53 13. Identifikasilah kelemahan yang terdapat pada bank konvensional. kelemahan yang terdapat pada bank konvensional. 1. Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan dan manager yang tidak professional. 2. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu. 3. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif. 4. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan. SISTEM BUNGA Perbedaan utama yang paling mencolok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni pembagian keuntungan. Bank konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini karena kontrak yang dilakukan bank sebagai mediator pemilik dana dengan peminjam dilakukan dengan penetapan bunga. Ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank yaitu bunga simpanan yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan bunga pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam. Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya. Selanjutnya keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Jadi para pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam usaha. Demikian juga pihak bank tidak ikut merasakan untung rugi usaha tersebut. Hal yang sama tak berlaku di bank syariah. Dana masyarakat yang disimpan di bank disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi antara pihak pemilik dana dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Dari perbandingan itu terlihat bahwa dengan sistem riba pada bank konvensional pemilik dana akan menerima bunga sebesar ketentuan bank. Namun pembagian bunga tak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri. Sehingga berapapun pendapatan bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang dijanjikan saja. Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam (debitur) saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh pemilik modal dan peminjam. Pihak perbankan syariah menaggung kerugian materi, sedangkan si peminjam menanggung kerugian tenaga, waktu dan pikiran. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang
54 saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Sedangkan pada Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. 14. Identifikasilah 3 kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi kelemahan bank konvensional. 1. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal karena tidak diharuskan membayar biaya secara tetap. 2. Adanya sistem bagi hasil yang membuat bank syariah menjadi lebih mandiri. 3. Keuntungan yang didapat nasabah bisa meningkat apabila pendapatan yang diperoleh bank tersebut juga meningkat 15. Jelaskan dan evaluasilah tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan oleh BI dalam cetak biru pengembangan bank syariah. Berikan saran anda dalam upaya pengembangan bank syariah. BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biri tersebut:  Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.  Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah  Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien  Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap
55 pertama dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional pebankan syariah yang sehat. Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah. Kebijakan pengembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada starategi pengembangan jangka panjang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan Perbankan Syariah yang dimulai sejak tahun 2005. Kebijakan yang ditempuh dalam berapa tahap tersebut difokuskan pada upaya memperkuat struktur industri perbankan syariah. Disamping itu, kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional guna menjaga momentum pertumbuhan syariah. Kebijakan terkini yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 yang merupakan langkah ketujuh dari delapan langkah yang tercantum dalam Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2007. Adapun tujuan dari program Akselerasi Pengembangan perbankan Syariah (PAPBS) adalah tercapainya share perbankan syariah sebesar 5% dari total asset seluruh perbankan di Indonesia pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebijakan dimaksud lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset bank secara signifikan dalam jangka pendek. Sehubungan dengan itu, maka sasaran kebijakan dan program akselerasi 2007- 2008 tersebut adalah mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand, memperkuat permodalan, manajemen dan SDI bank syariah, mengoptimalkan peranan pemerintah serta melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah untuk bepartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya, upaya konkrit tersebut tercakup dalam 6 (enam) pilar program akselerasi pengembangan perbankan syariah sebagai berikut : 1. Penguatan Kelembagaan Bank Syariah 2. Pengembangan Produk Bank Syariah 3. Intensifikasi edukasi publik & aliansi mitra strategis 4. Peningkatan peranan pemerintah & penguatan kerangka hukum Bank Syariah 5. Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah 6. Penguatan Pengawasan Bank Syariah
56 Dalam mengimplementasikan program-program akselerasi di atas, maka telah dibentuk Working Group yang beranggotakan Bank Indonesia dan Bank- bank Syariah. Secara berkala Working Group tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan tersebut. Hasil Kerja Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Perbankan Syariah Nasional Perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki tahun ke 14 sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992. Dalam kurun waktu tersebut perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa Bank Indonesia dari waktu ke waktu senantiasa berupaya mencari terobosan untuk menjaga kinerja industri perbankan syariah tetap baik. Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh oleh Bank Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran bank syariah dalam perekonomian nasional. Guna memelihara momentum pertumbuhan yang pesat dari lembaga perbankan syariah dan untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun ”Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun kedepan. Cetak Biru tersebut meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Selanjutnya seperti telah diuraikan terdahulu, Bank Indonesia juga telah membuat kebijakan akselerasi pengembangan perbankan syariah tahun 2007-2008. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2002-2006) perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia meningkat cukup pesat, dari 101 jaringan menjadi 531 jaringan kantor. Hal tersebut ditunjang dengan bertambahnya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu dari 3 UUS menjadi 20 UUS, dan BPRS juga tumbuh dari 81 menjadi 105 BPRS. Saat ini, juga terdapat cukup banyak permohonan pembukaan kantor bank Syariah yang sedang diproses oleh Bank Indonesia. Total asset Bank Syariah secara nasional akhir Desember 2006 mencapai Rp 26,7 Triliun (1,58% dari total asset seluruh perbankan) Potensi pengembangan lembaga perbankan syariah yang cukup besar antara lain adalah di Jawa Barat. Sesuai dengan hasil penelitian ”Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah”, menyebutkan bahwa sebanyak 45 persen dari responden di Pulau Jawa mengatakan bahwa sistem bunga tidak sejalan dengan agama, sementara itu 94 persen dari responden di Jawa Barat menilai bahwa sistem bagi hasil adalah sistem universal dan dapat diterima karena menguntungkan bank maupun nasabah. Kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah di Jawa Barat.
57 Di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia (KBI) Bandung terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 30 buah kantor cabang. Disamping itu terdapat 12 BPR Syariah (BPRS) dengan 18 buah jaringan kantor. Total asset perbankan syariah di Jawa Barat tiga tahun terakhir meningkat dari Rp 1,98 Triliun menjadi Rp 3,39 Triliun atau tumbuh 71,21%. Proyeksi & Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Market share perbankan syariah masih dapat lebih ditingkatkan yaitu apabila sudah terdapat kelengkapan infrastruktur legal (UU BS, UU Pajak, UU Sukuk, Lembaga hukum dan arbitrase). Selanjutnya, diperlukan juga dukungan penuh dari pemerintah dalam pembenahan sektor riil dan iklim investasi serta pengembangan Bank Syariah melalui bank-bank pemerintah. Selain itu, diperlukan pula dukungan dari stakeholder lainnya dengan menjadikan Bank Syariah sebagai aset bangsa serta peningkatan kualitas sistem pengawasan Bank Syariah yang menjamin Bank Syariah tumbuh secara sehat, hati-hati dan patuh terhadap prinsip syariah. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS sebagai bagian dari sistem perbankan syariah nasional telah memiliki positioning tersendiri yaitu melayani usaha mikro dan kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah (dhuafa). Untuk dapat melayani segmen tersebut, beberapa persyaratan mendasar perlu dipenuhi, yaitu pertama, keberadaan BPRS harus mendekati dengan lokasi nasabah. Kedua, local content sangat penting. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila BPRS fokus melayani regional tertentu, sehingga terjadi proses saling memahami antara BPRS dengan nasabah. Oleh karena itu konsep pengembangan BPRS adalah Community bank yaitu bank yang dimiliki masyarakat lokal dan melayani kebutuhan masyarakat lokal. BPRS sebagai sebuah community bank, antara lain harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Peranan local community sebagai shareholder 2. Peranan local shareholder sebagai sumber utama Sumber Daya Insani (SDI) BPRS 3. Memprioritaskan melayani kebutuhan akan jasa perbankan syariah dan masyarakat setempat. 4. Pengembangan jaringan kantor BPRS 5. Menempatkan local community sebagai stakeholder utama BPRS. 1. Adapun program pengembangan external dan internal BPRS antara lain adalah sebagai berikut : 2.
58 External : 1. Menyusun dan menyempurnakan aturan yang mengacu kepada prinsip kehati- hatian dan kepatuhan kepada prinsip syariah dengan memperhatikan karakteristik operasional BPRS. a. Exit policy, selesai 2007 b. Tingkat Kesehatan (TKS), selesai 2007 c. Good Corporate Governance (GCG), selesai 2007 d. Kelembagaan, selesai 2007 2. Memperkuat daya saing BPRS melalui pemberian bantuan teknis untuk pengembangan SDM dan BPRS Net. a. Program sertifikasi, paling lambat tahun 2009 b. Pengembangan Islamic Micro Banking School, berdiri paling lambat 2009 c. Program Penguatan Infrastruktur TI BPRS, telah terintegrasi paling lambat 2009 d. Penguatan struktur permodalan BPRS dengan melibatkan Pemda dan masyarakat setempat, target s/d tahun 2010 e. Pengembangan BPRS Net, diharapkan akan berfungsi efektif 2008 3. Mendorong pendirian BPRS sehingga dapat tersebar secara merata ke seluruh kabupaten di Indonesia dengan konsep community banking. Target satu kabupaten, minimal terdapat 1 BPRS tercapai tahun 2015. 4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya infrastruktur industri BPRS, yang meliputi, program pemberdayaan asosiasi bank syariah, perluasan jaringan Basyarnas, peningkatan kerjasama dengan lembaga certif, pemerintah dan peningkatan peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Internal : 1. Menjalankan fungsi pengawasan BPRS dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan karakteristik operasional BPRS 2. Mengembangkan produk dan layanan BPRS yang sesuai dengan kebutuhan nasabah UMK. 3. Meningkatkan jangkauan pelayanan (outreach) BPRS dengan melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta bekerjasama dengan lembaga terkait yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan termasuk dalam memberikan jasa asistensi di bidang spiritual, manajemen dan teknologi.
59 BAB III Prinsip Dasar Bank Syariah 1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 2. Empat Prinsip Hukum Muamalat: a. Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul b. Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat – > Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. d. Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 3. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan di bank konvensional: a. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. b. Transaksi yang tidak sah akadnya. c. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan, seperti:  Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)  Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)  Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)  Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)  Maysir (judi), dan  Riba (tambahan yang disayaratkan) 4. Perbedaan antara tadlis dan gharar: Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam hal jual beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Perbedaannya adalah: a. Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party), sedangkan
60 b. Gharar merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. 5. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan: a. Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras sudah turun, disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras sebesar harga beras aslinya / pada saat sebelum turun b. Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli. Dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli bahwasannya ada cacat di handphoe tersebut. Disini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak dikurangi dengan nilai cacat handphone) c. Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh penjual d. Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan 6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan: a. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut dilunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi b. Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan diuntungkan atau dirugikan c. Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari nilai yang diserahterimakan d. Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua
61 belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan diserahterimakan 7. Yang dimaksud dengan riba dan berilah 3 contoh bisnis yang ada di masyarakat yang beroprasi dalam konsep riba Jawab : Riba adalah tambahan yang yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (‘iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Contoh : a. Bank Konvensional b. Praktek lintah darat (rentenir) c. Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah 8. Perbedaan antara bai’ itikhar dan berilah masing – masing 2 contoh yang mungkin masih ada di masyarakat.! Jawab : - bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik. Sedangkan bai’ ikhtiar mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. - Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut. - Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya 9. Yang dimaksud dengan masyir dan berilah 3 contoh praktik masyir yang mungkin masih ada di masyarakat ! Jawab : Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan memperoleh kerugian. Contohnya :
62 - Melakukan taruhan terhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang dirugikan. - Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian. - Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak 10. Rukun sahnya akad ! 1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang. 2. Ma’qud adalaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. 3. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. 4. Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. 11. Perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah Para ulama menyebutkan bahwa nasi’ah artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu memberi tambahan pasa suatu barang dari dua barang yang tertukar (jaul beli) sebagai imbaan dari diakhirkannya pembayaran sedangkan Riba Fadhi ialah memberi barang dari salah satu barang yang ditukar (jualbelikan)yang sam jenisnya dan ini hukumnya haram.
63 12. Contoh praktik riba qardh dan riba jahiliy ! Contoh praktik dari Riba Qardh : Vna memeberikan pinjaman pada Zia sebasar Rp 500.000 dan wajib mengembalikan sebesar Rp 700.000 saat jatuh tempo dan kelebihan uang ini tidak jwlas untuk apa. Sedangkan Contoh Riba Jahiliyah Pada jaman Jahikiyah para kreditur, apaila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata keada debitur “Lunaskan hutang-hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” maka pihak debitur harus menambah kewajiban pembayaran hutng nya dn kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru” 13. Yang dimaksud dengan ta’aliuq dan beri contoh ? Ta’alluq adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain. Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh: misalkan A menjual barang X seharga Rp120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp100 juta. Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fikih, kasus di atas disebut bai’ al-‘Inah. 14. Transaksi short selling telah dinyatakan terlarang oleh Bapepam. Transaksi ini pada dasarnya juga dilarang oleh syariat islam. Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short selling merupakan prektek perjanjian penyerahan syrat berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah sebelum tanggla penyerahan
64 15. Hubungan antara ekonomi gelembung yang terjadi pada system ekonomi kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang syariah, tetapi dibolehkan kapitalis? Jawaban : Ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai instrinsiknya.
65 BAB IV SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH 1. Landasan hukum pendirian bank syariah di indonesia ? Jawaban : Saat ini, titik kulminasi landasan hukum perbankan syariah telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. 1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau 2. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Demikian secara ringkas lahirnya landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Penjelasan lengkap dapat dibaca pula di Perkembangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. 2. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan BPRS ? PERBEDAAN BUS, DAN BPRS MENURUT UU PBI UU PBI PERIZINAN 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia 2. modal utama minimal 1 triliun 3. milik WNI/Badan hukum Indonesia 4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan maksimal saham 99%. 5. pemerintah daerah 11/23/PBI/2009 BPRS 1. milik WNI 100% saham milik WNI 2. milik WNI dan pemerintah daerah 3. pemerintah daerah 4. modal minimal, 2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 1 milyar diluar kota provinsi yang dicantumkan diatas 500 juta di wilayah diluar yang disebutkan diatas.
66 UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. 2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi 4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia 5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% 7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah. 11/23/PBI/2009 BPRS 1. wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas, dan reputasi keuangan 2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah 3. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang 4. satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di dekat kantor BPRS 5. Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah 6. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
67 UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari pimpinan BI 2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank 3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah penerbitan perizinan. 11/23/PBI/2009 BPRS 1. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 2. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya; 3. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS 4. didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai 5. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tuju puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang. UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari BI 2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung 11/23/PBI/2009 BPRS 1. diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang 2. sesuai uu yang berlaku dan melakukan permohonan perubahan nama ke Bank Indonesia 3. diumumkan maksimal 10 hari setelah diizinkan oleh BI.
68 UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN PEMEGANG SAHAM 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. harus berdasarkan rapat pemegang saham 2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala urusan seperti nasabah 3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. 11/23/PBI/2009 BPRS 1. sama seperti BPR di BPRS juga terdapat hal yang sama mengenai pencabutan izin. 3. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan UUS ? UU PBI PERIZINAN 11/1/PBI/2009 BANK UMUM 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia 2. modal utama 3 triliun 3. milik WNI/Badan hukum Indonesia 4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal 99% dan minimal 30 milyar untuk WNI 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia 2. modal utama minimal 1 triliun 3. milik WNI/Badan hukum Indonesia 4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan maksimal saham 99%. 5. pemerintah daerah 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha 2. rencana pembukaan UUS harus dimasukan ke dalam rencana bisnis BUK 3. modal kerja UUS minimal 100 milyar 4. modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai 5. BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan
69 4. UU PBI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. 2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi 4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia 5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% 7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah. 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif 2. Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak ada benturan 3. Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara 4. Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang paling banyak 3 orang 5. UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari pimpinan BI 2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank 3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah penerbitan perizinan. 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu 2. UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
70 izin diberikan. 3. Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. 4. Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 5. Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS. 6. UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari BI 2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya. 2. UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing- masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah 3. meminta izin ke Bank Indonesia 7. UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN PEMEGANG SAHAM 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. harus berdasarkan rapat pemegang saham 2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala urusan seperti nasabah 3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. mendapatkan izin dari Bank konvensional yang menaungi UUS 2. sudah memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan aktor di dalam UUS 4. Perbedaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional
71 Ada beberapa perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang perlu Anda ketahui, berdasarkan beberapa poin berikut ini: 1. Akad Berdasarkan akad sendiri, bank syariah dan bank konvensional memiliki perjanjian atau akad yang berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian yang berpatokan terhadap hukum positif, sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam ketentuan, seperti adanya rukun dan adanya syarat. Rukun yang dimaksudkan di sini berupa penjual, pembeli, ijab qobul, harga dan barang. Sementara untuk syarat sendiri terdiri dari sifat barang maupun jasa yang harus halal, dan juga harga barang maupun jasa yang juga harus jelas. 2. Bunga dan Bagi Hasil Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem pada pendapatan usahanya. Bank syariah sendiri menerapkan sistem pendapatan usaha dengan sistem bagi hasil. Syariah sendiri mengharamkan riba dan lebih mendorong sistem bagi hasil. Meskipun keduanya bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari pemilik dana, akan tetapi caranya berbeda. Adapun perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil adalah sebagai berikut: • Bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian berdasarkan pedoman yang berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi hasil ini disesuaikan berdasarkan besarnya keuntungan yang didapatkan. Sistem bagi hasil ini tergantung dari keuntungan proyek, sehingga apabila merugi maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa meningkatkan pembagian laba berdasarkan peningkatan pendapatan. • Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk selalu untung. Besarnya persentase bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari modal yang di kreditkan. Pembayaran bunga biasanya tetap tidak melihat untuk maupun rugi. Pembayaran bunga tak akan meningkat walaupun keuntungan semakin meningkat. 3. Dewan Pengawas Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak pada dewan pengawas. Dimana, bank syariah sendiri mewajibkan untuk menetapkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak menetapkan adanya dewan pengawas. DPS sendiri adalah dewan berupa ulama dan pakar ekonomi yang memiliki pemahaman atau menguasai fiqh mu’amalah bertugas untuk mengawasi sistem operasional bank beserta segala produknya. 5. Fungsi manajer investasi pada bank syariah
72 Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. 6. Fungsi investor pada bank syariah Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad. 7. Aplikasi fungsi manager investasi pada bank syariah Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank
73 syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. 8. Ada dua prinsip yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana oleh bank syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Jelaskan perbedaan kedua prinsip tersebut dalam aktifitas penghimpunan. perbedaan akad mudharabah dan wadiah dalam bank syariah itu,  Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil (nisbah), sedangkan akad wadiah tidak. Dapatnya cuma bonus suka rela dari pihak bank.  Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal), sedangkan pada wadiah berperan sebagai muwadi (penitip uang/barang).  Dana pada akad mudharabah bisa dibilang sebagai investasi karena bisa mendapatkan bagi hasil atau nisbah, sedangkan pada wadiah hanya bersifat titipan/simpanan. 9. Perbedaan antara wadiah yad-dhamanah dengan wadiah yad-amanah. Akad mana kah yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah?  Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. tapi orang yang dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah: “jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.  Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad wadi’ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang berlaku adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.
74 10. Perbedaan mudharabah muthlaqah dengan mudharabah muqayyadah dalam penghimpunan dana bank syariah ?  Dalam penghimpuana dana dengan prinsip Mudharabah mutlaqah, Kedududkan bank syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dimuka.  Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiaya mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee. 11. 3 alasan kenapa mudharabah muqayyadah tidak cocok untuk diterapkan pada penghimpunan dana tabungan dan deposito ? Alasannya dapat disimpulkan dari prinsip mudharabah muqayyadah sendiri : a) kedudukan bank hanya sebagai agen saja, b) karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. c) Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.
75 12. Perbedaan antara investasi terikat channeling dan pola investasi terikat executing ?  Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.  Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 13. Perbedaan antara tabungan, deposito dan giro ?  Giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan  Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.  Deposito, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 14. Perbedaan antara tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional ?  Akad Akad di sini adalah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Akad pada bank konvensional berpatokan hukum positif, sedangkan bank syariah berdasarkan hukum agama islam. Ya seperti akad wadiah dan mudharabah di atas contohnya.  Bunga dan bagi hasil
76 Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah pada poin kedua ini juga sudah cukup singkat dijelaskan di atas. Bank umum menerapkan sistem bunga yang jumlahnya ditetapkan sekian persen dari saldo nasabah. Jumlah bunga ini tidak terpengaruh apakah pihak bank memperoleh laba banyak atau bahkan justru rugi. Sedangkan bagi bank syariah, sistem bunga seperti itu adalah riba yang harus dihindari oleh umat muslim. Sebagai gantinya, bank islami ini menerapkan sistem nisbah pada akad mudharabah dan bonus untuk akad wadiah.  Dewan pengawas Agar memperoleh keuntungan, pihak bank menggunakan uang nasabah untuk modal usaha. Di bank syariah diwajibkan adanya dewan pengawas untuk mengawasi apakah usaha dan operasional yang dilakukan pihak bank sesuai aturan islam atau justru berlawanan. Sedangkan pada bank konvensional tidak harus adanya dewan pengawas seperti ini.  Hubungan pihak bank dan nasabah Hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya lebih erat dibanding di bank konvensional. Mengapa? Ya karena bank syariah memperlakukan nasabah sebagai partner atau mitra usaha. Selain itu nasabah bank syariah punya hak untuk tau uang simpanannya digunakan untuk apa saja.  Promosi Promosi yang dilakukan bank syariah biasanya disampaikan kepada masyarakat lebih jelas isinya, transparan dan tidak ambigu. Demikianlah pengertian dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Jangan lupa baca artikel menarik lainnya di bawah ini.
77 15. 3 perbedaan antara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah ? 1. Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah. 2. Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil. 3. Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. 4. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya kerjasama antara bank dan nasabah. 16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah mengeluarkan fatwa tentang produk tabungan di bank syariah. Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 17. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarikdengan cek atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah. 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang yang tidak bertentangan degan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain. 3. Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
78 DEPOSITO MUDHARABAH adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan padatertentu menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang bersangkutan 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang tidak bertentangan degan prinsip syariah danmengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Persamaan: Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam 18. 3 skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah 1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah. a. Wadiah (titipan) Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik. b. Mudharabah (investasi) Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.
79 2. Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb. a. Murabahah Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah. b. Ijarah Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT). c. Istishna Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi. d. Mudharabah Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi. e. Musyarakah
80 Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%). f. Lainnya 3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb. a. Wakalah Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb. b. Rahn Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB. c. Kafalah Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal. BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi. d. Sharf Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb. e. Lainnya 19. Murabahah adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. as-salam atau as-salaf Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari atau bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atauforward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah,
81 kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku pada bai’ al-istishna’.Menurut Hanafi, bai’ al-istishna’ termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. 20. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu 21. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Istishna’ Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel. 22. Jelaskan perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam paralel ? Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu,
82 sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba. 23. Jelaskan perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema masyarakat ? Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang
83 dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). Musyarakah Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan . Maka bisa di simpulkan bahwa Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing- masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal. 24. Jelaskan perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan prinsip sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik ? Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada dasarnya, ijarah didefinisikansebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barangatau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tiu sendiri. Skema Pembiayaan Ijarah Keterangan: 1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah 2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
84 3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaanijarah ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimiliki. 4. Bank menyerahkan barang objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. 5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali. 6. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah paralel), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik. Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad al-bai’dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’ merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah mintahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: 1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. 2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewayangsudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu diakhir periode.
85 25. Dalam kondisi apakah skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik cocok digunakan ? Pengertian Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) : Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan. Contoh Ijarah : seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat2 berat tersebut kepada Bank syariah Contoh IMBT : Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahia bit-tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah membelinya.
86 BAB V Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 1. Jelaskan tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, auditor, Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujan lainnya adalah : 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer ; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan asas ukhuwah, ‘adalah, mashlahah, tawazun, dan syumuliyah beserta kaitannya dengan akuntansi ? Jawab: Ukhuwah berarti Persaudaraan antar sesama. Akuntansi syariah berasaskan ukhuwah memiliki makna bahwa akuntansi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwahdalam akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip ta’aruf (saling mengenal), tafahum(saling memahami), ta’awun (saling menolong), takaful (saling menjamin), dan tahaluf(saling bersinergi). ‘Adalah berarti Keadilan. Akuntansi syariah berasaskan ‘adalah memiliki makna bahwa akuntansi syariah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Lawan dari ‘adalah (keadilan)
87 adalah dzulm (kedzhaliman). ‘Adalah dalam akuntansi syariah adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Melaksanakan transaksi yang dilarang dalam Islam sama saja dengan berbuat tidak adil, karena akan merugikan pihak yang bertransaksi. Unsur yang terlarang dalam transaksi syariah adalah riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya), kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan), maysir (unsur judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), dan haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait). Mashlahah berarti kebermanfaatan/kemaslahatan. Akuntansi syariah berasaskan mashlahah bermakna bahwa akuntansi syariah memiliki nilai kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Mashlahah harus memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal) dan membawa kebaikan (thayib).Akuntansi syariah dianggap mashlahah ketika dapat memenuhi tujuan syariah (maqasid syariah) yaitu menjaga agama (dien), akal (‘aql), keturunan (nasl), jiwa (nafs), dan harta (maal). Tawazun berarti keseimbangan. Akuntansi syariah berasaskan tawazun bermakna bahwa akuntansi syariah tidak terbatas pada satu aspek tetapi mencakup banyak aspek baik material dan spiritual, privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Selain itu akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder), tetapi pada semua pihak merasakan adanya aktivitas kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Syumuliyah berarti universalisme atau bersifat menyeluruh. Akuntansi syariah berasaskan syumuliyah bermakna bahwa akuntansi syariah dapat dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan tertentu, sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin(rahmat bagi semesta alam). Dengan asas ini, akuntansi syariah tidaklah hanya terkhusus bagi orang Islam semata, namun bagi non muslim juga dapat menerapkannnya, karena aspek muamalah maaliyah dalam Islam terbuka untuk semua manusia. 4. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non komersial. Jelaskan kedua bentuk transaksi tersebut ? Jawab: Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi
88 hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. 5. Sebutkanlah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan ? Jawab: 1. Investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen. 2. Pemberi dana qardh, pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 3. Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. 4. Pemilik dana titipan, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. 5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. 6. Pengawas syariah, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. 7. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah. 9. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
89 10. Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 11. Masyarakat, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya. 6. Jelaskan yang dimaksud dengan pemberi dana qardh dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan ? Jawab: Pemberi dana qardh adalah orang atau lembaga yang memberikan pinjaman tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 7. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana syirkah temporer dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan ? Jawab: Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana titipan dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan ? Jawab: Pemilik dana titipan adalah nasabah penabung, mereka harus memastikan apakah dana yang dititipkan dapat diambil setiap saat. Hal ini terkait
