Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta yang rentan sakit menahun berdasarkan pendataan relawan desa dan DTKS Kemensos."
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, termasuk menambahkan ketentuan tentang bantuan langsung tunai desa untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 serta mekanisme pemberiannya."
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Arif Efendi
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas pengelolaan dana desa, dengan mengubah persyaratan dan tahapan penyaluran dana desa agar lebih cepat untuk mendukung bantuan langsung tunai desa. Perubahan tersebut meliputi penghapusan persyaratan dokumen untuk tahap II penyaluran, pembagian tahap I dan II menjadi 3 kali penyaluran dengan besaran tertentu, serta penandai pengajuan penyaluran oleh pemerint
TATA CARA PENGAJUAN HIBAH DAN PENERBITAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Dalam penyelenggaraan Pilkada, Panwas Kab/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Kab/Kota sehingga diperlukan pengaturan tambahan karena kedudukan Panwas bersifat ad hoc (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA
Peraturan ini mengatur pedoman umum penyaluran bantuan hibah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hibah diberikan kepada organisasi semi pemerintah untuk mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penerima hibah harus memenuhi persyaratan administrasi dan melaporkan penggunaan dana sesuai perjanjian.
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.
Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta yang rentan sakit menahun berdasarkan pendataan relawan desa dan DTKS Kemensos."
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, termasuk menambahkan ketentuan tentang bantuan langsung tunai desa untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 serta mekanisme pemberiannya."
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2020Arif Efendi
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas pengelolaan dana desa, dengan mengubah persyaratan dan tahapan penyaluran dana desa agar lebih cepat untuk mendukung bantuan langsung tunai desa. Perubahan tersebut meliputi penghapusan persyaratan dokumen untuk tahap II penyaluran, pembagian tahap I dan II menjadi 3 kali penyaluran dengan besaran tertentu, serta penandai pengajuan penyaluran oleh pemerint
TATA CARA PENGAJUAN HIBAH DAN PENERBITAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
Dalam penyelenggaraan Pilkada, Panwas Kab/Kota menerima hibah langsung dari Pemerintah Kab/Kota sehingga diperlukan pengaturan tambahan karena kedudukan Panwas bersifat ad hoc (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normatif tidak dapat ditunjuk sebagai KPA
Peraturan ini mengatur pedoman umum penyaluran bantuan hibah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hibah diberikan kepada organisasi semi pemerintah untuk mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penerima hibah harus memenuhi persyaratan administrasi dan melaporkan penggunaan dana sesuai perjanjian.
"[Ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang hukum dan pedoman pelaksanaan hibah serta bantuan sosial oleh pemerintah daerah, mencakup definisi, kriteria, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, sanksi untuk penerima apabila pelanggaran terjadi, serta monitoring dan evaluasi.
Pedoman alokasi dana desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Besaran alokasi ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan faktor kesetaraan dan keadilan dengan melihat data sosial ekonomi setiap desa. Contoh perhitungan menunjukkan bagaimana besaran alokasi ditentukan untuk suatu desa.
Peraturan Kepala Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan daftar 45 keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 dan besaran bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk masing-masing keluarga selama 12 bulan. Bantuan akan dibayarkan mulai Januari 2022.
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan menambahkan jangka waktu bantuan langsung tunai desa dan mengubah lampirannya yang berisi contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli tahun 2019 yang terdiri dari pendapatan Rp. 1,12 miliar, belanja Rp. 1,19 miliar sehingga defisit Rp. 72 juta. Defisit akan ditutup dari pembiayaan desa sebesar Rp. 80,86 juta dengan pengeluaran pembiayaan Rp. 8,5 juta sehingga sisa pembiayaan Rp. 72,36 juta. Peraturan ini juga mengatur
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...PemerintahDesa4
[Ringkasan]
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergosono tahun 2020 yang terdiri dari pendapatan Rp1,699,246,500 dan belanja Rp1,699,246,500 dengan surplus nol. Peraturan ini juga mengatur ketentuan pelaksanaan dan perubahan APBDesa serta kewenangan Kepala Desa dalam penjabaran anggaran.
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020irpanpriatna1
Surat permohonan dana transfer desa tahun anggaran 2020 bulan April sebesar Rp. 26.750.000 dari total Rp. 363.000.000 dari Kantor Desa Munjul Kecamatan Cilaku kepada Bupati Cianjur melalui Camat Cilaku beserta persyaratan administrasi dan pernyataan tanggung jawab penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan, pelaksanaan, dan roadmap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Secara garis besar dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa, prinsip pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dana desa.
Dokumen tersebut berisi contoh format-format surat permohonan hibah/bantuan sosial, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, dan laporan penggunaan dana hibah/bantuan sosial beserta lampirannya.
