Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sikka. Peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Muh Saleh
Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dikerjakan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (concurrent), bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan
dasar. Oleh karena kondisi kemampuan Pemerintahan Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia tidak sama, maka Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sikka. Peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Muh Saleh
Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dikerjakan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (concurrent), bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan
dasar. Oleh karena kondisi kemampuan Pemerintahan Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia tidak sama, maka Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Kesehatan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Advance Professional Sales Training Coursesbrianwilson085
Refresh and update the skills of experienced sales professionals. Courses designed to provide comprehensive, essential training for all levels of sales professionals across industries.
Se vuoi dimagrire, perdere peso e restare in forma puoi seguire una dieta veloce. Ci sono molti programmi alimentari in grado di farti smaltire i chili in eccesso in modo sano e naturale. Tra questi scopri la Dieta Ipocalorica dell'Orologio. Questo regime si basa sulla sincronizzazione dell'organismo con il ritmo circadiano, che può essere definito come orologio biologico interno. Se vuoi seguire una dieta veloce o la Dieta Ipocalorica dell'Orologio leggi questi consigli e per approfondimenti segui dietaveloce.info
Tra le 6.00 e le 8.00 fai attività fisica all'aperto; tra le 7.00 e le 9.00 bevi due bicchieri di acqua naturale. Fai una colazione a base di cereali integrali, frutta e frutta secca. Come per ogni dieta veloce anche per la Dieta Ipocalorica dell'Orologio, la colazione è un pasto molto importante. Tra le 10.00 e le 11.00 fai uno snack. Tra le 11.00 e le 13.00 fai un pasto a base di verdure, proteine animali o vegetali. Tra le 14.00 e le 15.00 prenditi 15-20 minuti di pausa. Tra le 17.00 e le 18.00 fai un secondo snack. Consuma una cena leggera a base di pesce o carne bianca; oppure legumi con verdure. Se vuoi perdere peso e restare in forma con la Dieta Ipocalorica dell'Orologio coricati e svegliati sempre alla stessa ora. Puoi seguire la Dieta Ipocalorica dell'Orologio per 14 giorni di cui il settimo è vegetariano. Per altri consigli per dimagrire segui clarissalupi.com e per saperne di più dietaveloce.info
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
2. Perumusan Daerah Bermasalah
Kesehatan Berat (DBKB)
Dilihat dari peringkat kab/kota
berdasarkan IPKM, makin bawah
peringkatnya makin buruk dan makin
kompleks masalah kesehatannya, karena
banyak indikator kesehatan yang
tertinggal.
Untuk menentukan kelompok kab/kota
yang dikategorikan bermasalah kesehatan
berat, digunakan ukuran (Mean – 1 SD).
4. IPKM Kab dan IPKM Kota
N
= 349
Mean = 0,482541
SD = 0,083391
Batas = 0,399150
N
= 91
Mean = 0,608678
SD = 0,047058
Batas = 0,561620
5. Batasan DBK/B
Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBKB)
adalah daerah kabupaten atau kota yang
mempunyai nilai IPKM < (rerata IPKM – 1 SD)
masing2 kelompok (kabupaten atau kota).
Sebagian besar pada kab/kota miskin dan ada
juga pada kab/kota non-miskin
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah
daerah kabupaten atau kota yang nilai IPKM >
DBKB, tetapi < rerata IPKM dan pendataan
sosial ekonomi (PSE) > rerata untuk masing2
kelompok kabupaten dan kota
6. Batasan
Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus
(DBKK) adalah daerah kabupaten atau
kota yang mempunyai masalah yang
khusus, bisa berkaitan dengan:
Geografi,
yaitu daerah terpencil, perbatasan
dan kepulauan.
Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan
yang mempunyai dampak buruk terhadap
kesehatan.