90 dengan ketersediaan dana/kas pada entitas syariah yang ditunjukan dengan rasio likuiditas. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. 2. Uraikan maksud paradigma transaksi syariah ? Paradigma Transaksi Syariah Transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Pradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktifitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktifitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Asas Transaksi Syariah Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:  Persaudaraan (ukhuwah);  Keadilan (‘adalah);  Kemaslahatan (masalah);  Keseimbangan (tawazun);  Universalisme (syumuliyah).
91 Prinsip ukhuwah berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Ukuhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu:  Saling mengenal (ta’aruf),  Saling memahami (tafahum),  Saling menolong (ta’awun),  Saling menjamin (takaful), dan  Saling bersinergi (tahaluf).* Karateristik Transaksi Syariah Implementasi trasaksi yang sesuai dengan pradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karateristik dan persyaratan antara lain:  Karateristik hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida,  Prinsip kebebasan transaksi diakui sepanjang objeknya hal dan baik (toyyib),  Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas,  Tidak mengandung unsur riba,  Tidak mengandung unsure kezaliman,  Tidak mengandung unsur maysir,  Tidak mengandung unsure gharar,  Tidak mengandung unsure haram,  Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al- ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk),  Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungansemua pihak tanpa merugikan orang lain sehingga tidak diperkenenkan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunkan dua transaksi bersmaan yang berkaitan(ta’alluq) dalam satu akad,  Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan(najasy), mupun melalui rekayasa penawaran, dan  Tudak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap(risywah).
92 9. Jelaskan Informasi yang diperlukan oleh pembayaran dari penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf ? Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. 10. Jelaskan kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan perusahaan ? Pentingnya keberadaan pengawas syariah atau biasa disebut dengan audit syariah tersebut untuk membantu LKS dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan stakeholder, menjamin kehalalan atas keuntungan yang dihasilkan, serta sebagai komitmen LKS dalam melakukan bisnis dengan prinsip syariah. 11. Apakah tujuan utama dan tujuan lain laporan keuangan syariah ? Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber- sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h)danakebajikan. Tujuan lainnya adalah: a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha b. Informasi kepatuhan entitas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban pendapatan dan beban yang tidak
93 sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 12. Apakah yang dimaksud dengan asumsi dasar akrual ? Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepsesentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit). 13. Apakah yang dimaksud dengan asumsi kelangsung usaha ? Laporan keuangan biasannya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahannya di masa depan. Oleh karana itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara meterial skala usahannya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.
94 Sedangkan menurut AAOIFI asumsi dasar akuntansi adalah : 1. Pengakuan Penghasilan (revenue) 2. Pengakuan biaya 3. Pengakuan laba dan rugi 4. Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat) 14. Jelaskan 4 karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah ? 1. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk meksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untukdapat dipahami oleh pemakai tertentu. 2. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. 3. Keandalan Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. a. Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang mengalami
95 kesulitan yang melekat untuk mengidentifikasi transaksi baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut. b. Substansi mengungguli bentuk. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya bentuk hukumnya. c. Netral. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. d. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Adakalanya di dalam menyusun sebuah laporan keuangan akan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut. e. Materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantunkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament). Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atua titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. 4. Dapat Dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta
96 perubahan posisi keuangan antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. 15. Dalam bentuk apakah manfaat ekonomi masa depan dalam suatu aset mengalir dalam entitas syariah? Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain 16. Dengan cara apakah penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat dilakukan di masa depan? Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan: (a) pembayaran kas; (b) penyerahan aset lain; (c) pemberian jasa; (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas. 17. Apakah yang dimaksud dengan dana syariah temporer? Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam
97 hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. 18. Sebutkan beberapa contoh dana syirkah temporer ? Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabahmusytarakah, dan akun lain yang sejenis. 1. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal)memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaaninvestasinya. 2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasankepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. 3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakanmodal atau dananya dalam kerja sama investasi 19. Kenapa dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun ekuitas Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Disisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (current and other non investment accounts). 20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil
98 Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain). Beban (expenses) dalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas syariah maupun kerugian yang timbul. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syariah temporer adalah bagian hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. 21. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Suatu aset tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam ini diakui sebagai beban. 22. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 23. Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yan harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah DST dapat berubah-rubah sesuai dengan hasil invetasi. 24. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yan berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini
99 berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas. 25. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan atau penurunan aset.
100 BAB VI Teori Dan Praktik Kontemporer 1. Perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan penghimpunan dana pada bank konvensional terdapat pada akad yang digunakan jika di bank konvensional hanya mengenal sistem penghimpunan dana lewat tabungan maupun giro dengan tambahan berupa bunga yang sudah dipatok dari awal besarannya sedangkan di perbankan syariah juga sama dengan sistem tabungan dan giro tapi menggunakan akad mudharabah dan wadiah, kedua akad tersebut dapat diaplikasikan dalam tabungan dan giro dengan tambahan yang didasari bonus bukan bunga layaknya yang diterapkan di bank konvensional. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan giro wadiah ? Giro Wadi’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-Wadi’ah Yad Dhomanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. 3. Jelaskan perbedaan mekanisme transfer antarkantor bank yang sama dengan antarbank yang berbeda ? Mekanisme terjadinya transfer adalah satu kantor bank memindah uang kerekening nasabah lain dikantor bank yang sama tetapi berbeda wilayah atau kantor cabang lain. Transfer bisa dilakukan dalam berbeda wilayah maupun antar kota antar kota sama, satu cabang, bila langsung mentransfer melalui RAK. perbedaannya terdapat pada jurnal tranksaksi yang dicatat.
101 4. Akad apakah yang biasa digunakan untuk giro di bank syariah di indonesia ? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya ? Tabungan yang paling umum adalah simpanan biasa atau berupa titipan. Tabungan ini menggunakan akad WADIAH atau lebih khususnya adalah WADIAH YAD DHAMANAH. Mengapa wadiah? 1. tabungan biasa ini adalah bukan berupa investasi berjangka yang waktunya ditentukan tetapi tabungan biasa umumnya bersifat simpanan berupa titipan, nasabah diijinkan untuk menyimpan dan mengambil uang kapan saja baik melalui ATM atau langsung datang ke kantor. Untuk itu, akad WADIAH lah yang paling sesuai dalam produk tabungan biasa. 2. prinsip WADIAH untuk tabungan biasa, memang sudah sesuai dengan yang di fatwakan oleh MUI / Dewan Syariah Nasional. Dalam produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH, pihak bank tidak diwajibkan memberikan imbalan apapun kepada nasabah yang menyimpan uang di bank, tetapi umumnya bank memberikan bonus sesuai kebijakan. Untuk produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH sebagai landasan, maka nasabah mengijinkan dananya untuk dipergunakan oleh bank untuk kegiatan usaha syariah, akan tetapi setiap saat bank wajib mengembalikan dana tersebut kepada nasabah bila nasabah mengambilnya baik melalui cek atau ATM. Produk - produk penghimpunan dana (funding) pada bank syariah yang menggunakan prinsip WADIAH umumnya : 1. Tabungan biasa (bukan tabungan berjangka) 2. Giro Kelebihan untuk wadiah yaitu nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja.
102 Kekurangan untuk wadiah adalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak akan bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang. 5. Akad apakah yang biasa digunakan untuk tabungan di indonesia ? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya ? tabungan wadiah dan tabungan Mudharabah. Kelebihan tabungan Wadiah ini dibanding Mudhaarabah adalah, nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja. Kekurangan tabungan wadiah ini dibanding mudharabah adalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak akan bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang. Jadi ini sangat kurang tepat untuk pilihan berinvestasi dibanding tabungan mudharabah.
103 BAB VII Akuntansi Transaksi Pembiayaan Mudharabah 1. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada kondisi nasabah membebaskan mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib dapat dengan leluasa mengelola dana tanpa ada batasan walaupun pastinya dana yang dikelola harus dibidang yang halal dan sesuai dengan kaidah- kaidah syariah. Mudharabah muqqayadah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah menetapkan batasan-batasan kepada mudharib, batasan-batasan yang dimaksudkan yaitu mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah hanya menitipkan dananya kepada bank untuk disimpan secara aman. 2. Dalil Al-quran landasan akad mudharabah yaitu : Surah Al-Jumu’ah ayat 10 artinya ”apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung Surah Al-Baqarah ayat 283 artinya ”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang
104 siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 3. Rukun Mudharabah: 1. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum. 2. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:  Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.  Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.  Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah. 3. Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat:  Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).  Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
105  Penyediaan dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memerhatikan hal-hal berikut:  Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa ada campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.  Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapt menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.  Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitasnya. 4. Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
106 5. Murabahah, salam, dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.
107 BAB VIII Akuntansi Transaksi Pembiayaan Musyarakah 1. Jelaskan Definisi Pembiayaan Musyarakah Jawab : Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan / Laba dari usaha pembiayaan musyarakah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal. 2. Jelaskan Perbedaan antara transaksi dengan skema musyarakah dan yang dengan skema mudharabah ? Jawab : Pembiayaan Mudharabah
108 Pembiayaan Musyarakah 3. Jelaskan rukun transaksi musyarakah! Jawab : Rukun akad musyarakah ada 4 yaitu: a. Pelaku terdiri atas para mitra b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja c. Ijab Kabul / serah terima d. Nisbah keuntungan 4. Jelaskan perbedaan antara musyarakah menurun dengan musyarakah permanen! Jawab : Perbedaan pada ketentuan penyertaan dana oleh mitra usaha dimana akad musyarakah menurun bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga pada suatu saat kepemilikan atas usaha akan didapati oleh satu pihak saja, sedangkan akad musyarakah permanen penyertaan dana oleh mitra usaha selalu tetap hingga berakhirnya akad.
109 5. Perbedaan Mendasar revenue sharing, profit sharing dan gross profit sharing PROFIT SHARING REVENUE SHARING GROSS PROFIT SHARING 1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total Cost terhadap total revenue. 1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus di-kalkulasi-kan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha . 1. Pendapatan nilai nominal keuntungan yang akan dibagi ke nasabah adalah seluruh keuntungan kecuali administrasi, akad hiwalah dan qord 2. Biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya- biaya akan ditanggung oleh shahibul maal 2. Biaya-biaya akan ditanggung bank Syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal. 2. Tidak ada pengurangan biaya operasional, maka metode gross profit share akan memberikan nilai bagi hasil lebih besar kepada nasabah 3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. 3. Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan Fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan Fee inilah bank Syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.
110 BAB IX Akuntansi Transaksi Murahabah 1. Definisi Murabahah: Perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dannasabah. 2. Murabahah cocok digunakan untuk transaksi jual beli, dan traksaksi jual beli itu boleh dilakukan dengan: 1. Murabahah tanpa pesanan Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. 2. Murabahah berdasarkan pesanan BANK (Membeli) ==> BARANG (Setelah) ==> NASABAH (Pemesan) Dan Murabahah umumnya dapat diterapkan juga pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti letter of credit (L/C). skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa transaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. .3. Al – Quran Ayat – ayat Al – Quran yang secara umum membolehkan jual beli. Diantaranya adalah firman Allah : “…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah :275). Ayat ini munujukan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali denga jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS.An- Nisaa:29)
111 Dari ayat Al – quran diatas dapat diketahui bahwa jual beli (Ba’i) sah menurut islam dan dapat menjadi landasan yang di halalkan dalam mencapai berkah melalui jual beli. 4. Adapun rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah: a) Penjual (ba’i), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual. b) Pembeli (musytari) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli. c) Barang/objek (mabi’) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli. d) Harga (tsaman). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayaranya. e) Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi. 5. Boleh, bank syariah boleh mengenakan denda terhadap nasabah mampu , tetapi yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, dan pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima
112 BAB X Akuntansi Transaksi Salam Dan Paralel 1. Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Maka dari itu barang diserhkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya 2. Kelebihan menggunakan akad salam antara lain: a. Bagi petani Skema salam pembayaran dimuka sangat membantu petani dalam pembiayaan kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghsilkan produk pertanian yang lebih banyak, sehingga disamping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. b. Bagi pemerintah Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran dimuka akan dapat mempercepat pencapaian target target pemerintah dalam meningkatnkan cadangan pengadaan produk pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petanimenjual produknya kepada pemerintah selama ini. Baik karena telah terbiasa menjual kepada tengkulak atau pedagang besar. Keuntungan lainya bagi pemerintah ialah dengan tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan mempercepat peran serta pemerintah dalam ekspor produk keluar negeri. c. Bagi pengusaha Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Pengusaha, dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian baik untuk konsumsi local maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding dengan harga pasar mengingat pembayaran yang dilakukan dimuka. Adanya harga pembelian yang relative lebih murah tersebut akan memberikan keuntungan bagi penguasaha untuk memperoleh margin yang menarik. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh
113 barang yang di inginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan mendapatkan barang saat panen dengan pengusaha lain. d. Bagi bank syariah Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya dimuka terlebih dahulu. Dengan demikian resiko kegagalan membayar utang tidak ada ssama sekali, walau transaksi ini menimbulkan resiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank resiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah Kekurangan menggunakan akad salam adalah : Ketika pembayaran sudah dilakukan dimuka, tetapi proses penyiapan barang sesuai dengan pesanan mengalami kendala sehingga sampai pada jatuh tempoh sesuai kesepakatan, barang juga belum bisa dipenuhi, akhirnya ada pihak yang dirugikan, ini seperti permasalahan metode just in time dimana tidak ada persediaan barang, ketika mendapat pesanan barang dengan pembayaran dimuka, pihak produsen baru berupaya memenuhi barang pesanan dari konsumen. 3. a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu. b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al Quran dan hadits. d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika mebuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung 4. Landasan Syar’i dibolehkannya transaksi salam. Salam terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang
114 yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[3] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai’ as-salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin utuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas Ketentuan syar’I transaksi salam diatur dalam fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak, ketentuan – ketentuan tersebut akan dalam aspek rukun salam berikut: 5. Rukun transaksi salam Pelaksanaan bai’as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini: a) Muslam atau pembeli b) Muslam ilaih atau penjual c) Modal atau Utang d) Muslam Fiih atau Barang e) Sighat atau ucapan
115 BAB XI Akuntansi Transaksi Isthisna dan Isthisna Paralel 1. Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. 2. Murabahah, salam, dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu. 3. Adapun rukun istishna’ sebagai berikut: a. Al-‘Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memunyai hak membelanjakan harta b. Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli c. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.
116 4. Untuk keperluan apakah transaksi istishna’ sangat cocok untuk digunakan? Transaksi Istishna sangat cocok untuk digunakan dalam transakasi Barang Manufaktur, Bangunan, Rakit Mesin atau juga software. 5. Jelaskan perbedaan antara istishna’ dengan istishna’ paralel! Pada transaksi Istishna’ Paralael terdapat tiga pihak, yiatu Bank, Nasabah dan Pemasok. Sedangkan pada transaksi Istishna’ hanya terdapat dua pihak yaitu Bank dan Nasabah
117 BAB XII Akuntansi Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiya bit Tamlik 1. ijarah berarti urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuanya, yang dapat diserah terimakan, dan boleh diganti dengan upah yang telah disepakati. Transaksi ijarah itu sendiri pada dasarnya dilandasi dengan prinsip perpindahan manfaat. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyewakan). Sementara itu pihak lain yang mendapatkan manfaat sewa disebut Musta’jir (orang yang menyewa = penyewa). 2. Perbedaan antara Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik. Banyak orang yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada sewa menyewa. Kita akan membahas perbedaan dan persamaanantara ijarah dan leasing. 1. Dari segi objeknya. · Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. · Sedangkan dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang dan jasa/tenaga kerja. 2. Dari segi metode pembayaran. · Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu, pembayaran sewa pada leasing tidak bergantung kepada kinerja objek yang disewakan. Contohnya: Ahmad menyewa mobil X pada Toyota Rent A Car untuk dua hari dengan tarif 1.000.000/hari. Dengan mobil tersebut Ahmad berencana pergi ke Bandung. Bila ternyata Ahmad tidak pergi ke Bandung, tetapi hanya ke Bogor Ahmad tetap harus membayar sewa mobil tersebut seharga 1.000.000/hari. Dengan demikian, penentuan harga sewa pada kasus diatas tergantung pada lamanyawaktu sewa, bukan apakah mobil tersebut dapat mengantarkan kita ke Bandung atau tidak. · Dari segi metode pembayarannya ijarah, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung kepada kinerja objek yang disewanyadan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objeknya. Contoh ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewakan adalah: Adi ingin ke Bandung bersama keluarganya. Karena tidak ingin mengemudikan mobilnya sendiri,ia menghubungi perusahaan travel. Kepada perusahaan travel, Ahmad mengatakan, “Tolong antarkan saya beserta keluarga ke Bandung dengan mobil perusahaan Anda. Jika Anda bisa mengantarkan kami ke Bandung anda akan kami bayar 500.000. Contoh untuk ijarah yang
118 pembayarannya tidak tidak tergantung pada kinerja objeknya sama seperti contoh Ahmad diatas. 3. Dari segi perpindahan kepemilikan. · Dalam leasing ada dua jenis perpindahan kepemilikan, yaitu: operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset, baik diawal maupun diakhir. Sedangkan financial lease diakhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Dalam perbankan syari’ah dikenal dengan ijarah muntahia bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.Karena itu dalam ijarah muntahia bittamlik, pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian, ada dua jenis ijarah muntahia bittamlik: a. Ijarah muntahia bittamlik dengan janji menghibahkan barang diakhir periode sewa. b. Ijarah muntahia bittamlik dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. 3. Rukun ijarah ada 5, yaitu: 1. Mu’jir (orang/barang yang disewa). 2. Musta’jir (orang yang menyewa). 3. Objek transaksi (manfaat). 4. Sighat (ijab dan qabul). 5. Imbalan atau upah. 4 Pengawasan . Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan elakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa : a. Memastikan penyauran dana berdasarkan pronsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah
119 c. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebgaimana diatur dalm fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad 5 . Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu: 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. 2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap
120 BAB XIII Akuntansi Transaksi Dana Zakat,Kebijakan dan Pinjaman Qardh Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing 1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek; 2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya. Sedangkan kelemahan sistem profit and loss sharing dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan profit and loss sharing dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.Berdasarkan teori perbankan Islam kontenporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternative penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikasi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya: a. Standar moral Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan profit and loss sharing sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank Islam menggunakan pembiayaan profit and loss sharing yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam mengelola bisnis,jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek dan bukan untuk pembiayaan jangka panjang serta bukan pembiayaan untuk lembaga. b. Ketidakefektifan model pembiayaan profit and loss sharing Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, profit and loss sharing yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam kredit institusional menjadi terlambat. Berbagai problem yang berkaitan dengan aplikasinya prinsip mudharabah dan musyarakah pada level kredit institusional benar-benar tidak dapat di pakai. Alasannya adalah meningkatnya permintaan
121 pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya, dengan demikian permintaan pemakaian pinjaman dengan mengggunakan sistem profit and loss sharing menjadi tidak terpenuhi. c. Berkaitan dengan para pengusaha Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem profit and loss sharing dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank-bank Islam memerlukan informasi lebih detail tentang aktivitas bisnis yang mereka biayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis partnernya. Pada sistem lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih memita kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam menggunakan dana yang mereka pinjamkan. d.Dari segi biaya Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya. Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang di tanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing. e. Dari segi teknis Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil profit and loss sharing tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (partner), dan kualkulasi keuntungan (profit calculation). Pada satu sisi dari bank Islam sendiri, profesional pegawai pada saat itu dari segi keahlian dan pengetahuan yang luas tentang perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari pihak nasabah (partner), kebutahurufan yang kebanyakan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim akan jelas menyulitkan untuk membuat catatan-catatan akuntan yang mendetail.Permintaan untuk membuat catatan-
122 catatan akuntansi yang mendetail sulit dipenuhi, yang menjadikan masyarakat lebih suka menggunakan sistem pembiayaan di bank konvensional dari pada mengalami masalah membuat buku pegangan yang mendetail. Kalkulasi keuntungan dalam menggunakan sistem bagi hasil profit and loss sharing juga mengalami kesulitan. Meskipun di dalam khazanah fiqih dijelaskan mengenai petunjuk perhitungan keuntungan tersebut, namun kenyataannya dalam praktek kelihatannya tidak ada keseragaman di antara bank-bank Islam mengenai cara melakukan perhitungan keuntungan, yang dalam istilah akuntannya bersifat subyektif. Berbagai macam cara perhitungan keuntungan ini berpangkal dari dalam penempatan pada modal aktifa dan tanggungan pasiva. Penilaian ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya tingkat penurunan modal tertentu modal tertentu, serta kebijakan mengenai kebijakan cadangan dan persediaan. Oleh karenanya, dlam bisnis yang sama dapat menunjukkan keuntungan yang berbeda tanpa menaruh curiga, adanya kesalahan dalam perhitungan. f. Kurang menariknya sistem profit and loss sharing dalam aktiva bisnis Dalam lapangan bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem profit and loss sharing tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan mereka oleh pihak bank juga intervensi bank teradap urusan manajemn mereka. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas. g. Permasalahan efisiensi Tingkat investasi mungkin lebih tinggi di bawah sistem profit and loss sharing dari pada sistem lainnya, karena dalam sistem profit and loss sharing diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidak tentuan hasil prodksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi yang riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan. 2. Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa juga disebut dengan dana qardh. PSAK 59 dan PAPSI menggunakan istilah qardh dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah “Dana Kebajikan”. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah
123 ini dalam PSAK 101. Akan tetapi, adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut, mengingat istilah qardh lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga. 3. Infaq dan Shodaqoh dalam dana kebajikan ,Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas: Infak, Sedekah, Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Pengembalian dana kebajikan produktif, Denda, Pendapatan non-halal, Sumbangan/hibah. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memeiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada didalam ataupun diluar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hali ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Infaq dan Shodaqoh dalam Dana ZIS, Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu popular di Indonesia sehingga seolah-olah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain. 4. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:  infak;  sedekah;  hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;  pengembalian dana kebajikan produktif;  denda; dan
124  pendapatan nonhalal Penggunaan dana kebajikan untuk:  dana kebajikan produktif;  sumbangan; dan  penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 5. Sumber dana ZIS Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): (i) zakat dari dalam entitas syariah; (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah; Penggunaan dana ZIS melalui lembaga amil zakat untuk:  fakir  miskin  riqab  orang yang terlilit utang (gharim)  muallaf  fii sabilillah;  orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)  amil 6. Ketentuan syar’i transaksi pinjaman Qardh Disyariatkannya qardh mengacu pada al-quran dan Sunah, Antara lain Q.S Al-Baqarah:245 dan HR. Ibnu Hibban. Jadi didalam pinjaman Qardh tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman. Akan tetapi asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan pinjaman lebih baik dari yang dipinjamkan ( Sesuai dengan yang dianjurkan Rasullah kepada peminjam)
125 BAB XIV Akuntansi Kas, Penempatan Bank Indonesia,Kliring dan Pajak 1. Bank belum mencatat transaksi tertentu : a. Setoran dalam perjalanan (deposit in transit) Perusahaan telah mencatat setoran ke bank, tetapi bank belum mencatatnya sehingga tidak tercantum dalam Laporan Bank, b. Cek dalam peredaran (out standing checks) Cek yang ditarik dan telah dibukukan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya karena pemegang cek belum menguangkan ke bank, Perusahaan belum mencatat transaksi tertentu : a. Penerimaan kas melalui bank (inkaso) Bank melakukan penerimaan kas (misalnya dari piutang/wesel tagih) untuk dibukukan ke dalam rekening giro perusahaan, b. Biaya administrasi bank Biaya-biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan, c. Pendapatan bunga atau jasa giro Bunga yang diberikan bank kepada perusahaan atas saldo rekeningnya, d. Cek kosong dari konsumen atau debitur (cek yang tidak cukup dananya) Cek yang diterima perusahaan kemudian disetorkan bersama-sama dengan uang tunai ke bank, akan tetapi dikembalikan bank karena tidak cukup dana (not sufficient fund), e. Cek yang dikembalikan kepada penyetor dengan alasan lain Cek yang dikembalikan dengan alasan-alasan : (1) rekening penarik cek telah ditutup, (2) cek telah daluarsa, (3) tandatangan yang tercantum pada cek tidak sah, (4) terdapat kesalahan dalam penulisan cek. 2. Apakah perbedaan akuntansi kas kecil system dana tetap dengan system dana berfluktuatif ?  system dana tetap Sistem dana tetap adalah sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap atau tidak berubah tiap periode pengisiannya. Kecuali jika perusahaan menghendaki perubahan jumlah
126 dana kas kecil. Kondisi tersebut mungkin terjadi ketika perusahaan merasakan kas kecil yang sudah disisihkan ternyata tidak dapat memenuhi semua keperluan operasional kecil, sehingga perlu ditambah lagi nilaiya. Atau bisa juga perusahaan merasa dana kas kecil terlalu besar untuk operasional kecil perusahaan, sehingga perlu dikurangi jumlahnya. Dengan adanya perubahan kebijakan atas nilai dana kas kecil tersebut, maka perusahaan (akuntan) harus melakukan catatan penyesuaian atas penambahan atau pengurangan nilai tersebut. Yang perlu diingat dalam sistem dana tetap adalah pencatatan pengeluaran kas kecil tidak dicatat seketika terjadi pengeluaran. Melainkan dicatat ketika terjadi pengisian kembali kas kecil. Contoh kasus, pimpinan perusahaan A menetapkan kebijakan membentuk dana kas kecil untuk keperluan pengeluaran rutin sebesar Rp 1.000.000. Pada akhir bulan, dana tersebut telah digunakan Rp 750.000. Maka sisa pada akhir bulan (saldo) adalah Rp 250.000. Pada awal bulan berikutnya, dana yang diterima adalah Rp 750.000. Jadi pada awal bulan jumlah dana kas kecil yang ada adalah tetap sebesar Rp 1.000.000.  system dana berfluktuatif Sistem dana fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau berfluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi nominal saldonya akan berubah tiap-tiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Misal, ketika menetapkan kebijakan kas kecil pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar Rp. 1.000.000 (saldo awal). Kemudian kas kecil tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan hingga akhir periode. Pada awal periode berikutnya, kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama atau berbeda dengan saldo awal. Berbeda dalam arti bisa kurang atau lebih dari nilai saldo awalnya. Hal ini disesuaikan apakah kebutuhan perusahaan memerlukan tambahan dana kas kecil atau pengurangan atau pun tidak perlu ada keduanya. 3. Apakah yang dimaksud dengan kliring? Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Penjelasan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 1999). Dalam penjelasan lanjutannya, dikatakan bahwa sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Dari definisi tersebut, dapat dipastikan kegiatan kliring ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi dunia perbankan.
127 Tujuan diselenggarakannya kegiatan kliring itu sendiri adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran yang aman dan cepat. 4. Dalam hal apasajakah kliring dilakukan? Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya cek atau Bilyet Giro yang dikliringkan harus berasal dari kota atau wilayah kliring (clearing) yang sama. Sedangkan warkat-warkat yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga kliring adalah sebagai berikut :  Cek (cheque)  Bilyet Giro (BG)  Wesel Bank  Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota  Lalu Lintas Giral (LLG)/ nota kredit 5. Jelaskan objek pajak dan tarif pajak yang terdapat pada bank syariah! objek Pajak (Dharibah) adalah al-Maal (harta/penghasilan), objek Jizyah adalah jiwa (an-Nafs), objek Kharaj adalah tanah (status tanahnya) dan objek ‘Ushr adalah barang masuk (impor). Oleh karena objeknya berbeda, maka jika dipakai istilah Kharaj, Jizyah, atau ‘Ushr untuk pajak akan rancu dengan Dharibah. Untuk itu, biarkanlah Pajak atas tanah disebut dengan Kharaj, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah Dharibah. Tarif pajak pada bank syariah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak yang wajib memiliki NPWP di Bank Syariah, yaitu: 1. Pegawai Bank yang penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2. Kantor Cabang Utama 3. KCP yang berbeda wilayah dengan Cabang Utama. Apabila Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berlokasi di wilayah KCP berbeda dengan KPP-nya Cabang Utama, maka KCP wajib memiliki NPWP sendiri. Namun KCP yang memang ingin memiliki NPWP sendiri meskipun KPP-nya sama dengan KPP Cabang Utamanya maka tetap berhak mendaftar NPWP. 4. Nasabah Badan 5. Nasabah Perorangan Giro 6. Nasabah Perorangan Pembiayaan > Rp 50.000.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status PTKP Tahunan PTKP Bulanan TK/0 Rp 24.300.000,- Rp 2.025.000,- TK/1 Rp 26.325.000,- Rp 2.193.750,- TK/2 Rp 28.350.000,- Rp 2.362.500,- TK/3 Rp 30.375.000,- Rp 2.531.250,- K/0 Rp 26.325.000,- Rp 2.193.750,- K/1 Rp 28.350.000,- Rp 2.362.500,- K/2 Rp 30.375.000,- Rp 2.531.250,- K/3 Rp 32.400.000,- Rp 2.700.000,- Apabila orang pribadi memiliki penghasilan bulanan di bawah PTKP bulanan, namun selama
128 setahun penghasilannya telah melebihi PTKP tahunan, maka wajib memiliki NPWP. Beberapa kegunaan dan keuntungan jika memiliki NPWP, antara lain: 1. Sebagai salah satu syarat membuka Rekening Giro di Bank 2. Sebagai salah satu syarat pengajuan pinjaman di Bank 3. Sebagai salah satu syarat pengajuan SIUP, tender, dll 4. Tidak dikenakan kenaikan pajak 5. Seluruh WNI bebas biaya fiskal luar negeri (mulai 1 Januari 2011) Mekanisme Pemotongan Pajak Kewajiban pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan (Bank Syariah) terhadap penerima penghasilan yang antara lain: 1. Nasabah deposan (Bagi hasil, hadiah, dan sejenisnya) 2. Rekanan/vendor (fee, komisi, honor, sewa, dan sejenisnya) 3. Pegawai (gaji, lembur, tunjangan, dan sejenisnya) Berdasarkan ketentuan perpajakan,
129 BAB XV Perhitungan Bagi Hasil 1. Tahapan perhitungan bagi hasil! Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berkut: 1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, 2. Menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, 3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, 4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah, 5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. 3. Yang dimaksud dengan: Revenue Sharing: yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha. Profit Sharing: (disebut pula profit-and-loss sharing), yang dijadikan dasar perhitungan adalah profit, yang merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Gross Profit Sharing: yang dijadikan dasar perhitungan adalah gross profit (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi
130 4. Dasar bagi hasil yang umum digunakan perbankan syariah di indonesiasaatiniadalah: Menurut UU 10/1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ditentukan di awal perjanjian. 4. Saldo rata-rata harian : Institusi keuangan mengukur dan menghitung hutang rata-rata per hari dalam siklus tagihan Anda, dan menggunakan jumlah rata-rata tersebut untuk menentukan jumlah bunga atas hutang Anda untuk bulan tersebut. Setiap institusi keuangan menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan perhitungan ini.
131 5. Suku Bunga Padanan (Equivalent Rate) adalah suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (bunga harian), setiap minggu (bunga mingguan), setiap bulan (bunga bulanan) dan setiap tahun (bunga tahunan, untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang apabila dihitung secara anuitas (bunga berbunga) akan memberikan penghasilan bunga dalam jumlah yang sama. Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

