2. A.Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara
erlunya Ideologi bagi suatu Negara.1
ian Ideologi
Ideologi Bhs Inggris : idea [ gagasan, pengertian ]
Bhs Yunani : oida [ mengetahui ]
Logos [ pengetahuan ]
Pengetahuan tentang gagasan
Arti Ideologi Pengetahuan tentang ide - ide
Science of Ideas [ ajaran
tentang pengertian dasar

3. :Beberapa pengertian Ideologi menurut beberapa ahli
[. DESTUTT DE TRACY [Perancis
Ideologi adalah Scence of ideas yaitu suatu progam yang di harapkan
Dapat membawa perubahan Institusional dalam masyarakat perancis.
. KARL MARK
Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan
Kepentingan golongan / kelas sosial tertentu dalam bidang politik,
Sosial dan ekonomi.
. GUNAWAN SETIARDJO
Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh
Realitas yang di jadikan pedoman dan cita – cita hidup.

4. . RAMLAN SURBAKTI
Ada 2 pengertian
.Ideologi secara fungsional
-seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama
di anggap paling baik.
Ideologi doktriner Pragmatis
.Ideologi secara struktural
-sitem pembenaran, seperti gagasan dan formula
politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang
di ambil oleh penguasa.

5. ologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang
Menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut sebagai bidang
. Kehidupan manusia
Ciri – ciri Ideologi menurut NOTO NEGORO.
 Mempunyai derajat yang tertingi sebagai nilai hidup
Kebangsaan dan kenegaraan.
 Mewujutkan asas kerohanian, pandangan dan pedoman hidup.
.A Pentingnya Ideologi bagi suatu Negara
Membentuk identitas/ciri kelompok/bangsa
.Mempersatukan sesama kita dari berbagai pandangan hidup
Fungsi Mengatasi berbagai pertentangan/konflik/ketegangan sosial
Ideologi
Pembentuk solidaritas / kebersamaan

6. .c.Pengertian Dasar Negara
Dasar Negara
Pedoman hidup
Landasan bernegara
kehidupan Yang mencangkup cita
Bernegara. –
Cita, tujuan dan norma
Negara.
Suatu dasar untuk mengatur
Penyelenggaraan Negara.

7. 2. Latar belakang Pancasila sebagai Ideologi
Negara.
a. Sejarah lahirnya Pancasila
sebagai Ideologi Negara
Dan Dasar Negara
BPUPKI
Badan bentukan dari Di lantik pada
Pemerintahan militer Tugasnya menyelidiki tanggal
Jepang. Dan mengumpulkan 28 Mei 1945.
Usul-usul bagi kemer
Dekaan Indonesia.

8. Sidang I 29 Juni 1945 – 1 Juni 1945
 Muh. Yamin : 29 JUni 1945
Ususl mengenai Dasar Negara secara lisan.
 Ir. Soekarno : 1 Juni 1945
» usul mengenai calon Dasar Negara
» Lahir istilah Pancasila
Pembentukan panitia kecil : 1 Juni 1945
» tugasnya menampung usulan yang masuk
Sidang Dan memeriksanya.
BPUPK
I Pembentukan panitia sembilan : 22 Juni 1945
» sidang yang berhasil merumuskan calon
Mukodimah hukum dasar [ piagam Jakarta ]
Sidang II 10 Juni – 16 Juni 1945
» Merumuskan rancangan Hukum Dasar

9. PPKI
Badan bentukan
Pemerintah Militer
Jepang
Di lantikTgl 9
Agustus 1945 Dengan menjunjung tinggi rasa persatuan
danKesatuan, akhirnya sepakat untuk
Menghilang Kan kata “ dengan kewajiban
menjalankan Syariat islam bagi pemeluk -
pemeluknya
Pada tgl 18 Agustus 1945 menyadang
sidang
Hasil sidang :
Mengesahkan rancangan hukum dasar
dengan Prembulunya [ pembukaan ]
memilih Presiden dan wakil Presiden
untuk sementara waktu di bentuklah KNIP.