Penyakit tertentu yang spesifik di daerah
tersebut
7. Batasan
Batasan DBKB ditentukan oleh 2 indikator:
IPKM, yang dibagi 3:
> (rerata IPKM)
(rerata IPKM – 1 SD) < IPKM < (rerata IPKM)
< (rerata IPKM – 1 SD)
PSE (pendataan sosial ekonomi): proporsi
penduduk miskin di kab/kota:
> (rerata proporsi penduduk miskin)
< (rerata proporsi penduduk miskin)
10. Batasan Ka-BK/B
Kab/Kota
PSE
< Rerata
PSE
> Rerata
Kabupaten
< 21,01
> 21,01
IPKM
> Rerata
Rerata < IPKM
< (Rerata – 1SD)
IPKM
< (Rerata – 1SD)
F
E
165
D
C
132
B
A
52
Subtotal
195
154
349
Total
11. Kategorisasi Ka/Ko-DBK/B
Kategorisasi DBK/B
Kabupaten BKB Miskin (A)
Kabupaten BKB Non-Miskin (B)
Kabupaten BK (C)
Jumlah KaBK/B
Kota BKB Miskin (A)
Kota BKB Non-Miskin (B)
Kota BK (C)
Jumlah KoBK/B
Jumlah KaKoBK/B
Jumlah
40
12
57
109
11
4
6
21
130
12. JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE
No
Provinsi
Kab/Kota DBK
1
NAD*)
14
2
SUMUT
10
3
SUMBAR
3
4
RIAU
2
5
JAMBI
1
6
SUMSEL
5
7
BENGKULU
4
8
LAMPUNG
2
9
BABEL
0
10
KEPRI
1
11
DKI JAKARTA
0
13. JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE
No
Provinsi
Kab/Kota DBK
12
JABAR
2
13
JATENG
3
14
DIY
0
15
JATIM
6
16
BANTEN
2
17
BALI
0
18
NTB*)
6
19
NTT*)
11
20
KALBAR
2
21
KALTENG
2
22
KALSEL
0
16. Provinsi Maluku
Kabupaten
Kategori wilayah R-IPKM
IPKM
Maluku Tenggara Barat
KaC
385
0,404237
Maluku Tenggara
KaE
233
0,501291
Maluku Tengah
KaE
199
0,520899
Buru
KaA
415
0,368814
Kepulauan Aru
KaA
394
0,391465
Seram Bagian Barat
KaC
352
0,432828
Seram Bagian Timur
KaA
433
0,294741
Kota Ambon
KoF
43
0,632536
18. Peringkat Kabupaten di Sulbar
Kabupaten
Majene
IPKM
Peringkat Peringkat
Nasional Provinsi
0.509314
221
1
Polewali Mamasa 0.446343
322
2
Mamasa
0.301325
430
5
Mamuju
0.371524
412
4
Mamuju Utara
0.377814
405
3
31
PROV. SULBAR
19. Penanggulangan DBK
PDBK, merupakan pengembangan, jadi
dikoordinir oleh Badan Litbang
Polanya adalah pendampingan intensif,
pendamping memberikan alternatif solusi,
pemda menentukan pilihan solusi
Bentuknya studi operasional, setiap saat bisa
dilakukan modifikasi intervensi pendamping
eselon 1 dan eselon2 dari unsur program
Tiap pendamping ada seorang peneliti yang
juga bertugas mendokumentasikan PDBK di
kab/kota yang bersangkutan
21. Penanggulangan DBK
PDBK telah kita lakukan, sudah benarkah arah
penanggulangannya?
Rangkuman hasil riset menunjukkan bahwa
program yang dirancang oleh Dinkes Kab. DBK
menunjukkan perencanaan yang tidak fokus.
Akhir tahun 2013 ini akan keluar hasil
Riskesdas yang memotret masalah kesehatan
seluruh kab/kota di Indonesia.
Tahun 2014 adalah momen bagus untuk
perencanaan kesehatan yang lebih fokus,
sesuai masalah masing2 kab/kota
22.
23. Lokasi Riset DHA
1.
2.
1.
2.
3.
4.
Provinsi Maluku Utara:
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Provinsi Maluku:
Kab. Buru
Kab. Kepulauan Aru
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Maluku Tenggara Barat
24. Ketepatan alokasi dana kesehatan
Sumber pembiayaan kesehatan
Alokasi dana menurut jenis kegiatan,
mata anggaran, program, jenjang
kegiatan
Proporsi dana kesehatan dibandingkan
seluruh dana pembangunan
Proporsi belanja kesehatan Rumah
Tangga
25. Belanja Kesehatan Menurut Sumber Biaya di 6
Kabupaten Tahun 2011
100,0%
90,0%
93,3%
91,4%
86,6%
80,0%
74,6%
70,0%
73,3%
74,4%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
25,6%
25,4%
26,7%
13,4%
8,6%
10,0%
6,7%
0,0%
Halmahera
Tengah
Halmahera Timur
Buru
Pemerintah
Kepulauan Aru
Seram Bagian
Barat
Non-Pemerintah
Maluku Tenggara
barat
26. Belanja Kesehatan Menurut Jenis Kegiatan
di 6 Kabupaten Tahun 2011
70,0%
65,4%
58,1%
60,0%
49,8%
50,0%
50,2%
54,7%
53,1%
46,9%
40,0%
45,3%
48,6%
51,4%
41,9%
34,6%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Halmahera Tengah Halmahera Timur
Tidak langsung
Buru
Kepupauan Aru
Langsung
Seram Bagian
barat
Maluku Tenggara
Barat
27. Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran
di 6 Kabupaten Tahun 2011
90,0%
83,3%
80,0%
78,4%
80,0%
76,7%
72,2%
70,0%
58,5%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
25,1%
23,4%
16,4%
20,0%
10,0%
18,4%
18,5%
16,5%
4,7%
3,2%
4,4%
0,0%
Halmahera
Tengah
Investasi
Halmahera Timur
Operasional
Buru
Kepulauan Aru
Pemeliharaan
12,5%
7,5%
0,2%
Seram Bagian
Barat
Maluku Tenggara
Barat
28. Belanja Kesehatan berdasarkan Program di 6
Kabupaten Tahun 2011
76,3%
70,4%
63,3%
58,9%
32,3%
29,5%
28,9%
14,1%
20,2%
18,4%
11,6%
11,3%
7,8%
13,1%
7,7%
9,6%
Halmahera Tengah
66,6%
59,9%
Halmahera Timur
Program Penunjang
Buru
Kepulauan Aru
Pelayanan Kuratif
Seram Bagian Barat
Maluku Tenggara Barat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
29. Grafik 7 Persentase Belanja Kesehatan Menurut
Jenjang Kegiatan di 6 Kabupaten Tahun 2011
90,0%
84,6%
80,0%
76,6%
69,2%
70,0%
65,9%
60,0%
53,2%
50,0%
40,0%
47,6%
40,3%
41,2%
30,0%
26,1%
22,7%
27,3%
20,0%
10,0%
0,0%
Halmahera Tengah
Pusat
Halmahera Timur
Provinsi
1,7%
0,0%
0,5%
0,0%
Kabupaten
Buru
Kepulauan Aru
Kecamatan/Puskesmas
0,2%
0,0%
Seram Bagian Barat
0,4%
Maluku Tenggara
Barat
Desa/Kelurahan/Masyarakat
30. Alokasi Belanja Kesehatan
No
District
Total
APBD (juta)
Alocation for Health
Budget (juta)
Total
Percentage
Non Salary Total
Non
Salary
1
Halmahera
Tengah
220,404
41,975
30,231
19.0
13.7
2
Halmahera
Timur
439,117
62,083
49,706
14.1
11.3
3 Buru
412,321
51,446
35,956
12.5
8.7
4 Kepulauan Aru
466,872
50,049
37,186
10.7
8.0
5
Seram Bagian
Barat
434,799
38,806
23,844
8.9
5.5
6
Maluku
Tenggara Barat
480,413
48,158
30,442
10.0
6.3
33. Perencanaan Kesehatan Terfokus
Hasil Riskesdas 2013 digunakan sebagai
dasar penetapan masalah, dilengkapi dengan
data lainnya
Ditentukan prioritas masalah yang akan
ditanggulangi
Dirumuskan kegiatan yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah tersebut
Dihitung besaran dana yang dibutuhkan
Baru kemudian dialokasikan ke masing-masing
bidang/pemegang program
34. Perencanaan Kesehatan Terfokus
A B C D
E
Prioritas
Masalah
Kesehatan
Program A:
Program B:
Program C:
Program D:
DST.
Rp. X.XXX,Rp. YX.XXX,Rp. ZX.XXX,Rp. YY.XXX,-
Masalah Kesehatan
35. Ajakan
Riskesdas 2013 telah selesai buat tim
analisis, bersama Balitbangkes menganalisis
lebih lanjut Riskesdas untuk perencanaan
kesehatan terfokus.
Bersama Balitbangkes dan Roren, melakukan
perencanaan kesehatan terfokus
Mengawal implementasi kegiatannya secara
berkala, untuk menjamin kesesuaian dengan
rencana yang dilakukan
Evaluasi di akhir tahun
37. Tanggapan
Minta Balitbangkes untuk menjadi “JURI”, jadi pihak yang obyektif
Ranking kab dan puskesmas
Mamuju Tengah (Ketut Sudiarsa):
Porsi UKM lebih besar dari kuratif memberdayakan puskesmas
dan mitra swasta dan peran serta masyarakat
Dr. Eva (Kadis Kab. Majene)
8 kecamatan pembahasan intensif setiap 6 bulan
Dukungan pemda bagus: mempertahankan itu lebih berat
Majene: percontohan BPJS (1 minggu dapat anggaran untuk
prasarananya)
Rencana kerja diharmonisasikan ke Musrenbang, banyak usulan
kesehatan dari bawah
38. Tanggapan
Mamasa:
SDM Kesehatan bidan di desa
Sulit menambah bidan dan dokter
Pemanfaatan dana dekon: jamkesmas dan
BOK sebaiknya diarahkan ke pemberdayaan
masyarakat, bukan petugas
BOK ditambah paketnya
Kader posyandu diberi reward (insentif) apa?
39. Tanggapan
Kader: sudah 25 tahun jadi kader
Kader mitra kes, posyandu milik masyarakat
Kader yang paling tahu
Kader ada gairah untuk ibu? Ada daya tarik misalnya MP ASI
Ada pembekalan untuk ibu hamil dan balita
Dr. Iwan:
JKN 2014: DHA proporsi penganggaran yang salah sasaran
JKN mengarah ke kuratif? APBD tidak membiayai promotif
preventif?
Darah miskin tetapi kesehatannya bagus, aspek pendidikan
berpengaruh?
Perencanaan: berbasis kinerja perubahan
Dana dikaitkan dengan derajat perubahan pada outcome
BOK ditingkatkan, atau kesehatan di vertikalkan? Pegawai