More Related Content

PDF
Tugas perbankan syariah kelompok 17
byEko widayanti
 
PDF
Tugas perbankan syariah uts
bynur risnawati
 
PDF
Quiz Take Home Perbankan syariah
byFredric Tamrin
 
PDF
Perbankan syariah
bysherarusmaladewi
 
DOCX
Tugas perbankan syariah - Kelompok 13
byAriyanti Arsyad
 
PDF
Tugas perbankan syariah
byAhmad Baidowi
 
PDF
Tugas Perbankan Syariah
byAnnafyudhi
 
PDF
#Perbankan Syariah
byMuhammad Luthfianto
 
Tugas perbankan syariah kelompok 17
byEko widayanti
 
Tugas perbankan syariah uts
bynur risnawati
 
Quiz Take Home Perbankan syariah
byFredric Tamrin
 
Perbankan syariah
bysherarusmaladewi
 
Tugas perbankan syariah - Kelompok 13
byAriyanti Arsyad
 
Tugas perbankan syariah
byAhmad Baidowi
 
Tugas Perbankan Syariah
byAnnafyudhi
 
#Perbankan Syariah
byMuhammad Luthfianto
 

What's hot

PDF
Tugas perbankan syariah uts
bynur risnawati
 
PDF
Tugas perbankan syariah
bysigitkhaizan
 
PDF
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
byAgung Prast
 
DOCX
Tugas perbankan syariah
byAndre Putra Pradana
 
PDF
Jawaban perbankan syariah sebelum uts
bylelifully
 
PDF
Perbankan syariah
byDinda1126
 
PDF
Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7
bydwi tifani
 
PDF
TUGAS PERBANKAN SYARIAH BAB 1 - 7
byDede Irawan
 
PDF
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
byafriyani_dwi
 
PDF
Tugas Perbankan Syariah Kelompok 14
byelfira yunita
 
PDF
Tugas perbankan syariah kelompok 12
byjovita intan sari
 
PDF
Tugas Perbankan Syariah
byFifi Kusuma
 
DOCX
Kelompok 2 - Perbankan Syari'ah
byargetamasna
 
DOCX
Akuntansi syariah
bywaodeamna
 
PDF
Akuntansi Syariah
byEarly Ridho Kismawadi
 
DOCX
Akuntansi Syariah,
byEarly Ridho Kismawadi
 
DOCX
Akuntansi syariah
bydewifrtna
 
PPTX
Perkembangan Akuntansi Syariah dan Standar-standar yang Menyertainya
byPutri Yulia R
 
DOC
konsep akuntansi syariah
byMuhammad Rambe
 
RTF
Rangkuman Akuntansi Syariah Dasar
byAbida Muttaqiena
 
Tugas perbankan syariah uts
bynur risnawati
 
Tugas perbankan syariah
bysigitkhaizan
 
Soal & Pembahasan Bab 1 - 7 Perbankan Syariah (Rizal Yaya) Salemba 4
byAgung Prast
 
Tugas perbankan syariah
byAndre Putra Pradana
 
Jawaban perbankan syariah sebelum uts
bylelifully
 
Perbankan syariah
byDinda1126
 
Tugas Perbankan Syariah BAB 1 - 7
bydwi tifani
 
TUGAS PERBANKAN SYARIAH BAB 1 - 7
byDede Irawan
 
Tugas Perbankan Syariah Bab 1-7
byafriyani_dwi
 
Tugas Perbankan Syariah Kelompok 14
byelfira yunita
 
Tugas perbankan syariah kelompok 12
byjovita intan sari
 
Tugas Perbankan Syariah
byFifi Kusuma
 
Kelompok 2 - Perbankan Syari'ah
byargetamasna
 
Akuntansi syariah
bywaodeamna
 
Akuntansi Syariah
byEarly Ridho Kismawadi
 
Akuntansi Syariah,
byEarly Ridho Kismawadi
 
Akuntansi syariah
bydewifrtna
 
Perkembangan Akuntansi Syariah dan Standar-standar yang Menyertainya
byPutri Yulia R
 
konsep akuntansi syariah
byMuhammad Rambe
 
Rangkuman Akuntansi Syariah Dasar
byAbida Muttaqiena
 

Similar to Perbankan Syariah

PDF
Tugas Perbankan Syariah Tatap Muka BAB 1 - 7
bytiffany fauziah
 
PDF
TUGAS PERBANKAN SYARIAH BAB 1 - 7
bystnhayati
 
PDF
Tugas perbankan syariah
byEvy Sulistiyani
 
PDF
Materi 1 Akuntansi Syariah untuk perguruan tinggi.pdf
byabidramadhan3
 
PPT
Bab 1 Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
byforantum
 
PPT
Sejarah perkembangan akuntansi syariah
byTitiek Widyastuti
 
PDF
PPT_SEJARAH_DAN_PEMIKIRAN_AKUNTan_SYAR.pdf
byalamsyahmadaaa
 
PPT
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
bypebipebriyantimdpl
 
PPTX
Pertemuan 1 Sejrah Perkembangan Akuntansi Syariah.pptx
byFaisalYusuf22
 
PPT
Materi 4 ; Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah.ppt
byfadel85
 
PPTX
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
PPTX
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
PPTX
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
PPTX
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
PPTX
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
PPTX
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
PDF
akuntansi islam dan akar sejarahnya.pdf
byBobbyPratama18
 
PPTX
Bab 1 konsep akuntansi syariah
byTajus Yamani
 
Tugas Perbankan Syariah Tatap Muka BAB 1 - 7
bytiffany fauziah
 
TUGAS PERBANKAN SYARIAH BAB 1 - 7
bystnhayati
 
Tugas perbankan syariah
byEvy Sulistiyani
 
Materi 1 Akuntansi Syariah untuk perguruan tinggi.pdf
byabidramadhan3
 
Bab 1 Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah
byforantum
 
Sejarah perkembangan akuntansi syariah
byTitiek Widyastuti
 
PPT_SEJARAH_DAN_PEMIKIRAN_AKUNTan_SYAR.pdf
byalamsyahmadaaa
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
bypebipebriyantimdpl
 
Pertemuan 1 Sejrah Perkembangan Akuntansi Syariah.pptx
byFaisalYusuf22
 
Materi 4 ; Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah.ppt
byfadel85
 
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
Sejarah dan perkembangan ekonomi syariah
bySarah Mardiana
 
akuntansi islam dan akar sejarahnya.pdf
byBobbyPratama18
 
Bab 1 konsep akuntansi syariah
byTajus Yamani
 

Recently uploaded

PDF
(Deep Learning) Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PPTX
PPT Partikel Elementer Kelompommmmmmmmmmk 4.pptx
byMujibulRijal
 
PDF
JAMINAN MUTU PADA PEMERIKSAAN VIROLOGI.pdf
byMuhammadSuyadi2
 
PDF
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
PPTX
837343627-Ppt-Rpp-Ukin-Bahasa-Arab-5-Bab-4.pptx
bygitaadevi1
 
PPTX
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
PPTX
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
DOCX
2025-New CV-Syamsir_Abduh(Indonesia Version).docx
bySyamsirAbduh2
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
PPT
TIMBANG TERIMA MANAJEMEN KEPERAWATAN 2025
byEviNurmaisaBiduri
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
PDF
LKPD - IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
byYatno Sudar
 
PPTX
KELOPOK 3. PENELITIAN EX POST FACTO.pptx
byssuserb9e40d1
 
PPTX
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
PDF
Perbedaan Teori Kepribadian Raymond B. Cattell, Hans Jürgen Eysenck, dan Robe...
byknyrhmm
 
PDF
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
PPTX
Prinsip Investigasi Internal yang etis dan efektif _Training "INVESTIGASI PEN...
byKanaidi ken
 
PPTX
INDUKSI STUDI KASUS REFLEKTIF PPG DALAM JABATAN 2025.pptx
byAlfanSurury1
 
PDF
MODUL AJAR DEEP LEARNING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAIBP) KELAS 4 (RENCANA PEMB...
byARIS AR
 
(Deep Learning) Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PPT Partikel Elementer Kelompommmmmmmmmmk 4.pptx
byMujibulRijal
 
JAMINAN MUTU PADA PEMERIKSAAN VIROLOGI.pdf
byMuhammadSuyadi2
 
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
837343627-Ppt-Rpp-Ukin-Bahasa-Arab-5-Bab-4.pptx
bygitaadevi1
 
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
2025-New CV-Syamsir_Abduh(Indonesia Version).docx
bySyamsirAbduh2
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 7 [modulguruk...
byModul Guruku
 
TIMBANG TERIMA MANAJEMEN KEPERAWATAN 2025
byEviNurmaisaBiduri
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Al-Qur’an Hadis Kelas 8
byModul Guruku
 
LKPD - IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial)
byYatno Sudar
 
KELOPOK 3. PENELITIAN EX POST FACTO.pptx
byssuserb9e40d1
 
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
Perbedaan Teori Kepribadian Raymond B. Cattell, Hans Jürgen Eysenck, dan Robe...
byknyrhmm
 
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
Prinsip Investigasi Internal yang etis dan efektif _Training "INVESTIGASI PEN...
byKanaidi ken
 