10.  Kesimpulan dari alinea pembukaan UUD 1945 :
» Bagian pertama : Terdiri atas alinea I, II dan III. Yang
menggambarkankeadaan Indonesia sebelum dan
saat kemerdekaan
» Bagian kedua : Alinea IV, yang mengambarkan keadaan
Indonesia Sesudah kemerdekaan, isinya :
1. Terbentuknya NKRI
2. Tujuan Negara
3. Ketentuan adanya UUD
4. Ketentuan bentuk Negara [Republik yang
Berkedaulatan rakyat ]
5. Ketentuan adanya dasar Negara / Ideologi
Negara Pancasila

11. b. Pancasila dan Ideologi lain.
 Pancasila dipandang cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu
Dipertahankan Melalui pengamalan diberbagai bidang kehidupan.
 Beberapa Ideologi Negara
lain.
 Liberalisme
» Negara diumpamakan sebagai penjaga
malam / Polisis lalulintas.
» Rakyat mempunyai kebebasan untuk
berbuat / Bertindak asal tidak
melanggar hukum.
» Kepentingan dan hak WN lebih penting
dari Pada kepentingan Negara.
» Contoh Negara barat dan eropa
[ AS, Inggris, Belanda, Spanyol ]

12. Sosialisme
» Kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada kepentingan WN.
» Kekuasaan Negara lebih besar dibanding kekuasaan WN.
» contoh negera Rusia, Cina, Korea utara dan Vietnam.
 Negara dengan Ideologi Pancasila.
 Hubungan antara WN dengan Negara adalah seimbang.
 Agama erat hubunganya dengan Negara.

13. Negara Liberal : Hubungan
 Negara tidak mencam Agama dengan
Puri agama WN Negara
 agama menjadi urusan
Pribadi setiap WN
 WN bebas beragama,
Tetapi juga babas tidak
Beragama.
Nagara dg Ideologi
Pancasila
 agama erat hubungan
Negara Sosialis : Nya dengan Negara
 Kehidupan agama ter  Negara memperhatikan
Pisah dengan urusan Kehidupan beragama
Negara  Negara menjamin ke
 WN Bebasan untuk memilih
» bebas beragama Salah satu agama yang
» bebas tidak beragama Diakui oleh pemerintah
» bebas untuk  tidak adanya atheis
propaganda
Anti agama.

14. Negara sosialis :
Diarahkan untuk Negara Indonesia
WN.senantiasa
Patu dan taat Untuk membentuk
pada Perintah WN bertanggng
Jawab, memiliki
Negara
Aklak mulia, dan
Negara liberal : Takwa kepada
Tuhan YME
Pengembangan
Demokrasi

15. B. Nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi Negara dan dasar
Negara :
1. Nilai Pancasila sebagai Ideologi.
Nilai material
Nilai vital
Nilai Nilai kebenaran
kerohanian Nilai estetis
Nilai etis
Nilai religius
Nilai
Pancasila Bersifat obyektif dan
Sebagai Subyektif.
Ideologi Bersifat universal.

16. Bersifat obyektif
» mempunyai makna yang terdalam bersifat
Umum universal.
Nilai
» tetap ada sepanjang masa.
Pancasila
» pokok kaidah yang mendasar.
Bersifat subyektif
» timbul dari bangsa Indonesia.
» pandangan hidup bangsa Indonesia.
» nilai – nilai kerohaniaan, yang bersumber
Pada kepribadian bangsa.

17. 2. Nilai – nilai Pancasila sebagai dasar Negara.
» setiap mengambil keputusan berpedoman pd
pancasila
» memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
» suber acuan dalam menyusun etika kehidupan
Berbangsa.
-kerangka pikir
Nilai » Para digma pembangunan. -sumber nilai.
pancasila -Orientasi dasar.
Sebagai -Suber asas.
dasar -Arah dan tujuan
Negara. -Proses dlm suatu
bidang
» landasan bagi pembangu
Nan bidang :
-politik
-hukum
-sosial budaya
-ekonomi.

