Dokumen ini adalah perjanjian kerja antara PT. sebagai pihak pertama dan PT. sebagai pihak kedua. Perjanjian ini mengatur pengalihan hak izin pemanfaatan kayu dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk dilaksanakan di areal hutan tertentu. Perjanjian ini mengatur kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pengurusan perizinan, pembayaran, dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJA
antara
PT. ______________ Dengan PT. ______________
No. _____________________
Surat Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai: “PERJANJIAN”) ini
ditandatangani pada hari ini ........., tanggal .......... bulan .........., tahun ................................
(Tgl-Bln-Thn) di ..........., oleh dan antara:
1. PT ______________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Republik Indonesia yang berkedudukan di ................................................................
NPWP: ........................................, dalam hal ini diwakili oleh ............. selaku Direktur
(Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”); dan
2. PT ______________, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum
Republik Indonesia yang berkedudukan di ........................................................................
NPWP :.........................................., dalam hal ini diwakili oleh ............... selaku Direktur
Utama (Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai: “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pengalihan hak izin
pemanfaatan kayu (IPK) atas nama PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di Areal
Pelepasan Kawasan Hutan ........................ ...............................................................................,
dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
Definisi kata dan ungkapan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah:
a. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), adalah IPK di Areal Pelepasan Kawasan Hutan
..........................................................................................................
b. PIHAK PERTAMA adalah pemegang Ijin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. ______ tanggal _______
di ........................................................., seluas ± ............... Ha (kurang
lebih ........................................................................ hektar)
c. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor pelaksana
pemungutan kayu/produksi hasil hutan, land clearing, pembuatan jalan termasuk
pembuatan mating-mating dan pembuatan parit untuk perkebunan kelapa sawit.

2. 2
PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Ruang lingkup perjanjian adalah sebagai berikut:
(1) PIHAK PERTAMA sebagai pemegang Hak IPK pada areal pelepasan kawasan hutan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 171/Kpts-II/1998
tanggal 27 Februari 1998, mengalihkan Hak nya kepada PIHAK KEDUA sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA sebagai pihak yang menerima pelimpahan Hak IPK dari PIHAK
PERTAMA akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Permenhut P.62/Menhut-
II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
(3) PIHAK KEDUA yang melaksanakan pekerjaan wajib menyelesaikan perijinan dan
legalitas Izin Pemanfaatan kayu (IPK) di instansi terkait.
(4) PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya atas kayu hasil IPK setelah DR, PSDH dan PNT
dilunasi.
PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab tentang keabsahan perizinan pelepasan
kawasan hutan, lokasi areal dan masalah sosial terhadap masyarakat berkaitan dengan
kegiatan IPK (produksi kayu) yang dimaksud dalam PERJANJIAN ini.
(2) PIHAK PERTAMA wajib membayar Penggantian Nilai Tegakan (PNT) terhadap kayu
yang di LHP kan oleh PIHAK KEDUA dalam pekerjaan ini.
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA wajib mengurus perijinan dan legalitas Kegiatan IPK di instansi
kehutanan dan instansi lain yang terkait.
(2) PIHAK KEDUA wajib melakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai
berikut:
a. Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
b. Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
dan disetor sesuai dengan produksi kayu yang di LHP kan oleh PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA atas, pembayaran
tersebut pada poin 2 b, dan dilakukan setelah PIHAK KEDUA melaporkan dan
menagihkan jumlah PNT kepada PIHAK PERTAMA.

3. 3
PASAL 5
PERUBAHAN PERJANJIAN
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat penambahan jenis pekerjaan dalam
PERJANJIAN ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas mufakat PARA PIHAK yang
akan dituangkan dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dalam PERJANJIAN ini.
PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
(1) Apabila diketahui ternyata PIHAK KEDUA sebagai Pemegang IPK dalam melaksanakan
pekerjaannya tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam
PERJANJIAN ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini
setelah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dan diterima oleh PIHAK KEDUA.
(2) Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dengan ini
mengesampingkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sehubungan dengan persyaratan untuk pengadilan, keputusan pernyataan,
atau keputusan untuk pengakhiran PERJANJIAN.
PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan
seluruh pekerjaan selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA, terkecuali dengan adanya
pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PERJANJIAN ini.
PASAL 8
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan baik di PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan ketentuan–ketentuan PERJANJIAN ini, tidak dianggap sebagai
pelanggaran atau kegagalan apabila kejadian itu disebabkan oleh force majeure atau oleh
sebab yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi terbatas kepada:
bencana alam (seperti gempa bumi, topan, banjir, atau keadaan cuaca buruk), ledakan,
kebakaran, petir, epidermi, perang, pemberontakan, kerusuhan, krisis ekonomi, perubahan
peraturan perundang-undangan, yang dinyatakan dalam berita acara oleh pemerintah pusat
dan/atau daerah setempat, dimana peristiwa tersebut adalah di luar kemampuan PARA
PIHAK untuk mengatasinya.
2. PIHAK yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainya mengenai kejadian tersebut disertai dengan penyebabnya selambat-lambatnya 5
(lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut, yang kemudian
PARA PIHAK akan berusaha dalam batas-batas kemampuan yang wajar untuk mengatasi
sebab- sebab tersebut.

4. 4
3. Apabila dalam hal pelaksanaan Pekerjaan atau kewajiban tertunda atau terhambat atau
terhalang oleh force majeure tersebut di atas, maka jangka waktu yang terpengaruh
terhadap kewajiban – kewajiban akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
4. Apabila force majeure terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender, maka PIHAK yang tidak terkena force majeure mempunyai hak untuk
dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan
tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 9
LAIN-LAIN
(1) PIHAK KEDUA tidak boleh menjual, mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan kembali
sebagian dan/atau keseluruhan terhadap pekerjaan IPK sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini kepada pihak lain.
(2) Bilamana pengalihan/pensubkontrakkan pekerjaan ini baik sebagian dan/atau seluruhnya
dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan
PERJANJIAN ini secara sepihak tanpa melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK
KEDUA atas Pekerjaan yang tersisa dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan
areal kerjanya.
(3) PERJANJIAN ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum di Republik Indonesia.
(4) Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan PERJANJIAN ini, maka akan
diselesaikan dengan jalan musyawarah oleh kedua belah pihak dan apabila tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak setuju menyelesaikannya di
Pengadilan Negeri Merauke.
(5) Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. Para Pihak akan dan berkewajiban, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal,
tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
(6) Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas
PERJANJIAN ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.
(7) PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.

5. 5
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. ______________ PT. ______________
___________________ ____________________
Direktur Utama Direktur Utama