INDUKSI STUDI KASUS REFLEKTIF PPG DALAM JABATAN 2025.pptx
byAlfanSurury1
 
MODUL AJAR DEEP LEARNING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAIBP) KELAS 4 (RENCANA PEMB...
byARIS AR
 

Perbankan Syariah

  • 1.
    1 PERBANKAN SYARIAH Oleh : MIFTAHULJANNAH (43214110059) NURUL AZIZAH (43214110092) Dosen : Shinta Melzatia, SE. M.Ak. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2017
  • 2.
    2 BAB I Sejarah PerkembanganAkuntansi Syariah 1. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang terkait dengan bidang ilmu akuntansi adalah ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksis hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan tersebut, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Dengan hadirnya transaksi hutang piutang, banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk memeras pihak-pihak yang sedang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, akad tolong menolong tersebut dipelintir menjadi suatu tambahan di dalam pelunasan hutang, sampai akhirnya terjadi suatu tambahan yang dinamakan riba. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh ayat ini untuk traksaksi adalah sebagai berikut: a. Untuk setiap agama, baik hutang maupun jual beli barang secara hutang, haruslah tertulis dan berdokumen b. Harus ada penulis selain dari kedua belah pihak yang bertransaksi, namun berpijak pada pengakuan orang berutang c. Orang yang berhutang dan yang memberikan pinjaman haruslah memperhatikan Tuhan dan tidak meremehkan kebenaran dan menjaga kejujuran d. Selain tertulis, harus ada dua saksi yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang menyaksikan proses transaksi e. Dalam transaksi tunai, tidak perlu tertulis dan adanya saksi sudah mencukupi 2. Pengaruh perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 terhadapa praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada baitul maal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu,baitul maal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, ‘ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitul maal.
  • 3.
    3 3. Praktik akuntansipada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan ditandai dengan terus dilanjutkannya baitul maal pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.. Hingga masa itu, manajemen baitul maal masih sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi baitul maal mulai dilakukan dimasa kekhalifahan Umar bin Khattab r.a.. Pada masa itu beliau memperluas fungsi baitul maal dengan fungsi Diwan (dawwana yang berarti penulisan) yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu baitul maal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Perkembangan baitul maal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a., dimana pada masa itu sistem administrasi baitul maal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitul maal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. 4. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan peradaban Muslim ialah melalui bukunya, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan (double entri bookeeping), yaitu sistem buku berpasangan dimana sisi kiri dan sisi kanan atau sisi debet dan sisi kredit harus sama atau seimbang atau dengan kata lain pencatatannya harus dilakukan dua kali (double) yaitu pada kedua sisi. Sistem tersebut dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi banyak pertentangan di kalangan peneliti tentang sejarah akuntansi di dalam buku Summa de Arithmetica yang dibuat Pacioli, diantaranya adalah : a. Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana ditulis oleh Luca Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Yang terjadi adalah italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Dalam bukunya Luca Pacioli hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara guru dan murid sekolah aritmetika dan perdagangan. Dengan demikian, Luca Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu. b. Wolf (1912) dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-15, Eropa sedang terhenti perkembangannya dan tidak dapat diharapkan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi.
  • 4.
    4 c. Heaps (1895)dalam Zaid (2001), mengemukakan bahwa bookkeeping pastilah dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan ia beranggapan bahwa mereka berasal dari mesir. d. Ball (1960) dalam Zaid (2001), menyatakan bahwa buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Piza, orang eropa pertama kali menerjemahkan buku Aljabar yang ditulis dalam bahasa arab, yang berisikan dasar-dasar bookkeeping. Dalam sejarah Islam, lebih satu abad sebelum buku Luca Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Kiyah Al Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqaat pada tahun 1363 M. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah sebagai berikut: 1) Harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut. 2) Harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat uang dimaksud oleh Luca Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai tidak operasionalnya angka romawi untuk digunakan Dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara, masyarakat muslim pada saat itu telah mengembangkan penggunaan angka nol, yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebgai angka arab, mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pada saat itu yang paling menonjol adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar. 5. 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat. a. Apabila kita pelajari sejarah Islam, bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat Undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta dan anggaran Negara b. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas keuangan)
  • 5.
    5 c. Bahkan AlQuran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, yakni Surat Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah (bertransaksi), penunjukkan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. 6. 3 jenis pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah: a. Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer Pendekatan ini biasa disingkat dengan pendekatan induktif, yang dipelopori oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. b. Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam Pendekatan deduktif ini dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyuwono, Akhyar Adnan, Gaffikin dan beberapa pemikir lainnya. Mereka berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. c. Pendekatan Hibrid Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikan. Pendekatan ini dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah Shahul Hameed. Pendekatan Hibrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. 7. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing pendekatan yang ada dalam mengembangkan akuntansi syariah adalah: a. Kelebihan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer : Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan intitusi yang memerlukannya. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha (boleh) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dalam bidang muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya Kekurangan Pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer : Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya wajib berlandaskan pada wahyu dan dipandang merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami.
  • 6.
    6 b. Kelebihan PendekatanDeduktif dari Sumber Ajaran Islam : Pendekatan ini akan meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Kekurangan Pendekatan Deduktif dari Sumber Ajaran Islam : Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya c. Kelebihan Pendekatan Hibrid : Mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Kekurangan Pendekatan Hibrid : Perlu dilakukan oleh pemikir akuntansi Islam cara untuk mengembangkan triple bottom line menjadi fourt bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah). 8. Pendapat kami tentang pendekatan yang menurut kami tepat untuk dikembangkan pada saat sekarang adalah pendekatan Induktif Berbasis Akuntansi Kontemporer, karena Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan Barat yang sesuai dengan organisasi bisnis Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sehingga lebih mudah untuk mengaplikasikannya pada zaman modern pada saat ini 9. Pandangan beberapa pakar yang mengkritisi permasalahan yang terdapat pada akuntansi konvensional sehingga perlu dikembangkan akuntansi alternatif adalah kendati ada kesan bahwa pada mulanya pakar berbeda pendapat dalam menilai urgensi perbedaan Akuntansi Syari’ah dan konvensional, atau cukup merubah sedikit saja apa yang sudah ada dalam akuntansi konvensional, namun dalam perkembangan berikunya, gumpalan semangat untuk berbeda, ternyata lebih menguat. Ini memuncak setelah dilakukan berbagai studi yang kemudian dijadikan landasan untuk dibentuknya The Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions (FAO-IBFI) pada tahun 1990. Dalam perkembangannya lembaga ini kemudian berganti nama menjadi The Accounting and Auditing Organization for Islmic Financial Institutions (AAO-IFI). Ada sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa Akuntansi Syari’ah harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya
  • 7.
    7 adalah karena faktor-faktortujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam, harus diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah Allah dan sekaligus ridha-Nya. Ini tentu sangat berbeda dengan tujuan yang biasa ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrawi. Secara lebih spesifik, dengan merujuk pada Statement of Financial Accounting (SFA) No. 1, alasan yang dipakai menyusun tujuan yang berbeda untuk Akuntansi Syari’ah adalah karena: a. Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and other dealings b. The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who have adopted the Western model of banking c. The relatioship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the relatioship of those who deal with the traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in their investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the basis of interest. 10. Tawaran akuntansi sebagai alternatif terhadap praktik akuntansi konvensional yang berkembang saat ini selain akuntansi dalam perspektif syariah menurut kami adalah Akuntansi Ekonomi Politik. Akuntansi Ekonomi Politis (AEP) adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan AEP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan AEP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut dan memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi akonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modal, bagi akuntansi ekonomi politik mengakui adanya dua dimensi modal: a. Sebagai instrumen (fisik) dari produksi. b. Sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial.
  • 8.
    8 11. Penjelasan tentangakuntabilitas primer dan akuntabilitas sekunder serta implikasinya terhadap akuntansi syariah: Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah (Alqur’an dan Sunah), sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk menajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor. Dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keungan perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan dan juga mengapresiasi perkembangan akuntasi sosial dan lingkungan di Eropa dalam tiga dekade terakhir, dan menganggap itu perlu diaplikasiakan dalam akuntansi syariah. 12. Berikut ini penjelasan kamii akan implikasi dijadikannya zakat sebagai dasar dalam pengembangan akuntansi syariah: Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi. kepada upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam. Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara. 13. Jelaskan permasalahan yang mungkin timbul dalam penggunaan akuntansi konvensional sebagai dasar pengembangan akuntansi syariah. kerangka akuntansi konvensional, yang didasarkan pada ide-ide barat, tidak sesuai diterapkan pada masyarakat islam. Ketidaksesuaiannya itu terlihat pada aspek: pengeliminasian nilai-nilai agama; penggunaan rasionalitas sebagai dasar pengambilan keputusan; dan penekanannya pada nilai pemilik modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu kenyataannya masyarakat islam memiliki alternatif atas keberadaan akuntansi konvensional, dan para sarjana muslim mampu mengembangkan kerangka akuntansi yang sesuai dengannya dan didasarkan pada nilai-nilai agamanya. Sementara itu, paradigma stari’ah, menekankan pada aspek nilai hukum dan etika islami dalam sistem akuntansi. Aspek ini diusulkan menjadi kerangka yang sesuai dalam mengembangkan akuntasi syari’ah. Suatu hal
  • 9.
    9 yang sangat pentinguntuk diperkenalkan adalah bahwa penerapan akuntansi syari’ah berdasarkan pada paradigma syari’ah yng merupakan bagian yang sangat berhubungan dengan tauhid al-ibadah mengakui ke- Esa-an Allah sebagai pemilik Alam semesta ini). Denagn demikian, usaha berkelanjutan akan dilakukan oleh setiap orang islam untuk menjabarkan syari’ah dalam kehidupannya. Hal yang lebih penting adalah penjabaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua golongan, khususnya bagi kelompok non-muslim. 14. Beberapa sejarawan akuntansi syariah menyatakan bahwa konsep double entry accounting telah diterapkan oleh masyarakan muslim pada abad pertengahan. Evaluasilah bukti-bukti yang di ajukan oleh para sejarawan tersebut dan berikan penilaian anda apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Qur’an untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah 282) dan untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam Al-Baqarah 282 tersebut telah mendorong setiap individu senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekwensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. 15. Islam melalui Al Qur’an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku transaksi atau pembuat laporan akuntansi adalah menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau accountability, sebagai ditegaskan dalam surat Al Baqaroh ayat 282. Disamping itu, Akuntansi Syari’ah harus berorietasi sosial. Akuntansi Syari’ah tidak hanya sebagai alat ukur untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi sebagai suatu metode untuk menjelaskan fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.
  • 10.
    10 BAB II Perkembangan LembagaKeuangan Syariah 1. kaitan Alquran dengan keberadaan lembaga keuangan syariah. Dalam Al-Qur’an umat islam jelas di larang untuk melakukan transaksi riba. Berikut ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang riba : َ‫َّل‬‫ذ‬ِ‫ي‬ْ‫ن‬ََ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ُ‫ل‬ُ‫و‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ُ‫م‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََ ‫ب‬َِ‫ا‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ق‬ َّ‫ك‬ُ‫و‬َ‫ذ‬ ََِّّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ُ‫ت‬ُ‫خ‬َ‫ب‬َ‫ط‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ُ‫ل‬َ‫خ‬َّ‫ط‬ْ‫ن‬‫َن‬ َ‫ل‬َِ ِ‫ب‬‫م‬َ‫م‬َّ‫َن‬ َ‫ل‬ِ‫ن‬ََ َّ‫أ‬ُ‫ن‬ْ‫ه‬َ‫ن‬ِ ‫ك‬ُ‫ن‬‫ك‬َ‫و‬ ‫ك‬َ‫م‬ْ‫ه‬َِ َُّْ‫ط‬َ‫ب‬َّ‫َن‬ ‫م‬َّ‫ث‬َِ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ ْ‫م‬َ‫ح‬ََ ََّ ُُ ََّْ‫ط‬َ‫ب‬َّ‫َن‬ َ‫ق‬ََْ‫ح‬ ََّ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . (Q.S. Al-Baqarah: 275) ُ‫م‬َ‫ح‬َّ‫م‬َ‫ذ‬ ُُ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ ‫و‬ِ ََُّ‫ذ‬ ََّ ِ‫ص‬َ‫و‬‫ق‬ْ‫ت‬‫َن‬ َُُّ َ‫ي‬ ِ‫ُح‬‫ذ‬ََ ْ‫م‬ُ‫و‬ َ‫كف‬ْ‫ر‬َ‫و‬ ََ‫َّأ‬‫ط‬ِ‫م‬ Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ” (Q.S. Al-Baqarah: 276) ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬‫ك‬َ‫ذ‬ َ‫َّل‬ِِ‫ي‬ْ‫َن‬ َ َّ‫ك‬ُ‫ن‬َََ‫ا‬ َ َّ‫ك‬ُ‫و‬ْ‫ه‬‫َن‬ َُ َ ََُّّ‫ف‬ََ ََّ َ‫ا‬ِ‫و‬َ ‫ك‬ََ َ‫ل‬ََ َ‫ك‬َ ِ‫ب‬َ‫َن‬ َّ‫ِأ‬َ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬ُ‫و‬ َ‫ل‬َّ‫ط‬ِ‫ن‬ََِّ‫ن‬َُ “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah: 278) ‫ك‬ََ ََّ ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ط‬َََْ‫م‬ َّ‫ل‬ِ‫ب‬َ ‫ك‬ ِ‫ب‬‫ف‬ َ َ‫ُك‬ َََّ‫ط‬ِ‫ن‬ ‫و‬ِ‫ى‬ ِ‫َم‬ َ‫ك‬َََّ‫ا‬ ِ‫كن‬ْ‫ن‬‫َن‬ َ‫ل‬َ‫ى‬ َ َ‫ُك‬ َََّ‫ذ‬ ‫ق‬َّ‫ن‬ِ‫د‬ ُِ ‫ك‬ََ ََّ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ط‬َََْ َّ‫ل‬َِ َ‫ك‬‫َك‬‫و‬ ٍَ َ‫َُّمأ‬‫ق‬َّ‫ذ‬ َُِْ َ‫ت‬َّ‫ه‬ ََّ ُِ َ‫ل‬ِ‫و‬‫َّن‬ُ‫ن‬َ‫ى‬ ُ‫أ‬ُُ َ‫أ‬ َّ‫ك‬ُ‫ر‬َُُِِّ‫م‬َّ‫َن‬
  • 11.
    11 dan sesuatu Riba(tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) Transaksi keuangan pada bank bank konvensional sudah di katakan riba, oleh sebab adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam era digital melakukan transaksi ekonomi. dan pada ayat alqur’an juga telah di jabarkan tentang akuntansi syariah. ‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ذ‬َ‫ا‬ َ‫ل‬‫ذ‬ ِ‫ي‬ْ‫ن‬َ َ‫ك‬ُ‫ن‬ََ‫ا‬ َََِ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ََ‫ق‬َْ َ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ق‬ِ ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ َ‫م‬َ‫ه‬َ‫ا‬ َُ‫و‬َ‫م‬َ‫ى‬ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫و‬‫ك‬َ‫ى‬ َّ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َّ‫ط‬َ َ‫ي‬ِْ‫َك‬‫و‬ ِ‫م‬َّ‫ق‬ََِّ‫كن‬ِ ََ ََّ َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ َ‫ي‬ِْ‫َك‬‫و‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ َ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ذ‬ ‫ك‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ َ‫م‬ْ‫ل‬َ‫د‬ ُ ُْ َّ‫ي‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َ‫ط‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ِ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َِّ‫ي‬ْ‫ن‬َ ِ‫ت‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫م‬ َ‫ح‬َّ‫َن‬ ِ‫م‬ْ‫ه‬َ‫ط‬َّ‫ن‬ ََّ َ ُْ ُ‫ت‬ْ َ‫ف‬ ََ ََّ َّ‫م‬َ‫ط‬َّ‫ب‬َ‫ذ‬ ُ‫ت‬َّ‫ن‬ َِ ‫ك‬‫َّو‬‫ط‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫أ‬‫ك‬َ‫و‬ ْ‫ن‬ََِّ‫ي‬ ِ‫ت‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫م‬َ‫ح‬َّ‫َن‬ ‫ك‬‫طن‬ِ‫ر‬َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ‫ك‬‫طر‬ َِِ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ََ ُْ‫ط‬ ِ‫خ‬َ‫ه‬َّ‫ى‬َ‫ذ‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ ِ‫م‬ُ‫ذ‬ َ‫ُك‬ُ َّ‫م‬ِ‫ل‬ َّ‫م‬ُ‫ط‬َّ‫ل‬َ‫ى‬ ُ‫ت‬َ‫ط‬ِ‫ن‬ ََّ ِ‫م‬َّ‫ق‬ََِّ‫كن‬ِ ََُّ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ن‬َ‫ه‬َّ‫ا‬َ ََّ ِ‫ل‬َّ‫ذ‬َ‫ق‬‫ط‬ ِ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫ل‬ َِ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬‫ك‬ َ‫ه‬ ِ‫ف‬ َّ‫أ‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َّ‫أ‬َ‫ن‬ ‫َك‬‫ه‬‫ك‬ُ‫ك‬َ‫ذ‬ ِ‫ل‬َّ‫ط‬َ‫ل‬ُ‫ه‬ َ‫ف‬ َ‫م‬ُ‫ه‬ َََ‫ى‬ ِ‫أ‬‫َك‬َْ‫ا‬ ََ َََّ ََّ َّ‫ل‬ ْ‫م‬ َِ َ‫أ‬ َّ‫ك‬َ‫ا‬ َََّْ َ‫ل‬ َِ َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ ِ‫م‬ََ‫ق‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ْ‫م‬ َُِْ ‫ك‬َ‫م‬ََُُ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ََِ‫ب‬‫و‬َ‫ي‬ُ‫ه‬َ‫ى‬ ‫ك‬َ‫م‬ََُُ‫ق‬ َّ‫ح‬ِ‫ا‬ ِ‫أ‬ َََّ‫ر‬ُ َّ َ ََ ََّ َ‫أ‬َّ‫ن‬َ‫ذ‬ ُ‫م‬ََ‫ق‬َ‫ن‬َ‫ن‬‫َن‬ َََِ‫ا‬ ‫ك‬ََ َ‫ك‬ُ‫د‬ُ‫ا‬ ََ ََّ َ‫ك‬ََُ‫ن‬َّ‫ى‬َْ َّ‫أ‬َ‫ا‬ ُ‫ا‬‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َْ ََ‫ط‬ ِ‫ر‬َ‫ا‬ َََّّ‫ا‬ ََ‫ط‬ِ‫ب‬َ‫و‬ ِ‫و‬َ‫ن‬ِ‫ا‬ ِ‫ت‬ِ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬ِ‫ن‬ََِ ُ‫ق‬َ‫ى‬َّ‫و‬َ‫ا‬ َ‫ق‬َّ‫ن‬ِ‫د‬ ِ ُْ ُ‫ق‬ َ‫ك‬َّ‫و‬َ‫ا‬ ََّ ِ‫ك‬َ‫ا‬‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ن‬‫ل‬ِ‫ن‬ َّ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ ِ‫َو‬‫ه‬ ََْ‫ا‬ َ‫ُك‬ ‫َك‬ْ َََّْ َِْ‫ا‬ َّ‫أ‬َ‫ا‬ َ‫أ‬‫ك‬ُ‫ك‬َْ ‫ك‬ َ‫ف‬‫ك‬ َ‫ة‬ِْ ‫ك‬ ََ ِ‫كا‬ َ‫ح‬ ‫ك‬َ‫ن‬َ‫ه‬َّ َُ‫ذ‬ ِ‫ق‬ُْ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َ‫ن‬َّ‫ط‬َ َ‫َّم‬‫ط‬َ‫ل‬َ‫ى‬ َّ‫أ‬ُ‫ك‬َّ‫ط‬َ‫ل‬َ‫د‬ َ‫ن‬‫َك‬‫ن‬ُ‫ه‬ ََْ‫ا‬ ‫َك‬ُ‫ُك‬‫ب‬ُ‫ه‬َّ‫ك‬َْ ََُّ‫ق‬ِ‫ن‬َّ‫ا‬َ‫ا‬ ََّ َََِ‫ا‬ َّ‫أ‬ُ‫ه‬ََِّ‫ذ‬‫ك‬َ‫ب‬َْ ََ ََّ ْ‫كف‬َُُ‫ذ‬ َ‫ي‬ِْ‫ك‬َ‫و‬ ََ ََّ َ‫ق‬‫ط‬ِ‫ن‬َ‫ا‬ َّ‫أ‬ِ‫ا‬ ََّ َ‫ك‬ُ‫ل‬ََِّ‫ر‬َْ ُ‫ت‬ْ‫ه‬ِ‫ن‬َ‫ى‬ َ‫س‬‫ك‬ُ‫ى‬ُ‫ى‬ ُ‫ك‬ِ َّ‫أ‬ َ‫ك‬ُ‫و‬َْْ ََّ َ ُْ ُ‫أ‬ُ‫ك‬ُ‫م‬ِ‫ب‬‫ل‬َُِ‫ذ‬ ََّ ُ ُْ ُ ُْ ََّ ِ‫ب‬‫م‬ُ‫ك‬ِ َ‫م‬ َّ‫ا‬َ‫ا‬ َ‫أ‬‫ط‬ِ‫ل‬َ‫د‬ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).
  • 12.
    12 Jika tak adadua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 2. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW Perkembangan keuangan dan lembaga keuangan Islam Masa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab telah dikenal sebagai pedagang yang sangat ulung. Mereka melakukan aktifitas perdagangan hingga ke berbagai Negara. Dari tanah Arab, mereka membawa dagangannya hingga ke Benua Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga ke Eropa. Di masa jahiliyah tersebut, sistem perdagangan (ekonomi) jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Para pedagang berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan apakah tindakan mereka itu benar atau salah. Maka, ketika Islam datang, segala bentuk perdagangan yang merugikan baik itu bersifat judi (maysir), tidak jelas (gharar), dan berbunga (riba) dihapuskan. Sebab, hal itu bertentangan dengan ajaran- ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin,adil dan transparan. Muhammad ketika muda mengikuti pamannya, Abu Thalib, berdagang ke Syam, ketika itu beliau telah mempraktekkan sistem perdagangan yang jujur sehingga, masyarakat senang melakukan perdagangan dengannya. Begitu juga ketika beliau turut membawa dagangan Siti Khadijah. Dengan sifatnya yang dikenal jujur (al-amin), barang dagangannya laku terjual.
  • 13.
    13 Ketika Muhammad diangkatsebagai Nabi dan Rasul pada umur 25 tahun, beliau pun tetap melakukan sistem perdagangan yang jujur, transparan, terbuka, dan berkeadilan. Sistem perdagangan ini masih dilakukan secara pribadi dan kekeluargaan, belum melembaga dalam sebuah sistem yang terstruktur. Karena itu, di zaman beliau belum ada sebuah lembaga keuangan Islam yang mengatur sistem perdagangan secara sistematis, kecuali selalu merujuk pada ajaran Islam yakni Al- Qur’an. Beliau senantiasa mempraktekkan sistem perdagangan dengan tujuan membantu kaum yang lemah (fakir miskin). Rasulullah SAW baru mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara, setelah beliau menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional di Madinah pada masa awal hijrah. Setelah selama tiga belas tahun di makkah, beliau hijrah kemadinah. Pada saat hijrah kemadinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah suku yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berambisi menjadi raja di madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah yahudi, namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum dan aturan, maka system pajak dan fiscal tidak berlaku. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Madinah dalam wakti singkat mengalami kemajuan yang pesat. Rasulullah berhasil memimpin seluruh pusat pemerintah Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan jabatannya secara penuh. Pada masa Rasulullah SAW, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang terapkan oleh beliau dan para sahabat. Mengenai keuangan public pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala Negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala Negara. sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik. Sejarah perkembangan keuangan dan lembaga keuangan pada masa nabi terbilang masih sangat sederhana, pemasukan-pemasukan negara baik dari ghanimah, zakat dan lainnya masih bisa diatur dan diawasi oleh Nabi sendiri. Pada masa awal Islam ini juga belum dikenal Baitul Mal dalam bentuk lembaga. Hanya saja nilai-nilai tentang praktek Baitul Mal itu sendiri telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi. Sistem yang digunakan Nabi ini masih terus berlangsung sampai pada masa khalifah Abu Bakar yang kemudian ketika kekuasaan beralih pada Umar pendapatan negara semakin bertambah dan dibuatlah kebijakan baru yakni membuat lembaga
  • 14.
    14 keuangan berupa BaitulMal yang mengurus diantaranya output dan input khas Negara. Peranan ini pun masih diteruskan dan dikembangkan oleh khalifah sesudah Umar, yang mana pada khalifah sesudah Umar dapat dikatakan pasang surut perkembangannya. Kadang baik kadang juga memprihatinkan. Berbeda pada masa Nabi sampai Umar yang dapat dikatakan 90% selangkah lebih maju dari sebelumnya, karena ada inovasi- inovasi baru yang dimunculkan dan membuahkan manfaat. Pada abad ke 19 lembaga keuangan syariah mulai serius di bahas dan di kerjakan oleh berbagai negara-negara uslim yang akhirnya berdirilah bank-bank Islam termasuk diantaranya di Indonesia. Perkembangan yang ada tahap ini bisa dikatakan sebagai kemajuan meskipun ada hambatan dan pelan perkembangannya. Terbukti di dunia- dunia barat pun sekarang sudah banyak yang mengadopsi sistem keuangan syariah dan dalam negara kita banyak muncul akhir-akhir ini bank, maupun lembaga keuangan Islam lainnya. Lembaga keuangan syariah di indonesia semakin hari semakin bertambah peminatnya meskipun masih dalam skala kecil jika dilihat tahapan-tahapannya. Jika ditilik dari fungsinya, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umatmIslam, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, dan melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Nabi sendiri dikenal dengan julukan al-amin, sehingga dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta. Hal ini terbukti pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta yang dititipkan. Berbeda dengan nabi, Zubair bin al-Awwam, salah seorang sahabat Rasul, memilih tidak menerima titipan harta. la lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman, sehingga tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Dalam sejarah tercatat bahwa penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang berlangsung dua kali dalam setahun. Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka
  • 15.
    15 yang berhak. Denganmenggunakan cek ini, mereka mengambil gandumdi Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja bebasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara’ah, musaqah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dengan demikian meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksankan fungsi perbankan di zaman Rasulullah saw. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, adasahabat yang melaksankan fungsi pengiriman uang, dan ada yang memberikan modal kerja. Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan sesuatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasul pun tidak menciptakan mata uang sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian sebagai berikut:  BaitulMal Pembentukan lembaga penyimpanan yang dinamakan Baitul Mal merupakan sesuatu yang berbeda dan revolusioner pada zaman itu. Sebab pada umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan raja. Baitul Mai bertujuan untuk kesejahteraan masyaarakat atau apa yang dikenal sekarang sebagai welfare oriented, karena seluruh penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) dilakukan secara transparan. Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda tentang fungsi Baitul Mal: ada yang berpendapat bahwa fungsi baitul mal mirip dengan bank sentral seperti yang ada sekarang, walaupun tentu saja lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Pendapat yang lain menyatakan bahwa baitul mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara, karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya menf okuskan pada pengaturan suplai dan moneter. Dalam perkembangannya di tangan Umar bin Khattab baitul mal dikonsepsikan sebagai institusi penyimpanan dan pengalokasian harta kekayaan kaum muslimin dalam arti luas. Artinya baitul mal semakin
  • 16.
    16 mapan bentuknya padamasa kekhalifahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya kekayaan kaum muslimin pada akhir kekhalif ahan Abu Bakar, yang kemudian menjadikan rumahnya sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan harta negara. Di samping itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab daerah kekuasaan Islam semakin luas, sehingga tanggungjawab pemerintah semakin banyak. Dari sisi pendapatan, dana yang terkumpul dari zakat, kharaj dan sebagainya semakin menumpuk. Pada masa pemerintahannya juga telah dibentuk lembaga peradilan dan pemerintahan. Perhatiannya yang besar pada kemakmuran, ditandai adanya pembanguan f asilitas umum, dan keberhasilannya dalam menciptakan jalan penghubung antara sungai Nil dan laut merah. Adapun sumber dana baitul mal adalah sebagai berikut:  Baitul Mal zakat, berfungsi menampung semua dana-dana zakat.  Baitul Mal Akhmas, menyimpan ghanimah, pajak pertambangan dan hasil laut.  Baitul Mal Fai’, menyimpan kharaj, jizyah, ‘usyr dan pajak.  Baitul Mal Dlawa’i, penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Sedangkan sistem operasional baitul mal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai baitul mal tersendiri dan tidak tersentralisasi di wilayah pusat. Setiap baitul mal yang ada memiliki sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad ulama. Baitul mal wilayah merupakan pelengkap dan penyempurna bagi baitul mal pusat, dengan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat setempat, dan jika terdapat kelebihan dana akan ditransfer ke pusat, dan begitu juga sebaliknya[11].  Wilayatul Hisbah Sistem pengawasan atau kontrol oleh negara terhadap aktifitas ekonomi dianggap sebagai konsep yang sama sekali baru, mengingat pada zaman itu, dimensi pengawasan di kerajaan-kerajaan Laut Tengah tidak ada sama sekali. Raja-raja dan penguasa lokal seenaknya saja mengenakan upeti dari rakyatnya, dan mempermainkan harga di pasar agar komoditas yang mereka miliki mahal harganya, sementara barang-barang yang mereka perlukan, harganya jatuh. Diriway atkan bahwa rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum
  • 17.
    17 muslimin karena harga-hargayang ada di pasar terlalu tinggi. Rasul pun pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Awalnya sistem pengawasan dan kontrol oleh negara dipegang sendiri oleh Rasulullah, namun kemudian beliau menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah (inspektur pasar). Rasulullah telah mengangkat Sa’id bin Sa’ad bin al-Ash bin Umayah sebagai petugas yang mengontrol pasar di Makkah dan Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab sendiri pada masa pemerintahannya mengangkat Sa’ad bin Yazid menjadi asisten Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud sebagai pengawas pasar, dan memberikan urusan pasar kepada Asyifa’ binti Abdullah al-Adawiyah al- Qurasyiyah. Umar memberlakukan apa yang disebut dalam dunia perdagangan internasional zaman sekarang sebagai principle of reciprocity, yakni memberlakukan kuota kepada para pedagang yang datang dari Persia dan Romawi, karena kedua negara tersebut memberlakukan hal yang sama kepada para pedagang di Madinah[12].  Etika Bisnis Rasulullah tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga akan tetapi membangun sumber daya manusia dan etika (akhlak) yang mendukung dan menjadi prasyarat dari lembaga itu sendiri. Sebab suatu kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya akhlak/etika. Dalam hal ini rasulullah saw melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menghapus Riba Meskipun di Madinah nabi telah dapat membangun infrastruktur dasar, namun untuk membangun sektor ekonomi masih menghadapi kondisi yang belum kondusif, dengan adanya praktik riba yang dilakukan oleh orang Yahudi yang membuat masyarakat madinah resah dan sering perbuatan mereka mencekik leher. Karena itu dengan bimbingan al-Qur’an nabi menyerukan untuk meninggalkan riba. Dengan penghapusan riba tersebut akhirnya terbukti mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk menumbuhkan ekonomi secara cepat. Madinah yang pada awalnya merupakan kota miskin, ketika nabi wafat, menjadi kota baru yang tumbuh berkembang menghidupi daerah-daerah sekitarnya. b. Keadilan Setiap kebijakan ekonomi nabi dapat dikatakan mementingkan prinsip keadilan, keadilan yang berlaku bagi semua orang, bukan keadilan bagi kaum
  • 18.
    18 muslimin saja. Halini ditunjukkan oleh bukti bahwa nabi menolak menetapkan harga, dan membiarkan penetapan harga itu pada mekanisme pasar secara alami. c. Prinsip dan etika bisnis lainnya Sesungguhnya masih banyak prinsip dan etika bisnis yang mesti diperhatikan selain yang sudah disebutkan di atas, yang dianjurkan nabi untuk senantiasa berpegang pada sifat-sifat yang terpuji, seperti bersikap jujur, adil, ihsan, ta’awun, amanah, tawakal, qana’ah, dan sabar. 3. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdapat pada masa keakhalifahan: 1) Pada masa Abu Bakar Sidiq Selama menjadi khalifah kebutuhan keluarga Abu Bkara diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal dan ini terjadi selama sekitr 27 bulan dimasa kepemimpinanya, Abu Bakar Siddiq telah banyak menangani maslah murtad, cukai dan orang-orang yang telah menolak membayar zakat kepada negara, Abu bakar Siddiq selau memperhatikan keakuratan penghitungan zakat dan zakat terseebut selalu di distribusikan setiap periode tanpa sisa, bahkan hingga beliau wafat hanya terdapat satu dirham di perbendaharaan negara. 2) Masa kehalifahan Umar bin Khatab Al- Faruqi Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah kebijakan keuagan negara pada masa khalifah umar, diantaranya adalah : a) Properti baitul mal di anggap sebagai harta kaum muslim sedangkan khalifah dan amil nya hanyalah pemegang kepercayaan jadi merupakan tangung jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan, orang miskin, membayar utang orang-orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial.[14] Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan lembaga keuangan negara pertama yang disebut Al-diwan. sebenarnya itu adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk mengurusi pembayaran tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pension serta tunjangan- tunjangan lainnya dalam basis regular dan tepat. b) Kepemilikan Tanah
  • 19.
    19 Pada masa pemerintahanUmar banyak daerah yang ditaklukkan melaui perjanjian damai. disinilah mulai timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantaranya ada sahabat yang menuntut agar kekayaan tersebut di distribusikan pada para pejuang sementara yang lainnya menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok bik untuk mereka yang dating pertama baik yang terakhir. Setelah melakukan proses syura, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah sebagai fay, dan prisip yang sama diadopsi untuk kasus yang akan datang. c) Zakat dan Ushr Pada masa Umar gubnur taif kelaporkan bahwa pemilik sarang- sarang tawon tidak membayar ushr, tetapi menginginkan sarang-sarang tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bila bahwa mereka mau membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubayd, Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pergunugan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang tetapkan adalah seper duapuluh untuk madu yang pertama dan seperduapuluh untuk madu jenis kedua. Sebelum Islam, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedesaan bisa membayar pajak (ushr) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam berdiri di Arabia, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatagani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekusaannya. Secara jalas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama dalam mausia umum. d) Pembayaran sedekah oleh non-Muslim Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atau ternaknya kecuali orang Kristen Banu Taghlib yang kseluruhan kekayaan terdiri dari ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum Muslimin. Banu Taghlib adalah suku Arab Keristen yang menderita akibat peperangan. Umar menganal jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Ia mengatakan bahwa pada dasarnya tidaklah bijaksana memperlakukan mereka pereti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar, dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau melaksanakannya untuk menerima kepercayaan mereka.mereka dan menyetujui dan menerima membayar sedekah ganda. [17]
  • 20.
    20 3) Masa Usmanbin Affan Kholifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya beliau meingankan beban pemerintah dalam hal yang serius bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalah pahaman antara kholifah dan abdulah bin arqam, salah satu seprang sahabat nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan bitul mal pusat. Beliau juga berusaha menigkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, menigkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, kholifah membuat beberapa perubahan administerasi. 4) Kholifah Ali bin Abi Thalib Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebankan pemungutan khums atas ikan atau hasil hutan. berbeda degan kholifah umar, kholifah Ali mendisteribusikan seluruh pendapatan dibaitul mal keprovinsi yang ada di baitul mal di madinah, busro dan kufah. Dalam hal alokasi pengeluaran masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa kepemimpinan Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kepemimpinan Usman hampir dihilagkan seluruhnya kerena sepanjang pantai peperti sirya, palistina dan mesir berada dikekuasaan Muawiyah. Pasca khulafa’urrasyidin. Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelolah dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai datangnya masa kepemimpinan khalifah ke delapan Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720 M. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para amir (setingkat gubernur) agar mereka