18. C. sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
Berbangsa dan bernegara.
 Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang
baik
Dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada
dalam
Pancasila.
1. Karakteristik Ideologi Pancasila :
Ciri khas yang dimiliki oleh pancasila sbg
Ideologi Negara, yg membedakan dengan
Ideology lain.
Karakteristik
» Tuhan Yang Maha Esa.
» penghargaan kpd sesame umat manusia
Apapun perbedaanya.
Karakteristik » menjunjung tinggi persatuan bangsa.
pancasila » kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Berdasarkan sistim demokrasi.
» keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

19. 2. Arti pentingnya Pancasila dlm mempertahankan NKRI.
 Pancasila sebagai acuan bersama baik dlm memecahkan
perbedaan
Serta pertentangan politik.
 tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dan
dasar
Ideologi Pancasila.
3. upaya mempertahankan ideologi dan dasar Negara
pancasila
 Mengapa pancasila harus
dipertahankan.
» Sebagai dasar atau pondasi berdirinya NKRI.
» memenuhi keinginan semua pihak.
» dapat mempersatukan bangsa Indonesia.
» berisikan sila-sila sesuai dengan keinginan / kebutuhan
bangsa
Indonesia.

20. Usaha » Melaksanakan sila – sila
mempertahankan Pancasila.
Pancasila » Melaksanakan dalam kehidupan
bermasyarakat.
» melalui bidang pendidikan.

22. A. Konstitusi – konstitusi yang pernah berlaku di
Indonesia.
Undang – undang dasar
 Konstitusi Constitution
Hukum dasar
 Menurut Sri Soemantri [1987 ], konstitusi memuat hal – hal
pokok :
1Jaminan terhadap HAM dan WN.
2Susunan ketatanegaraan suatu Negara.
3Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Menjadi pegangan dalam penyelenggaraan Negara
 Fungsi Konstitusi.
Sebagai aturan dasar dalam Negara.

23.  UUD mempunyai kedudukan tertinggi dalam peraturan
perundang
- undangan di Indonesia.
 Periode berlakunya UUD.
1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 : UUD 1949
2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949
3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 : UUDS 1950
4. 5 Juli 1959 – Sekarang : UUD 1945 hasil
Perubahan / amandemen

24.  UUD 1945 [ 18 Agustus 1945 – 27 Desember
1949 ]
» Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
» Dimuat dalam berita RI No. 7 tahun II 1946.
» Terdiri atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan.
» Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal AP, 2 ayat AT.
» Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
» kepala Negara dijabat oleh Presiden, diangkat melalui pemilihan.
» MPR adalah lembaga tertinggi Negara.
» presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
» Menteri – menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung
Jawab Kepada presiden bukan kepada DPR.
» Lembaga tinggi Negara : Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA.

25.  Pereode konstitusi RIS [ 27 Desember 1949 – 17 Agustus
1950 ]
1 Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.
2 Membentuk Negara “ Boneka “ seperti Negara Sumatra Timur,
Pasundan Dan jawa timur didalam Negara RI.
3 Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan II tahun 1948.
4 PBB menyelengarakan KMB untuk mengatasi pertikaian Belanda
denganIndonesia tanggal 23 Agustus – 2 Nopember 1949 di Belanda.
5 Peerta KMB: Wakil RI, gabungan Negara Boneka [ BFO ] dan komisi
PBB untuk Indonesia.
6 Salah satu isi KMB: didirikanya Negara RIS.
7 Mulai 27 Desember 1949 berlakunya konstitusi RIS.
8 Isi konstitusi RIS: Mukodimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab dan
197 pasal Serta sebuah lampiran.
9 Pasal 1 ayat 1: RIS yang merdeka dan berdaulat adalah Negara
hukum Yang demokratis dan berbentuk federasi.

26. 10. Pada Negara RIS terdapat beberapa Negara bagian.
11. Wilayah Negara bagian beribukota di Yogyakarta.
12. Sistim pemerintahan adalah sistim parlementer.
13. Presiden tidak dapat di ganggu gugat, dimana sebagai kepala
Negara bukan Kepala pemerintahan.
14. Menteri – menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan.
15. Kepala pemerintahan di jabat oleh perdana Menteri.
16. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen [ DPR ]
17. Lembaga Negara terdiri dari : Presiden, Menteri, Senat, DPR,
MA, dan dewan pengawas keuangan.