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
Rangkaian peraturan ini mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa akan mengacu pada kebijakan nasional penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta mengutamakan program-program yang berbasis kewenangan desa.
Peraturan Kepala Desa ini menetapkan bahwa tidak tersedianya cukup anggaran Dana Desa untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 bulan pada tahun anggaran 2020. Hal ini didasarkan pada hasil pencermatan realisasi anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa dan musyawarah desa. BLT Dana Desa tahun 2020 hanya dapat dilaksanakan selama 8 bulan karena tidak tersedianya anggaran untuk 1 bulan.
Peraturan Kepala Kampung Wersar Nomor 02 Tahun 2021 menetapkan keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2021 untuk meringankan dampak pandemi Covid-19. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan akan disalurkan selama 12 bulan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak menerima bantuan lainnya, dan memiliki anggota keluarga sakit kronis. Penyaluran
Pedoman alokasi dana desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Besaran alokasi ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan faktor kesetaraan dan keadilan dengan melihat data sosial ekonomi setiap desa. Contoh perhitungan menunjukkan bagaimana besaran alokasi ditentukan untuk suatu desa.
Peraturan Kepala Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan daftar 45 keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022 dan besaran bantuan sebesar Rp300.000 per bulan untuk masing-masing keluarga selama 12 bulan. Bantuan akan dibayarkan mulai Januari 2022.
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan menambahkan jangka waktu bantuan langsung tunai desa dan mengubah lampirannya yang berisi contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalapuli tahun 2019 yang terdiri dari pendapatan Rp. 1,12 miliar, belanja Rp. 1,19 miliar sehingga defisit Rp. 72 juta. Defisit akan ditutup dari pembiayaan desa sebesar Rp. 80,86 juta dengan pengeluaran pembiayaan Rp. 8,5 juta sehingga sisa pembiayaan Rp. 72,36 juta. Peraturan ini juga mengatur
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...PemerintahDesa4
[Ringkasan]
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergosono tahun 2020 yang terdiri dari pendapatan Rp1,699,246,500 dan belanja Rp1,699,246,500 dengan surplus nol. Peraturan ini juga mengatur ketentuan pelaksanaan dan perubahan APBDesa serta kewenangan Kepala Desa dalam penjabaran anggaran.
Permohonan dan pernyataan tanggungjawab siltap 2020irpanpriatna1
Surat permohonan dana transfer desa tahun anggaran 2020 bulan April sebesar Rp. 26.750.000 dari total Rp. 363.000.000 dari Kantor Desa Munjul Kecamatan Cilaku kepada Bupati Cianjur melalui Camat Cilaku beserta persyaratan administrasi dan pernyataan tanggung jawab penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan, pelaksanaan, dan roadmap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Secara garis besar dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa, prinsip pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dana desa.
Dokumen tersebut berisi contoh format-format surat permohonan hibah/bantuan sosial, naskah perjanjian hibah daerah, pakta integritas, dan laporan penggunaan dana hibah/bantuan sosial beserta lampirannya.
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
Rangkaian peraturan ini mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa akan mengacu pada kebijakan nasional penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta mengutamakan program-program yang berbasis kewenangan desa.
Peraturan Kepala Desa ini menetapkan bahwa tidak tersedianya cukup anggaran Dana Desa untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 bulan pada tahun anggaran 2020. Hal ini didasarkan pada hasil pencermatan realisasi anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa dan musyawarah desa. BLT Dana Desa tahun 2020 hanya dapat dilaksanakan selama 8 bulan karena tidak tersedianya anggaran untuk 1 bulan.
Peraturan Kepala Kampung Wersar Nomor 02 Tahun 2021 menetapkan keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun 2021 untuk meringankan dampak pandemi Covid-19. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan akan disalurkan selama 12 bulan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak menerima bantuan lainnya, dan memiliki anggota keluarga sakit kronis. Penyaluran
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mandesan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020 setelah pembahasan, dengan total pendapatan Rp1,4 miliar dan belanja Rp1,4 miliar yang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
1. BLT DANA DESA
Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
• kehilangan mata pencaharian;
• belum terdata (exclusion error); dan
• mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Mekanisme Pendataan
1. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
2. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
3. hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
4. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
5. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan APBDesa tahun 2021 yang diajukan Kepala Desa dan menetapkan keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan daftar keluarga penerima manfaat bantuan sosial peningkatan ketahanan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tahun 2022. Bantuan sebesar Rp200.000 akan diberikan kepada 25 keluarga di Desa Wonoyoso.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya tahun 2019 sebesar Rp3.498.800.317 dengan surplus Rp86.582.275. Pendapatan berasal dari PAD, transfer, dan lainnya sebesar Rp3.411.218.042. Belanja digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana sebesar R
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LKPJ/LPR-APBDes AKHIR 2020TAHUN 2020Suwondo Chan
Laporan pertanggungjawabab Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/LPR-APBDes akhir Tahun Ditetapkan dengan Peraturan desa , hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 43 Tahun 2018
Laporan bulanan PAUD KB Al-Adzkiya' menunjukkan adanya 2 orang pendidik dengan latar belakang pendidikan S1 Manajemen dan SMA. Terdapat 3 murid berusia 0-2 tahun. Fasilitas sekolah dalam keadaan baik meliputi kantor, ruang UKS, ruang KS, ruang guru, gedung, dapur, kamar mandi, WC, sumur dan perabot sekolah.