  • 21.
    21 mengembalikan harta yangsebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Pada masa keemasan dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kebijakan baru pun dimulai. Umar sebagai raja, mengembalikan harta milik pribadinya ke Baitul Mal. Di antara harta itu, terdapat perkampungan Fadak, desa di sebelah utara Makkah, yang sejak Rasulullah SAW wafat dijadikan milik negara. Namun, pada masa khalifah ke empat Bani Umayah (memerintah 684-685 M), harta tersebut dimasukkan sebagai milik pribadi khalifah dan mewariskan harta tersebut kepada keturunannya.[19] Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, khususnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, fungsi Baitul Mal semakin meluas. Baitul Mal tidak hanya sebatas menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-buku kekayaan intelektual Yunani kuno. Di sinilah gelombang intelektual Islam dimulai. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz membuatnya tidak hanya layak disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya. Pada era Dinasti Abbasiyah di Baghdad, khalifah membangun Perpustakaan, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi, seperti Nizhomiyah. Baghdad kala itu sudah menjadi kota metropolitan. Pada saat yang sama, Barat masih gelap gulita. 4. Sejarah pendirian lembaga keuangan syariah modern pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia Internasional. Setelah mengenyam kemerdekaan, ada sejumlah hegara yang mayoritas berpenduduk muslim yang mendirikan lembaga keuangan alterriatif yang bebas dari riba. Tujuan utama dari pendirianferribaga keuangaffber landaskan etika Islam adalah sebagai upaya kaum mtlsliniin untuk rnendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qulr’an dan sunnah. Ide untuk mendirikan lembaga keuangan ini tersemai berkat gerakan kebangkitan Islam Modern: Neo-revivalis (fundamentalis) dan Modernis. Usaha modern pertama kali untuk mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan taruih l940-an, akaritetapi usaha ini gagal[17]. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikah di pedesaan negara itu.
  • 22.
    22 Desember 1970, mesirmengajukan proposal untuk mendirikan bank Islam. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam, dikaji oleh para ahli dari delapan negara Islam. Inti dari proposal itu, mengusulkan sistem keuangan yang berdasarkan bunga harus diganti dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal itu diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Dan isi proposal itu antara lain mengusulkan: 1. Mengatur transaksi komersial antarnegara Islam 2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi 3. Merumuskan masalah transfer, kliring, serta settlement antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. 4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral Islam di negara Islam. 5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. 6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat. 7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral. 8. Selain itu juga diusulkan untuk membentuk Badan Investasi dan Pembangunan negara-negara Islam, yang berfungsi sebagai berikut: 9. Mengatur investasi modal Islam. 10. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam. 11. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya. 12. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Ada satu rekomendasi tambahan dalam proposal itu, yakni mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus: Asosiasi Bank- bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah- masalah ekonomi dan perbankan Islam, yang tugasnya antara lain adalah menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan Islam. Akhirnya pada oktober tahun 1975 terbentuklah Islamic Development Bank (IDE) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan finansial untuk pembangunan negara- negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi. Dan kini bank
  • 23.
    23 yang berpusat diJeddah Arab Saudi ini telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Agaknya mudah dimengeri apabila perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Bahkan ada tiga negara (Pakistan, Iran, dan Sudan) yang kemudian mengubah sistem keuangannya menjadi sistem nir-bunga. Di negara Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Sekarang perbankan Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menyebar ke banyak negara, termasuk negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Denmark (Eropa) pada tahun 1983. Kini bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardien Flaming telah membuka Jendela Islam (Islamic Window) dengan tujuan agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Pembukaan Islamic window (atau cabang syari’ah di Indoesia) pada bank umum didasari atas keuntungan semata, bukan dimotivasi untuk melaksanakan syari’at Islam. Karena itu kini, ekonomi Islam terkesan identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, petunjuk Tuhan dalam al-Qur’an dan sunnah yang paling banyak dipahami oleh ulama dan cenedekiawan muslim, adalah doktrin transaksi non ribawi. Kedua, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 (dan sekarang) me- nimbulkan kekuatan finansial negara-negara kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodollar tersebut melalui lembaga keuangan Islam. Lembaga Keuangan Syariah Modern Macam-macam lembaga keuangan non bank diantaranya: 1) Lembaga zakat Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bahwa oragnisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarkat harus didoraong supaya membentuk lembaga amil sebanyk-banyaknya.
  • 24.
    24 Di Indonesia kitabisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita. Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya untuk menerima zakat tersebut.[21] 2) Baitul Mal Wattamwil (BMT) Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sitem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun. BMT tidak digerakkan dengan laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syaria’ah, sudah barang tentu kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.[22] Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam.[23]. 5. peran lembaga – lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan International Islamic Financial Market (IIFM) dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus. Islamic Development Bank (IDB), Tidak dapat dipungkiri, Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, antara lain terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan pada negara Palestina, dan negara anggota lain khususnya
  • 25.
    25 di kawasan Afrikayang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina selatan. Sementara dukungan finansial, antara lain Indonesia berkontribusi dalam permodalan IDB (ordinary capital resources), juga ke dalam modal Export Financing Scheme (EFS)-IDB, dan penyertaan ke dalam modal The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIIEC). Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan national agency di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai channeling, line atau executing agent IDB di Indonesia. Tujuan penempatan national agency tersebut adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali. Meskipun kepemilikan saham tidak terlalu besar, Indonesia telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari keberadaan IDB. Sejak 1975 hingga 2016 (Januari), total pinjaman Indonesia ke IDB mencapai US$3.761,10 juta. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian, pendidikan, keuangan dan transportasi. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya pada umunya sangat kecil. Adapun sektor terbesar yang mendapatkan pinjaman IDB terbesar adalah pertanian (37,30%), pendidikan (22,94%), keuangan (6,54%) dan transportasi (2,67%). Baru-baru ini IDB mengestimasi bantuan pendanaan sekitar US$ 3-5 miliar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional Indonesia, dan pemantaban inklusi keuangan syariah di tanah air yang sudah mulai bertumbuh. Dalam 10 tahun terakhir industri perbankan syariah berkembang signifikan, total aset naik hampir 14 kali lipat. Dari Rp 21,5 triliun di tahun 2005 meningkat jadi Rp 296,2 triliun pada tahun 2015. (boz) Accounting and Auditing Organitation for Islamic Finance (AAOIFI) Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga-lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bahrain Monetery Agency. AAOIFI memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan bersih. Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan AAOIFI menjadi dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar
  • 26.
    26 Akuntansi Perbankan Syariahyang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar AAOIFI. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEMBAGA DUNIA YANG TERKAIT DALAM KEUANGAN PERBANKAN ISLAM : Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh dua factor: pertama, semakin banyaknya Negara baik muslim maupun non-muslim yang mengembangkan industri keuangan syariah dan perkembangan industri tersebut menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama industri ini akan memainkan peran yang signifikan dalam percaturan industri keuangan dunia. Kedua, krisis keuangan yang menghantam banyak Negara, tidak hanya negara-negara emerging market (1998 – 2005) tetapi juga negara-negara maju (2008 – 2011), dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini mendorong banyak pihak untuk mencari alternative system keuangan yang lebih kuat. Alternative system keuangan tersebut diharapkan bukan hanya tahan dari guncangan krisis tetapi juga mampu mencegah krisis itu terjadi. PERKEMBANGAN ILMU EKONOMI-KEUANGAN ISLAM DI DUNIA Dengan dinamika yang ada pada aspek politik dan budaya, kebangkitan negeri-negeri muslim dari kungkungan kolonialisme menjadi faktor penentu bangkitnya kesadaran mengaplikasikan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan Islam mengikut perkembangan aplikasinya dilapangan. Seperti yang banyak diketahui dari sejarah, perkembangan ilmu ekonomi Islam modern berawal dari ketidakpuasan tokoh agama Mesir khususnya para Guru di universitas Al Azhar Mesir atas beroperasinya Bank Inggris menggunakan konsep riba dalam rangka pembiayaan proyek Terusan Suez. Namun pada awal tersebut diskursus keilmuannya masih terbatas pada ruang lingkup Ilmu Fikih dan Kalam. Hal ini wajar terjadi mengingat saat itu, di dunia ilmu diskursus ekonomi-keuangan Islam masih beredar dikalangan ahli hukum dan kalam (Fuqaha). Kemudian pada dekade seanjutnya diskursus ilmu ekonomi-keuangan Islam berhasil mulai mengekstrak prinsip-prinsip umum ekonomi yang kemudian mampu memberikan gambaran lebih jelas seperti apa aplikasi dasar dari ekonomi- keuangan Islam. Pada periode ini dimulai pula inisiasi pendirian lembaga keuangan yang operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Mitghamr Local Savings Bank yang didirikan oleh organisasi Ikhwanul Muslimun di Mesir pada tahun 1963). Pada periode selanjutnya, perkembangan keilmuan ekonomi-keuangan syariah berkembang sangat pesat dan lebih kompleks. Ilmu ekonomi-keuangan Islam bukan hanya berkembang pada semua aspek ekonomi dan keuangan tetapi juga semakin dalam diskursusnya, mengingat pada periode tersebut telah muncul generasi baru ekonom muslim yang mencoba
  • 27.
    27 melakukan eksplorasi keilmuanmenggunakan wawasan keilmuan ekonomi yang mereka miliki. Disamping itu dukungan negara-negara muslim pada aplikasi ini semakin terlihat baik secara individual maupun kolektif. Oleh sebab itu pada periode ini muncul kesadaran diantara sekelompok negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) untuk mendirikan Islamic Development Bank yang bertujuan membantu permasalahan pembangunan negara-negara muslim anggotanya. Dan akhirnya pada dua dekade terakhir ini, aplikasi ekonomi-keuangan Islam semakin meluas dan semakin bervariasi pula aplikasinya. Aplikasinya tidak hanya terkonsentrasi pada aplikasi lembaga perbankan syariah dan sektor moneter saja, tetapi juga sudah menyebar pada aplikasi lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan pasar modal, serta aplikasi non moneter seperti zakat dan wakaf. Produk dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pun semakin meluas dan berkembang. Pada awal pengembangannya praktek ekonomi-keuangan Islam lebih didominasi oleh praktek perbankan dengan produk yang mayoritas menggunakan akad jual-beli (murabaha). Selanjutnya basis akad produk semakin bervariasi, misalnya pada akad ijarah, takaful dan mudharabah-musyarakah (equities). Bahkan saat ini sudah pula beredar produk Sukuk (Islamic Bonds) yang dapat digunakan bukan hanya nasabah perorangan (retail) tetapi juga lembaga keuangan dan pemerintah. Oleh karena itu, jika dilihat dari penggunanya, khusus aplikasi keuangan Islam telah menjangkau semua segmen pengguna, dari kelompok retail, high net-worth (VIP customers), lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank, pemerintah dan lembaga lainnya. Pada periode ini ada kesan dimana perkembangan industri, khususnya industri keuangan syariah, berkembang dengan sangat cepatnya. Sementara, kecepatan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan sistem pendidikan yang mampu menopang perkembangan industri. Dengan kondisi seperti itu, tentu muncul masalah-masalah yang mengganggu, baik disektor industri maupun di sektor sistem pendidikan (akan dibahas pada bagian selanjutnya). Pada perkembangan terakhirnya, industri keuangan syariah hampir meliputi semua aspek transaksi keuangan, dari jenis transaksi di perbankan, asuransi, pasar modal, dana pension, reksadana, perusahaan pembiayaan sampai dengan pegadaian. Secara kelembagaan aplikasi keuangan syariah memang dipelopori oleh berdirinya bank-bank syariah sebagai berikut: 1. Mitghamr Local Savings Bank (1963) – Shaikh Ahmad Al-Najjar 2. Tabung Hajji Malaysia (1967) – Royal Professor Tunku Abdul Aziz 3. Islamic Development Bank (1974) – Dr. Ahmed Mohamed Ali 4. Dubai Islamic Bank (1975) –Sh. Saeed Lootah.
  • 28.
    28 Selanjutnya perkembangan aplikasikeuangan syariah di dunia menyebar pada praktek-praktek non-bank seperti asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, reksadana dan lain sebagainya. Sementara di Indonesia sendiri aplikasi keuangan syariah dipelopori dengan berdirinya BPR Syariah pertama di Bandung yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988) dan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992 (berdasarkan UU No. 7 Tentang Perbankan dan PP No.72 tentang bank bagi hasil) Saat ini perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di tanah air menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data akhir tahun 2010 pertumbuhan keuangan syariah nasional secara umum diprakirakan lebih dari 30%, khusus untuk pertumbuhan perbankan syariah per-September 2011 mampu tumbuh mencapai 48%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Maris Strategies & The Bankers November 2010, industri keuangan syariah Indonesia berdasarkan besarnya aset peringkatnya naik dari peringkat 17 tahun 2009 menjadi 13 dunia tahun 2010, dimana asetnya bertambah lebih dari dua kali lipat, dari USD 3.3 miliar menjadi 7.2 miliar. Namun begitu, berdasarkan besarnya aset saat ini belum ada satupun perusahaan keuangan syariah Indonesia yang mampu menembus peringkat 25 besar dunia. Dengan karakteristik aplikasi keuangan syariah yang erat dengan aktifitas usaha produktif ekonomi (sektor riil), diyakini bahwa praktek keuangan syariah mampu berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan peningkatan daya tahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang mampu mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah termasuk perbankan syariaHnasional. Islamic Financial Services Board (IFSB), Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 21 April 2002, telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan islam internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, delapan Gubernur Bank Sentral dari delapan negara Islam, ditambah dengan Presiden IDB, telah menandatangani pendirian Islamic Financial Services Board (IFSB) di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Prof. Rifaat Ahmed Abdel Kari, Ph.D. Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu, didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank (IDB). Kelahiran IFSB bukan gagasan liar yang muncul secara spontan dalam sidang tahunan IMF tersebut. Tapi, gagasan ini sudah dirintis sejak lama dan embrionya tumbuh padaConsultative Meeting for Islamic Financial Products, di Praha, Ceko, 23 September 2000. Dari situlah komitmen negara-negara pendiri semakin kuat hingga dibentukTechnical Committee untuk mewujudkan lembaga tersebut.
  • 29.
    29 Setelah melalui sejumlahpertemuan penting, akhirnya terwujud juga pada tahun 2002. Bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah dunia, kehadiran IFSB ini memiliki arti sangat penting. Karena kini terdapat sekitar 200 lembaga perbankanIslam yang sedang tumbuh di 48 negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Barat. Bank-bank tersebut mengelola aset sekitar $ 170 miliar. IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penguhubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Di antara hal yang akan dilakukan, yang cukup penting adalah penyusunan standar operasional yang selaras dengan Basel Accord II. Basel Accord II sendiri masih dalam tahap persiapan akhir bagi pengimplementasian pada akhir tahun 2006, yang dikendalikan secara eksklusif oleh Bank for International Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Intinya, fungsi IFSB seperti Bank for International Settlement (BIS). Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerja sama antar lembaga keuangan syariah di dunia.. International Isntitute of Islamic Thought (IIIT) International Institute of Islamic Thought (IIIT) adalah sebuah lembaga nonprofit, lembaga pendidikan dan budaya, yang fokus terhadap gagasan-gagasan ke-Islaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 H. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini, berkantor pusat di Herndon, Virginia. Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan mengintegrasikan, pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral pengetahuan. Seiring dengan pengembangan ekonomi syariah, IIIT juga turut berperan mengembangkan konsep, mensosialisasikan, dan menstandarisasikan ekonomisyariah. Salah satu program standarisasi ekonomi syariah adalah, The Registered Fellow in Islamic Finance (RFIF) yang merupakan sertifikasi keahlian keuangan syariah yang berskala internasional. Untuk menstandarisasi keahlian ini di Indonesia bekerja sama dengan Karim Business Consulting. 6. Sebutkan berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terdapat di Indonesia dan jelaskan karakteristiknya masing – masing. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia 1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
  • 30.
    30 2. Hubungan antarainvestor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; 3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; 4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial; 5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Dapat juga dilihat dari karakteristik atau ciri yang melekat pada ekonomi syariah 1. Berdasarkan prinsip syariah. 2. Larangan melakukan praktek riba atau bunga. Karakteristik ini melekat pada operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Setiap lembaga keuangan yang operasionalnya sesuai dengan syariah harus terhindar dari praktek riba atau bunga. Selama lembaga keuangan tersebut masih mempraktekkan riba atau bunga, maka operasional lembaga keuangan itu belum syariah. 3. Menggiatkan praktek jual-beli. Karena, riba atau bunga dilarang dalam syariah Islam, maka sebagai solusinya praktek jual-beli dibuka lebar untuk dipraktekkan dalam operasional lembaga keuangan syariah. 4. Mempraktekkan bagi hasil. Selain jual beli, praktek bagi hasil juga menjadi ciri khas dari praktek ekonomi syariah. 5. Instrumen zakat. Zakat menjadi satu bagian yang penting dalam ekonomi Islam. Secara syar’i, zakat merupakan bagian kewajiban dan menjadi pilar dalam Islam. Bentuk Kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Indonesia A. Asuransi Syariah Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau taba’ru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Produk dan Mekanisme Operasional Produk unggulan Asuransi Syariah agak berbeda dengan Asuransi Konvensional, produk UnitLink (gabungan Asuransi dan Investasi) menjadi trend sementara pada
  • 31.
    31 Asuransi Syariah Takafulpada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai dengan permintaan nasabah. Di dalam pengelolaaan dana Asuransi Syariah, yang sebenarnya terjadi adalah Takaful Umum.  Takaful Umum Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.  Takaful Keluarga Fokus utamanya memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan bisa tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai Muamalah Syariah Islam.  Takaful lainnya  Fulnadi (Asuransi Pendidikan) Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.  b) Dana Tunai Harian Pemberian Dana Tunai Harian selama Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Karena sakit atau kecelakaan.  c) Santunan Kematian Pemberian santunan bila Peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan  d) Santunan Cacat Tetap Total Pemberian santunan bila Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan. Tujuan berdirinya Asuransi Syariah Tujuannya ialah sebagai berikut: • Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. • Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
  • 32.
    32 • Pemerataan biaya,yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. • Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. • Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. • Menutup Loss of Earning Power (hilangnya daya produktif) seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja) Karakteristik Asuransi Syariah : 1. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta asuransi. 2. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ digunakan diantara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. 3. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau kontribusi dan investasi. 4. Dana tabarru’ dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. 5. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.
  • 33.
    33 Perbedaan Asuransi Syariahdan Asuransi Konvensional Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional No. Materi Pembeda Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 1 Akad Tolong-menolong dan investasi Jual-beli (tabaduli) 2 Kepemilikan dana Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolahnya Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya 3 Investasi dana Investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah) Investasi dana berdasarkan bunga (riba) 4 Pembayaran klaim Dari rekening tabarru’ (dana sosial) seluruh peserta Dari rekening dana perusahaan 5 Keuntungan Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil Seluruhnya menjadi milik perusahaan 6 Dewan pengawas syariah Ada dewan pengawas syariah mengawasi manajemen, produk, dan investasi Tidak ada
  • 34.
    34 B. Pegadaian Syariah MenurutKitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang yang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya waktu pinjaman. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah sebagai berikut : Jenis barang yang digadaikan:  Perhiasan  Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya  Kendaraan Biaya biaya:  Biaya administrasi pinjaman  Jasa simpanan Proses pelelangan barang gadai Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah  Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yaitu mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan benda (benda bergerak) sebagai jaminan.  Penaksiran nilai barang merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai hatrta benda oleh pegadaian syariah. Jasa itu meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, biaya yang dikenakan kepada nasabah adalah ongkos penaksiran barang.  Penitipan barang (ijarah) yaitu surat berharga dan atas jasa penitipan gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa sewa penitipan barang.  Gold counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah. Pembelian dilampiri sertifikat jaminan.
  • 35.
    35 Karakteristik Penggadaian Syariah 1.Biaya administrasi berdasar barang bukan prosentase yang didasarkan pada golongan barang. 2. 1 hari dihitung 5 hari bukan 15 hari 3. Jasa simpanan berdasarkan simpanan bukan uang pinjaman 4. Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat bukan lelang. 5. Uang pinjaman 90% dari taksiran bukan 92% sedangkan untuk golongan A dan untuk golongan BCD 88 – 86% 6. Penggolongan nasabah D-K-M-I-L bukan P-N-I-D-L. 7. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta dikali taksiran bukan dengan prosentase dikali uang pinjaman 8. Maksimal jangka waktu 3 bulan bukan 4 bulan 9. Kelebihan uang hasil dari penjaualan barang tidak diambil oleh nasabah, dan bukan menjadi milki pegadaian melainkan diserahkan kepada lembaga ZIS. C. Baitul Maal Wattamwil (BMT) LKMS BMT adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha – usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. 2. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan. 3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar. 4. Milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
  • 36.
    36 5. LKMS BMTmengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggota secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di balai RW/RT/desa, kantor LKMS BMT, rumah anggota, masjid, dsb), biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah LKMS BMT, disamping pendampingan mental spiritualnya terutama motive berusaha. Peran BMT di masyarakat : 1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak 2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah 3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin) 4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah. Fungsi BMT di masyarakat: 1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global. 2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Mengembangkan kesempatan kerja. 4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk- produk anggota 5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak. D. Koperasi Syariah Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘Cooperation’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.[5] Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah[6] 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya; 2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di
  • 37.
    37 dalam menerapkan prinsip-prinsipekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam; 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; 5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; 7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Landasan Koperasi Syariah 1. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan. 3. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). Karakteristik Koperasi Syariah 1. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha 2. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba) 3. Berfungsinya institusi zakat 4. Mengakui mekanisme pasar 5. Mengakui motif mencari keuntungan 6. Mengakui kebebasan berusaha 7. Mengakui adanya hak bersama. E. Reksa Dana Syariah Secara bahasa Reksa dana tersusun dari 2 konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahsa reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.[8] Reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.[9] Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada
  • 38.
    38 para investor yangberminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Tujuan berdirinya Reksadana Syariah Tujuan berdirinya reksadana syariah ini sebenarnya lebih didasari kepada permintaan pasar (masyarakat) untuk mengadakan investasi yang bergerak di pasar modal dalam Lembaga keuangan non Bank. Dimana kita tahu selama ini produk investasi di indonesia banyak yang dikeluarkan oleh perbankan, serta untuk menyediakan beragam Instrumen Syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya Pada prinsipnya, pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup: 1. Investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman Syariah Islam. misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan syubhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba. 2. Perusahan yang berfungsi sebagai manajer investasi haruslah perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang halal. 3. Prinsip operasional yang digunakan di reksa dana syariah adalah prinsip wakalah (akad penyerahan kekuasaan). Bagian-bagian Reksa Dana Syariah a) Pasar Modal Syariah Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbatas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya.[10] Menurut metwally (1995, 177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah: 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartispasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
  • 39.
    39 Sedangkan karakteristik yangdiperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995, 178-179) adalah sebagai berikut : 1) Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek 2) Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang 3) Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan 4) Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali 5) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST 6) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST 7) Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah 8) Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST 9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST b) Pasar Uang Syariah Pasar uang (money market) adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut Pertama : Ketentuan Umum 1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. 2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip- prinsip syariah. 4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:  bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.  bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.
  • 40.
    40 Kedua : KetentuanKhusus 1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. Ciri Pasar Uang Syariah:  Menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek.  Mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana.  Tidak terikat pada tempat tertentu seperti halnya pasar modal. Manfaat Reksadana Syariah Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang apabila menyimpan dana reksadana adalah sebagaiberikut : 1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversitifikasi investasi dalam efek,sehingga dapat memperkecil resiko. 2. Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. 3. Efesiensi waktu, dengan melakukan investasi pada reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi professional maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya hal tesebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Ciri-Ciri Reksa Dana 1. Lembaga = Bentuk Hukum” Investasi sebagai intermediasi dari Investor 2. Periode Investasi menengah dan Jangka panjang 3. Beresiko 4. Lebih transparan 5. Pembukuan ditutup setiap hari 6. Nasabah bisa menarik/memasukkan dana setiap hari. 7. Return > tingkat bunga deposito 8. Hasil yang diperoleh Neto – No Pajak 9. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional
  • 41.
    41 10. Hal-hal yangmembedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini. a. Kelembagaan Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. b. Hubungan Investor dan Perusahaan Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugi an tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. c. Kegiatan Investasi Reksa Dana Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang
  • 42.
    42 sesuai dengan syariahIslam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah. Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya. 7. Identifikasilah kaitan kerja sama yang mungkin dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya. Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau program linkage dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah. Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah bersifat mutual benefit atau timbal balik dan bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung kemitraan ini, BI sejak 2011 melakukan pemetaan BMT dan koperasi syariah, mengidentifikasi kunci sukses dan bentuk pola kemitraan terbaik antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah. Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan masih banyak masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan, padahal potensi UMKM sangat besar. "Berbagai kebijakan dan inistiatif pengembangan koperasi dan lembaga keuangan mikro termasuk yang berpola syariah penting menjadi prioritas pembangunan ke depan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (17/6).
  • 43.
    43 Menurut dia, urgensikeberadaan industri keuangan mikro bagi sektor usaha mikro-kecil nasional disadari betul pemerintah. Banyak upaya penguatan industri keuangan mikro yang telah dan terus dilakukan. Antara lain adalah penguatan landasan hukum keuangan mikro dengan penerbitan UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. "Dua UU ini diharapkan dapat mendorong industri keuangan mikro yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk lembaga keuangan dalam memberikan pelayanan bagi usaha mikro-kecil," katanya. Pada sisi lain, kepastian hukum bagi lembaga keuangan sektor mikro-kecil akan memudahkan lembaga dalam melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti melakukan kemitraan dengan bank syariah. Halim mengatakan kedua UU tersebut memberikan banyak tugas bagi otoritas dan stakeholders perkoperasian dan keuangan mikro untuk dilaksanakan. Selain itu, terdapat sejumlah isu seperti pemilahan kewenangan dan tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah dengan format BMT, terdapat isu penting mengenai kejelasan posisi BMT dalam kedua UU tersebut. BMT secara eksplisit tertulis sebagai lembaga keuangan mikro yang akan diawasi OJK dalam UU LKM. Namun pada realitasnya banyak BMT beroperasi dengan badan hukum koperasi juga menjadi objek yang diatur UU Perkoperasian dengan mengelompokan lembaga tersebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan prinsip ekonomi syariah. BI berharap ke depannya lembaga keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kemitraan dan aliansi strategis dengan lembaga keuangan syariah
  • 44.
    44 lainnya, termasuk banksyariah sehingga mampu melayani sektor usaha mikro- kecil secara maksimal. Kerja sama antara lembaga zakat dengan keuangan syariah makin erat di Tanah Air. Kedua lembaga bisa saling memberikan keuntungan demi kemajuan zakat dan lembaga keuangan syariah sendiri. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan untuk mendorong ekonomi syariah di Tanah Air pihaknya telah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah setiap tahunnya. ''Lembaga keuangan syariah menjadi faktor penting dalam keuangan, lembaga zakat juga bagian penting dari ekonomi syariah. Kerja sama dengan lembaga keuangan syariah ini menjadi mutual benefit,'' ujarnya di Jakarta, Selasa (20/7). Ia mengungkapkan dengan kerja sama bersama lembaga keuangan syariah, lembaga zakat dapat mensosialisasikan lembaga keuangan syariah terkait. Di sisi lain lembaga zakat pun terdorong memberi pelaporan, sehingga ada keterbukaan. ''Sinergi lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah ini menjadi suatu kekuatan luar biasa,'' tegas Didin. Baznas bekerja sama di antaranya dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Ssyariah, Bank Jabar-Banten Syariah. Didin menuturkan setiap tahunnya penghimpunan zakat terus meningkat hampir dua kali lipat. Pada 2007 jumlah zakat yang terkumpul sekitar Rp 400 miliar, lalu meningkat menjadi Rp 900 miliar pada 2008. Di tahun berikutnya jumlah zakat yang terhimpun sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun ini diharapkan dapat mencapai Rp 1,5 triliun. Hingga semester I 2010 penghimpunan zakat di Baznas telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar. 8. Peraninstitusi seperti BI, Departemen Keuangan, MUI, dan IAI terhadap pengembangan industri perbankan syariah. Secara umum, peranan bank sentralsangat penting dan strategis dalamupaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perludiwujudkannya sistem perbankan yang sehat itu, karena dunia perbankan
  • 45.