27.  Pereode UUDS 1950 [17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 ]
a Muncul kesepakatan antara RIS dengan RI untuk
kembali ke Bentuk Negara kesatuan.
b 15 Agustus 1950 ditetapkan UU Federal
No 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 dan
berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950.
c Terdiri atas Mukodimah, Batang tubuh 6 bab
dan 146 pasal.
d Pasal I ayat I : RI yang merdeka dan berdaulat
ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan
berbentuk kesatuan.
e Sistim pemerintahan adalah sistim parlementer.
f Presiden dan wakil presiden tidak dapat
di gangu gugat.
g Lembaga Negara terdiri dari :
Presiden dan wakil presiden, Menteri
DPR, MA dan dewan pengawas keuangan.

28. h.Konstituante ( lembaga pembuat UUD ) bersama
pemerintah,selekasnya menetapkan UUD RI
penganti UUDS.
i anggota konstituante di pilih melalui pemilu 1955.
j konstituante belum menghasilkan sebuah
UUD faktor penyebab ;
» pertentengan di antara partai – partai politik di badan
konstitusi Dan di DPR serta badan pemerintahan.
k 22 April 1959 Presiden SOEKARNO menyampaikan
amanat Yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945.
l demi keselamatan bangsa dan Negara, maka pada 5 Juli1959
SOEKARNO mengeluarakan DEKRIT PRESIDEN isinya :
1. Menetapkan pembubaran konstituante.
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
Berlakunya lagi UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

29.  Pereode UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 )
1 Mengalami terjadinya beberapa penyimpangan, dengan kurun
waktu :
a Pereode orde lama ( 1959 -1966 )
b Pereode orse baru ( 1966 - 1999 )
2. Pada masa pemerintahan orde lama :
 sering terjadi penyimpanagan dilakukan oleh presiden dan MPR
 penyimpangan yang bertentangan dengan UUD 1945.
 penyelengaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang presiden
 lemahnya kontrol DPR terhadap kebijaksanaan presiden.
 munculnya pemberontakan G 30 S PKI 1965.
 Ir. Soekarno memberikan perintah kepada Letjen. Soeharto.
Melalui surat perintah 11 Maret 1966 ( SUPERSEMAR )
 isi Supersemar :
mengambil segala tindakan yang di perlukan bagi terjaminya
Keamanan, ketertipan, ketenangan, dan kesetabilan jalanya
Pemerintah.

30. 3. Pada masa pemerintahan orde
baru.
 sebagai orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen.
 dominannya kekuasaan presiden dan lemahnya kontrol DPR
 UUD 1945 yang bersifat luwes ( fleksibel ) memungkinkan
Munculnya berbagai penyimpangan.
 orde baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak
merubah UUD 1945.

31.  Pereode UUD 1945 ( 19 Oktober 1999 –
sekarang )
a Muncul adanya reformasi setelah lengsernya presiden
Soeharto sebagai Penguasa orde baru.
b UUD 1945 telah mengalami 4 tahab perubahan
( AMANDEMEN )
Yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.
c. peruban tersebut
menyangkut :  Kelembagaan Negara.
 Pemilu.
 Pembatasan kekuasaan
Presiden dan wakil presiden
 Memperkuat kedudukan DPR
 Pemda.
 HAM.

32. d. Setelah adanya perubahan, ada beberapa praktek
ketatanegaraan
yang melibatkan rakyat secara langsung seperti :
 Pemilihan presiden dan wakil presiden.
 Pemilihan kepala daerah ( gubernur, walikota dan bupati )
e. Lembaga Negara setelah Amandemen :
1 Presiden. 5. BPK
2 MPR. 6. MA
3 DPR. 7. MK
4 DPD. 8. KY

