Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Profilnya mencakup nama, pekerjaan, alamat, dan kontaknya. Materi yang disampaikan antara lain mengenai peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah, penajaman visi-misi daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta proses perencanaannya.
Positioning-Differentiation-Brand dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan pembangunan daerah. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Daerah yang Partis...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin yang menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, kontak, email, dan website pribadi."
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Terdapat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya serta kontak yang dapat dihubungi."
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Profilnya mencakup nama, pekerjaan, alamat, dan kontaknya. Materi yang disampaikan antara lain mengenai peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah, penajaman visi-misi daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta proses perencanaannya.
Positioning-Differentiation-Brand dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan pembangunan daerah. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Daerah yang Partis...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin yang menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, kontak, email, dan website pribadi."
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Terdapat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya serta kontak yang dapat dihubungi."
Orientasi RPJMD dan Rencana Strategis SKPD Dadang Solihin
RPJMD adalah dokumen resmi rencana pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan yang mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan visi kepala daerah dan wakilnya. RPJMD merupakan pedoman utama tiga dokumen perencanaan daerah lainnya.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Situs webnya membahas perencanaan pembangunan daerah, termasuk PP 8/2008 dan pendekatan positioning differentiation brand;
3. Materi lainnya adalah tujuan pembangunan daerah, tantangan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan.
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merupakan profil Dr. Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga membahas tentang pengertian pembangunan daerah, pelaku pembangunan, sistem perencanaan pembangunan daerah, serta manfaat dan syarat perencanaan yang baik.
1. RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan;
2. RPJMD harus disusun secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
3. RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan pembangunan daerah.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang bekerja sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, alamat, kontak, serta pengalaman dan pendidikan yang dimiliki."
1. RPJMD adalah dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan;
2. Bertujuan mengarahkan pembangunan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Disusun bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai pekerjaan dan jabatannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat juga penjelasan mengenai peraturan perencanaan pembangunan daerah dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Penajaman Strategi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Beberapa kegagalan perencanaan antara lain penyusunan perencanaan yang tidak tepat karena informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau tidak realistis. Adapun pelaksanaannya yang buruk karena kurangnya komitmen, koordinasi yang lemah, atau sumber daya yang terbatas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015Dadang Solihin
Ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah, antara lain kurang lengkapnya informasi dan metodologi perencanaan yang belum tepat, sehingga rencana yang dihasilkan tidak realistis dan tidak mungkin terlaksana; serta pengaruh politis yang terlalu besar sehingga pertimbangan teknis diabaikan. Selain itu, meski rencana baik, pelaksanaannya sering gagal karena tidak terkait dengan ren
Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dadang Solihin
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan daerah adalah ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan, lemahnya pelaksanaan akibat kurangnya kompetensi aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut menguraikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang tujuan pembangunan daerah, permasalahan kemiskinan di Indonesia, dan upaya penanggulangannya. Dokumen ini juga membahas partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui good governance.
Orientasi RPJMD dan Rencana Strategis SKPD Dadang Solihin
RPJMD adalah dokumen resmi rencana pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan yang mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan visi kepala daerah dan wakilnya. RPJMD merupakan pedoman utama tiga dokumen perencanaan daerah lainnya.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Situs webnya membahas perencanaan pembangunan daerah, termasuk PP 8/2008 dan pendekatan positioning differentiation brand;
3. Materi lainnya adalah tujuan pembangunan daerah, tantangan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan.
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merupakan profil Dr. Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga membahas tentang pengertian pembangunan daerah, pelaku pembangunan, sistem perencanaan pembangunan daerah, serta manfaat dan syarat perencanaan yang baik.
1. RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan;
2. RPJMD harus disusun secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
3. RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan pembangunan daerah.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang bekerja sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, alamat, kontak, serta pengalaman dan pendidikan yang dimiliki."