    45 adalahsalah satu pilarutama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkansecarakhusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegahtimbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakatpenyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian. Pengawasan lembaga perbankan selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang besar. Bank Indonesia menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatanusahatertentu dari bank, melaksanakanpengawasan bank dan mengenakansanksiterhadap bank sesuai denganperaturan perundang- undangan.Kewenanganpengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak hanya diatur dalamUndang-UndangNomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, namun jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998menyebutkan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia, juga Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2008), menyatakan bahwa, Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUSdilakukan oleh Bank Indonesia Sebagai pengawas dan pembina bank, Bank Indonesia bertindak sebagaiseorang bapak kepada anaknya. Bila seorang anak keliru dalam melakukan suatu tindakan maka seorang bapak yang baik akan berusaha memberitahukan kepadaanaknya perihal kekeliruannya itu bahkan lebih dari itu bapak tersebut akanmengusahakan supaya anaknya tidak keliru dalam mengambil suatu tindakan.Demikian juga halnya Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasanperbankan syariah di Indonesia.Bank Indonesia yang memegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengankewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkanketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank sertamengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan segalausaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankanyang sehat.Pada pokoknya,Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tigabidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2)mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur danmengawasibank.Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank,menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izinatas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Menurut ketentuan Pasal29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, kegiatan Pembinaan dan pengawasanbank
  • 46.
    46 dilakukan oleh BankIndonesia. Pengertian yang dimaksud denganpembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkanperaturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan,kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatanoperasional bank. Disamping itu, bank Indonesia berwenang menetapkanketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian (Pasal 25),dimana prinsip kehati- hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambubagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guan mewujudkan sistemperbankan yang sehat Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkanoleh Bank Indonesia harus didukung oleh penerapan sanksi-sanksi yang adil.Berkaitan dengan kewenangan di bidang pengawasan, sesuai ketentuan Pasal 26Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan.Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesiamencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut: 1) Power to Licence; 2) Power to Regulate; 3) Power to Control; 4) Power to Impose Sunction. Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas Bank Indonesia berlakubagi semua jenis bank sesuai Undang-Undang Perbankan, termasuk didalamnyabank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum keadilan, profesionalitas dantanggung jawab.Dalam perspektif ekonomi syariah, selain keempat aspek pengawasanBank Indonesia tersebut, masih diperluas lagi dengan adanya elemen- elemen yangterdapat dalam perbankan syariah yang tidak ditemukan dalam perbankankonvensional, yakni posisi, kewenangan, fungsi dan tanggung jawab DewanPengawas Syariah (DPS), serta hubungannya dengan Majlis Ulama Indonesia(MUI). DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintahuntuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah dilembaga keuangan syariah.Ketika bank syariah ingin meluncurkan suatu produk layanan jasakeuangan, maka selama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan shariah compliance Dari DPS. Jika produk yang akan diluncurkan oleh suatu bank syariah belum mendapat persetujuan kesesuai dengan prinsip syariah dariDPS maka Bank Indonesia tidak akan memberikan izin produk layanan jasa keuangantersebutDalammenjalankan tugas otoritas tunggal pengawasan jasa keuanganperbankan, Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan ataspelaksanaan tugas setiap pihak yang terafiliasi dengan bank syariah, khususnyadalam hal ini adalah tugas dalam menjalankan prinsip syariah. Yang termasuk pihak terafiliasi dengan bank syariah, salah satunya adalah
  • 47.
    47 DPS.Hal di atasdapat dipahami, bahwa prinsip-prinsip syariah (shariahompliance) setelah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN-MUI,selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Artinya, pelanggaranterhadap prinsip syariah, secara langsung adalah pelanggaranterhadap PeraturanBank Indonesia, sehinggasebagai otoritas jasa keuangan perbankan sebelum OJK,Bank Indonesia memiliki kewenangan tertinggi dalam menjatuhkan sanksi padasektor perbankan, termasuk mencabut izin usaha dan izin orang perorangan. 9. Dengan melihat data perbankan syariah yang dikeluarkan oleh BI, simpulkanlah perkembangan bank syariah di Indonesia dan prospeknya dalam sepuluh tahun ke depan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam peraturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal ini ditunjukan denagn akselerasi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah 2010 mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding 2009. hal ini merujuk pada hasil analisis terhadap kondisi fundamental makro ekonomi dalam situasi perekonomian dunia yang cenderung pulih, serta dinamik internal industri perbankan syariah. Faktor-faktor pendukung industri perbankan syariah mencakup pertumbuhan secara un-organic akibat penambahan pemain baru dalam industri, baik bank umum, unit usaha syariah (UUS) maupun BPRS. Pada tahun 2009, jumlah bank umum syariah yang beroperasi bertambah dengan adanya konversi usaha 3 bank, yaitu Bank jasa Artha, Bank Persyarikatan dan Bank Hasfa yang masing-masing diakusisi oleh BRI, Bukopin dan Panin menjadi Bank Umum Syariah. Pertumbuhan secara un-organic tersebut juga didukng dengan pertumbuhan organic melalui pertumbuhan volume usaha yang di dukung oleh peningkatan jumlah jaringan kantor bank syariah. Per awal November 2009 silam, masyarakat dapat menikmati layanan jasa perbankan melalui 1.101 kantor bank syariah yang dioperasikan oleh 6 Bank Umum Syariah dan 25 UUS dan 138 BPR Syariah.
  • 48.
    48 Tahun 2010 membukapeluang besar lagi bagi peningkatan volume usaha dan kenerja perbankan syariah. Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun kedepan masih relatif tinggi, seiring dengan credit rating yang mengalami peningkatan. Gencarannya progam edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah maupun pihak-pihak terkait lainnya makin menciptakan situasi yang kondusif bagi industri pasar modal ini. Berdasarkan suatu penelitian pada sebuah bank syariah terhadap sekitar 3.200 nasabah di seluruh Indonesia, diketahui bahwa lebih dari 70 % nasabah memilih bank syariah dalam melakukan transaksi perbankan dengan alasan utama sesuai keyakinan agama. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan dalam melakukan transasksi keuangan tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Alasan utama lainnya yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah adalah karena pelayanan bank syariah yang cepat dan memuaskan sebesar 38% serta karena lokasi kantor bank strategis sebesar 30%, di samping alasan-alasan rasional lainnya. Memperhatikan hal di atas, sebenarnya prospek ekonomi syariah cukup menjanjikan dimasa depan. Hal ini, disebabkan adanya kesadaran sebagian masyarakat, terutama yang berpendidikan tinggi untuk menjalankan kehidupan sosial ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan kesiapan sarana dan prasarana guna mendukung berkembangnya perekonomian secara optimal di masa depan. Sarana dan prasarana tersebut, tidak hanya bersifat material, tetapi juga non material, serta sistem pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan tersebut, sehingga tercipta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah di masa depan Secara spesifik kinerja perbankan syariah nasional pada aspek pendanaan (dana pihak ketiga) menunjukan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Industri perbankan syariah masih mampu menjaga pertumbuhan tinggi dari DPK perbankan syariah, dimana angka pertumbuhan year on year hingga bulan Oktober 43 %. Diperkirakan pada tahun 2011 DPK perbankan syariah masih akan tumbuh dengan pesat mengingat jaringan kantor perbankan syariah akan signifikan meningkat sebagai implikasi dari munculnya bank syariah baru pada tahun sebelumnya. Sementara itu, sisi pembiayaan perbankan syariah, diperkirakan akan pula mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi. Hingga Oktober tahun 2010 secara YoY pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah nasional mencapai 39 %, jauh di atas pertumbuhan kredit perbankan nasional. Angka ini tentu sedikit banyak mempresentasikan kontribusi perbankan syariah terhadap dunia usaha nasional, khususnya dunia usaha mikro. Meskipun perbankan syariah mengalami high growth, namun industri perbankan syariah masih harus mengatasi beberapa tantangan, agar dapat mempertahankan pertmbuhan yang tinggi tersebut secara lebih
  • 49.
    49 berkesinambungan. Setidaknya ada5 tantangan utama perbankan syariah selain tantangan-tantangan lainya yang juga perlu dihadapi. 1. Pertama, sumber daya manusia. Dengan semakin meningkatnya kapasitas ekspensi BUS dan UUS di masa depan, maka semakin menuntut penambahan SDM berkualitas dalam jumlah memadai. 2. Ketiga, aspek regulasi. Pengembangan perbankan syariah tidak terlepas dari aspek regulasi. Jika ketentuan perundang-undangan tidak kondusif bisa menghambat pertumbuhan perbankan syariah, karena itu dukungan dari aspek hukum saat ini sangat mendesak untuk dipenuhi. Untuk itu masyarakat ekonomi syariah dan ikatan ekonomi Islam Indonesia serta MUI harus mengawal dan mendesak terus janji pemerintah untuk segera mengeluarkan beberapa UU yang terkait. 3. Keempat, optimalisasi jaringan pelayanan. Kebijakan pembukaan office chaneling bank syariah yang dimulai bulan Maret 2006, sepanjang tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebijakan office chanelling pada dasarnya terfokus untuk menjawab masalah cakupan pelayanan perbankan yang terbatas. Namun, sangat disayangkan pembukaan office chanelling tersebut tidak diimbangi dengan progam edukasi dan sosialisasi. 4. Kelima, inovasi produk. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesign pro duk-produknya. Menurut identifikasi Bank Indonesia, yang disampaikan pada seminar Akhir Tahun perbankan syariah 2005, kendala-kendala perkembangan bank syariah di samping imbas kondisi makro ekonomi, juga dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Jaringan kantor pelayanan dan keaungan syariah masih relatif terbatas. 2. SDM yang kompeten dan profesional masih belum optimal. 3. Pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah sudah cukup baik, namun minat untuk menggunakannya masih kurang. 4. Sinkronisasi kebijakan dengan intitusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal belum maksimal. 5. Rezim suku bunga tinggi pada tahun 2005. Bank Indonesia dan para stakeholder yang terlibat lainnya yakin bahwa pengembangan bank syariah dianggap masih mempunyai prospek yang tinggi,
  • 50.
    50 jika kendala jaringandapat diatasi. Hal tersebut diyakini karena peluang yang besar dan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut : 1. Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. 2. Pengembangan instrumen keuangan syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/ pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri perbankan syariah nasional. 3. Potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri perbankan syariah nasional. Tantangan yang sangat jelas terlihat pada masa yang akan datang dari perbankan syariah nasional adalah bagaimana menjaga laju pertumbuhan pembiayaan ini dengan kinerja yang juga baik dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalahnya. Di samping itu, tantangan yang lain juga harus diperhatikan adalah pembiayaan perbankan syariah masih terkonsentrasi menggunakan akad beresiko kecil yaitu produk-produk menggunakan akad berbasis jual beli serta masih berada pada sektor-sektor ekonomi yang belum variatif, yaitu masih dominan berada pada sektor jasa dan perdagangan. Di luar perkembangan fisik yang terlihat ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang perkembangan industri perbankan syariah nasional juga semakin memperlihatkan keberkahannya berupa kemanfaatan bagi masyarakat dhuafa. Oleh karena itu, mungkin sebaiknya diperkenalkan pula variabel/ angka perkembangan berupa derajat kemanfaatan ini sebagai parameter kemanfaatan perbankan syariah nasional bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh industri perbankan yang terbilang mapan. Semoga usaha-usaha pengembangan industri ini oleh pihak-pihak terkait, semakin dimudahkan oleh Allah swt. Sehingga perbankan syariah nasional mampu berperan signifikan dalam perkembangan nasional dan lebih luas lagi dalam mendukung perekonomian nasional. 10. Identifikasilah permasalahan yang dihadapi oleh industry perbankan syariah Indonesia pada saat ini. Beberapa masalah dan problematika yang dihadapi oleh industri perbankan syariah, hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh beberapa bank umum atau konvesional. Bedanya adalah dari penerapan aturan yang ada pada bank itu sendiri, bank syariah memakai aturan kesyariahan yang bersumber pada hukum-hukum islam, sedangkan bank umum atau konvesional menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Adapun beberapa problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah dapat kita kategorikan pada beberapa masalah yang diantaranya adalah : Pertama, adalah kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko. Jenis deposan seperti ini pada
  • 51.
    51 umumnya lebih cenderunguntuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan system bunga / riba atau pada pasar modal (stock market). kedua, masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity). Tentu saja bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu- waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip musyarakah atau kemitraan. Pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar mudarabah, atau bahkan meminjam dari bank konvensional dengan system bunga. Sebaliknya bank Islam akan lebih senang –dengan alasan resiko– berinvestasi atas dasar musyarakah ketimbang mudarabah, karena dalam mudarabah, jika suatu usaha mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya. Sikap konservatif investor dan bank tersebut akan menimbulkan likuiditas berlebihan. Bank Islam pun cenderung menahan lebih banyak cadangannya (baik pada kasnya sendiri maupun bank sentral) sebagai perlindungan atas kerugian dan menjaga kepuasan para nasabah potensialnya. Ketiga, adalah problematika biaya dan profitabilitas. Bank Islam bekerja dengan aturan yang sangat ketat dan memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Ini dilakukan untuk mereduksi pengeluaran manajerial. Akibatnya bank Islam harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank- bank berasas bunga. Bank Islam pun harus mampu meminimalisir potensi kerugian dari investasi mudarabahnya dan mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank riba. Hal ini menyebabkan bank Islam terdorong untuk mencari proyek yang segera memberikan keuntungan. Long gestation project (proyek dengan masa menunggu yang lama) dan proyek infrastruktur adalah proyek-proyek yang kurang menarik minat perbankan Islam, dimana bank Islam harus membayar keuntungan yang besar setiap tahun terhadap simpanan. keempat yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Bank Islam terkadang kesulitan untuk memberi pinjaman yang bertujuan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan. Kemudian bank-bank Islam yang ada saat ini masih kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, maupun shadaqah pada skala yang besar, padahal dana zakat ini merupakan potensi yang sangat luar biasa, dan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif. kelima adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah.
  • 52.
    52 Dalam kasus iniindustri perbankan syariah pun juga banyak mengalami masalah dalam sistemnya, karena selama ini hanya bank umum atau konvesional saja yang mendapatan sorotan lebih dari para pakar ekonomi tentang masalah dan problematika yang sedang dihadapi. 11. Peran Indonesia dalam pengembangan bank syariah di tingkat internasional. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam perbankan syariah sudah semakin nampak. Hal ini terbukti adanya UU No.7 Tahun 1992 dan perubahannya UU perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Tidak hanya sebatas itu peran pemerintah juga memberikan kontribusi dana untuk dikelola oleh bank syariah yaitu tentang dana haji yang sebelumnya dikelola oleh bank-bank nasional. Disamping itu pemerintah telah memberikan izin kepada bank-bank syariah dan konvensional untuk membuka cabang atau unit yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan bank syariah mampu tumbuh dan berkembang dengan pesat dan memberikan perubahan kepada perekonomian nasional sehingga Indonesia menjadi Negara yang lebih maju. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah harus proaktif mengundang investor mancanegara (terutama dari Timur Tengah) untuk berinvestasi di industri perbankan syariah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah Singapura yang rajin melakukan pendekatan personal kepada para investor Timur Tengah. Terkait dengan hal ini, Pemerintah terlebih dulu harus merevisi Undang- undang tentang Pajak Pertambahan Nilai agar transaksi murabahah di bank syariah tidak dikenakan pajak ganda. Karena untuk menjaring investor asing, Indonesia perlu membuat regulasi yang mengakomodasi pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu, agar peran Pemerintah bisa optimal maka diperlukan juga sinergi antar instansi Pemerintah dan stakeholder perbankan syariah (seperti Bank Indonesia) untuk bergotong royong mengembangkan industri perbankan syariah Indonesia. 12. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang boleh dikembangkan oleh masyarakat Muslim hanyalah Baitul Maal sebagaimana yang dikembangkan nabi dan para khalifah pemerintahan Islam, adapun bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain tidak memiliki dasar syariah yang kuat untuk dikembangkan. Setujukah anda dengan pendapat tersebut dan berikan argument guna menerima atau menolak pandangan tersebut. Tidak setuju, karena selain baitul maal lembaga keuangan yang lain juga sudah sesuai syariat islam. Dan apabila di katakan bid’ah termasuk ke dalam bid’ah yang hasanah.
  • 53.
    53 13. Identifikasilah kelemahanyang terdapat pada bank konvensional. kelemahan yang terdapat pada bank konvensional. 1. Faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan dan manager yang tidak professional. 2. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu. 3. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif. 4. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan. SISTEM BUNGA Perbedaan utama yang paling mencolok antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni pembagian keuntungan. Bank konvensional sepenuhnya menerapkan sistem bunga atau riba. Hal ini karena kontrak yang dilakukan bank sebagai mediator pemilik dana dengan peminjam dilakukan dengan penetapan bunga. Ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank yaitu bunga simpanan yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank dan bunga pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam. Karena nasabah telah mempercayakan dananya, maka bank harus menjamin pengembalian pokok beserta bunganya. Selanjutnya keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Jadi para pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam usaha. Demikian juga pihak bank tidak ikut merasakan untung rugi usaha tersebut. Hal yang sama tak berlaku di bank syariah. Dana masyarakat yang disimpan di bank disalurkan kepada para peminjam untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi antara pihak pemilik dana dan pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Dari perbandingan itu terlihat bahwa dengan sistem riba pada bank konvensional pemilik dana akan menerima bunga sebesar ketentuan bank. Namun pembagian bunga tak terkait dengan pendapatan bank itu sendiri. Sehingga berapapun pendapatan bank, nasabah hanya mendapatkan keuntungan sebesar bunga yang dijanjikan saja. Dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam (debitur) saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh pemilik modal dan peminjam. Pihak perbankan syariah menaggung kerugian materi, sedangkan si peminjam menanggung kerugian tenaga, waktu dan pikiran. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang
  • 54.
    54 saham adalah diantaranyamemperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Dilain pihak kepentingan pemakai dana adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Sedangkan pada Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. 14. Identifikasilah 3 kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yang diperkirakan dapat mengatasi kelemahan bank konvensional. 1. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal karena tidak diharuskan membayar biaya secara tetap. 2. Adanya sistem bagi hasil yang membuat bank syariah menjadi lebih mandiri. 3. Keuntungan yang didapat nasabah bisa meningkat apabila pendapatan yang diperoleh bank tersebut juga meningkat 15. Jelaskan dan evaluasilah tahapan perkembangan bank syariah yang direncanakan oleh BI dalam cetak biru pengembangan bank syariah. Berikan saran anda dalam upaya pengembangan bank syariah. BI menerlahkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Cetak biru (blue print) ini dibuat untuk memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahapan-tahapan untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang. Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang ingin digariskan dalam cetak biri tersebut:  Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.  Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah  Terciptanya sistem perbankan yang kompetitif dan efisien  Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Pengembangan perbankan syariah yang dituangkan dalam “Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia” dibagi atas tiga tahap. Ketiga tahap tersebut memilik fokus yang berbeda-beda. Inisiatif strategis pada tahap
  • 55.
    55 pertama dilakukan padatahun 2002-2004 dengan fokus pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional pebankan syariah yang sehat. Adapun tahap kedua pengembangan perbankan syariah (2004-2008) difokuskan apda realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan. Sementara itu, tahap ketiga (2008-2011) merupakan finasisasi implementasi inisiatif sistem perbankan syariah. Kebijakan pengembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada starategi pengembangan jangka panjang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan Perbankan Syariah yang dimulai sejak tahun 2005. Kebijakan yang ditempuh dalam berapa tahap tersebut difokuskan pada upaya memperkuat struktur industri perbankan syariah. Disamping itu, kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional guna menjaga momentum pertumbuhan syariah. Kebijakan terkini yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 yang merupakan langkah ketujuh dari delapan langkah yang tercantum dalam Arah Kebijakan Perbankan Tahun 2007. Adapun tujuan dari program Akselerasi Pengembangan perbankan Syariah (PAPBS) adalah tercapainya share perbankan syariah sebesar 5% dari total asset seluruh perbankan di Indonesia pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebijakan dimaksud lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset bank secara signifikan dalam jangka pendek. Sehubungan dengan itu, maka sasaran kebijakan dan program akselerasi 2007- 2008 tersebut adalah mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand, memperkuat permodalan, manajemen dan SDI bank syariah, mengoptimalkan peranan pemerintah serta melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah untuk bepartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Selanjutnya, upaya konkrit tersebut tercakup dalam 6 (enam) pilar program akselerasi pengembangan perbankan syariah sebagai berikut : 1. Penguatan Kelembagaan Bank Syariah 2. Pengembangan Produk Bank Syariah 3. Intensifikasi edukasi publik & aliansi mitra strategis 4. Peningkatan peranan pemerintah & penguatan kerangka hukum Bank Syariah 5. Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Bank Syariah 6. Penguatan Pengawasan Bank Syariah
  • 56.
    56 Dalam mengimplementasikan program-programakselerasi di atas, maka telah dibentuk Working Group yang beranggotakan Bank Indonesia dan Bank- bank Syariah. Secara berkala Working Group tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan tersebut. Hasil Kerja Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Perbankan Syariah Nasional Perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki tahun ke 14 sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992. Dalam kurun waktu tersebut perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa Bank Indonesia dari waktu ke waktu senantiasa berupaya mencari terobosan untuk menjaga kinerja industri perbankan syariah tetap baik. Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh oleh Bank Indonesia, dalam rangka meningkatkan peran bank syariah dalam perekonomian nasional. Guna memelihara momentum pertumbuhan yang pesat dari lembaga perbankan syariah dan untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun ”Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun kedepan. Cetak Biru tersebut meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Selanjutnya seperti telah diuraikan terdahulu, Bank Indonesia juga telah membuat kebijakan akselerasi pengembangan perbankan syariah tahun 2007-2008. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2002-2006) perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia meningkat cukup pesat, dari 101 jaringan menjadi 531 jaringan kantor. Hal tersebut ditunjang dengan bertambahnya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu dari 3 UUS menjadi 20 UUS, dan BPRS juga tumbuh dari 81 menjadi 105 BPRS. Saat ini, juga terdapat cukup banyak permohonan pembukaan kantor bank Syariah yang sedang diproses oleh Bank Indonesia. Total asset Bank Syariah secara nasional akhir Desember 2006 mencapai Rp 26,7 Triliun (1,58% dari total asset seluruh perbankan) Potensi pengembangan lembaga perbankan syariah yang cukup besar antara lain adalah di Jawa Barat. Sesuai dengan hasil penelitian ”Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah”, menyebutkan bahwa sebanyak 45 persen dari responden di Pulau Jawa mengatakan bahwa sistem bunga tidak sejalan dengan agama, sementara itu 94 persen dari responden di Jawa Barat menilai bahwa sistem bagi hasil adalah sistem universal dan dapat diterima karena menguntungkan bank maupun nasabah. Kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah di Jawa Barat.
  • 57.
    57 Di wilayah kerjaKantor Bank Indonesia (KBI) Bandung terdapat 2 Bank Umum Syariah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 30 buah kantor cabang. Disamping itu terdapat 12 BPR Syariah (BPRS) dengan 18 buah jaringan kantor. Total asset perbankan syariah di Jawa Barat tiga tahun terakhir meningkat dari Rp 1,98 Triliun menjadi Rp 3,39 Triliun atau tumbuh 71,21%. Proyeksi & Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Nasional Market share perbankan syariah masih dapat lebih ditingkatkan yaitu apabila sudah terdapat kelengkapan infrastruktur legal (UU BS, UU Pajak, UU Sukuk, Lembaga hukum dan arbitrase). Selanjutnya, diperlukan juga dukungan penuh dari pemerintah dalam pembenahan sektor riil dan iklim investasi serta pengembangan Bank Syariah melalui bank-bank pemerintah. Selain itu, diperlukan pula dukungan dari stakeholder lainnya dengan menjadikan Bank Syariah sebagai aset bangsa serta peningkatan kualitas sistem pengawasan Bank Syariah yang menjamin Bank Syariah tumbuh secara sehat, hati-hati dan patuh terhadap prinsip syariah. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS sebagai bagian dari sistem perbankan syariah nasional telah memiliki positioning tersendiri yaitu melayani usaha mikro dan kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah (dhuafa). Untuk dapat melayani segmen tersebut, beberapa persyaratan mendasar perlu dipenuhi, yaitu pertama, keberadaan BPRS harus mendekati dengan lokasi nasabah. Kedua, local content sangat penting. Hal ini dapat dilakukan hanya apabila BPRS fokus melayani regional tertentu, sehingga terjadi proses saling memahami antara BPRS dengan nasabah. Oleh karena itu konsep pengembangan BPRS adalah Community bank yaitu bank yang dimiliki masyarakat lokal dan melayani kebutuhan masyarakat lokal. BPRS sebagai sebuah community bank, antara lain harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Peranan local community sebagai shareholder 2. Peranan local shareholder sebagai sumber utama Sumber Daya Insani (SDI) BPRS 3. Memprioritaskan melayani kebutuhan akan jasa perbankan syariah dan masyarakat setempat. 4. Pengembangan jaringan kantor BPRS 5. Menempatkan local community sebagai stakeholder utama BPRS. 1. Adapun program pengembangan external dan internal BPRS antara lain adalah sebagai berikut : 2.
  • 58.
    58 External : 1. Menyusundan menyempurnakan aturan yang mengacu kepada prinsip kehati- hatian dan kepatuhan kepada prinsip syariah dengan memperhatikan karakteristik operasional BPRS. a. Exit policy, selesai 2007 b. Tingkat Kesehatan (TKS), selesai 2007 c. Good Corporate Governance (GCG), selesai 2007 d. Kelembagaan, selesai 2007 2. Memperkuat daya saing BPRS melalui pemberian bantuan teknis untuk pengembangan SDM dan BPRS Net. a. Program sertifikasi, paling lambat tahun 2009 b. Pengembangan Islamic Micro Banking School, berdiri paling lambat 2009 c. Program Penguatan Infrastruktur TI BPRS, telah terintegrasi paling lambat 2009 d. Penguatan struktur permodalan BPRS dengan melibatkan Pemda dan masyarakat setempat, target s/d tahun 2010 e. Pengembangan BPRS Net, diharapkan akan berfungsi efektif 2008 3. Mendorong pendirian BPRS sehingga dapat tersebar secara merata ke seluruh kabupaten di Indonesia dengan konsep community banking. Target satu kabupaten, minimal terdapat 1 BPRS tercapai tahun 2015. 4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya infrastruktur industri BPRS, yang meliputi, program pemberdayaan asosiasi bank syariah, perluasan jaringan Basyarnas, peningkatan kerjasama dengan lembaga certif, pemerintah dan peningkatan peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Internal : 1. Menjalankan fungsi pengawasan BPRS dengan ukuran-ukuran yang sesuai dengan karakteristik operasional BPRS 2. Mengembangkan produk dan layanan BPRS yang sesuai dengan kebutuhan nasabah UMK. 3. Meningkatkan jangkauan pelayanan (outreach) BPRS dengan melakukan linkage dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta bekerjasama dengan lembaga terkait yang dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan termasuk dalam memberikan jasa asistensi di bidang spiritual, manajemen dan teknologi.
  • 59.
    59 BAB III Prinsip DasarBank Syariah 1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 2. Empat Prinsip Hukum Muamalat: a. Prinsip Mubah –> Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunah Rasul b. Prinsip Sukarela –> Mumalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. c. Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat – > Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. d. Prinsip Keadilan –> Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 3. Tiga contoh transaksi yang haram zatnya yang sangat mungkin biasa dilakukan di bank konvensional: a. Transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. b. Transaksi yang tidak sah akadnya. c. Transaksi yang mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan, seperti:  Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)  Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)  Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)  Ba’i Najsy (rekayasa pasar dalam permintaan)  Maysir (judi), dan  Riba (tambahan yang disayaratkan) 4. Perbedaan antara tadlis dan gharar: Pada dasarnya, kedua transaksi ini sama-sama memiliki empat hal pokok dalam hal jual beli, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Perbedaannya adalah: a. Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one party), sedangkan
  • 60.
    60 b. Gharar merupakantransaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. 5. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori tadlis dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan: a. Harga –> Ketika harga beras turun dan pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras sudah turun, disini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras sebesar harga beras aslinya / pada saat sebelum turun b. Kualitas –> Dalam jual beli handphone, dan sesungguhnya handphone tersebut memiliki cacat yang diketahui oleh penjual dan tidak diketahui oleh pembeli. Dan penjual tidak memberi tahu kepada pembeli bahwasannya ada cacat di handphoe tersebut. Disini penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai kualitas barang tersebut sehingga bisa menjual handphone sesuai harga aslinya (tidak dikurangi dengan nilai cacat handphone) c. Kuantitas –> Salah satu pihak (penjual) mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran ini hanya diketahui oleh penjual d. Waktu penyerahan –> Seorang kontrakstor berjanji bisa menyelesaikan pembangunan rumah dinas dalam jangka waktu 5 bulan, padahal kontraktor tersebut memahami bahwa waktu penyelesaian lebih dari 5 bulan 6. Contoh transaksi yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori gharar dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan: a. Harga –> Misalnya, dalam jual beli mobil secara kredit. Jika mobil tersebut dilunasi dalam jangka waktu yang lebih cepat maka bunga yang dikenakan adalah lebih kecil. Sedangkan bila dilunasi dalam jangka waktu lebih dari lama, maka akan dikenakan bunga lebih besar. Disini, penjual dan pembeli tidak mengetahui kapan mobil tersebut akan terlunasi b. Kualitas –> Misalnya, penjualan sapi yang masih dalam perut induknya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Apakah pembeli akan diuntungkan atau dirugikan c. Kuantitas –> Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari nilai yang diserahterimakan d. Waktu penyerahan –> Misalnya penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Dalam hal ini, kedua
  • 61.
    61 belah pihak baikpembeli maupun penjual tidak mengetahui kapan barang akan diserahterimakan 7. Yang dimaksud dengan riba dan berilah 3 contoh bisnis yang ada di masyarakat yang beroprasi dalam konsep riba Jawab : Riba adalah tambahan yang yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (‘iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Contoh : a. Bank Konvensional b. Praktek lintah darat (rentenir) c. Jual beli emas pada pedagang eceran yang dinilai harga beli yang jauh lebih rendah 8. Perbedaan antara bai’ itikhar dan berilah masing – masing 2 contoh yang mungkin masih ada di masyarakat.! Jawab : - bai’ najasy merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk naik. Sedangkan bai’ ikhtiar mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. - Contoh Bai’ najasy yaitu perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal dan produksi barang-barang yang banyak dimintai masyarakat dengan terbatas guna menaikkan harga barang tersebut. - Contoh Bai’ Ikhtiar yaitu Penjualan beras, minyak tanah atau barang-barang pokok lainnya yang sengaja ditimbunkan agar dapat menaikkan harganya 9. Yang dimaksud dengan masyir dan berilah 3 contoh praktik masyir yang mungkin masih ada di masyarakat ! Jawab : Masyir merupakan sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan memperoleh kerugian. Contohnya :
  • 62.