33. B. Penyimpangn – penyimpangan terhadap
konstitusi.
1Penyimpangan terhadapUUD 1945 pada awal kemerdekaan :
a Keluarnya maklumat presiden No X pada tanggal 16 Oktober 1965
» Mengubah KNIP dengan kekuasaanya legislative dengan ikut
Menetapkan GBHN.
b Keluarnya maklumat presiden tanggal 14 November 1945
» Mengubah presidensial menjadi Parlementer.
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama.
a. Presiden mengeluarakan peraturan penetapan presiden.
b. Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS / 1960 menetapkan pidato presiden
17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang tetap’
c. Pimpinan lembaga Negara kedudukanya sama dengan menteri.
d. Hak Budget tidak berjalan.
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
f. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

34. 3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa prde baru :
a. MPR berketapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan
perubahan terhadap UUD 1945 dan melaksanakan secara murni
dan konsekuen.
b. MPR mengeluarkan tap MPR No. IV / MPR / 1983 tentang
REFERENDUM.

35. C. Hasil – hasil perubahan UUD
1945
Perubahan UUD AMANDEMEN (agenda
1945 Reformasi)
Pencabutan Penambahan Perbaikan
1 Latar belakang dasar pemikiran perubahan UUD 1945 :
1 Presiden diberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif
khususnya Membentuk UU.
2 Pasal – pasal terlalu fleksibel ( luwes )
3 Kedudukan penjelasan mempunyai kekuatan hukum
seperti pasal – pasal.

36. Menyempurnakan aturan dasar
tatanan
Kenegaraan.
Menyempurnakan aturan dasar
jaminan
Pelaksanaan kedaulatan.
Menyempurnakan aturan dasar
jaminan
Perlindungan HAM.
2. Tujuan
Menyempurnakan aturan dasar
Amandemen
penyelenggaraAn Negara secara
UUD 1945
demokrasi dan modern.
Melengkapi aturan dasar dalam
Pengaturan Wilayah dan pemilu.
Menyempurnakan aturan dasar
kehidupan ber Bangsa dan
bernegara

37. Kesepakatan dasar yang penting
Dalam amandemen UUD 1945
Tidak mengubah pembukaan UUD
1945.
Tetap mempertahankan NKRI.
Mempertegas sistim pemerintahan
Presidensial.
Penjelasan UUD 1945 yang memuat
Hal normatif masuk ke batang tubuh
SU MPR 1999 (14-12 Oktober
1999)
ST MPR 2000 (7-18 Agustus
3. Sidang MPR 2000)
Dlm Amandemen
UUD 1945. ST MPR 2001 (1-9 November
2001)
ST MPR 2002 (1-11 Agustus

38. » Perubahan I : 9 pasal 16 ayat
» Perubahan II : 27 pasal dalam 7 bab
 Hasil perubahan » Perubahan III : 23 pasal dalam 7 bab
Amandemen » perubahan IV : 19 pasal ;
UUD 1945  31 butir ketentuan
 1 butir di hapuskan
Sebelum Sesudah
Bab 16 21
Pasal 37 73
Perubahan
yang Ayat 49 170
Terjadi Aturan peralihan pasal 4 pasal 3
Aturan tambahan ayat 2 pasal 2
Penjelasan Di lengkapi Tidak ada

39. D. Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil
perubahan.
 Presiden dalam memberikan amnesti dan
Rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan
 MPR lembaga Negara yang sejajar dengan
Lembaga Negara yang lain
 DPR sebagai pembentuk UU
 Presiden dan wakil presiden dapilih langsung
Garis besar Oleh rakyat dalam satu pasangan.
Amandemen  Masa jabatan Presiden dan wakil Presiden
Maksimal 2 kali masa jabatan.
 Mahkamah konstitusi terbungkus di lembaga
Penguji UU terhadap UUD
 Presiden dalam mengangkat dan menerima duta
Dari Negara lain harus mendapat pertimbangan
DPR.

40.  Menghargai upaya para mahasiswa dan politisi
Dalam perjuangan reformasi tatanan kehidupan
Bernegara.
 Menghargai upaya MPR yang telah melakukan
Perubahan UUD 1945.
 Menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945.
 Sikap positif  Mengkritisi penyelengaraan Negara bila tidak
WN dalam Sesuai amandemen UUD 1945
Amandemen  Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD
UUD 1945 1945
 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung
Jawab dalam melaksanakan perubahan UUD
1945.