Modul ini membahas tentang pentingnya sentra balok bagi perkembangan anak. Sentra balok dapat mengembangkan ketrampilan sosial, komunikasi, motorik, konsep matematika, pemikiran simbolik, dan pengetahuan pemetaan pada anak. Untuk mengatur sentra balok yang efektif, perlu memperhatikan ruang, jenis dan jumlah balok, serta cara memajang dan memelihara balok. Pendidik perlu mengamati dan mendorong anak untuk bel
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...
Peraturan kepala desa penetapan penerima blt covid 19
1. PERATURAN KEPALA DESA MANDESAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
2. KEPALA DESA MANDESAN
KABUPATEN BLITAR
PERATURAN KEPALA DESA MANDESAN
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANDESAN
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin di
Desa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 A Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,
Kepala Desa menetapkan penerima manfaat Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan Peraturan
Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa Mandesan Kecamatan Selopuro
Kabupaten Blitar.
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Uang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran
2020;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran
2020;
11. Peraturan Desa Mandesan Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Mandesan Kecamatan
Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR.
Pasal 1
Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa adalah keluarga miskin non Program Keluarga
5. Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
antara lain :
a. Kehilangan mata pencaharian;
b. Belum terdata (exclusion error);
c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis; dan
d. Bukan penerima bantuan sosial terdampak COVID-19
dari Pemerintah.
Pasal 2
Pendataan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga,
Rukun Warga dan Desa dilakukan oleh Relawan Desa
Lawan COVID-19 Desa Mandesan Kecamatan Selopuro
Kabupaten Blitar;
b. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a
divalidasi dan finalisasi dalam Musyawarah Desa Khusus
Mengenai Validasi dan Finalisasi Data Calon Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang
dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh
seluruh peserta musyawarah;
c. Hasil pendataan calon Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah divalidasi
dan difinalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan Daftar
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana
Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
sebagaimana terlampir;
d. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan;
e. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima)
6. hari kerja sejak Peraturan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud huruf d ditetapkan.
Pasal 3
(1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana
Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
(2) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima
manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
dengan rumus Desa Penerima Dana Desa Rp.
800.000.000 ( delapan ratus Juta rupiah ) sampai
dengan 1.200.000.000 ( Satu miliar dua ratus juta
Rupiah ) Mengalokasikan Bantuan Lansung Tunai (BLT)
Dana Desa Maksimal sebesar 30 % ( tiga puluh persen )
dari Jumlah dana desa
(3) Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa per-
bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per-
keluarga.
(4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
dilakukan secara Tunai dengan mekanisme penyaluran
sebagai berikut :
a) Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan Anggaran
menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai
kepada penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana
Desa dengan menerapkan protocol kesehatan dalam
penyerahan bantuanya misalnya melakukan jaga jarak
dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker
dan hansanitaiser.
b) Bukti Penyaluran Bantuan langsung Tunai ( BLT )
Dana Desa dengan menggunakan Bukti tanda terima
atau kwitansi.
c) Dalam hal Penerima bantuan lansung Tunai ( BLT )
dana Desa Berhalangan dikarenakan sakit atau alas an
lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka
penerimaan bantuan dapat diwakilkan dengan
menunjukkan surat kuasa dari penerima Bantuan
7. langsung Tunai ( BLT ) dana Desa yang telah
ditetapkan
Pasal 4
Penanggung Jawab penyaluran Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa adalah Kepala Desa.
Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Mandesan Camat Selopuro
dan Inspektorat Kabupaten Blitar.