    62 - Melakukan taruhanterhadap suatu pertandingan dimana akan ada salah satu pihak yang dirugikan. - Praktek sms berhadiah dimana hadiah tersebut diperoleh ketika menang undian. - Permainan yang mengharuskan bagi para pemainnya menyetor dana tertentu untuk dapat memperoleh hadiah tapi dengan cara permainan tersebut diacak 10. Rukun sahnya akad ! 1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang. 2. Ma’qud adalaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. 3. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. 4. Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. 11. Perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi’ah Para ulama menyebutkan bahwa nasi’ah artinya mengakhirkan dan menangguhkan yaitu memberi tambahan pasa suatu barang dari dua barang yang tertukar (jaul beli) sebagai imbaan dari diakhirkannya pembayaran sedangkan Riba Fadhi ialah memberi barang dari salah satu barang yang ditukar (jualbelikan)yang sam jenisnya dan ini hukumnya haram.
  • 63.
    63 12. Contoh praktikriba qardh dan riba jahiliy ! Contoh praktik dari Riba Qardh : Vna memeberikan pinjaman pada Zia sebasar Rp 500.000 dan wajib mengembalikan sebesar Rp 700.000 saat jatuh tempo dan kelebihan uang ini tidak jwlas untuk apa. Sedangkan Contoh Riba Jahiliyah Pada jaman Jahikiyah para kreditur, apaila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata keada debitur “Lunaskan hutang-hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” maka pihak debitur harus menambah kewajiban pembayaran hutng nya dn kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru” 13. Yang dimaksud dengan ta’aliuq dan beri contoh ? Ta’alluq adalah ketergantungan akad dengan akad lainnya. Kesahihan suatu akad tidak boleh ada ketergantungan dengan akad yang lain. Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh: misalkan A menjual barang X seharga Rp120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp100 juta. Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fikih, kasus di atas disebut bai’ al-‘Inah. 14. Transaksi short selling telah dinyatakan terlarang oleh Bapepam. Transaksi ini pada dasarnya juga dilarang oleh syariat islam. Short Selling atau penjualan cepat dapat digolongkan ke dalam Bai’ Najasy dimana short selling merupakan prektek perjanjian penyerahan syrat berharga yang dilakukan sebelum tanggal yang ditentukan agar dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah sebelum tanggla penyerahan
  • 64.
    64 15. Hubungan antaraekonomi gelembung yang terjadi pada system ekonomi kapitalis dengan berbagai transaksi yang dilarang syariah, tetapi dibolehkan kapitalis? Jawaban : Ekonomi Gelembung merupakan spekulasi harga terhadap asset-asset barang mewah dengan nilai fundamental yang lebih rendah namun harga jual yang lebih tinggi. Hal ini sangat dilarang oleh syariah karena termasuk dalam tadlis dan riba, dimana tadlis itu sendiri menspekulasi harga dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. Kemudian termasuk riba yang dilarang oleh syariah karena praktek ekonomi gelembung mengupayakan keuntungan yang begitu besar jauh melebihi nilai instrinsiknya.
  • 65.
    65 BAB IV SISTEM OPERASIONALBANK SYARIAH 1. Landasan hukum pendirian bank syariah di indonesia ? Jawaban : Saat ini, titik kulminasi landasan hukum perbankan syariah telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. 1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau 2. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Demikian secara ringkas lahirnya landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Penjelasan lengkap dapat dibaca pula di Perkembangan Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. 2. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan BPRS ? PERBEDAAN BUS, DAN BPRS MENURUT UU PBI UU PBI PERIZINAN 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia 2. modal utama minimal 1 triliun 3. milik WNI/Badan hukum Indonesia 4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan maksimal saham 99%. 5. pemerintah daerah 11/23/PBI/2009 BPRS 1. milik WNI 100% saham milik WNI 2. milik WNI dan pemerintah daerah 3. pemerintah daerah 4. modal minimal, 2 milyar Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 1 milyar diluar kota provinsi yang dicantumkan diatas 500 juta di wilayah diluar yang disebutkan diatas.
  • 66.
    66 UU PBI DEWANKOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. 2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi 4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia 5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% 7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah. 11/23/PBI/2009 BPRS 1. wajib memenuhi persyaratan kopetensi, integritas, dan reputasi keuangan 2. Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah 3. Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang 4. satu anggota dewan komisaris wajib berdomisili di dekat kantor BPRS 5. Direktur utama minimal 2 tahun berpengalaman di pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah 6. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
  • 67.
    67 UU PBI PEMBUKAANKANTOR CABANG 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari pimpinan BI 2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank 3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah penerbitan perizinan. 11/23/PBI/2009 BPRS 1. Pembukaan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 2. berlokasi dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya; 3. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS 4. didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai 5. menambah modal disetor paling kurang sebesar 75% (tuju puluh lima persen) dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan Kantor Cabang. UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari BI 2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung 11/23/PBI/2009 BPRS 1. diajukan oleh Direksi BPRS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang 2. sesuai uu yang berlaku dan melakukan permohonan perubahan nama ke Bank Indonesia 3. diumumkan maksimal 10 hari setelah diizinkan oleh BI.
  • 68.
    68 UU PBI PENCABUTANIZIN USAHA ATAS KEINGINAN PEMEGANG SAHAM 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. harus berdasarkan rapat pemegang saham 2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala urusan seperti nasabah 3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. 11/23/PBI/2009 BPRS 1. sama seperti BPR di BPRS juga terdapat hal yang sama mengenai pencabutan izin. 3. Jelaskan perbedaan antara BUS dengan UUS ? UU PBI PERIZINAN 11/1/PBI/2009 BANK UMUM 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia 2. modal utama 3 triliun 3. milik WNI/Badan hukum Indonesia 4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan kepemilikan saham maksimal 99% dan minimal 30 milyar untuk WNI 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia 2. modal utama minimal 1 triliun 3. milik WNI/Badan hukum Indonesia 4. WNI bekerjasama dengan WNA atau WNA menjalin kemitraan dengan maksimal saham 99%. 5. pemerintah daerah 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha 2. rencana pembukaan UUS harus dimasukan ke dalam rencana bisnis BUK 3. modal kerja UUS minimal 100 milyar 4. modal kerja harus disisihkan dalam bentuk tunai 5. BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan
  • 69.
    69 4. UU PBI DEWANKOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. 2. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 3. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi 4. satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia 5. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 6. anggota direksi bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% 7. Penambahan Dewan Pengawas Syariah. 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif 2. Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak ada benturan 3. Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara 4. Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang paling banyak 3 orang 5. UU PBI PEMBUKAAN KANTOR CABANG 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. pembukaan kantor cabang (KC) mendapat izin dari pimpinan BI 2. pembukaan KC dicantumkan dalam recana bisnis Bank 3. plaksanaan pembukaan KC paling lambat 10 hari setelah penerbitan perizinan. 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. Pembukaan KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu 2. UUS wajib melaksanakan pembukaan KCS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
  • 70.
    70 izin diberikan. 3. Pelaksanaanpembukaan KCS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. 4. Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. 5. Rencana pembukaan KCS harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS. 6. UU PBI PERUBAHAN NAMA BANK 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari BI 2. Permohonan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. UUS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya. 2. UUS wajib mencantumkan logo iB pada masing- masing kantor, Layanan Syariah dan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah 3. meminta izin ke Bank Indonesia 7. UU PBI PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS KEINGINAN PEMEGANG SAHAM 11/3/PBI/2009 BANK UMUM SYARIAH 1. harus berdasarkan rapat pemegang saham 2. harus clear dalam memenuhi kewajiban bank terhadap segala urusan seperti nasabah 3. Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. 11/10/PBI/2009 UNIT USAHA SYARIAH 1. mendapatkan izin dari Bank konvensional yang menaungi UUS 2. sudah memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan aktor di dalam UUS 4. Perbedaan fungsi bank syariah dengan bank konvensional
  • 71.
    71 Ada beberapa perbedaanbank syariah dan bank konvensional yang perlu Anda ketahui, berdasarkan beberapa poin berikut ini: 1. Akad Berdasarkan akad sendiri, bank syariah dan bank konvensional memiliki perjanjian atau akad yang berbeda sesuai dengan landasannya. Bank konvensional dibuat sesuai dengan perjanjian yang berpatokan terhadap hukum positif, sedangkan akad atau perjanjian bank syariah dibuat sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam ketentuan, seperti adanya rukun dan adanya syarat. Rukun yang dimaksudkan di sini berupa penjual, pembeli, ijab qobul, harga dan barang. Sementara untuk syarat sendiri terdiri dari sifat barang maupun jasa yang harus halal, dan juga harga barang maupun jasa yang juga harus jelas. 2. Bunga dan Bagi Hasil Perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank konvensional adalah sistem pada pendapatan usahanya. Bank syariah sendiri menerapkan sistem pendapatan usaha dengan sistem bagi hasil. Syariah sendiri mengharamkan riba dan lebih mendorong sistem bagi hasil. Meskipun keduanya bertujuan sama untuk memperoleh keuntungan dari pemilik dana, akan tetapi caranya berbeda. Adapun perbedaan antara bunga bank dan bagi hasil adalah sebagai berikut: • Bagi hasil, biasanya jumlahnya dibuat ketika waktu akad atau perjanjian berdasarkan pedoman yang berpatokan pada untung rugi. Besarnya bagi hasil ini disesuaikan berdasarkan besarnya keuntungan yang didapatkan. Sistem bagi hasil ini tergantung dari keuntungan proyek, sehingga apabila merugi maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh semua pihak. Sistem bagi hasil ini bisa meningkatkan pembagian laba berdasarkan peningkatan pendapatan. • Bunga bank, biasanya ditentukan saat waktu perjanjian berdasarkan asumsi untuk selalu untung. Besarnya persentase bunga bank disesuaikan dengan jumlah dari modal yang di kreditkan. Pembayaran bunga biasanya tetap tidak melihat untuk maupun rugi. Pembayaran bunga tak akan meningkat walaupun keuntungan semakin meningkat. 3. Dewan Pengawas Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sendiri terletak pada dewan pengawas. Dimana, bank syariah sendiri mewajibkan untuk menetapkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak menetapkan adanya dewan pengawas. DPS sendiri adalah dewan berupa ulama dan pakar ekonomi yang memiliki pemahaman atau menguasai fiqh mu’amalah bertugas untuk mengawasi sistem operasional bank beserta segala produknya. 5. Fungsi manajer investasi pada bank syariah
  • 72.
    72 Salah satu fungsibank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. 6. Fungsi investor pada bank syariah Bank-bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah bank menerima keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad. 7. Aplikasi fungsi manager investasi pada bank syariah Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para bankir yang bekerja di bank syaria (bukan Bankir syariah), yang kebanyakan masih mempergunakan paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank
  • 73.
    73 syariah bukanlah otomatispendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. 8. Ada dua prinsip yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana oleh bank syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Jelaskan perbedaan kedua prinsip tersebut dalam aktifitas penghimpunan. perbedaan akad mudharabah dan wadiah dalam bank syariah itu,  Nasabah pada akad mudharabah bisa memperoleh bagi hasil (nisbah), sedangkan akad wadiah tidak. Dapatnya cuma bonus suka rela dari pihak bank.  Pada akad mudharabah, nasabah berperan sebagai shahibul mal (pemilik modal), sedangkan pada wadiah berperan sebagai muwadi (penitip uang/barang).  Dana pada akad mudharabah bisa dibilang sebagai investasi karena bisa mendapatkan bagi hasil atau nisbah, sedangkan pada wadiah hanya bersifat titipan/simpanan. 9. Perbedaan antara wadiah yad-dhamanah dengan wadiah yad-amanah. Akad mana kah yang cocok untuk digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah?  Wadi’ah Yad al-Amanah. Wadi’ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. tapi orang yang dititipi barang (wadi’) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab factor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah: “jaminan pertanngungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.  Wadi’ah Yad adh Dhamanah. Wadi’ah Yad Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad wadi’ah ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (Wadi’) tidak lagi meng-Idle-kan asset atau barang titipan tersebut, tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta (Muwaddi’), dengan demikian akad wadi’ah yang berlaku adalah wadi’ah yand dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.
  • 74.
    74 10. Perbedaan mudharabahmuthlaqah dengan mudharabah muqayyadah dalam penghimpunan dana bank syariah ?  Dalam penghimpuana dana dengan prinsip Mudharabah mutlaqah, Kedududkan bank syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana), sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Selanjutnya, hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dimuka.  Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedangkan pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiaya mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee. 11. 3 alasan kenapa mudharabah muqayyadah tidak cocok untuk diterapkan pada penghimpunan dana tabungan dan deposito ? Alasannya dapat disimpulkan dari prinsip mudharabah muqayyadah sendiri : a) kedudukan bank hanya sebagai agen saja, b) karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. c) Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.
  • 75.
    75 12. Perbedaan antarainvestasi terikat channeling dan pola investasi terikat executing ?  Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.  Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 13. Perbedaan antara tabungan, deposito dan giro ?  Giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan  Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.  Deposito, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 14. Perbedaan antara tabungan mudharabah dengan tabungan konvensional ?  Akad Akad di sini adalah perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Akad pada bank konvensional berpatokan hukum positif, sedangkan bank syariah berdasarkan hukum agama islam. Ya seperti akad wadiah dan mudharabah di atas contohnya.  Bunga dan bagi hasil
  • 76.
    76 Perbedaan bank konvensionaldengan bank syariah pada poin kedua ini juga sudah cukup singkat dijelaskan di atas. Bank umum menerapkan sistem bunga yang jumlahnya ditetapkan sekian persen dari saldo nasabah. Jumlah bunga ini tidak terpengaruh apakah pihak bank memperoleh laba banyak atau bahkan justru rugi. Sedangkan bagi bank syariah, sistem bunga seperti itu adalah riba yang harus dihindari oleh umat muslim. Sebagai gantinya, bank islami ini menerapkan sistem nisbah pada akad mudharabah dan bonus untuk akad wadiah.  Dewan pengawas Agar memperoleh keuntungan, pihak bank menggunakan uang nasabah untuk modal usaha. Di bank syariah diwajibkan adanya dewan pengawas untuk mengawasi apakah usaha dan operasional yang dilakukan pihak bank sesuai aturan islam atau justru berlawanan. Sedangkan pada bank konvensional tidak harus adanya dewan pengawas seperti ini.  Hubungan pihak bank dan nasabah Hubungan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya lebih erat dibanding di bank konvensional. Mengapa? Ya karena bank syariah memperlakukan nasabah sebagai partner atau mitra usaha. Selain itu nasabah bank syariah punya hak untuk tau uang simpanannya digunakan untuk apa saja.  Promosi Promosi yang dilakukan bank syariah biasanya disampaikan kepada masyarakat lebih jelas isinya, transparan dan tidak ambigu. Demikianlah pengertian dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Jangan lupa baca artikel menarik lainnya di bawah ini.
  • 77.
    77 15. 3 perbedaanantara tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah ? 1. Akad kedua Produk Penghimpun dana tidak sama. Pada Tabungan Wadiah menggunakan akad Wadiah, lebih tepatnya akad wadiah Yad Adh-dhamanah, Sedangkan pada Tabungan Mudharabah menggunakan akad Mudharabah. 2. Karena akadnya adalah wadiah yg merupakan akad sukarela/sosial atau tabarru' maka tidak ada keuntungan bagi hasil bagi nasabah. Sedangkan Pada mudharabah Keuntungan di bagi melalu bagi hasil. 3. Pada Tabungan Wadiah bank syariah dapat memberikan bonus yang langsung ditempatkan ke rekening milik nasabah, Bonus wadiah memiliki 2 syarat yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. 4. Sedangkan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat adanya kerjasama antara bank dan nasabah. 16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pun telah mengeluarkan fatwa tentang produk tabungan di bank syariah. Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 17. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapatdilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarikdengan cek atau alat yang dapat dipersamakan degan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah. 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib,bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang yang tidak bertentangan degan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain. 3. Modal harus dinyatakan degan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  • 78.
    78 DEPOSITO MUDHARABAH adalahsimpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan padatertentu menurut perjanjian antara penyimpanan degan bank yang bersangkutan 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagaimacam usaha yang tidak bertentangan degan prinsip syariah danmengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah degan pihaklain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Persamaan: Sama-sama merupakan Simpanan yang di dasarkan dengan syariat islam 18. 3 skema yang digunakan dalam penyaluran dana bank syariah 1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah. a. Wadiah (titipan) Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik. b. Mudharabah (investasi) Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.
  • 79.
    79 2. Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah,ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb. a. Murabahah Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah. b. Ijarah Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT). c. Istishna Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi. d. Mudharabah Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi. e. Musyarakah
  • 80.
    80 Merupakan akad berbasisbagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%). f. Lainnya 3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb. a. Wakalah Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb. b. Rahn Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB. c. Kafalah Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal. BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi. d. Sharf Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb. e. Lainnya 19. Murabahah adalah jual belibarang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. as-salam atau as-salaf Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari atau bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment atauforward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah,
  • 81.
    81 kualitas, tanggal dantempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam juga berlaku pada bai’ al-istishna’.Menurut Hanafi, bai’ al-istishna’ termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna’, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. 20. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu 21. Al-Istishna’ adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen / pengrajin / penerima pesanan ( shani’)dengan pemesan ( mustashni’) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu’) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. Istishna’ Paralel Dalam sebuah kontrak bai’ al-istishna’, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna’ kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna’ paralel. 22. Jelaskan perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli salam paralel ? Secara terminologi, jual beli salam ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu,
  • 82.
    82 sedangkan barangnya diserahkandikemudian hari. Jual beli salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual. Misalnya si penjual berkata, “ Saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,- “. Pembeli pun berkata, “ Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 100.000,-”. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada. Jadi, salam ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’ as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dewan pengawas syariah Rajhi Banking dan Investment Corporation telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam paralel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama. Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba. 23. Jelaskan perbedaan prinsip investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema masyarakat ? Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang
  • 83.
    83 dengan dana tersebutmudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit). Musyarakah Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan . Maka bisa di simpulkan bahwa Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing- masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal. 24. Jelaskan perbedaan antara prinsip sewa dengan skema ijarah dan prinsip sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik ? Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada dasarnya, ijarah didefinisikansebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barangatau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tiu sendiri. Skema Pembiayaan Ijarah Keterangan: 1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah 2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
  • 84.
    84 3. Setelah dicapaikesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaanijarah ditandatangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminan yang dimiliki. 4. Bank menyerahkan barang objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. 5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali. 6. Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah paralel), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik. Al-bai’ wal ijarah muntahia bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad al-bai’dan akad ijarah muntahia bittamlik (IMBT). Al-bai’ merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah mintahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini: 1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. 2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewayangsudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu diakhir periode.
  • 85.
    85 25. Dalam kondisiapakah skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik cocok digunakan ? Pengertian Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Pengertian IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik) : Ijarah yang berakhir dengan kepemilikan. Contoh Ijarah : seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu. Maka nasabah akan membayar sewa alat2 berat tersebut kepada Bank syariah Contoh IMBT : Seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada Bank syariah untuk menyewa alat2 berat itu.Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahia bit-tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa, nasabah membelinya.
  • 86.
    86 BAB V Kerangka DasarPenyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 1. Jelaskan tujuan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi penyusun standar, penyusun laporan keuangan, auditor, Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, tujan lainnya adalah : 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prisip syariah 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi tentang tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer ; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan asas ukhuwah, ‘adalah, mashlahah, tawazun, dan syumuliyah beserta kaitannya dengan akuntansi ? Jawab: Ukhuwah berarti Persaudaraan antar sesama. Akuntansi syariah berasaskan ukhuwah memiliki makna bahwa akuntansi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwahdalam akuntansi syariah berdasarkan pada prinsip ta’aruf (saling mengenal), tafahum(saling memahami), ta’awun (saling menolong), takaful (saling menjamin), dan tahaluf(saling bersinergi). ‘Adalah berarti Keadilan. Akuntansi syariah berasaskan ‘adalah memiliki makna bahwa akuntansi syariah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Lawan dari ‘adalah (keadilan)
  • 87.
    87 adalah dzulm (kedzhaliman).‘Adalah dalam akuntansi syariah adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Melaksanakan transaksi yang dilarang dalam Islam sama saja dengan berbuat tidak adil, karena akan merugikan pihak yang bertransaksi. Unsur yang terlarang dalam transaksi syariah adalah riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya), kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan), maysir (unsur judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), dan haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait). Mashlahah berarti kebermanfaatan/kemaslahatan. Akuntansi syariah berasaskan mashlahah bermakna bahwa akuntansi syariah memiliki nilai kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan akhirat, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Mashlahah harus memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal) dan membawa kebaikan (thayib).Akuntansi syariah dianggap mashlahah ketika dapat memenuhi tujuan syariah (maqasid syariah) yaitu menjaga agama (dien), akal (‘aql), keturunan (nasl), jiwa (nafs), dan harta (maal). Tawazun berarti keseimbangan. Akuntansi syariah berasaskan tawazun bermakna bahwa akuntansi syariah tidak terbatas pada satu aspek tetapi mencakup banyak aspek baik material dan spiritual, privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian. Selain itu akuntansi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder), tetapi pada semua pihak merasakan adanya aktivitas kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan. Syumuliyah berarti universalisme atau bersifat menyeluruh. Akuntansi syariah berasaskan syumuliyah bermakna bahwa akuntansi syariah dapat dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan tertentu, sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin(rahmat bagi semesta alam). Dengan asas ini, akuntansi syariah tidaklah hanya terkhusus bagi orang Islam semata, namun bagi non muslim juga dapat menerapkannnya, karena aspek muamalah maaliyah dalam Islam terbuka untuk semua manusia. 4. Transaksi syariah dapat berupa komersial dan non komersial. Jelaskan kedua bentuk transaksi tersebut ? Jawab: Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi
  • 88.
    88 hasil; jual belibarang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. 5. Sebutkanlah pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan ? Jawab: 1. Investor, mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar dividen. 2. Pemberi dana qardh, pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 3. Pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. 4. Pemilik dana titipan, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. 5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. 6. Pengawas syariah, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. 7. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah. 9. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
  • 89.
    89 10. Pemerintah, pemerintahdan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 11. Masyarakat, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya. 6. Jelaskan yang dimaksud dengan pemberi dana qardh dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan ? Jawab: Pemberi dana qardh adalah orang atau lembaga yang memberikan pinjaman tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba. Pemberi dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 7. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana syirkah temporer dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan ? Jawab: Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilik dana titipan dan informasi apakah yang diperlukannya dari laporan keuangan ? Jawab: Pemilik dana titipan adalah nasabah penabung, mereka harus memastikan apakah dana yang dititipkan dapat diambil setiap saat. Hal ini terkait
  • 90.
    90 dengan ketersediaan dana/kaspada entitas syariah yang ditunjukan dengan rasio likuiditas. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat. 2. Uraikan maksud paradigma transaksi syariah ? Paradigma Transaksi Syariah Transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Pradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktifitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktifitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Asas Transaksi Syariah Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:  Persaudaraan (ukhuwah);  Keadilan (‘adalah);  Kemaslahatan (masalah);  Keseimbangan (tawazun);  Universalisme (syumuliyah).
  • 91.
    91 Prinsip ukhuwah berartibahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Ukuhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu:  Saling mengenal (ta’aruf),  Saling memahami (tafahum),  Saling menolong (ta’awun),  Saling menjamin (takaful), dan  Saling bersinergi (tahaluf).* Karateristik Transaksi Syariah Implementasi trasaksi yang sesuai dengan pradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karateristik dan persyaratan antara lain:  Karateristik hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida,  Prinsip kebebasan transaksi diakui sepanjang objeknya hal dan baik (toyyib),  Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas,  Tidak mengandung unsur riba,  Tidak mengandung unsure kezaliman,  Tidak mengandung unsur maysir,  Tidak mengandung unsure gharar,  Tidak mengandung unsure haram,  Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al- ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk),  Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungansemua pihak tanpa merugikan orang lain sehingga tidak diperkenenkan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunkan dua transaksi bersmaan yang berkaitan(ta’alluq) dalam satu akad,  Tidak ada distori harga melalui rekayasa permintaan(najasy), mupun melalui rekayasa penawaran, dan  Tudak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap(risywah).
  • 92.
    92 9. Jelaskan Informasiyang diperlukan oleh pembayaran dari penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf ? Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut. 10. Jelaskan kepentingan pengawas syariah terhadap laporan keuangan perusahaan ? Pentingnya keberadaan pengawas syariah atau biasa disebut dengan audit syariah tersebut untuk membantu LKS dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan stakeholder, menjamin kehalalan atas keuntungan yang dihasilkan, serta sebagai komitmen LKS dalam melakukan bisnis dengan prinsip syariah. 11. Apakah tujuan utama dan tujuan lain laporan keuangan syariah ? Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber- sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h)danakebajikan. Tujuan lainnya adalah: a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha b. Informasi kepatuhan entitas syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban pendapatan dan beban yang tidak
  • 93.
    93 sesuai dengan prinsipsyariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 12. Apakah yang dimaksud dengan asumsi dasar akrual ? Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepsesentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun, dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit). 13. Apakah yang dimaksud dengan asumsi kelangsung usaha ? Laporan keuangan biasannya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahannya di masa depan. Oleh karana itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara meterial skala usahannya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.
  • 94.
    94 Sedangkan menurut AAOIFIasumsi dasar akuntansi adalah : 1. Pengakuan Penghasilan (revenue) 2. Pengakuan biaya 3. Pengakuan laba dan rugi 4. Pengakuan laba dan rugi dari investasi terikat (bersyarat) 14. Jelaskan 4 karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah ? 1. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk meksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untukdapat dipahami oleh pemakai tertentu. 2. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. 3. Keandalan Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. a. Penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan, walaupun terkadang mengalami
  • 95.
    95 kesulitan yang melekatuntuk mengidentifikasi transaksi baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut. b. Substansi mengungguli bentuk. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya bentuk hukumnya. c. Netral. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. d. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat. Adakalanya di dalam menyusun sebuah laporan keuangan akan menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mengandung unsure kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut. e. Materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantunkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament). Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atua titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. 4. Dapat Dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta
  • 96.
    96 perubahan posisi keuanganantarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. 15. Dalam bentuk apakah manfaat ekonomi masa depan dalam suatu aset mengalir dalam entitas syariah? Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif. Entitas syariah biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan; berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan kepada arus kas entitas syariah. Kas sendiri memberikan jasa kepada entitas syariah karena kekuasaannya terhadap sumber daya yang lain 16. Dengan cara apakah penyelesaian kewajiban suatu entitas syariah dapat dilakukan di masa depan? Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan: (a) pembayaran kas; (b) penyerahan aset lain; (c) pemberian jasa; (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas. 17. Apakah yang dimaksud dengan dana syariah temporer? Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam
  • 97.
    97 hal dana syirkahtemporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. 18. Sebutkan beberapa contoh dana syirkah temporer ? Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabahmusytarakah, dan akun lain yang sejenis. 1. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal)memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaaninvestasinya. 2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasankepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. 3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakanmodal atau dananya dalam kerja sama investasi 19. Kenapa dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban maupun ekuitas Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Disisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (current and other non investment accounts). 20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil
  • 98.