1. RPJMD adalah dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan;
2. Bertujuan mengarahkan pembangunan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Disusun bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai pekerjaan dan jabatannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat juga penjelasan mengenai peraturan perencanaan pembangunan daerah dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Penajaman Strategi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Beberapa kegagalan perencanaan antara lain penyusunan perencanaan yang tidak tepat karena informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau tidak realistis. Adapun pelaksanaannya yang buruk karena kurangnya komitmen, koordinasi yang lemah, atau sumber daya yang terbatas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015Dadang Solihin
Ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah, antara lain kurang lengkapnya informasi dan metodologi perencanaan yang belum tepat, sehingga rencana yang dihasilkan tidak realistis dan tidak mungkin terlaksana; serta pengaruh politis yang terlalu besar sehingga pertimbangan teknis diabaikan. Selain itu, meski rencana baik, pelaksanaannya sering gagal karena tidak terkait dengan ren
Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dadang Solihin
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan daerah adalah ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan, lemahnya pelaksanaan akibat kurangnya kompetensi aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut menguraikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang tujuan pembangunan daerah, permasalahan kemiskinan di Indonesia, dan upaya penanggulangannya. Dokumen ini juga membahas partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui good governance.
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan biografi singkat Dr. Dadang Solihin dan berisi penjelasan tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses, dokumen, dan prinsip perencanaan yang ideal serta tantangan dalam pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan peranannya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara garis besar dibahas tentang proses dan sistematika penyusunan Renstra SKPD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga peranannya dalam penyusunan rancangan akhir RP
Strategi Nasional dalam Pembangunan Kebangsaan Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang narasumber Dr. Dadang Solihin dan berbagai topik seperti wawasan kebangsaan, peningkatan kualitas SDM, rencana pembangunan, dan strategi pembangunan pemuda Indonesia. Topik utama adalah pentingnya membangun karakter dan kompetensi SDM untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi yang disampaikan dalam blognya mengenai perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah, peran para pelaku pembangunan, serta status hukum dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin beserta pengalamannya dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah. Terdapat juga materi tentang perencanaan pembangunan daerah dan dokumen-dokumen perencanaannya.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
3. Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Visi Misi:
Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
g
• Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
• Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. PP 8/2008-Permendagri 54/2010
8/2008- g
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.
5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.
9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
dadang-solihin.blogspot.com 5
8. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 8
10. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 10
12. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 12
15. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam:
p masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 23
25. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 25
29. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
planning),
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
itu
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara
stakeholders,
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Syarat Dokumen Perencanaan
y
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 34
36. 1/3
1/3
Apa it RPJPD
itu
• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah D
P i t h Daerah, DPRD d masyarakat memberikan perhatian
h DPRD, dan k t b ik h ti
penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan
tentunya diikuti dengan p
y g pemantauan, evaluasi, dan review berkala
, ,
atas implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. 2/3
Apa it RPJPD
itu
• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
RKPD,
• Oleh k
Ol h karena itu, kualitas penyusunan RPJPD d i segi:
it k lit dari i
– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dih d i di masa
h t i t t i ki dihadapi
depan,
– kejelasan visi misi tujuan arah dan strategi kebijakan
visi, misi, tujuan,
pembangunan 20 tahun ke depan
• y
akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. 3/3
Apa it RPJPD
itu
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Tata Cara Penyusunan RPJPD
Saran,, Rumusan
Rancangan
tanggapan, hasil
Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan
stakeholders & komitmen
Rancangan
Prediksi Kondisi Akhir RPJPD
Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi
Merumuskan - Misi Penetapan
P t
- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg
Konsultasi Musrenbang - Arah
lingkungan - Visi Jangka RPJPD
Publik, dan Pembangunan
- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan
- Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg
- Demografi Umum RPJP Daerah
- Prasarana dan ▪ Fungsi &
sarana peran sub
wilayah/
- dll. kawasan
Rancangan Arah
Pembangunan
Rencana tata ruang
www.dadangsolihin.com 39
40. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