Pasal 6
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Mandesan
Ditetapkan di Mandesan
pada tanggal 06 Mei 2020
KEPALA DESA MANDESAN
Drs. Azharuddin
Diundangkan di Mandesan
pada tanggal 06 Mei 2020
SEKRETARIS DESA Mandesan
Imam Sarif
BERITA DESA Mandesan TAHUN 2020 NOMOR 4
8. Lampiran Peraturan Kepala Desa Mandesan
Nomor 04 Tahun 2020
Tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Mandesan Kecamatan
Selopuro Kabupaten Blitar
DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
NO NIK
NAMA KEPALA
KELUARGA
BESARAN BLT DD
JANGKA
WAKTU
JUMLAH
PENERIMAAN
1 DINA HANDAYANI 3505227001840001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
2 KHOIRUL ANAM 3505222604860002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
3 ROKIB 3505220107670060 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
4 MUSLIHAH 3505224107670093 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
5 UHTIANA 3505225907690002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
6 MUNAWAROH 3505225406740004 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
7 MUSRINGATIN 3505226209440001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
8 SAYEKTIPUTIKAH 3505224706570001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
9 SUTRISNO 3505220107630122 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
10 RUSMINI 3505224107430160 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
11 AGUS PRASETYO 3505221708810002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
12 ST. MUNAWAROH 3505227006630013 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
13 ASMURI 3505220107590131 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
14 WINARTI 3505225809750002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
15 IMAM TASLIM 3505220107740066 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
16 PATIMAH '3505224107420141 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
17 MURYATI '3505224107590118 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
18 SALIM 3505220107390071 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
19 MAHMUDI 3505220401570001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
20 MUSLIKATUN 3505224107510125 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
21 ABDUL AZIZ 3517121412760002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
22 MOCH. MUNTACHIB 3505221311880001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
23 FATCHUL AMIN 3505220908830003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
24 IMAM MUBAJI 3505221302600003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
25 SOBARODIN SODIQ 3505220107400164 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
26 SITI SAFUROK 3505224106700001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
27 BINTIMUNDIROH 3505226002590001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
28 ABDUL MALIK 3505221512620002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
29 MOCHAMAD ISNAN 3505221503830001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
30 MURINGAH 3505225204640001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
31 SUPRIADI 3505220107420001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
32 TITIK MUALIFAH 3505226712660003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
33 AGUS HARI ASTUTI Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
34 MISDI 3505220107370031 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
35 BASORI 3505220505680004 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
9. 36 IMAM SAYUTI 610271201730001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
37 SUKARMAN 3505181009900001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
38 NURIYAN Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
39 MARSUM 3505220808580003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
40 MUJITO 3505220808550001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
41 IMAM NUR KHOLIS 3505221708710004 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
42 RUSDAN 3505220107380066 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
43 RIAN AGUS BAIHAKI 3505220107930005 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
44 M. SANURIHIM 3505010901850002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
45
MOHAMMAD
ERWANTO
3505220712770002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
46 ALI MUSAFA 3505221505720004 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
47 MUHARI 7601031501560003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
48 TARMUJI Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
49 MESENI 3505220408430001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
50 SRI HANDAYANI 3505224710710002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
51 ERIKA NURDIANA SARI 3505224912960001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
52 TITOK IRAWAN 3505222612910002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
53 MAHFUDIN 3505221104870001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
54 YUDI WIJIANDARI 3505220304830002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
55 JEMIRUN 3505220107670066 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
56 ABDUL FATAH 3505223112620001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
57 SURATEMI 3505225409590001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
58 LESTARI WIDODO 3505220108850001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
59 SURADJI 3505222107590001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
60 UMI NAIMAH 3505224107610076 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
61 DEDIK PRAYITNO 3505222307880003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
62 AGEN ARTO 3505220605850001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
63 KARTINA 3505224201820003 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
64 SUMIATUN 3505224507490001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
65 NANIKNADHIFAH 3505225011760008 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
66 MUTMAINAH 3505224511510001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
67 DJEMINI 3505224809500001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
68 NGATINEM 3505224107400047 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
69 NURYATIN 3505220107440010 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
70 SUMARTI 3505224107540142 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
71 PAIKEM 3505224107430163 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
72 JEMANGIN 3505220107530017 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
73 M. KHOZIN 3505221709630001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
74 MISROHMAN 3505221612720001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
75 SUYONO 3505221406570001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
76 SUGIONO 3505222409900001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
77 SAMSUL HADI 3505221312680002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
78 LAMSITIN 3505224107300069 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
79 EKO WIYONO 3505220204700002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
80
HENDRIK
FERRIYANSYAH
3208050207800007
Rp 600,000
3 Bulan Rp 1,800,000
10. 81 KASMAN 3505220312570002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
82 SUTRIMI 3505225505850002 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
83 MUHLAS CKOIRONI 3505222111930001 Rp 600,000 3 Bulan Rp 1,800,000
KEPALA DESA MANDESAN
KECAMATAN SELOPURO
DRS. AZHARUDDIN