    98 Penghasilan (income) adalahkenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gain). Beban (expenses) dalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas syariah maupun kerugian yang timbul. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syariah temporer adalah bagian hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. 21. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Suatu aset tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam ini diakui sebagai beban. 22. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 23. Pengakuan dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yan harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah DST dapat berubah-rubah sesuai dengan hasil invetasi. 24. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yan berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini
  • 99.
    99 berarti pengakuan penghasilanterjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas. 25. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan atau penurunan aset.
  • 100.
    100 BAB VI Teori DanPraktik Kontemporer 1. Perbedaan antara penghimpunan dana pada bank syariah dengan penghimpunan dana pada bank konvensional terdapat pada akad yang digunakan jika di bank konvensional hanya mengenal sistem penghimpunan dana lewat tabungan maupun giro dengan tambahan berupa bunga yang sudah dipatok dari awal besarannya sedangkan di perbankan syariah juga sama dengan sistem tabungan dan giro tapi menggunakan akad mudharabah dan wadiah, kedua akad tersebut dapat diaplikasikan dalam tabungan dan giro dengan tambahan yang didasari bonus bukan bunga layaknya yang diterapkan di bank konvensional. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan giro wadiah ? Giro Wadi’ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi’ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip al-Wadi’ah Yad Dhomanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan akan dimanfaatkan dan diinvestasikan Bank secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat guna membantu kelancaran transaksi. 3. Jelaskan perbedaan mekanisme transfer antarkantor bank yang sama dengan antarbank yang berbeda ? Mekanisme terjadinya transfer adalah satu kantor bank memindah uang kerekening nasabah lain dikantor bank yang sama tetapi berbeda wilayah atau kantor cabang lain. Transfer bisa dilakukan dalam berbeda wilayah maupun antar kota antar kota sama, satu cabang, bila langsung mentransfer melalui RAK. perbedaannya terdapat pada jurnal tranksaksi yang dicatat.
  • 101.
    101 4. Akad apakahyang biasa digunakan untuk giro di bank syariah di indonesia ? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya ? Tabungan yang paling umum adalah simpanan biasa atau berupa titipan. Tabungan ini menggunakan akad WADIAH atau lebih khususnya adalah WADIAH YAD DHAMANAH. Mengapa wadiah? 1. tabungan biasa ini adalah bukan berupa investasi berjangka yang waktunya ditentukan tetapi tabungan biasa umumnya bersifat simpanan berupa titipan, nasabah diijinkan untuk menyimpan dan mengambil uang kapan saja baik melalui ATM atau langsung datang ke kantor. Untuk itu, akad WADIAH lah yang paling sesuai dalam produk tabungan biasa. 2. prinsip WADIAH untuk tabungan biasa, memang sudah sesuai dengan yang di fatwakan oleh MUI / Dewan Syariah Nasional. Dalam produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH, pihak bank tidak diwajibkan memberikan imbalan apapun kepada nasabah yang menyimpan uang di bank, tetapi umumnya bank memberikan bonus sesuai kebijakan. Untuk produk tabungan yang menggunakan prinsip WADIAH sebagai landasan, maka nasabah mengijinkan dananya untuk dipergunakan oleh bank untuk kegiatan usaha syariah, akan tetapi setiap saat bank wajib mengembalikan dana tersebut kepada nasabah bila nasabah mengambilnya baik melalui cek atau ATM. Produk - produk penghimpunan dana (funding) pada bank syariah yang menggunakan prinsip WADIAH umumnya : 1. Tabungan biasa (bukan tabungan berjangka) 2. Giro Kelebihan untuk wadiah yaitu nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja.
  • 102.
    102 Kekurangan untuk wadiahadalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak akan bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang. 5. Akad apakah yang biasa digunakan untuk tabungan di indonesia ? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya ? tabungan wadiah dan tabungan Mudharabah. Kelebihan tabungan Wadiah ini dibanding Mudhaarabah adalah, nasabah tidak dikenai biaya administrasi bulanan. Saldo nasabah juga tidak dipersyaratkan harus ada saldo minimum. Nasabah bebas menabung berapa saja dan menyisakan saldo berapa saja. Kekurangan tabungan wadiah ini dibanding mudharabah adalah manfaat tabungan ini. Uang yang dititipkan tidak akan bertambah. Tidak mungin kan kita menitipkan barang terus uang bertambah. Pilihan wadiah ini kurang bagus untuk menyimpan uang dalam jangka waktu yang lama, mengingat tiap hari nilai uang akan semakin berkurang. Jadi ini sangat kurang tepat untuk pilihan berinvestasi dibanding tabungan mudharabah.
  • 103.
    103 BAB VII Akuntansi TransaksiPembiayaan Mudharabah 1. Mudharabah muthlaqah dapat diterapkan pada kondisi nasabah membebaskan mudharib mengusahakan dananya, sehingga mudharib dapat dengan leluasa mengelola dana tanpa ada batasan walaupun pastinya dana yang dikelola harus dibidang yang halal dan sesuai dengan kaidah- kaidah syariah. Mudharabah muqqayadah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah menetapkan batasan-batasan kepada mudharib, batasan-batasan yang dimaksudkan yaitu mengenai dana, lokasi, cara dan/atau objek investasi. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan dalam kondisi nasabah hanya menitipkan dananya kepada bank untuk disimpan secara aman. 2. Dalil Al-quran landasan akad mudharabah yaitu : Surah Al-Jumu’ah ayat 10 artinya ”apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kami beruntung Surah Al-Baqarah ayat 283 artinya ”jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kami tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, Dan barang
  • 104.
    104 siapa yang menyembunyikan,maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 3. Rukun Mudharabah: 1. Pihak yang melakukan akad (shahibul maal dan mudharib) harus cakap hukum. 2. Modal yang diberikan oleh shahibul maal yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:  Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.  Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.  Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudharabah. 3. Pernyataan ijab qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib, dengan syarat:  Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (shahibul maal dan mudharib).  Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  • 105.
    105  Penyediaan danamenanggung semua kerugian kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh mudharib. 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memerhatikan hal-hal berikut:  Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa ada campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.  Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapt menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan.  Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitasnya. 4. Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
  • 106.
    106 5. Murabahah, salam,dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.
  • 107.
    107 BAB VIII Akuntansi TransaksiPembiayaan Musyarakah 1. Jelaskan Definisi Pembiayaan Musyarakah Jawab : Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana / modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan / Laba dari usaha pembiayaan musyarakah tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian yang timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal. 2. Jelaskan Perbedaan antara transaksi dengan skema musyarakah dan yang dengan skema mudharabah ? Jawab : Pembiayaan Mudharabah
  • 108.
    108 Pembiayaan Musyarakah 3. Jelaskanrukun transaksi musyarakah! Jawab : Rukun akad musyarakah ada 4 yaitu: a. Pelaku terdiri atas para mitra b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja c. Ijab Kabul / serah terima d. Nisbah keuntungan 4. Jelaskan perbedaan antara musyarakah menurun dengan musyarakah permanen! Jawab : Perbedaan pada ketentuan penyertaan dana oleh mitra usaha dimana akad musyarakah menurun bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga pada suatu saat kepemilikan atas usaha akan didapati oleh satu pihak saja, sedangkan akad musyarakah permanen penyertaan dana oleh mitra usaha selalu tetap hingga berakhirnya akad.
  • 109.
    109 5. Perbedaan Mendasarrevenue sharing, profit sharing dan gross profit sharing PROFIT SHARING REVENUE SHARING GROSS PROFIT SHARING 1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total Cost terhadap total revenue. 1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus di-kalkulasi-kan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha . 1. Pendapatan nilai nominal keuntungan yang akan dibagi ke nasabah adalah seluruh keuntungan kecuali administrasi, akad hiwalah dan qord 2. Biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya- biaya akan ditanggung oleh shahibul maal 2. Biaya-biaya akan ditanggung bank Syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal. 2. Tidak ada pengurangan biaya operasional, maka metode gross profit share akan memberikan nilai bagi hasil lebih besar kepada nasabah 3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. 3. Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan Fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan Fee inilah bank Syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.
  • 110.
    110 BAB IX Akuntansi TransaksiMurahabah 1. Definisi Murabahah: Perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dannasabah. 2. Murabahah cocok digunakan untuk transaksi jual beli, dan traksaksi jual beli itu boleh dilakukan dengan: 1. Murabahah tanpa pesanan Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. 2. Murabahah berdasarkan pesanan BANK (Membeli) ==> BARANG (Setelah) ==> NASABAH (Pemesan) Dan Murabahah umumnya dapat diterapkan juga pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti letter of credit (L/C). skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa transaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. .3. Al – Quran Ayat – ayat Al – Quran yang secara umum membolehkan jual beli. Diantaranya adalah firman Allah : “…dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah :275). Ayat ini munujukan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman Allah : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali denga jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS.An- Nisaa:29)
  • 111.
    111 Dari ayat Al– quran diatas dapat diketahui bahwa jual beli (Ba’i) sah menurut islam dan dapat menjadi landasan yang di halalkan dalam mencapai berkah melalui jual beli. 4. Adapun rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah: a) Penjual (ba’i), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual. b) Pembeli (musytari) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli. c) Barang/objek (mabi’) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli. d) Harga (tsaman). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayaranya. e) Ijab qabul (sighat) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi. 5. Boleh, bank syariah boleh mengenakan denda terhadap nasabah mampu , tetapi yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, dan pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima
  • 112.
    112 BAB X Akuntansi TransaksiSalam Dan Paralel 1. Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Maka dari itu barang diserhkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya 2. Kelebihan menggunakan akad salam antara lain: a. Bagi petani Skema salam pembayaran dimuka sangat membantu petani dalam pembiayaan kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat menghsilkan produk pertanian yang lebih banyak, sehingga disamping untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. b. Bagi pemerintah Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran dimuka akan dapat mempercepat pencapaian target target pemerintah dalam meningkatnkan cadangan pengadaan produk pertanian. Skema ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petanimenjual produknya kepada pemerintah selama ini. Baik karena telah terbiasa menjual kepada tengkulak atau pedagang besar. Keuntungan lainya bagi pemerintah ialah dengan tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan mempercepat peran serta pemerintah dalam ekspor produk keluar negeri. c. Bagi pengusaha Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Pengusaha, dalam hal ini berperan sebagai penjual produk pertanian baik untuk konsumsi local maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian dari petani dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding dengan harga pasar mengingat pembayaran yang dilakukan dimuka. Adanya harga pembelian yang relative lebih murah tersebut akan memberikan keuntungan bagi penguasaha untuk memperoleh margin yang menarik. Keuntungan lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh
  • 113.
    113 barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan mendapatkan barang saat panen dengan pengusaha lain. d. Bagi bank syariah Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya dimuka terlebih dahulu. Dengan demikian resiko kegagalan membayar utang tidak ada ssama sekali, walau transaksi ini menimbulkan resiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank resiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah Kekurangan menggunakan akad salam adalah : Ketika pembayaran sudah dilakukan dimuka, tetapi proses penyiapan barang sesuai dengan pesanan mengalami kendala sehingga sampai pada jatuh tempoh sesuai kesepakatan, barang juga belum bisa dipenuhi, akhirnya ada pihak yang dirugikan, ini seperti permasalahan metode just in time dimana tidak ada persediaan barang, ketika mendapat pesanan barang dengan pembayaran dimuka, pihak produsen baru berupaya memenuhi barang pesanan dari konsumen. 3. a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu. b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al Quran dan hadits. d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika mebuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung 4. Landasan Syar’i dibolehkannya transaksi salam. Salam terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya: “Hai orang-orang
  • 114.
    114 yang beriman, apabilakamu bermu'amalah[3] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai’ as-salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin utuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas Ketentuan syar’I transaksi salam diatur dalam fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak, ketentuan – ketentuan tersebut akan dalam aspek rukun salam berikut: 5. Rukun transaksi salam Pelaksanaan bai’as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini: a) Muslam atau pembeli b) Muslam ilaih atau penjual c) Modal atau Utang d) Muslam Fiih atau Barang e) Sighat atau ucapan
  • 115.
    115 BAB XI Akuntansi TransaksiIsthisna dan Isthisna Paralel 1. Transaksi bai’ al-istisna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. 2. Murabahah, salam, dan istishna’ merupakan jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (profit margin) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. Murabahah merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam salam dan istishna’ adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu. 3. Adapun rukun istishna’ sebagai berikut: a. Al-‘Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memunyai hak membelanjakan harta b. Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli c. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang produksi.
  • 116.
    116 4. Untuk keperluanapakah transaksi istishna’ sangat cocok untuk digunakan? Transaksi Istishna sangat cocok untuk digunakan dalam transakasi Barang Manufaktur, Bangunan, Rakit Mesin atau juga software. 5. Jelaskan perbedaan antara istishna’ dengan istishna’ paralel! Pada transaksi Istishna’ Paralael terdapat tiga pihak, yiatu Bank, Nasabah dan Pemasok. Sedangkan pada transaksi Istishna’ hanya terdapat dua pihak yaitu Bank dan Nasabah
  • 117.
    117 BAB XII Akuntansi TransaksiIjarah dan Ijarah Muntahiya bit Tamlik 1. ijarah berarti urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuanya, yang dapat diserah terimakan, dan boleh diganti dengan upah yang telah disepakati. Transaksi ijarah itu sendiri pada dasarnya dilandasi dengan prinsip perpindahan manfaat. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyewakan). Sementara itu pihak lain yang mendapatkan manfaat sewa disebut Musta’jir (orang yang menyewa = penyewa). 2. Perbedaan antara Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik. Banyak orang yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada sewa menyewa. Kita akan membahas perbedaan dan persamaanantara ijarah dan leasing. 1. Dari segi objeknya. · Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk sewa menyewa barang saja. · Sedangkan dalam ijarah objek yang disewakan bisa berupa barang dan jasa/tenaga kerja. 2. Dari segi metode pembayaran. · Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu, pembayaran sewa pada leasing tidak bergantung kepada kinerja objek yang disewakan. Contohnya: Ahmad menyewa mobil X pada Toyota Rent A Car untuk dua hari dengan tarif 1.000.000/hari. Dengan mobil tersebut Ahmad berencana pergi ke Bandung. Bila ternyata Ahmad tidak pergi ke Bandung, tetapi hanya ke Bogor Ahmad tetap harus membayar sewa mobil tersebut seharga 1.000.000/hari. Dengan demikian, penentuan harga sewa pada kasus diatas tergantung pada lamanyawaktu sewa, bukan apakah mobil tersebut dapat mengantarkan kita ke Bandung atau tidak. · Dari segi metode pembayarannya ijarah, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung kepada kinerja objek yang disewanyadan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objeknya. Contoh ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewakan adalah: Adi ingin ke Bandung bersama keluarganya. Karena tidak ingin mengemudikan mobilnya sendiri,ia menghubungi perusahaan travel. Kepada perusahaan travel, Ahmad mengatakan, “Tolong antarkan saya beserta keluarga ke Bandung dengan mobil perusahaan Anda. Jika Anda bisa mengantarkan kami ke Bandung anda akan kami bayar 500.000. Contoh untuk ijarah yang
  • 118.
    118 pembayarannya tidak tidaktergantung pada kinerja objeknya sama seperti contoh Ahmad diatas. 3. Dari segi perpindahan kepemilikan. · Dalam leasing ada dua jenis perpindahan kepemilikan, yaitu: operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset, baik diawal maupun diakhir. Sedangkan financial lease diakhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Dalam perbankan syari’ah dikenal dengan ijarah muntahia bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.Karena itu dalam ijarah muntahia bittamlik, pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya. Dengan demikian, ada dua jenis ijarah muntahia bittamlik: a. Ijarah muntahia bittamlik dengan janji menghibahkan barang diakhir periode sewa. b. Ijarah muntahia bittamlik dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. 3. Rukun ijarah ada 5, yaitu: 1. Mu’jir (orang/barang yang disewa). 2. Musta’jir (orang yang menyewa). 3. Objek transaksi (manfaat). 4. Sighat (ijab dan qabul). 5. Imbalan atau upah. 4 Pengawasan . Untuk menguji kesesuaian transaksi ijarah dan IMBT yang dilakukan bank dengan fatwa dewan DSN, DPS suatu bank syariah akan elakukan pengawasan syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan tersebut antara lain berupa : a. Memastikan penyauran dana berdasarkan pronsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah b. Memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad ijarah selesai, dan dalam akad ijarah (wa’ad) untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah
  • 119.
    119 c. Meneliti pembiayaanberdasarkan prinsip ijarah untuk multijasa menggunakan perjanjian sebgaimana diatur dalm fatwa yang berlaku tentang multijasa dan ketentuan lainnya antara lain ketentuan standar akad 5 . Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu: 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. 2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap
  • 120.
    120 BAB XIII Akuntansi TransaksiDana Zakat,Kebijakan dan Pinjaman Qardh Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing 1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek; 2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya. Sedangkan kelemahan sistem profit and loss sharing dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan profit and loss sharing dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.Berdasarkan teori perbankan Islam kontenporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternative penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikasi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya: a. Standar moral Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan profit and loss sharing sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank Islam menggunakan pembiayaan profit and loss sharing yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam mengelola bisnis,jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek dan bukan untuk pembiayaan jangka panjang serta bukan pembiayaan untuk lembaga. b. Ketidakefektifan model pembiayaan profit and loss sharing Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, profit and loss sharing yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam kredit institusional menjadi terlambat. Berbagai problem yang berkaitan dengan aplikasinya prinsip mudharabah dan musyarakah pada level kredit institusional benar-benar tidak dapat di pakai. Alasannya adalah meningkatnya permintaan
  • 121.
    121 pinjaman pemerintah untukanggaran belanjanya, dengan demikian permintaan pemakaian pinjaman dengan mengggunakan sistem profit and loss sharing menjadi tidak terpenuhi. c. Berkaitan dengan para pengusaha Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem profit and loss sharing dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank-bank Islam memerlukan informasi lebih detail tentang aktivitas bisnis yang mereka biayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis partnernya. Pada sistem lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih memita kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam menggunakan dana yang mereka pinjamkan. d.Dari segi biaya Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya. Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang di tanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing. e. Dari segi teknis Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil profit and loss sharing tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (partner), dan kualkulasi keuntungan (profit calculation). Pada satu sisi dari bank Islam sendiri, profesional pegawai pada saat itu dari segi keahlian dan pengetahuan yang luas tentang perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari pihak nasabah (partner), kebutahurufan yang kebanyakan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim akan jelas menyulitkan untuk membuat catatan-catatan akuntan yang mendetail.Permintaan untuk membuat catatan-
  • 122.
    122 catatan akuntansi yangmendetail sulit dipenuhi, yang menjadikan masyarakat lebih suka menggunakan sistem pembiayaan di bank konvensional dari pada mengalami masalah membuat buku pegangan yang mendetail. Kalkulasi keuntungan dalam menggunakan sistem bagi hasil profit and loss sharing juga mengalami kesulitan. Meskipun di dalam khazanah fiqih dijelaskan mengenai petunjuk perhitungan keuntungan tersebut, namun kenyataannya dalam praktek kelihatannya tidak ada keseragaman di antara bank-bank Islam mengenai cara melakukan perhitungan keuntungan, yang dalam istilah akuntannya bersifat subyektif. Berbagai macam cara perhitungan keuntungan ini berpangkal dari dalam penempatan pada modal aktifa dan tanggungan pasiva. Penilaian ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya tingkat penurunan modal tertentu modal tertentu, serta kebijakan mengenai kebijakan cadangan dan persediaan. Oleh karenanya, dlam bisnis yang sama dapat menunjukkan keuntungan yang berbeda tanpa menaruh curiga, adanya kesalahan dalam perhitungan. f. Kurang menariknya sistem profit and loss sharing dalam aktiva bisnis Dalam lapangan bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem profit and loss sharing tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan mereka oleh pihak bank juga intervensi bank teradap urusan manajemn mereka. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan berdasarkan bunga, dimana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas. g. Permasalahan efisiensi Tingkat investasi mungkin lebih tinggi di bawah sistem profit and loss sharing dari pada sistem lainnya, karena dalam sistem profit and loss sharing diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidak tentuan hasil prodksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi yang riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung resiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan. 2. Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan bisa juga disebut dengan dana qardh. PSAK 59 dan PAPSI menggunakan istilah qardh dan bukan istilah dana kebajikan. Akan tetapi, pada PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah “Dana Kebajikan”. Tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah
  • 123.
    123 ini dalam PSAK101. Akan tetapi, adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut, mengingat istilah qardh lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga. 3. Infaq dan Shodaqoh dalam dana kebajikan ,Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas: Infak, Sedekah, Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Pengembalian dana kebajikan produktif, Denda, Pendapatan non-halal, Sumbangan/hibah. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memeiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada didalam ataupun diluar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hali ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Infaq dan Shodaqoh dalam Dana ZIS, Istilah Infaq dan Shodaqoh sering digunakan secara bersamaan dalam beberapa pembahasan, seperti pembahasan mengenai pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) sehingga muncul istilah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) maupun Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS). Padahal istilah amil hanya digunakan dalam konsep pengelolaan dana zakat. Namun demikian, praktik pengelolaan dana ZIS sudah begitu popular di Indonesia sehingga seolah-olah dana ZIS tidak ada bedanya satu dengan yang lain. 4. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:  infak;  sedekah;  hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;  pengembalian dana kebajikan produktif;  denda; dan
  • 124.
    124  pendapatan nonhalal Penggunaandana kebajikan untuk:  dana kebajikan produktif;  sumbangan; dan  penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan; saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 5. Sumber dana ZIS Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): (i) zakat dari dalam entitas syariah; (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah; Penggunaan dana ZIS melalui lembaga amil zakat untuk:  fakir  miskin  riqab  orang yang terlilit utang (gharim)  muallaf  fii sabilillah;  orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)  amil 6. Ketentuan syar’i transaksi pinjaman Qardh Disyariatkannya qardh mengacu pada al-quran dan Sunah, Antara lain Q.S Al-Baqarah:245 dan HR. Ibnu Hibban. Jadi didalam pinjaman Qardh tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman. Akan tetapi asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan pinjaman lebih baik dari yang dipinjamkan ( Sesuai dengan yang dianjurkan Rasullah kepada peminjam)
  • 125.
    125 BAB XIV Akuntansi Kas,Penempatan Bank Indonesia,Kliring dan Pajak 1. Bank belum mencatat transaksi tertentu : a. Setoran dalam perjalanan (deposit in transit) Perusahaan telah mencatat setoran ke bank, tetapi bank belum mencatatnya sehingga tidak tercantum dalam Laporan Bank, b. Cek dalam peredaran (out standing checks) Cek yang ditarik dan telah dibukukan oleh perusahaan, tetapi bank belum mencatatnya karena pemegang cek belum menguangkan ke bank, Perusahaan belum mencatat transaksi tertentu : a. Penerimaan kas melalui bank (inkaso) Bank melakukan penerimaan kas (misalnya dari piutang/wesel tagih) untuk dibukukan ke dalam rekening giro perusahaan, b. Biaya administrasi bank Biaya-biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan, c. Pendapatan bunga atau jasa giro Bunga yang diberikan bank kepada perusahaan atas saldo rekeningnya, d. Cek kosong dari konsumen atau debitur (cek yang tidak cukup dananya) Cek yang diterima perusahaan kemudian disetorkan bersama-sama dengan uang tunai ke bank, akan tetapi dikembalikan bank karena tidak cukup dana (not sufficient fund), e. Cek yang dikembalikan kepada penyetor dengan alasan lain Cek yang dikembalikan dengan alasan-alasan : (1) rekening penarik cek telah ditutup, (2) cek telah daluarsa, (3) tandatangan yang tercantum pada cek tidak sah, (4) terdapat kesalahan dalam penulisan cek. 2. Apakah perbedaan akuntansi kas kecil system dana tetap dengan system dana berfluktuatif ?  system dana tetap Sistem dana tetap adalah sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap atau tidak berubah tiap periode pengisiannya. Kecuali jika perusahaan menghendaki perubahan jumlah
  • 126.
    126 dana kas kecil.Kondisi tersebut mungkin terjadi ketika perusahaan merasakan kas kecil yang sudah disisihkan ternyata tidak dapat memenuhi semua keperluan operasional kecil, sehingga perlu ditambah lagi nilaiya. Atau bisa juga perusahaan merasa dana kas kecil terlalu besar untuk operasional kecil perusahaan, sehingga perlu dikurangi jumlahnya. Dengan adanya perubahan kebijakan atas nilai dana kas kecil tersebut, maka perusahaan (akuntan) harus melakukan catatan penyesuaian atas penambahan atau pengurangan nilai tersebut. Yang perlu diingat dalam sistem dana tetap adalah pencatatan pengeluaran kas kecil tidak dicatat seketika terjadi pengeluaran. Melainkan dicatat ketika terjadi pengisian kembali kas kecil. Contoh kasus, pimpinan perusahaan A menetapkan kebijakan membentuk dana kas kecil untuk keperluan pengeluaran rutin sebesar Rp 1.000.000. Pada akhir bulan, dana tersebut telah digunakan Rp 750.000. Maka sisa pada akhir bulan (saldo) adalah Rp 250.000. Pada awal bulan berikutnya, dana yang diterima adalah Rp 750.000. Jadi pada awal bulan jumlah dana kas kecil yang ada adalah tetap sebesar Rp 1.000.000.  system dana berfluktuatif Sistem dana fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap atau berfluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi nominal saldonya akan berubah tiap-tiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Misal, ketika menetapkan kebijakan kas kecil pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar Rp. 1.000.000 (saldo awal). Kemudian kas kecil tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan hingga akhir periode. Pada awal periode berikutnya, kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama atau berbeda dengan saldo awal. Berbeda dalam arti bisa kurang atau lebih dari nilai saldo awalnya. Hal ini disesuaikan apakah kebutuhan perusahaan memerlukan tambahan dana kas kecil atau pengurangan atau pun tidak perlu ada keduanya. 3. Apakah yang dimaksud dengan kliring? Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Penjelasan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 1999). Dalam penjelasan lanjutannya, dikatakan bahwa sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara. Dari definisi tersebut, dapat dipastikan kegiatan kliring ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi dunia perbankan.
  • 127.
    127 Tujuan diselenggarakannya kegiatankliring itu sendiri adalah untuk mempermudah transaksi pembayaran yang aman dan cepat. 4. Dalam hal apasajakah kliring dilakukan? Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota. Artinya cek atau Bilyet Giro yang dikliringkan harus berasal dari kota atau wilayah kliring (clearing) yang sama. Sedangkan warkat-warkat yang dapat dikliringkan oleh bank melalui lembaga kliring adalah sebagai berikut :  Cek (cheque)  Bilyet Giro (BG)  Wesel Bank  Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota  Lalu Lintas Giral (LLG)/ nota kredit 5. Jelaskan objek pajak dan tarif pajak yang terdapat pada bank syariah! objek Pajak (Dharibah) adalah al-Maal (harta/penghasilan), objek Jizyah adalah jiwa (an-Nafs), objek Kharaj adalah tanah (status tanahnya) dan objek ‘Ushr adalah barang masuk (impor). Oleh karena objeknya berbeda, maka jika dipakai istilah Kharaj, Jizyah, atau ‘Ushr untuk pajak akan rancu dengan Dharibah. Untuk itu, biarkanlah Pajak atas tanah disebut dengan Kharaj, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah Dharibah. Tarif pajak pada bank syariah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak yang wajib memiliki NPWP di Bank Syariah, yaitu: 1. Pegawai Bank yang penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2. Kantor Cabang Utama 3. KCP yang berbeda wilayah dengan Cabang Utama. Apabila Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berlokasi di wilayah KCP berbeda dengan KPP-nya Cabang Utama, maka KCP wajib memiliki NPWP sendiri. Namun KCP yang memang ingin memiliki NPWP sendiri meskipun KPP-nya sama dengan KPP Cabang Utamanya maka tetap berhak mendaftar NPWP. 4. Nasabah Badan 5. Nasabah Perorangan Giro 6. Nasabah Perorangan Pembiayaan > Rp 50.000.000,- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Status PTKP Tahunan PTKP Bulanan TK/0 Rp 24.300.000,- Rp 2.025.000,- TK/1 Rp 26.325.000,- Rp 2.193.750,- TK/2 Rp 28.350.000,- Rp 2.362.500,- TK/3 Rp 30.375.000,- Rp 2.531.250,- K/0 Rp 26.325.000,- Rp 2.193.750,- K/1 Rp 28.350.000,- Rp 2.362.500,- K/2 Rp 30.375.000,- Rp 2.531.250,- K/3 Rp 32.400.000,- Rp 2.700.000,- Apabila orang pribadi memiliki penghasilan bulanan di bawah PTKP bulanan, namun selama
  • 128.
    128 setahun penghasilannya telahmelebihi PTKP tahunan, maka wajib memiliki NPWP. Beberapa kegunaan dan keuntungan jika memiliki NPWP, antara lain: 1. Sebagai salah satu syarat membuka Rekening Giro di Bank 2. Sebagai salah satu syarat pengajuan pinjaman di Bank 3. Sebagai salah satu syarat pengajuan SIUP, tender, dll 4. Tidak dikenakan kenaikan pajak 5. Seluruh WNI bebas biaya fiskal luar negeri (mulai 1 Januari 2011) Mekanisme Pemotongan Pajak Kewajiban pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan (Bank Syariah) terhadap penerima penghasilan yang antara lain: 1. Nasabah deposan (Bagi hasil, hadiah, dan sejenisnya) 2. Rekanan/vendor (fee, komisi, honor, sewa, dan sejenisnya) 3. Pegawai (gaji, lembur, tunjangan, dan sejenisnya) Berdasarkan ketentuan perpajakan,
  • 129.
    129 BAB XV Perhitungan BagiHasil 1. Tahapan perhitungan bagi hasil! Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berkut: 1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, 2. Menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, 3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, 4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah, 5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. 3. Yang dimaksud dengan: Revenue Sharing: yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha. Profit Sharing: (disebut pula profit-and-loss sharing), yang dijadikan dasar perhitungan adalah profit, yang merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Gross Profit Sharing: yang dijadikan dasar perhitungan adalah gross profit (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi
  • 130.
    130 4. Dasar bagihasil yang umum digunakan perbankan syariah di indonesiasaatiniadalah: Menurut UU 10/1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan. Keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ditentukan di awal perjanjian. 4. Saldo rata-rata harian : Institusi keuangan mengukur dan menghitung hutang rata-rata per hari dalam siklus tagihan Anda, dan menggunakan jumlah rata-rata tersebut untuk menentukan jumlah bunga atas hutang Anda untuk bulan tersebut. Setiap institusi keuangan menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan perhitungan ini.
  • 131.
    131 5. Suku BungaPadanan (Equivalent Rate) adalah suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (bunga harian), setiap minggu (bunga mingguan), setiap bulan (bunga bulanan) dan setiap tahun (bunga tahunan, untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang apabila dihitung secara anuitas (bunga berbunga) akan memberikan penghasilan bunga dalam jumlah yang sama. Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.