Bab I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan 2. Maksud dan Tujuan RPJPD
Jangka Panjang Daerah 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan
RPJPD
UU No 25/2004
UU No 32/2004
SE Mendagri No 050/2020/SJ
4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
RPJP Nasional
RPJP Provinsi
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
5. Sistematika Penulisan
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH
1. Profil Kinerja Capaian P b
1 P fil Ki j C i Pembangunan D
Daerah
h
Masa Kini
Pelayanan umum
Ketertiban dan keamanan
Ekonomi
Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
Pariwisata dan budaya DAERAH
Pendidikan
Perlindungan sosial 1. Visi
2. Misi
2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah
G
Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
f Jangka Panjang
Demografi Arahan dan Strategi Pembangunan jangka
Ekonomi dan Sumber Daya Alam Panjang
Sosial Budaya dan Politik Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
Prasarana dan Sarana
Pemerintahan Bab IV PENUTUP
3. Implikasi d Penyelenggaraan
3 I lik i pada P l Lampiran
L i
Pembangunan Daerah Masa Depan
Pelayanan umum
Ketertiban dan keamanan
Ekonomi
Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
Kesehatan
Pariwisata dan budaya
Pendidikan
Perlindungan sosial
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. 1/2
Apa it RPJMD
itu
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
p
penting p
g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 42
43. 2/2
Apa it RPJMD
itu
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 43
44. Substansi RPJMD
S bstansi
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 44
45. Langkah Penyusunan RPJMD
g y
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan U
P l Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11
2 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
visi
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 RTRW Provinsi d RTRW
P i i dan Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g g program p
perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
t d l i
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 48
49. 1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
yang di
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD
tk t k hk l
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan masa p p
p pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
p
Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan
strategi kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 49
50. 2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya
Ke l k diarahkan b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l
d tk d k ti l bagi implementasinya,
t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 50
51. Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5
1 5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 51
52. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 52
53. Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi d
d k i daerah yang di
h dipersyaratkan b i
tk bagi
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun
ke depan.
p
• RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis
jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,
program, dan penganggaran tahunan.
• RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan
dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke
dalam langkah-langkah tahunan y g lebih konkrit dan terukur untuk
g g yang
memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.
dadang-solihin.blogspot.com 53
54. Sistematika Penulisan RKPD
KPD
Bab 1 Pendahuluan Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Kegiatan
Bab Kondisi, Ki
B b 2 K di i Kinerja dan Permasalahan
j d P l h T l k Uk d T
Tolok Ukur dan Target Ki j K l
t Kinerja Keluaran
Pelayanan SKPD Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 3 Tujuan Strategi, dan Kebijakan Rencana
Tujuan, Strategi Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Kerja SKPD Pendanaan
Bab 4 Prioritas Program SKPD Bab 6 Penutup
Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja
SKPD
disusun menurut Permendagri No 13/2006
memuat informasi:
Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
Kode SKPD
Kode Program
g
Kode Kegiatan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
dadang-solihin.blogspot.com 54
55. RKPD Kabupaten/Kota
K b t /K t
Sistematika:
1. Pendahuluan; ;
2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;
3. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka
Pendanaan;
4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan; dan
5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Bappeda mengajukan rancangan RKPD tersebut kepada Kepala
Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota.
Pasal 115 Permendagri 54/2011
dadang-solihin.blogspot.com 55
56. (8)
Langkah Penyusunan RKPD
g y
Bappeda menyusun (9)
Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD
(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah
Pagu Indikatif MUSRENBANG
d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.b)
(11.a)
Maret
MUSRENBANG Kab/Kota
K b/K t
a. Sinkronisasi Program SKPD
Rancangan Akhir RKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
a)
) Prioritas Pembangunan
P i it P b (12)
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg April
d)
) Program SKPD
g Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(15)
(13)
Mei
Penetapan RKPD
p ( )
(14) Bappenas menyelenggarakan
(4) April
Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b.
b Harmonisasi Dekon dan TP
dadang-solihin.blogspot.com 56
57. Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu
dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya
dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
• Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan
terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti
RKPD, R
RKPD Renstra SKPD, RPJMD d b hk RPJPD
t SKPD dan bahkan RPJPD.
• Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
p y j g g
menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada
masyarakat penggunanya.
dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Sistematika Penulisan Renja SKPD
Bab 1 Pendahuluan Bab 6 Program dan Kegiatan
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan Program SKPD
Pembangunan Daerah
P b D h Program Lintas SKPD
Pelayanan Umum Program Lintas Kewilayahan
Ketertiban dan Keamanan yang disusun menurut PERMENDAGRI No
Ekonomi 13/2006 memuat informasi:
Lingkungan Hidup Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
Perumahan dan Fasilitas Umum Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
Kesehatan Kode SKPD
Pendidikan Kode Program
Pariwisata dan Budaya Kode Kegiatan
Perlindungan Sosial Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian
Program
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
· Kerangka Regulasi
Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
· Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Kegiatan
Pemerintah Daerah
Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendapatan dan Belanja Daerah) Pendanaan
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah Bab 7 Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 58
59. 1/2
Penyusunan Renja SKPD
Mengacu kepada rancanga
g j
Rancangan Renja-SKPD awal RKPD, Renstra SKPD
RKPD SKPD,
Masukan oleh SKPD hasil evaluasi pelaksanaan
Rancangan program dan kegiatan
Memuat kebijakan, program
Renja SKPD
j dan kebijakan pembangunan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan
Pasal 27 ayat 1 dan 3
usulan program serta
kegiatan yang berasal dari
g y g
Rancangan Renja SKPD dibahas masyarakat
dalam forum SKPD untuk
menentukan prioritas Pasal 27 ayat 2
pembangunan
b
Pasal 27 ayat 5
Renja
R j SKPD ditetapkan dalam
dit t k d l
Keputusan Kepala SKPD
Pasal 28
dadang-solihin.blogspot.com 59
60. 2/2
2/2
Penyusunan Renja SKPD
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan
rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
menengah daerah.
• Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan
kualitas rencana daerah diatasnya.
dadang-solihin.blogspot.com 60
63. Pengertian M& E
• Pengendalian: R
P d li Rangkaian k i t manajemen untuk
k i kegiatan j t k
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap
t h d rencana d standar.
dan t d
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang t
d tepat, melalui urutan pilihan, d
t l l i t ilih dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
dadang-solihin.blogspot.com 63
64. Evaluasi
Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pasca-Pelaksanaan
(ex-ante) (on-going) (ex-post)
• dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah
ditetapkannya pelaksanaan pelaksanaan rencana
rencana rencana berakhir
pembangunan pembangunan • untuk melihat apakah
pencapaian (keluaran/ hasil/
• untuk memilih dan • untuk menentukan dampak) program mampu
menentukan skala tingkat kemajuan mengatasi masalah
prioritas dari pelaksanaan pembangunan yang ingin
berbagai alternatif rencana dipecahkan
dan kemungkinan
d k ki dibandingkan
dib di k • untuk menilai efisiensi
cara mencapai dengan rencana (keluaran dan hasil
tujuan yang telah yang telah ditentukan dibandingkan masukan),
dirumuskan sebelumnya efektivitas (hasil dan dampak
f (
terhadap sasaran), ataupun
sebelumnya
manfaat (dampak terhadap
kebutuhan) dari
k b t h ) d i suatut
dadang-solihin.blogspot.com program. 64
65. Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
E l i M b ik I f i i
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?
Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
Pembelajaran
Apakah d
A k h ada cara yang l bih b ik?
lebih baik?
dadang-solihin.blogspot.com 65
66. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring Evaluasi
menilai k
il i kemajuan d l
j dalam pelaksanaan
l k memberikan gambaran pada suatu
b ik b d t
program yang sedang berjalan waktu tertentu mengenai suatu
program
• Akuntabilitas penyampaian input – Akuntabilitas penggunaan
program sumberdaya
• Dasar untuk aksi perbaikan
p
• Penilaian keberlanjutan program – P b l j
Pembelajaran t t
tentang h l h l yg
hal-hal
dapat dilakukan lebih baik di masa
yad
• Apakah pelaksanaan sesuai dengan – Relevansi
rencana? – Keberhasilan
• Apakah terdapat penyimpangan? – Keefekifan biaya
• Apakah penyimpangan tsb dapat
dibenarkan? – Pembelajaran
Dilaksanakan terus-menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
secara berkala selama program pertengahan dan akhir program
berjalan
dadang-solihin.blogspot.com 66